Jumat, 05 November 2010

Bisakah Haeny Dapat Rekom DPP Golkar?

kotatuban.com – Hari-hari ini, ranah politik Tuban tegang menunggu keputusan DPP Golkar yang akan menunjuk calon bupati untuk Pemilukada 2011 nanti. DPD Golkar Tuban sendiri kabarnya sudah melayangkan tiga nama cabup dan satu wakil bupati. Sementara SOKSI Tuban juga telah menghadap ketua DPP Golkar di Jakarta, untuk kepentingan yang sama, dapat restu pusat.

Di lingkungan Golkar Tuban, selama seminggu ini diadakan rapat koordinasi antar pengurus, PAC seluruh kecamatan dan dewan penasehat Tuban untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu ‘restu pusat’ turun.

Ketegangan ini wajar terjadi karena selama 2 bulan terakhir ini muncul ke permukaan tiga kubu di Golkar Tuban. Pertama kubu Haeny (incumbent), kubu Bambang Sutigno-Marwan, dan kubu SOKSI yang belakangan muncul terang-terangan ikut Pemilukada.

Ketua Plt SOKSI Tuban, H.Hamdani yang dikonfirmasi situasi di Tuban ini minta agar masalah ini ditanggapi biasa saja. “Sabar sebentar lagi kan turun restu pusat itu,” katanya kepada kotatuban.com.

Hamdani sebelumnya secara terang-terangan menyebut dirinya akan maju dalam Pemilukada 1 Maret tahun depan. Bahkan secara tegas ia mengatakan harus ada perubahan di Tuban agar kota Wali ini lebih dikenal di nusantara.

Menurut Hamdani, pekan ini diharapkan restu pusat tadi turun dan dirinya menunggu sikap Golkar dengan tawakal. “Jangan dibuat tegang, siapapun yang dipilih DPP pasti yang terbaik,” katanya sambil menunjuk Juklak DPP yang sangat jelas menyebutkan kriteria calon dari Golkar.

Sementara itu dari informasi yang diperoleh kotatuban.com dalam Juklak Nomor-2/DPP/Golkar/XII/2009, yang dikeluarkan sekretariat jenderal DPP Partai Golkar disebutkan calon adalah seseorang yang belum pernah menjabat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan yang sama dan tidak dalam status penjabat kepala daerah. Dan yang menetapkan dan mengesahkan calon adalah dewan pimpinan pusat.

Pasal ini juga diajukan oleh kubu Bambang Sutikno karena bagaimanapun juklak yang mengacu kepada Undang-undang no.12 tahun 2008 tadi jelas mengarah kemana. “Tapi kita tunggu sajalah apa sikap DPP dan kita yang di daerah akan mendukung,” kata Bambang Sutigno, salah satu kader senior yang mengantarkan kemenangan Golkar di Tuban.

Ia pun berucap nantinya bisa saja DPP menunjuk tokoh eksternal yang punya tingkat elektabilitas tinggi, bila ternyata tokoh internal sendiri kurang kadar elektabiltas maupun tidak memenuhi syarat dalam Juklak tadi.

Sementara itu ketegangan tersebut memang beralasan karena suara terbesar di legislatif memang Golkar dengan 13 kursinya di DPRD Tuban. Demikian halnya bupatinya, Haeny Relawati adalah ketua Golkar Tuban.

PKB yang memperoleh 7 kursi saat ini juga relatif kesulitan menambah satu kursi karena kini tinggal Gerindra, PBB, Bernas, PPP yang belum menyatakan digandeng dan mengandeng siapa. Ini pun kini jadi rebutan partai-partai lainnya untuk koalisi.

Karena itu, begitu rekomendasi Golkar turun dan diumumkan, maka peta politik di Tuban terbuka dan siapa mengandeng siapa akan muncul dan dipastikan para calon dari partai non Golkar akan lari kencang mengejar ketinggalan.

Para calon yang sudah muncul ke permukaan adalah H. Setiadjit (diusung PKNU, PKS dan PAN), Ali Mudji- Muhammad Anwar (PDIP), H. Noor Nahar Husein (PKB), Bambang Lukmantono-Edi Toyibi (independent), Chamim-Ashadi(independent). Selebihnya partai-partai yang sedang menunggu dilamar atau digandeng calon-calon lainnya. (as/achonk)

Tidak ada komentar: