PAMEKASAN--MICOM: Islah antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) masih sebatas wacana dan belum ada langkah kongkret dari kedua belah pihak.
Ketua DPC PKNU Pamekasan Sohebuddin, Sabtu (29/1) menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari DPP PKNU untuk melakukan islah dengan partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut. "Sampai saat ini kami belum ada instruksi dari pimpinan PKNU pusat terkait dengan wacana islah tersebut," kata Sohebuddin.
Ia mengakui, pihaknya memang mendengar adanya gagasan islah antara PKB dan PKNU melalui sejumlah tokoh dan fungsionaris kedua partai tersebut, yakni PKB dan PKNU. Hanya saja, wacana itu belum menjadi kenyatakan, sehingga sampai saat ini kedua partai ini masih sama-sama mempertahankan diri. "Kalau memang ada instruksi islah, maka kami di daerah jelas harus siap melaksanakannya," terang Sohebuddin.
Sebelumnya gagasan Islam antara PKB dan PKNU disampaikan sejumlah tokoh kedua partai politik. Bahkan pada pertengahan Mei 2010 sejumlah fungsionaris PKB, hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ancol dan Parung, serta fungsionaris PKNU mendeklarasikan Komite Islah di Jakarta.
Tokoh partai yang hadir ketika itu, antara lain Lukman Edy, Eman Hermawan, dan Ahmad Niam Salim. Sementara dari PKB Parung hadir Lalu Misbach Hidayat, Hermawi F Taslim, Ikhsan Abdullah, dan Masduki Baidowi. Sedangkan dari PKNU hadir Idham Cholied dan Fathoni.
Komite islah ini bertugas menjalin komunikasi baik formal maupun informal dengan berbagai pihak terkait, termasuk merumuskan sejumlah opsi yang akan ditempuh untuk merealisasikan keinginan tersebut.
Tokoh yang dikenal getol memperjuangkan terjadinya islah antara PKB dan PKNU ini adalah KH Muchit Muzadi dan KH Mustofa Bisri dengan tujuan untuk menyelamatkan politik NU pasca munculnya wacana ketentuan batas ambang partai politik di parlemen (parliamentary treshold) lima persen.
Para sesepuh NU ini berpandangan, jika wadah politik warga NU pecah, maka nantinya wadah politik warga NU akan hilang dari kancah perpolitikan nasional. Sohebuddin menduga, keinginan islah PKB-PKNU itu baru sebatas gagasan personal fungsionaris partai, bukan menjadi keputusan partai. "Saat Muktamar PKNU saja tidak ada pembasaran di PKNU itu tentang rencana islah," katanya. (Ant/OL-04)
Sabtu, 29 Januari 2011
NU Tuban Dipolitisasi
kotatuban.com- Pengasuh Pondok Pesantren Ash-Shomadiyah, Makam Agung, Tuban, Ust. Reza Sihabuddin Habbibie—atau akrab dipanggil ‘Gus Reza’, berpesan agar Nahdlatul ‘Ulama’ (NU) jangan dipolitisasi.
Menurutnya, saat ini elit-elit NU telah menyalah fungsikan NU sebagai kendaraan politik, padahal ormas Islam terbesar di Indonesia ini telah menyatakan diri kembali ke Khitah 1926, yakni sebagai organisasi sosial kemasyarakat, bukan sebagai organisasi politik. “ Memang tidak ada larangan warga Nahdliyin terjun dalam politik praktis. Tapi jangan bawa serta NU,” tegasnya saat diwawancara kotatuban.com, Senin (24/1).
Besarnya jumlah warga NU, kata Gus Reza, memang memberi peluang ormas ini dipolitisasi. Namun jika elit-elit NU memiliki komitmen terhadap AD/ART, seberapapun besar peluang tersebut tidak akan mempengaruhi posisi NU sebagai organisasi Jam’iyah Diniyah Islamiyah atau ormas ke-Islaman yang bertujuan memajukan kehidupan ummat, terutama di bidang sosial-keagamaan.
Yang terjadi justru sebaliknya. Elit-elit NU dengan terang-terangan telah memanfaatkan NU sebagai kekuatan politik. “ Ini sebuah tindakan pengebirian NU. Sebagai ormas non politik, peran NU tidak sebatas mendukung atau memenangkan tokoh atau kelompok tertentu. Kalau sudah demikian, peran NU sebagai kekuatan penekan menjadi sangat sempit,” jelas Reza.
Warga NU, lanjut Gus Reza, secara individual memang tidak dilarang terjun ke kancah politik praktis. Tetapi tidak etis jika melibatkan NU dalam pertarungan politik praktis tersebut, karena itu bisa sangat merugikan NU sendiri.
Lebih lanjut dikatakan, majunya petinggi-petinggi NU ke arena politik praktis tidak seyogyanya berharap, apalagi memaksa, mendapat dukungan sepenuhnya dari warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin, kata Reza, dijamin kebebasannya menyalurkan aspirasi politik.
Secara khusus, Gus Reza menyoroti kiprah H. Fathul Huda yang maju sebagai salah satu kandidat Bupati Tuban. Menurut Gus Reza, ada baiknya jika Ketua NU Tuban tersebut tetap memainkan perannya sebagai ulama. “Ulama itu kan milik semua orang, milik ummat secara keseluruhan. Kalau sudah ikut-ikutan dalam perebutan kekuasaan, berarti dia telah membatasi dirinya sendiri,” ujar Reza.
Selain itu, menantu KH Mustofa Bisri ini juga berpesan agar Haeny Relawati,
yang telah menjabat Bupati Tuban selama dua periode, tidak lagi maju sebagai wakil Bupati. Reza berpendapat, majunya Haeny bisa menyebabkan pelaksanaan Pemilukada Tuban 2011 terganggu. (sudra)
dikutip dari tuban.com
Menurutnya, saat ini elit-elit NU telah menyalah fungsikan NU sebagai kendaraan politik, padahal ormas Islam terbesar di Indonesia ini telah menyatakan diri kembali ke Khitah 1926, yakni sebagai organisasi sosial kemasyarakat, bukan sebagai organisasi politik. “ Memang tidak ada larangan warga Nahdliyin terjun dalam politik praktis. Tapi jangan bawa serta NU,” tegasnya saat diwawancara kotatuban.com, Senin (24/1).
Besarnya jumlah warga NU, kata Gus Reza, memang memberi peluang ormas ini dipolitisasi. Namun jika elit-elit NU memiliki komitmen terhadap AD/ART, seberapapun besar peluang tersebut tidak akan mempengaruhi posisi NU sebagai organisasi Jam’iyah Diniyah Islamiyah atau ormas ke-Islaman yang bertujuan memajukan kehidupan ummat, terutama di bidang sosial-keagamaan.
Yang terjadi justru sebaliknya. Elit-elit NU dengan terang-terangan telah memanfaatkan NU sebagai kekuatan politik. “ Ini sebuah tindakan pengebirian NU. Sebagai ormas non politik, peran NU tidak sebatas mendukung atau memenangkan tokoh atau kelompok tertentu. Kalau sudah demikian, peran NU sebagai kekuatan penekan menjadi sangat sempit,” jelas Reza.
Warga NU, lanjut Gus Reza, secara individual memang tidak dilarang terjun ke kancah politik praktis. Tetapi tidak etis jika melibatkan NU dalam pertarungan politik praktis tersebut, karena itu bisa sangat merugikan NU sendiri.
Lebih lanjut dikatakan, majunya petinggi-petinggi NU ke arena politik praktis tidak seyogyanya berharap, apalagi memaksa, mendapat dukungan sepenuhnya dari warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin, kata Reza, dijamin kebebasannya menyalurkan aspirasi politik.
Secara khusus, Gus Reza menyoroti kiprah H. Fathul Huda yang maju sebagai salah satu kandidat Bupati Tuban. Menurut Gus Reza, ada baiknya jika Ketua NU Tuban tersebut tetap memainkan perannya sebagai ulama. “Ulama itu kan milik semua orang, milik ummat secara keseluruhan. Kalau sudah ikut-ikutan dalam perebutan kekuasaan, berarti dia telah membatasi dirinya sendiri,” ujar Reza.
Selain itu, menantu KH Mustofa Bisri ini juga berpesan agar Haeny Relawati,
yang telah menjabat Bupati Tuban selama dua periode, tidak lagi maju sebagai wakil Bupati. Reza berpendapat, majunya Haeny bisa menyebabkan pelaksanaan Pemilukada Tuban 2011 terganggu. (sudra)
dikutip dari tuban.com
Jumat, 28 Januari 2011
PKNU Jabar Adakan Muswil, Siap Hadapi Pemilu 2014
DUTA MASYARAKAT, 29 Januari 2011
CIREBON � Setelah dirundung masalah, akhirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Barat mampu menggelar Muswarah Wilayah (muswil) I pada 26 Januari 2011 di Cirebon, Jawa Barat. Harus diakui sejak DPW PKNU Jabar terbentuk pada 2006 silam, tidak pernah sepi dari masalah.
Bahkan hingga menjelang Muktamar I PKNU Desember 2010 lalu, DPW Jabar tidak bisa melaksanakan Muswil. Sehingga terpaksa DPP PKNU mengambil alih. Oleh karena itu, diharapkan Muswil I ini harus menjadi titik tolak pembenahan menyeluruh agar ke depan program partai bisa berjalan.
Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam secara khusus meminta Rois Mustasyar DPW PKNU Jawa Barat KH Nasiruddin Siddiq untuk memberikan bimbingan agar PKNU Jawa Barat mampu mengkonsolidasi partai. “DPP PKNU meminta KH Nasiruddin Siddiq untuk memberikan bimbingan kepada kader-kader dan pengurus PKNU untuk tetap semangat membesarkan partai ke depan,” kata Cak Anam, panggilannya, saat memberikan pidato di hadapan peserta Muswil, Kamis (26/1) kemarin.
Cak Anam menjelaskan, secara nasional PKNU sudah berbenah diri sampai ke tingkat ranting (desa). Oleh karena itu, PKNU Jawa Barat juga harus ikut berbenah untuk menghadapi Pemilu 2014.
Dalam kesempatan itu, Choirul Anam kembali mengingatkan partai Islam terancam oleh persekongkolan jahat para elite politik dan penguasa yang hendak mempertahankan kekuasaannya. Melalui berbagai cara licik mereka merekayasa untuk mengubur eksistensi partai Islam di Indonesia.
“Di antara indikasinya adalah membuat aturan yang tidak masuk akal, seperti rencana menaikkan parliementary treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen,” kata Choirul Anam.
Cak Anam menambahkan, waktu PT 2,5 persen partai Islam yang lolos hanya PPP dan PKS. Kalau naik menjadi lima persen partai-partai Islam akan tenggelam. Sehingga tidak ada lagi keterwakilan aspirasi partai Islam di parlemen.
“PT 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara partai Islam. Padahal, jika suara itu digabungkan jumlahnya sangat berarti. Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak. Itu sama saja dengan perampasan hak asasi manusia, hak seseorang untuk mengaspirasikan suaranya," papar Cak Anam.
Parahnya lagi sejumlah fraksi di DPR juga menolak gagasan konfederasi partai yang memungkinkan sejumlah partai Islam menyatukan diri. Menurut Cak Anam, terindikasi ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia.
Menurut Cak Anam, DPP PKNU sedang menyiapkan permohonan judicial review terhadap UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama menyangkut pasal yang mengharuskan verifikasi ulang terhadap parpol yang telah sah berbadan hukum dan dapat mengikuti pemilu 2014, meski tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2009 lalu. “Ibarat bayi yang sudah lahir dan sudah pula mendapat akte kelahiran, di dipaksa masuk kandungan lagi dan akan dibuatkan akte baru lagi. Ini namanya bukan menjamin kelangsungan hidup sang bayi, melainkan ingin membunuhnya,” kata Cak Anam memberikan perumpamaan.
Selain kewajiban mengikuti verifikasi ulang, masih banyak persyaratan yang tidak logis dan bahkan meniadakan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. “Pasal-pasal itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan akan kami mohonkan pengujian di MK,” tambahnya.
Syarat lainnya, misalnya 50 persen kepengurusan PAC (tingkat kecamatan), 75% tingkat kabupaten/kota dan 100% tingkat provinsi di seluruh Indonesia tidak masalah bagi PKNU. Sekarang saja PKNU sudah memenuhi syarat Undang-undang. Tapi syarat ini sudah dilalui PKNU ketika harus menjadi P2 (Partai Politik) berbadan hukum maupun P4 (Partai Politik Peserta Pemilu) menjelang pemilu 2009 lampau. “Mengapa ini harus diulang lagi? Di mana lantas konsistensi dan kepastian hukumnya?” kata mantan Ketua Ansor Jawa Timur ini.
Cak Anam menambahkan, PKNU berharap seluruh calon legislatif dari partai mana pun bisa masuk parlemen, asal memenuhi syarat jumlah perolehan suara. Kendati sepakat atas proses penyederhanaan partai, namun Cak Anam menilai proses penyederhanaan harusnya dilakukan secara alamiah. “Alamiah itu Pemilunya harus dijaga ketat supaya JURDIL. Kalau pemilu dibangun dengan kekuatan uang dan jual beli suara, itu artinya akal-akalan untuk membunuh demokrasi dan partai-partai kecil secara halus,” kata dia.
Pada Muswil tersebut terpilih Mustasyar KH. Nasiruddin Sidik, Ketua Dewan Syuro KH. Ruhiyat Noor dan Ketua Tanfidz Drs. Abdullah Nasiruddin Sidik
CIREBON � Setelah dirundung masalah, akhirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Barat mampu menggelar Muswarah Wilayah (muswil) I pada 26 Januari 2011 di Cirebon, Jawa Barat. Harus diakui sejak DPW PKNU Jabar terbentuk pada 2006 silam, tidak pernah sepi dari masalah.
Bahkan hingga menjelang Muktamar I PKNU Desember 2010 lalu, DPW Jabar tidak bisa melaksanakan Muswil. Sehingga terpaksa DPP PKNU mengambil alih. Oleh karena itu, diharapkan Muswil I ini harus menjadi titik tolak pembenahan menyeluruh agar ke depan program partai bisa berjalan.
Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam secara khusus meminta Rois Mustasyar DPW PKNU Jawa Barat KH Nasiruddin Siddiq untuk memberikan bimbingan agar PKNU Jawa Barat mampu mengkonsolidasi partai. “DPP PKNU meminta KH Nasiruddin Siddiq untuk memberikan bimbingan kepada kader-kader dan pengurus PKNU untuk tetap semangat membesarkan partai ke depan,” kata Cak Anam, panggilannya, saat memberikan pidato di hadapan peserta Muswil, Kamis (26/1) kemarin.
Cak Anam menjelaskan, secara nasional PKNU sudah berbenah diri sampai ke tingkat ranting (desa). Oleh karena itu, PKNU Jawa Barat juga harus ikut berbenah untuk menghadapi Pemilu 2014.
Dalam kesempatan itu, Choirul Anam kembali mengingatkan partai Islam terancam oleh persekongkolan jahat para elite politik dan penguasa yang hendak mempertahankan kekuasaannya. Melalui berbagai cara licik mereka merekayasa untuk mengubur eksistensi partai Islam di Indonesia.
“Di antara indikasinya adalah membuat aturan yang tidak masuk akal, seperti rencana menaikkan parliementary treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen,” kata Choirul Anam.
Cak Anam menambahkan, waktu PT 2,5 persen partai Islam yang lolos hanya PPP dan PKS. Kalau naik menjadi lima persen partai-partai Islam akan tenggelam. Sehingga tidak ada lagi keterwakilan aspirasi partai Islam di parlemen.
“PT 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara partai Islam. Padahal, jika suara itu digabungkan jumlahnya sangat berarti. Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak. Itu sama saja dengan perampasan hak asasi manusia, hak seseorang untuk mengaspirasikan suaranya," papar Cak Anam.
Parahnya lagi sejumlah fraksi di DPR juga menolak gagasan konfederasi partai yang memungkinkan sejumlah partai Islam menyatukan diri. Menurut Cak Anam, terindikasi ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia.
Menurut Cak Anam, DPP PKNU sedang menyiapkan permohonan judicial review terhadap UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama menyangkut pasal yang mengharuskan verifikasi ulang terhadap parpol yang telah sah berbadan hukum dan dapat mengikuti pemilu 2014, meski tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2009 lalu. “Ibarat bayi yang sudah lahir dan sudah pula mendapat akte kelahiran, di dipaksa masuk kandungan lagi dan akan dibuatkan akte baru lagi. Ini namanya bukan menjamin kelangsungan hidup sang bayi, melainkan ingin membunuhnya,” kata Cak Anam memberikan perumpamaan.
Selain kewajiban mengikuti verifikasi ulang, masih banyak persyaratan yang tidak logis dan bahkan meniadakan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. “Pasal-pasal itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan akan kami mohonkan pengujian di MK,” tambahnya.
Syarat lainnya, misalnya 50 persen kepengurusan PAC (tingkat kecamatan), 75% tingkat kabupaten/kota dan 100% tingkat provinsi di seluruh Indonesia tidak masalah bagi PKNU. Sekarang saja PKNU sudah memenuhi syarat Undang-undang. Tapi syarat ini sudah dilalui PKNU ketika harus menjadi P2 (Partai Politik) berbadan hukum maupun P4 (Partai Politik Peserta Pemilu) menjelang pemilu 2009 lampau. “Mengapa ini harus diulang lagi? Di mana lantas konsistensi dan kepastian hukumnya?” kata mantan Ketua Ansor Jawa Timur ini.
Cak Anam menambahkan, PKNU berharap seluruh calon legislatif dari partai mana pun bisa masuk parlemen, asal memenuhi syarat jumlah perolehan suara. Kendati sepakat atas proses penyederhanaan partai, namun Cak Anam menilai proses penyederhanaan harusnya dilakukan secara alamiah. “Alamiah itu Pemilunya harus dijaga ketat supaya JURDIL. Kalau pemilu dibangun dengan kekuatan uang dan jual beli suara, itu artinya akal-akalan untuk membunuh demokrasi dan partai-partai kecil secara halus,” kata dia.
Pada Muswil tersebut terpilih Mustasyar KH. Nasiruddin Sidik, Ketua Dewan Syuro KH. Ruhiyat Noor dan Ketua Tanfidz Drs. Abdullah Nasiruddin Sidik
Rabu, 26 Januari 2011
Sejumlah Kiai Hadiri Pemakaman Mbah Dur
Pemakaman Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, KH Abdurrahman Chudlori, dihadiri ribuan masyarakat. Mereka berjajar dari mulai pondok hingga tempat pemakaman yang berjarak sekitar 500 meter tersebut. Masyarakat juga memadati jalan Magelang-Salatiga, sekitar rumah kediaman almarhum dan pondok. Suasana sedih dan haru sangat terasa dalam lautan manusia tersebut. Hujan tidak menyurutkan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir.
Hadir dalam pemakaman tokoh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sejumlah kiai maupun pejabat. Di antaranya KH Dimyati Rois dari Kendal, KH Zuhri Ihzan (PWNU Jateng), KH Ubaidillah faqih (Langitan), KH Nuril Huda (Ploso), KH. Munawir (Salatiga),dan puluhan kiai-kiai besar lainnya. Sejumlah kepala daerah juga terlihat. Tampak pula Pujiono Cahyo Widianto alias Syeh Puji.
Sejak kabar meninggalnya salah satu kiai khos tersebut tersiar, petugas polisi sudah menutup arus lalu lintas yang melintas di pondok. Sejak kemarin sore, secara bergantian mereka menyalati jenazah di rumah duka. Kemudian menjelang prosesi pemakaman, jenazah dipindahkan ke musala yang ada di lingkungan pondok. Masyarakat masih diberi kesempatan untuk mensalatkan, hingga menjelang prosesi.
Bahkan hingga saat KH Nurul Huda Jazuli dari Ploso Kuning, Kediri memberikan tausiah untuk mengenang almarhum, di pojok musala masih saja masyaratkat mensalati. “Almarhum adalah kiai muda yang multidimensional. Sayangnya usianya sangat pendek. Dia meninggal dunia jauh di bawah usia saya,” kata pria Kiai Jazuli, kemarin.
Pengasuh Ponpes Al Falah Kediri tersebut menilai almarhum dapat melayani para kiai sepuh. Meski muda, KH Abdurahman Chudlori yang akrab disapa Mbah Dur tersebut dianggap sangat mumpuni di bidang agama.
“Dulu, saya diajari oleh Mbah Dalhar dari Muntilan maupun kiai dari Lasem bahwa Kiai Chudlori adalah salah seorang yang tirakatnya baik. Oleh anaknya, yakni almarhum, tirakat ini diteruskan dalam bentuk puasa Senin-Kamis, mujahadahan pada malam hari serta lainnya. Ini satu kelebihan almarhum. Karena itu para santri di Ponpes Tegalrejo untuk tidak berkecil hati dengan kepergian almarhum. Selama para santri selalu mengamalkan apa yang telah diajarkannya,” paparnya.
Pada kesempatan itu Bupati Magelang, Singgih Sanyoto, menyampaikan duka seluruh warga setempat atas kepergian Mbah Dur. Almarhum, selama ini telah berjasa memajukan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. “Masyarakat Magelang kehilangan tokoh besar, mari kita mendoakan almarhum semoga mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT," katanya.
Mbah Dur merupakan putra pertama pendiri Ponpes API Tegalrejo, almarhum KH Chudlori. Dian meninggalkan seorang istri Nyai Nur Faizah dengan enam anak yakni Nasrul Arif, Akhmad Izzudin, Kuni Sa'adati, Nur Kholida, Linatun Nafisah dan Zaimatus Sofia, serta lima cucu.
“Almarhum Mbah Dur, patut menjadi teladan bangsa terutama saat menghadapi persoalan yang rumit. Hal utama yang menonjol dari beliau adalah kearifan dan kebijakannya," tutur Lukman Hakim.
Mbah Dur meninggal dunia menjelang usia 68 tahun karena sakit. Almarhum menderita penyakit kanker paru-paru dan sejak 1 November 2010 lalu harus keluar masuk rumah sakit. Mantan Mustasyar PBNU tersebut meninggal di Rumah Sakit (RS) Lestari Raharja Magelang pukul 12.45, senin (24/1). Bahkan sebelum tutup usia, dia sempat koma sejak Jumat (21/1). (dem)
Hadir dalam pemakaman tokoh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sejumlah kiai maupun pejabat. Di antaranya KH Dimyati Rois dari Kendal, KH Zuhri Ihzan (PWNU Jateng), KH Ubaidillah faqih (Langitan), KH Nuril Huda (Ploso), KH. Munawir (Salatiga),dan puluhan kiai-kiai besar lainnya. Sejumlah kepala daerah juga terlihat. Tampak pula Pujiono Cahyo Widianto alias Syeh Puji.
Sejak kabar meninggalnya salah satu kiai khos tersebut tersiar, petugas polisi sudah menutup arus lalu lintas yang melintas di pondok. Sejak kemarin sore, secara bergantian mereka menyalati jenazah di rumah duka. Kemudian menjelang prosesi pemakaman, jenazah dipindahkan ke musala yang ada di lingkungan pondok. Masyarakat masih diberi kesempatan untuk mensalatkan, hingga menjelang prosesi.
Bahkan hingga saat KH Nurul Huda Jazuli dari Ploso Kuning, Kediri memberikan tausiah untuk mengenang almarhum, di pojok musala masih saja masyaratkat mensalati. “Almarhum adalah kiai muda yang multidimensional. Sayangnya usianya sangat pendek. Dia meninggal dunia jauh di bawah usia saya,” kata pria Kiai Jazuli, kemarin.
Pengasuh Ponpes Al Falah Kediri tersebut menilai almarhum dapat melayani para kiai sepuh. Meski muda, KH Abdurahman Chudlori yang akrab disapa Mbah Dur tersebut dianggap sangat mumpuni di bidang agama.
“Dulu, saya diajari oleh Mbah Dalhar dari Muntilan maupun kiai dari Lasem bahwa Kiai Chudlori adalah salah seorang yang tirakatnya baik. Oleh anaknya, yakni almarhum, tirakat ini diteruskan dalam bentuk puasa Senin-Kamis, mujahadahan pada malam hari serta lainnya. Ini satu kelebihan almarhum. Karena itu para santri di Ponpes Tegalrejo untuk tidak berkecil hati dengan kepergian almarhum. Selama para santri selalu mengamalkan apa yang telah diajarkannya,” paparnya.
Pada kesempatan itu Bupati Magelang, Singgih Sanyoto, menyampaikan duka seluruh warga setempat atas kepergian Mbah Dur. Almarhum, selama ini telah berjasa memajukan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. “Masyarakat Magelang kehilangan tokoh besar, mari kita mendoakan almarhum semoga mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT," katanya.
Mbah Dur merupakan putra pertama pendiri Ponpes API Tegalrejo, almarhum KH Chudlori. Dian meninggalkan seorang istri Nyai Nur Faizah dengan enam anak yakni Nasrul Arif, Akhmad Izzudin, Kuni Sa'adati, Nur Kholida, Linatun Nafisah dan Zaimatus Sofia, serta lima cucu.
“Almarhum Mbah Dur, patut menjadi teladan bangsa terutama saat menghadapi persoalan yang rumit. Hal utama yang menonjol dari beliau adalah kearifan dan kebijakannya," tutur Lukman Hakim.
Mbah Dur meninggal dunia menjelang usia 68 tahun karena sakit. Almarhum menderita penyakit kanker paru-paru dan sejak 1 November 2010 lalu harus keluar masuk rumah sakit. Mantan Mustasyar PBNU tersebut meninggal di Rumah Sakit (RS) Lestari Raharja Magelang pukul 12.45, senin (24/1). Bahkan sebelum tutup usia, dia sempat koma sejak Jumat (21/1). (dem)
Lebih dari 170 Gelombang Jama'ah Shalat Janazah Mbah Dur
Kiai kharismatis pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, KH Abdurahman Chudlori meninggal dunia, kemarin. Kiai yang akrab disapa Mbah Dur ini meninggal di usia menjelang 68 tahun karena sakit. Almarhum menderita penyakit kanker paru-paru dan sejak 1 November 2010 lalu harus keluar masuk rumah sakit. Mantan Ketua Dewan Syuro PKNU ini meninggal di Rumah Sakit (RS) Lestari Raharja Magelang pukul 12.45, kemarin.
“Bahkan sebelum tutup usia, dia sempat koma sejak Jumat (21/1),” kata KH Muhammad Sholihun, pengasuh Ponpes Nurul Hasan, Geger, Girirejo, Tegalrejo, yang masih terhitung kakak dari almarhum, kemarin malam.
Ribuan orang berdatangan hendak memberikan penghormatan terakhir. Secara bergantian mereka menyalatkan jenazah di ruang tengah kediaman almarhum. Tercatat lebih dari 170 gelombang mereka menyalatkannya. Isak tangis dan keharuan meledak saat para pelayat membacakan doa.
Kiai berkharisma berasal dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang juga tokoh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini rencananya akan dimakamkan pada Selasa (25/1) pukul 11.00 WIB di makam keluarga di kompleks Ponpes API Tegalrejo. Sebelum bergabung ke PKNU, Mbah Dur sempat duduk sebagai anggota Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
“NU sangat kehilangan salah satu ulama terbaiknya,” ungkap Pengasuh Ponpes Raudlatut Thullab, Wonosari, Tempuran, KH Said Asrori, yang juga Pengurus PWNU Jateng.
Sebelum dirawat di RS Lestari Raharja, almarhum sempat tidak bisa tidur selama lima hari lima malam. Hal ini membuat kesehatannya menurun drastis dan dibawa ke rumah sakit. “Satu hari menjalani perawatan, dia kemudian dibawa ke Salatiga agar bisa ditangani Dokter Haryoko secara intensif. Dirawat di Salatiga selama seminggu, kesehatannya membaik. Sudah bisa berkomunikasi dan lenggah,” tutur pria yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Magelang.
Tidak sampai satu bulan kemudian, kondisi kesehatan pria yang akrab disapa Mbah Dur ini kembali memburuk. Dia kemudian dibawa ke RS Lestari Raharja kembali sebelum akhirnya dirujuk ke RS Tlogorejo Semarang. Dirawat satu minggu di sana, kondisinya membaik. “Sebelum dibawa ke Tlogorejo, HB-nya di angka 10 sekian. Tapi setelah dirawat di sana seminggu, sudah bisa mencapai 11 sekian,” ungkapnya.
Tapi 16 Januari lalu, kondisi kesehatannya kembali turun. “Bahkan pada tanggal 15 Januari, saat masih di rumah, dia lama sekali baru paham kalau saya yang datang. Padahal kita sudah salaman. Setelah tahu yang datang saya, dia seperti mengucapkan matur nuwun kang. Karena saat itu, dia sudah sulit sekali berkomunikasi. Keesokan harinya dibawa ke Lestari Raharja lagi dan meninggal dunia,” paparnya.
Almarhum adalah putra pertama dari istri pertama KH Chudlori, yang merupakan pendiri Ponpes API. Mbah Dur dikarunia enam anak dari dua istri. Dari istri pertama, Mutfaizah, yang telah meninggal dunia, beliau dikarunia empat orang anak. Yakni Nasrul Arif, Izzudin, Khuni Saadati dan Ida. “Istri pertama meninggal dunia, baru dia beristri lagi dengan Faizah. Dengan yang ini, dikarunai dua anak perempuan, Linatun Nafisah dan Ovi,” jelas Mbah Solikhun. (dem)
“Bahkan sebelum tutup usia, dia sempat koma sejak Jumat (21/1),” kata KH Muhammad Sholihun, pengasuh Ponpes Nurul Hasan, Geger, Girirejo, Tegalrejo, yang masih terhitung kakak dari almarhum, kemarin malam.
Ribuan orang berdatangan hendak memberikan penghormatan terakhir. Secara bergantian mereka menyalatkan jenazah di ruang tengah kediaman almarhum. Tercatat lebih dari 170 gelombang mereka menyalatkannya. Isak tangis dan keharuan meledak saat para pelayat membacakan doa.
Kiai berkharisma berasal dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang juga tokoh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini rencananya akan dimakamkan pada Selasa (25/1) pukul 11.00 WIB di makam keluarga di kompleks Ponpes API Tegalrejo. Sebelum bergabung ke PKNU, Mbah Dur sempat duduk sebagai anggota Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
“NU sangat kehilangan salah satu ulama terbaiknya,” ungkap Pengasuh Ponpes Raudlatut Thullab, Wonosari, Tempuran, KH Said Asrori, yang juga Pengurus PWNU Jateng.
Sebelum dirawat di RS Lestari Raharja, almarhum sempat tidak bisa tidur selama lima hari lima malam. Hal ini membuat kesehatannya menurun drastis dan dibawa ke rumah sakit. “Satu hari menjalani perawatan, dia kemudian dibawa ke Salatiga agar bisa ditangani Dokter Haryoko secara intensif. Dirawat di Salatiga selama seminggu, kesehatannya membaik. Sudah bisa berkomunikasi dan lenggah,” tutur pria yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Magelang.
Tidak sampai satu bulan kemudian, kondisi kesehatan pria yang akrab disapa Mbah Dur ini kembali memburuk. Dia kemudian dibawa ke RS Lestari Raharja kembali sebelum akhirnya dirujuk ke RS Tlogorejo Semarang. Dirawat satu minggu di sana, kondisinya membaik. “Sebelum dibawa ke Tlogorejo, HB-nya di angka 10 sekian. Tapi setelah dirawat di sana seminggu, sudah bisa mencapai 11 sekian,” ungkapnya.
Tapi 16 Januari lalu, kondisi kesehatannya kembali turun. “Bahkan pada tanggal 15 Januari, saat masih di rumah, dia lama sekali baru paham kalau saya yang datang. Padahal kita sudah salaman. Setelah tahu yang datang saya, dia seperti mengucapkan matur nuwun kang. Karena saat itu, dia sudah sulit sekali berkomunikasi. Keesokan harinya dibawa ke Lestari Raharja lagi dan meninggal dunia,” paparnya.
Almarhum adalah putra pertama dari istri pertama KH Chudlori, yang merupakan pendiri Ponpes API. Mbah Dur dikarunia enam anak dari dua istri. Dari istri pertama, Mutfaizah, yang telah meninggal dunia, beliau dikarunia empat orang anak. Yakni Nasrul Arif, Izzudin, Khuni Saadati dan Ida. “Istri pertama meninggal dunia, baru dia beristri lagi dengan Faizah. Dengan yang ini, dikarunai dua anak perempuan, Linatun Nafisah dan Ovi,” jelas Mbah Solikhun. (dem)
Mantan Ketua Dewan Syuro PKNU Wafat
JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Syuro DPP PKNU KH Abdurrahman Chudlori meninggal dunia di RS Lestari Raharja, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 24/01 sekitar pukul 12.40 WIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KH Abdurrahman Chudlori meninggal dunia lantaran sakit paru-paru yang dideritanya sejak lama.
“Kami sangat merasa kehilangan atas kepergian beliau. Beliau adalah ulama besar yang selama ini menjadi panutan ummat,” ujar Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam kepada okezone di Jakarta, Senin (24/1/2011). “Semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya.”
Cak Anam, demikian dia biasa dipanggil, menjelaskan KH Chudlori yang saat ini menjabat sebagai Mustasyar DPP PKNU jatuh sakit sejak sejak 26 Oktober 2010 silam. Menurut keterangan dokter alamarhum menderita sakit paru-paru. “Usia beliau sekira 70-an tahun begitu,” terkanya.
Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH Ghozalie Masroeri menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya KH Abdurrahman Chudlori. Sepanjang pengetahuannya, sebelum memutuskan bergabung ke PKNU, KH Abdurrahman Chudlori sempat duduk sebagai anggota Syuriah PBNU.(ful)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KH Abdurrahman Chudlori meninggal dunia lantaran sakit paru-paru yang dideritanya sejak lama.
“Kami sangat merasa kehilangan atas kepergian beliau. Beliau adalah ulama besar yang selama ini menjadi panutan ummat,” ujar Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam kepada okezone di Jakarta, Senin (24/1/2011). “Semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya.”
Cak Anam, demikian dia biasa dipanggil, menjelaskan KH Chudlori yang saat ini menjabat sebagai Mustasyar DPP PKNU jatuh sakit sejak sejak 26 Oktober 2010 silam. Menurut keterangan dokter alamarhum menderita sakit paru-paru. “Usia beliau sekira 70-an tahun begitu,” terkanya.
Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH Ghozalie Masroeri menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya KH Abdurrahman Chudlori. Sepanjang pengetahuannya, sebelum memutuskan bergabung ke PKNU, KH Abdurrahman Chudlori sempat duduk sebagai anggota Syuriah PBNU.(ful)
Senin, 24 Januari 2011
Swiss Bangun Pelabuhan Khusus Semen di Tuban
Bhirawa
Pemerintah Swiss melalui PT Holcim Indonesia Tbk, akan berinvestasi dengan mendirikan pabrik semen dan membuat pelabuhan khusus bongkar muat semen senilai 450 Juta Dollar AS di Tuban. Dengan adanya rencana dibangunnya pelabuhan ini, pemprov Jatim siap memberikan kemudahan perzinan.
"Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Tuban akan membantu investor asal Swiss dengan mempermudah perizinan usaha dan ijin-injin yang lainnya," kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai menerima Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk di ruang kerja kantor Gubernur Jatim, Rabu (12/1).
Gubernur berharap kepada PT Holcim, ke depan setelah usahanya berproduksi dapat ikut membantu masyarakat miskin di daerah Tuban dan Bojonegoro sekitarnya. Kemudian, investor mau membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tuban dan sekitarnya, serta mau ikut membangun infrastruktur di derah terpencil di daerah Tuban dan sekitarnya.
Dikatakan Soekarwo, industri semen di Jatim semakin hari semakin membaik dan diharapkan pula para pabrik semen di Jatim pada 2013-2014 terus meningkatkan produksinya dari 500 ribu ton per hari menjadi 1.000 ton per hari. Peningkatan produksi semen di Jatim tersebut akan diikuti dengan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Socah Bangkalan Madura.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk, Eamon Ginley mengatakan, kedatangannya menghadap Gubernur Jatim untuk melaporkan tentang ijin penggalian yang diperoleh dari Pemerintah Tuban yang hanya mendapat ijin 5 tahun. Padahal, menurut pemerintah pusat ijin penggalian itu bisa sampai 20 tahun. Dengan permasalahan tersebut, pihaknya bersama pimpinan PT Holcim Indonesia minta bantuan dan jalan keluar tentang perijinan galian tersebut.
Selain itu, kedatangannya menghadap gubernur untuk melaporkan tentang kekagumannya dan senang melihat perkembangan yang luar biasa di Jatim. Diantaranya, perkembangan pertumbuhan perekonomian yang cukup baik yakni 6,7 persen dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi jadi 7,3 persen di tahun ini.
Perkembangan tersebut juga ditunjang dengan langkah-langkah perbaikan infrastruktur yang memadai di berbagai daerah khususnya Kabupaten Tuban. Dalam hal tersebut, investor asal Swiss akan melebarkan sayap investasinya dengan mendirikan pabrik semen di Tuban.
Relationship Management Director PT Holcim Indonesia Tbk, Rusli Setiawan mengatakan, setelah berinvestasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah PT Holcim Indonesia Tbk terus mengembangkan perusahaan di Tuban. PT Holcim di Jawa Barat dan Jawa Tengah setiap tahunnya mampu memproduksi semen 8,3 juta ton. Hasil produksi di dua provinsi dipasarkan untuk konsumen semen di Pulau Jawa.
Kemudian di Tuban perusahaan dari Swiss pada 2010 mulai membangun pabrik semen senilai 450 juta dollar AS dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada 2013. Pabrik semen di Tuban mampu menyerap 600 tenaga kerja dan menghasilkan produksi semen sekitar 1,7 juta ton per tahun. Kemudian, sebagian besar hasil produksi Semen di Tuban akan dipasarkan ke Indonesia bagian timur. [iib]
Pemerintah Swiss melalui PT Holcim Indonesia Tbk, akan berinvestasi dengan mendirikan pabrik semen dan membuat pelabuhan khusus bongkar muat semen senilai 450 Juta Dollar AS di Tuban. Dengan adanya rencana dibangunnya pelabuhan ini, pemprov Jatim siap memberikan kemudahan perzinan.
"Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Tuban akan membantu investor asal Swiss dengan mempermudah perizinan usaha dan ijin-injin yang lainnya," kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai menerima Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk di ruang kerja kantor Gubernur Jatim, Rabu (12/1).
Gubernur berharap kepada PT Holcim, ke depan setelah usahanya berproduksi dapat ikut membantu masyarakat miskin di daerah Tuban dan Bojonegoro sekitarnya. Kemudian, investor mau membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tuban dan sekitarnya, serta mau ikut membangun infrastruktur di derah terpencil di daerah Tuban dan sekitarnya.
Dikatakan Soekarwo, industri semen di Jatim semakin hari semakin membaik dan diharapkan pula para pabrik semen di Jatim pada 2013-2014 terus meningkatkan produksinya dari 500 ribu ton per hari menjadi 1.000 ton per hari. Peningkatan produksi semen di Jatim tersebut akan diikuti dengan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Socah Bangkalan Madura.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk, Eamon Ginley mengatakan, kedatangannya menghadap Gubernur Jatim untuk melaporkan tentang ijin penggalian yang diperoleh dari Pemerintah Tuban yang hanya mendapat ijin 5 tahun. Padahal, menurut pemerintah pusat ijin penggalian itu bisa sampai 20 tahun. Dengan permasalahan tersebut, pihaknya bersama pimpinan PT Holcim Indonesia minta bantuan dan jalan keluar tentang perijinan galian tersebut.
Selain itu, kedatangannya menghadap gubernur untuk melaporkan tentang kekagumannya dan senang melihat perkembangan yang luar biasa di Jatim. Diantaranya, perkembangan pertumbuhan perekonomian yang cukup baik yakni 6,7 persen dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi jadi 7,3 persen di tahun ini.
Perkembangan tersebut juga ditunjang dengan langkah-langkah perbaikan infrastruktur yang memadai di berbagai daerah khususnya Kabupaten Tuban. Dalam hal tersebut, investor asal Swiss akan melebarkan sayap investasinya dengan mendirikan pabrik semen di Tuban.
Relationship Management Director PT Holcim Indonesia Tbk, Rusli Setiawan mengatakan, setelah berinvestasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah PT Holcim Indonesia Tbk terus mengembangkan perusahaan di Tuban. PT Holcim di Jawa Barat dan Jawa Tengah setiap tahunnya mampu memproduksi semen 8,3 juta ton. Hasil produksi di dua provinsi dipasarkan untuk konsumen semen di Pulau Jawa.
Kemudian di Tuban perusahaan dari Swiss pada 2010 mulai membangun pabrik semen senilai 450 juta dollar AS dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada 2013. Pabrik semen di Tuban mampu menyerap 600 tenaga kerja dan menghasilkan produksi semen sekitar 1,7 juta ton per tahun. Kemudian, sebagian besar hasil produksi Semen di Tuban akan dipasarkan ke Indonesia bagian timur. [iib]
Minggu, 23 Januari 2011
Jatim Akan dibelah Jadi Tiga Propinsi
SURABAYA | SURYA- DPRD Jatim mengusulkan pemekaran wilayah Jatim menjadi tiga provinsi. Provinsi pertama Surabaya hingga Pacitan, kedua dari Surabaya hingga Banyuwangi, dan ketiga Provinsi Madura.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir mengatakan, pentingnya wilayah Jatim dimekarkan menjadi lebih dari satu provinsi didasari faktor keprihatinan.
Menurutnya, meski ekonomi selama kepemimpinan Gubernur Soekarwo tumbuh pesat hingga 7,3 persen atau jauh di atas nasional, di sisi lain pertumbuhan ekonomi itu ternyata menimbulkan disparitas atau kesenjangan antara kabupaten/kota yang maju dengan yang terbelakang, misalnya, antara wilayah Gerbangkertasusila dengan Tapalkuda.
Selain itu, pemekaran juga jadi solusi tercapainya pemerataan kesejahteraan semua masyarakat yang selama ini sulit terwujud. “Makanya ke depan pemekaran wilayah Jatim menjadi sesuatu yang sangat mendesak,” ujarnya kepada Surya, Selasa (11/1).
Untuk itu, dalam pembahasan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2009-2029, pansus, kata Wakil Ketua DPW PKS Jatim ini, harus memerhatikan dan memasukkan rencana pemekaran wilayah itu. Apalagi syarat menjadi provinsi cukup mudah, yakni minimal empat kabupaten/kota.
Namun, sebelum pemekaran dimulai, harus ada proses studi akademik dengan memerhatikan semua variabel, mulai aspek budaya, ekonomi, hingga sosial masyarakat. “Pokoknya yang ada di ipoleksosbud hankam harus diperhatikan serta dikaji. Dan, pembahasan Perda RTRW yang sekarang sedang berlangsung harus dijadikan momentumnya,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Imam Ghozali Aro menambahkan, Jatim idealnya dibagi tiga provinsi. Provinsi pertama dari Surabaya ke barat sampai Pacitan, kedua dari Surabaya ke timur hingga Banyuwangi, dan provinsi ketiga Madura.
Pertimbangannya, Jawa Barat saat ini sudah terbagi tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Banten. Lalu Jawa Tengah terbagi dua provinsi, DI Jogjakarta dan Jateng. Sementara Jatim hanya satu saja, yaitu Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 37,4 juta orang. “Ke depan jika tak dipecah, itu kurang ideal,” jelasnya.
Hal itu terbukti dengan tingginya kesenjangan wilayah antara daerah satu dengan lainnya. “Demikian juga dengan angka kemiskinan,” imbuh politisi PKNU ini.
Untuk itu, sudah selayaknya RTRW Jatim ke depan berpikir tentang pemekaran, sehingga infrastruktur kebutuhan pemekaran harus dipikirkan mulai saat ini. Misalnya, pembangunan lapangan terbang (Lapter) dan jalan.
Dikonfirmasi hal itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Suprianto mengaku belum bisa menanggapi. Dia berkilah tak mengerti maksud dan tujuannya. “Makanya saya belum bisa menanggapi,” ujarnya.
Meski demikian, usulan ini harus didahului kajian akademik, apakah pemekaran dibutuhkan atau tidak. “Regulasi dan perundang-undangannya juga harus dilihat,” imbuhnya.uji
Anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir mengatakan, pentingnya wilayah Jatim dimekarkan menjadi lebih dari satu provinsi didasari faktor keprihatinan.
Menurutnya, meski ekonomi selama kepemimpinan Gubernur Soekarwo tumbuh pesat hingga 7,3 persen atau jauh di atas nasional, di sisi lain pertumbuhan ekonomi itu ternyata menimbulkan disparitas atau kesenjangan antara kabupaten/kota yang maju dengan yang terbelakang, misalnya, antara wilayah Gerbangkertasusila dengan Tapalkuda.
Selain itu, pemekaran juga jadi solusi tercapainya pemerataan kesejahteraan semua masyarakat yang selama ini sulit terwujud. “Makanya ke depan pemekaran wilayah Jatim menjadi sesuatu yang sangat mendesak,” ujarnya kepada Surya, Selasa (11/1).
Untuk itu, dalam pembahasan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2009-2029, pansus, kata Wakil Ketua DPW PKS Jatim ini, harus memerhatikan dan memasukkan rencana pemekaran wilayah itu. Apalagi syarat menjadi provinsi cukup mudah, yakni minimal empat kabupaten/kota.
Namun, sebelum pemekaran dimulai, harus ada proses studi akademik dengan memerhatikan semua variabel, mulai aspek budaya, ekonomi, hingga sosial masyarakat. “Pokoknya yang ada di ipoleksosbud hankam harus diperhatikan serta dikaji. Dan, pembahasan Perda RTRW yang sekarang sedang berlangsung harus dijadikan momentumnya,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Imam Ghozali Aro menambahkan, Jatim idealnya dibagi tiga provinsi. Provinsi pertama dari Surabaya ke barat sampai Pacitan, kedua dari Surabaya ke timur hingga Banyuwangi, dan provinsi ketiga Madura.
Pertimbangannya, Jawa Barat saat ini sudah terbagi tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Banten. Lalu Jawa Tengah terbagi dua provinsi, DI Jogjakarta dan Jateng. Sementara Jatim hanya satu saja, yaitu Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 37,4 juta orang. “Ke depan jika tak dipecah, itu kurang ideal,” jelasnya.
Hal itu terbukti dengan tingginya kesenjangan wilayah antara daerah satu dengan lainnya. “Demikian juga dengan angka kemiskinan,” imbuh politisi PKNU ini.
Untuk itu, sudah selayaknya RTRW Jatim ke depan berpikir tentang pemekaran, sehingga infrastruktur kebutuhan pemekaran harus dipikirkan mulai saat ini. Misalnya, pembangunan lapangan terbang (Lapter) dan jalan.
Dikonfirmasi hal itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Suprianto mengaku belum bisa menanggapi. Dia berkilah tak mengerti maksud dan tujuannya. “Makanya saya belum bisa menanggapi,” ujarnya.
Meski demikian, usulan ini harus didahului kajian akademik, apakah pemekaran dibutuhkan atau tidak. “Regulasi dan perundang-undangannya juga harus dilihat,” imbuhnya.uji
DPRD Jatim: Pemilukada Tuban Harus Jurdil
Surabaya, Bhirawa
Komisi A DPRD Jatim, Selasa (18/1) kemarin melakukan kerja ke Tuban. Kedatangan ke Tuban untuk melihat langsung persiapan pelaksanaan Pemilukada Tuban yang akan digelar pada 1 Maret 2011.
Kehadiran Komisi A DPRD Jatim ini disambut Kepala Bakorwil Bojonegoro Sukardi, Dandim dan wakil dari Polresta Tuban. Dalam pertemuan tersebut semua pihak bersepakat untuk melaksanakan Pilkada secara Jurdil.
Amuk Massa yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006 tahun silam tampaknya masih menyisakan trauma bagi masyarakat Tuban dan pemerintah. Oleh karenanya Komisi A DPRD Jatim berharap agar dalam penyelenggaraan Pemilukada Tuban nanti bisa berlangsung secara jujur dan adil (jurdil).
Anggota Komisi A DPRD Jatim KH Sholeh Hayat kepada Bhirawa mengungkapkan terjadinya amuk massa yang berujung terjadinya aksi anarkisme menandakan belum memadainya tingkat kedewasaan politik masyarakat dan elitnya.
Kondisi tersebut lanjut politisi PKB Jatim ini, tentunya sangat memprihatinkan, sebab salah satu tujuan pokok Pemilukada sebenarnya adalah pendewasaan politik.
"Jadi bukan hanya sekadar menang atau kalah saja," tegasnya.
Peristiwa 2006 silam di Tuban sangat memprihatinkan dan mengecewakan, makanya peristiwa tersebut jangan sampai terjadi lagi di Tuban.
"Prosesi demokrasi nanti harus berlangsung se-jurdil-jurdilnya," tambahnya lagi. Menurut Sholeh Hayat jika semua pihak menjunjung tinggi azas ini maka Pemilihan atau Pilkada maka akan berjalan lancar. "Kalau menang haruslah diraih secara terhormat," tegasnya. [ma]
Komisi A DPRD Jatim, Selasa (18/1) kemarin melakukan kerja ke Tuban. Kedatangan ke Tuban untuk melihat langsung persiapan pelaksanaan Pemilukada Tuban yang akan digelar pada 1 Maret 2011.
Kehadiran Komisi A DPRD Jatim ini disambut Kepala Bakorwil Bojonegoro Sukardi, Dandim dan wakil dari Polresta Tuban. Dalam pertemuan tersebut semua pihak bersepakat untuk melaksanakan Pilkada secara Jurdil.
Amuk Massa yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006 tahun silam tampaknya masih menyisakan trauma bagi masyarakat Tuban dan pemerintah. Oleh karenanya Komisi A DPRD Jatim berharap agar dalam penyelenggaraan Pemilukada Tuban nanti bisa berlangsung secara jujur dan adil (jurdil).
Anggota Komisi A DPRD Jatim KH Sholeh Hayat kepada Bhirawa mengungkapkan terjadinya amuk massa yang berujung terjadinya aksi anarkisme menandakan belum memadainya tingkat kedewasaan politik masyarakat dan elitnya.
Kondisi tersebut lanjut politisi PKB Jatim ini, tentunya sangat memprihatinkan, sebab salah satu tujuan pokok Pemilukada sebenarnya adalah pendewasaan politik.
"Jadi bukan hanya sekadar menang atau kalah saja," tegasnya.
Peristiwa 2006 silam di Tuban sangat memprihatinkan dan mengecewakan, makanya peristiwa tersebut jangan sampai terjadi lagi di Tuban.
"Prosesi demokrasi nanti harus berlangsung se-jurdil-jurdilnya," tambahnya lagi. Menurut Sholeh Hayat jika semua pihak menjunjung tinggi azas ini maka Pemilihan atau Pilkada maka akan berjalan lancar. "Kalau menang haruslah diraih secara terhormat," tegasnya. [ma]
70 Persen Ibu-ibu Pedesaan Tuban Buta Huruf
TUBAN. kotatuban.com- Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, Nunuk Fawziyah, S.Pd, menyatakan, kebanyakan ibu-ibu di Tuban buta huruf. Hasil survey yang dilakukan KPR bulan Desember 2010, menemukan sekitar 70 persen ibu-ibu tidak bisa baca tulis dan minim pengetahuan dasar.
“Rata-rata ibu-ibu di pedesaan tidak sempat menikmati bangku sekolah, terutama di desa-desa yang masuk kategori tertinggal,” jelas Nunuk, belum lama ini.
Rendahnya pengetahuan tersebut, lanjut Nunuk, berakibat pada banyaknya kaum ibu yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KPR mencatat, hingga Desember ini sedikitnya 99 kasus KDRT terjadi di Tuban. Dari jumlah tersebut, 65 persen dialami kaum ibu di pedesaan.
Melihat masih rendahnya SDM kaum ibu, tambah Nunuk, sangat sulit memberi pengertian terkait hak-hak yang mestinya mereka dapatkan dari
masyarakat. “ Budaya patrimonial masih sangat kental meski sudah banyak kaum ibu yang berhasil meraih sukses, bahkan mencapai puncak karir,” keluhnya.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Tri Astutik, anggota DPRD Tuban dari Partai Gerindra. Meski tidak yakin jumlah ibu-ibu yang buta huruf mencapai prosentase sebesar itu, Ia mengakui bahwa posisi kaum
ibu masih terpinggirkan.
Ia berjanji akan memperjuangkan nasib kaum ibu Tuban melalui DPRD. “Kita akan usulkan agar dibentuk badan khusus menangani masalah perempuan, terutama ibu-ibu. Lewat badan ini kita akan perjuangkan nasib mereka,” tandasnya.
Sementara itu, Khozanah Hidayati, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, mengatakan bahwa Pemkab , selama ini belum memberi perhatian cukup pada nasib ibu-ibu. Terbukti dengan tidak adanya program yang murni dibiayai APBD Pemkab Tuban untuk perempuan. “ Program-program untuk perempuan selama ini masih datang dari Propinsi. Harusnya Pemkab juga menganggarkannya,” ungkap Khozanah.
Di DPRD Tuban sendiri, dari 50 anggota, hanya 9 orang yang perempuan. Menurut Khozanah maupun Tri Astutik, jumlah tersebut belum proposional apabila dilihat dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Tuban. Meski begitu, para anggota Legislatif perempuan di DPRD Tuban berjanji akan melakukan banyak hal untuk kaum perempuan, utamanya yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara dan minimnya pengetahuan dasar. (sudra)
“Rata-rata ibu-ibu di pedesaan tidak sempat menikmati bangku sekolah, terutama di desa-desa yang masuk kategori tertinggal,” jelas Nunuk, belum lama ini.
Rendahnya pengetahuan tersebut, lanjut Nunuk, berakibat pada banyaknya kaum ibu yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KPR mencatat, hingga Desember ini sedikitnya 99 kasus KDRT terjadi di Tuban. Dari jumlah tersebut, 65 persen dialami kaum ibu di pedesaan.
Melihat masih rendahnya SDM kaum ibu, tambah Nunuk, sangat sulit memberi pengertian terkait hak-hak yang mestinya mereka dapatkan dari
masyarakat. “ Budaya patrimonial masih sangat kental meski sudah banyak kaum ibu yang berhasil meraih sukses, bahkan mencapai puncak karir,” keluhnya.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Tri Astutik, anggota DPRD Tuban dari Partai Gerindra. Meski tidak yakin jumlah ibu-ibu yang buta huruf mencapai prosentase sebesar itu, Ia mengakui bahwa posisi kaum
ibu masih terpinggirkan.
Ia berjanji akan memperjuangkan nasib kaum ibu Tuban melalui DPRD. “Kita akan usulkan agar dibentuk badan khusus menangani masalah perempuan, terutama ibu-ibu. Lewat badan ini kita akan perjuangkan nasib mereka,” tandasnya.
Sementara itu, Khozanah Hidayati, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, mengatakan bahwa Pemkab , selama ini belum memberi perhatian cukup pada nasib ibu-ibu. Terbukti dengan tidak adanya program yang murni dibiayai APBD Pemkab Tuban untuk perempuan. “ Program-program untuk perempuan selama ini masih datang dari Propinsi. Harusnya Pemkab juga menganggarkannya,” ungkap Khozanah.
Di DPRD Tuban sendiri, dari 50 anggota, hanya 9 orang yang perempuan. Menurut Khozanah maupun Tri Astutik, jumlah tersebut belum proposional apabila dilihat dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Tuban. Meski begitu, para anggota Legislatif perempuan di DPRD Tuban berjanji akan melakukan banyak hal untuk kaum perempuan, utamanya yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara dan minimnya pengetahuan dasar. (sudra)
Terpengaruh Cuaca, Harga Padi dan Jagung Turun
TUBAN. kotatuban.com- Cuaca tampaknya belum mau berpihak pada petani. Sejumlah petani yang ditemui kotatuban.com, di sejumlah desa di Kecamatan Merakurak dan Kecamatan Jenu, Minggu (22/1), mengeluhkan rendahnya harga hasil panen mereka.
Menurut pengakuan para petani, harga jagung saat ini hanya Rp 2100 per kg. Bahkan ada yang lebih rendah lagi. Padahal musim panen yang lalu harga masih lumayan bagus, Rp 2800 per Kg.
“Saat ini, kualitas jagung sangat buruk karena cuaca tidak mendukung, sehingga banyak pembeli yang menolak membeli hasil panen petani,” jelas Mochamad Dahlan, petani Desa Senori, Kecamatan Merakurak.
Harga akan lebih rendah lagi, lanjut Dahlan, jika tingkat kekeringannya kurang. Dengan curah hujan yang masih tinggi ini, petani tentu sangat sulit mengeringkan jagungnya. Karena itu Dahlan memprediksi harga akan terus menurun hingga bulan depan.
Kondisi yang sama juga terjadi pada gabah. Dasih, petani di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu mengatakan, harga gabah kering saat ini anjlok ke angka Rp 2400 per Kg.
Untuk gabah kering giling pun, kata Dasih, harganya tidak terpaut jauh, hanya sebesar Rp 2900 per Kg. “Musim lalu harga gabah kering panen masih Rp 2700, dan kering giling Rp 3000,” Ujarnya.
Senada dengan Dahlan, Dasih juga menyebut bahwa turunnya kualitas gabah kali ini antara lain disebabkan cuaca ekstrim, yakni curah hujan yang masih tinggi menyebabkan banyak tanaman yang terserang penyakit, misalnya penyakit bule pada jagung atau kering daun pada tanaman padi.
Selain itu, akibat masih tingginya curah hujan menyebabkan petani kesulitan untuk mengeringkan gabah. Akibatnya, pembeli banyak yang enggan menerima gabah lantaran masih tingginya kadar air. Kalaupun menerima, harganya tak lebih dari Rp 2400 per Kg, bahkan bisa lebih rendah lagi.
Penderitaan petani semakin sempurna karena hasil panen mereka juga mengalami penurunan kuantitas. Warsito, Kepala Desa (Kades) Sugihan, Kecamatan Merakurak mengatakan, petani di wilayahnya mengalami penurunan kuantitas hasil panen rata-rata 20 hingga 30 persen per hektar.
Jika dalam keadaan normal petani di desa itu mampu menghasilkan 6-7 ton per hektar, musim panen kali ini hanya mampu memperoleh hasil 1,2 – 3 ton per hektar. “ Jagung dan gabah sama, ya sebesar itu hasilnya,” tambah Kades muda tersebut.
Nilai kerugian petani, kata Warsito, bisa mencapai ratusan juta, karena, selain menurunnya kuantitas hasil panen dan harga, petani juga harus menanggung biaya tanam ulang.
Banyak tanaman yang mati lantaran diterjang banjir atau kelebihan air akibat curah hujan tinggi.
Seingatnya, dalam sekali musim tanam tahun ini, sudah tiga kali petani di tempatnya melakukan tanam ulang. “Untuk sekali tanam saja butuh Rp 3 juta per hektar. Kalau tiga kali tanam berapa? Itu baru persiapan lahan dan benih. Belum pupuk dan perawatannya,” terang Warsito.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (DPPK), Ir. H. Koesno Adiwijoto membenarkan adanya penurunan harga jagung dan gabah saat ini. Menurut catatan Koesno, harga gabah kering panen saat ini mencapai Rp 2500-2600 per Kg, sedang untuk kering giling Rp 3800 per Kg. Sementara untuk jagung tercatat Rp 2700 per Kg.
Menurut Koesno, harga tersebut masih wajar. Meski mengaku belum mengetahui secara pasti berapa harga di tingkat petani, Kusno sependapat bahwa penurunan harga tersebut disebabkan mutu hasil panen yang kurang baik. (sudra)
Menurut pengakuan para petani, harga jagung saat ini hanya Rp 2100 per kg. Bahkan ada yang lebih rendah lagi. Padahal musim panen yang lalu harga masih lumayan bagus, Rp 2800 per Kg.
“Saat ini, kualitas jagung sangat buruk karena cuaca tidak mendukung, sehingga banyak pembeli yang menolak membeli hasil panen petani,” jelas Mochamad Dahlan, petani Desa Senori, Kecamatan Merakurak.
Harga akan lebih rendah lagi, lanjut Dahlan, jika tingkat kekeringannya kurang. Dengan curah hujan yang masih tinggi ini, petani tentu sangat sulit mengeringkan jagungnya. Karena itu Dahlan memprediksi harga akan terus menurun hingga bulan depan.
Kondisi yang sama juga terjadi pada gabah. Dasih, petani di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu mengatakan, harga gabah kering saat ini anjlok ke angka Rp 2400 per Kg.
Untuk gabah kering giling pun, kata Dasih, harganya tidak terpaut jauh, hanya sebesar Rp 2900 per Kg. “Musim lalu harga gabah kering panen masih Rp 2700, dan kering giling Rp 3000,” Ujarnya.
Senada dengan Dahlan, Dasih juga menyebut bahwa turunnya kualitas gabah kali ini antara lain disebabkan cuaca ekstrim, yakni curah hujan yang masih tinggi menyebabkan banyak tanaman yang terserang penyakit, misalnya penyakit bule pada jagung atau kering daun pada tanaman padi.
Selain itu, akibat masih tingginya curah hujan menyebabkan petani kesulitan untuk mengeringkan gabah. Akibatnya, pembeli banyak yang enggan menerima gabah lantaran masih tingginya kadar air. Kalaupun menerima, harganya tak lebih dari Rp 2400 per Kg, bahkan bisa lebih rendah lagi.
Penderitaan petani semakin sempurna karena hasil panen mereka juga mengalami penurunan kuantitas. Warsito, Kepala Desa (Kades) Sugihan, Kecamatan Merakurak mengatakan, petani di wilayahnya mengalami penurunan kuantitas hasil panen rata-rata 20 hingga 30 persen per hektar.
Jika dalam keadaan normal petani di desa itu mampu menghasilkan 6-7 ton per hektar, musim panen kali ini hanya mampu memperoleh hasil 1,2 – 3 ton per hektar. “ Jagung dan gabah sama, ya sebesar itu hasilnya,” tambah Kades muda tersebut.
Nilai kerugian petani, kata Warsito, bisa mencapai ratusan juta, karena, selain menurunnya kuantitas hasil panen dan harga, petani juga harus menanggung biaya tanam ulang.
Banyak tanaman yang mati lantaran diterjang banjir atau kelebihan air akibat curah hujan tinggi.
Seingatnya, dalam sekali musim tanam tahun ini, sudah tiga kali petani di tempatnya melakukan tanam ulang. “Untuk sekali tanam saja butuh Rp 3 juta per hektar. Kalau tiga kali tanam berapa? Itu baru persiapan lahan dan benih. Belum pupuk dan perawatannya,” terang Warsito.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (DPPK), Ir. H. Koesno Adiwijoto membenarkan adanya penurunan harga jagung dan gabah saat ini. Menurut catatan Koesno, harga gabah kering panen saat ini mencapai Rp 2500-2600 per Kg, sedang untuk kering giling Rp 3800 per Kg. Sementara untuk jagung tercatat Rp 2700 per Kg.
Menurut Koesno, harga tersebut masih wajar. Meski mengaku belum mengetahui secara pasti berapa harga di tingkat petani, Kusno sependapat bahwa penurunan harga tersebut disebabkan mutu hasil panen yang kurang baik. (sudra)
LSM Fitra Menilai Akuntabilitas Pemkab Tuban Terendah Se Jatim
Tuban, Bhirawa
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Tuban dinilai semakin rendah, hal ini seperti yang disampaikan hasil penilaian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur.
Hasil analisis Fitra terhadap APBD Kabupaten Tuban ini berdasar Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 terhadap APBD Tuban 2009 yang menyebutkan, hampir sebagain besar satuan kerja ditemukan adanya pelanggaran penggunaan dana yang berakibat merugikan keuangan daerah.
Dari analisis tersebut tercatat 11 kasus pelanggaran yang dikategorikan sebagai Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban, dengan total nilai Rp3.108,64 miliar.
Dari jumlah tersebut, empat kasus disebutkan memiliki akibat langsung terhadap kerugian daerah, dengan total nilai sebesar Rp1.247,89 miliar. "Se Jawa Timur tertinggi adalah tuban," kata M. Dakelan, Koordinator Fitra Jawa Timur saat menyampaikan hasil analisis tersebut di Bina Swagiri Foundation Tuban Rabu (5/1) kemarin petang.
Lebih lanjut dikatakan, sesuai hasil audit BPK, banyak laporan keuangan yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Ia menyebut, saldo piutang sebesar Rp2.876.935.018,45 oleh BPK dinilai tidak wajar karena terdapat perbedaan saldo piutang pinjaman tersebut terdapat perbedaan angka saldo piutang di neraca dengan yang tercatat dalam laporan SKPD. Dalam Neraca disebutkan saldo piutang sebesar Rp5.650.412.749,07 namun dalam Laporan SKPD disebutkan saldo piutang sebesar Rp 5.564.458.964,94, atau selisih Rp85.953.784,13.
"Saldo piutang tersebut berupa pinjaman koperasi dan PKM yang dikelola Dinas Perekonomian dan Pariwisata, dan pinjaman P4M yang dikelola Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPK)," imbuh Dakelan.
Atas selisih piutang tersebut, tambah Dakelan, tidak bisa dilakukan koreksi karena tidak dapat dilakukan penelusuran piutang bunga setiap SKPD sejak pinjaman termaksud dikucurkan.
Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standart Akuntasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama pasal 184 ayat (1) dan (2).
M. Dakelan meyakini jumlah selisih saldo piutang tersebut dimungkinkan lebih besar. Oleh karena itu pihaknya akan terus melakukan penelusuran. Fitra, kata Dakelan, juga akan berkoordinasi dengan Instansi berwenang untuk memperketat pengawasan sehingga hal serupa bisa ditekan, atau bahkan dihilangkan sama sekali.
Selain kasus tersebut, BPK juga mencatat terjadi Pemanfaatan Aset Tanah Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan seluas 36.630m² Oleh Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan.
Sementara itu untuk Pelaksanaan Pekerjaan di RSUD dr. R. Koesma, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan ditemukan kekurangan volume sebesar Rp603.937.842,59.
Sejumlah anggota DPRD Tuban saat dikonfirmasi terkait hal mengaku belum mengetahui hasil audit tersebut. Seperti disampaikan oleh Fahmi Fikroni, anggota Komisi A DPRD Tuban saat dihubungi beralasan belum mengetahui hasil audit BPK tersebut sehingga belum bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut. [hud]
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Tuban dinilai semakin rendah, hal ini seperti yang disampaikan hasil penilaian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur.
Hasil analisis Fitra terhadap APBD Kabupaten Tuban ini berdasar Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 terhadap APBD Tuban 2009 yang menyebutkan, hampir sebagain besar satuan kerja ditemukan adanya pelanggaran penggunaan dana yang berakibat merugikan keuangan daerah.
Dari analisis tersebut tercatat 11 kasus pelanggaran yang dikategorikan sebagai Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban, dengan total nilai Rp3.108,64 miliar.
Dari jumlah tersebut, empat kasus disebutkan memiliki akibat langsung terhadap kerugian daerah, dengan total nilai sebesar Rp1.247,89 miliar. "Se Jawa Timur tertinggi adalah tuban," kata M. Dakelan, Koordinator Fitra Jawa Timur saat menyampaikan hasil analisis tersebut di Bina Swagiri Foundation Tuban Rabu (5/1) kemarin petang.
Lebih lanjut dikatakan, sesuai hasil audit BPK, banyak laporan keuangan yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Ia menyebut, saldo piutang sebesar Rp2.876.935.018,45 oleh BPK dinilai tidak wajar karena terdapat perbedaan saldo piutang pinjaman tersebut terdapat perbedaan angka saldo piutang di neraca dengan yang tercatat dalam laporan SKPD. Dalam Neraca disebutkan saldo piutang sebesar Rp5.650.412.749,07 namun dalam Laporan SKPD disebutkan saldo piutang sebesar Rp 5.564.458.964,94, atau selisih Rp85.953.784,13.
"Saldo piutang tersebut berupa pinjaman koperasi dan PKM yang dikelola Dinas Perekonomian dan Pariwisata, dan pinjaman P4M yang dikelola Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPK)," imbuh Dakelan.
Atas selisih piutang tersebut, tambah Dakelan, tidak bisa dilakukan koreksi karena tidak dapat dilakukan penelusuran piutang bunga setiap SKPD sejak pinjaman termaksud dikucurkan.
Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standart Akuntasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama pasal 184 ayat (1) dan (2).
M. Dakelan meyakini jumlah selisih saldo piutang tersebut dimungkinkan lebih besar. Oleh karena itu pihaknya akan terus melakukan penelusuran. Fitra, kata Dakelan, juga akan berkoordinasi dengan Instansi berwenang untuk memperketat pengawasan sehingga hal serupa bisa ditekan, atau bahkan dihilangkan sama sekali.
Selain kasus tersebut, BPK juga mencatat terjadi Pemanfaatan Aset Tanah Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan seluas 36.630m² Oleh Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan.
Sementara itu untuk Pelaksanaan Pekerjaan di RSUD dr. R. Koesma, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan ditemukan kekurangan volume sebesar Rp603.937.842,59.
Sejumlah anggota DPRD Tuban saat dikonfirmasi terkait hal mengaku belum mengetahui hasil audit tersebut. Seperti disampaikan oleh Fahmi Fikroni, anggota Komisi A DPRD Tuban saat dihubungi beralasan belum mengetahui hasil audit BPK tersebut sehingga belum bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut. [hud]
Sabtu, 15 Januari 2011
Haul, Ajang Silaturahmi Alumni Langitan
DUTA MASYARAKAT, 15 Januari 2011
Rangkaian kegiatan Haul Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, telah dilakukan sejak sehari sebelumnya. Mulai dari Khotmil Qur’an bil ghoib dan Nadzor, pengobatan herbal dan medis gratis, ziarah kubur, bershalawat. Sedang acara puncak adalah pengajian umum.
”Ya ini puncak acara, dan sebelumnya sudah dilakukan kegiatan lainnya,” ungkap H. Agus Ahmad Alawi, Ketua Panitia Haul yang juga cucu pengasuh Ponpes.
Para alumni yang sudah banyak mendirikan pondok pesantren, menjadi pengusaha maupun bidang lainnya, banyak datang dengan keluarganya. Selain wujud nyata bentuk penghormatan juga sebagai sarana komunikasi antaralumni.
”Ya saya ke sini tidak dengan keluarga, tapi tadi saya ijin tidak bekerja untuk datang ke sini. Dan banyak tadi alumni dari Kalimantan maupun daerah-daerah lainya,” kata Mutohar, alumni Langitan asal Kec. Semanding, Kab. Tuban ini.
Yang tidak kalah menarik adalah datangya dua kandidat cabub-cawabub yang akan berlaga dalam Pemilukada Kab. Tuban Maret mendatang. Kedua pasangan adalah Setiadjit-Bambang Suhariyanto (SEHAT) dan Fathul Huda-Noor Nahar Husain.
SEHAT datang lebih dahulu di lokasi acara, dengan didampingi H. Agus Machsoem, Ketua DPC PKNU Tuban yang juga putra KH. Abdullah Faqih (pengasuh ponpes).
”Haul ini netral untuk siapa saja, dan pondok juga untuk semua, tapi soal politik sudah jelas kalau PKNU mengusung SEHAT,” ungkap Gus Machsoem sebelumnya.
Di tempat terpisah, H. Agus Ahmad Alawi, Ketua Panitia Haul yang juga putra KH. Ubaidillah Faqih ini membenarkan atas kedatangan dua pasangan calon bupati-wakil bupati. ”Ya benar ada dua pasangan, pak Setiadjit dan pak Huda. Keduanya dengan pasanganya,” jelasnya.
Kedatangan para kontestan Pemilukada Kabupaten Tuban ini tidak atas undangan dari panitia. Melainkan atas kemauan sendiri sebagai wujud menghormati acara Haul, ”Mereka datang untuk menghormati acara haul, memang haul terbuka untuk semua,” imbuhnya.
Para masyayikh serta para habaib yang hadir di antaranya Habib Ali Al-Habsyi (Imam Masjid Agung Sunan Ampel), KH. Sholeh Qosim dari Sepanjang. Dan tokoh politisi PKNU Drs. H Choirul Anam (Ketua Umum DPP PKNU) beserta jajaranya nampak memenuhi acara kiai sepuh ini.
* cmm
Rangkaian kegiatan Haul Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, telah dilakukan sejak sehari sebelumnya. Mulai dari Khotmil Qur’an bil ghoib dan Nadzor, pengobatan herbal dan medis gratis, ziarah kubur, bershalawat. Sedang acara puncak adalah pengajian umum.
”Ya ini puncak acara, dan sebelumnya sudah dilakukan kegiatan lainnya,” ungkap H. Agus Ahmad Alawi, Ketua Panitia Haul yang juga cucu pengasuh Ponpes.
Para alumni yang sudah banyak mendirikan pondok pesantren, menjadi pengusaha maupun bidang lainnya, banyak datang dengan keluarganya. Selain wujud nyata bentuk penghormatan juga sebagai sarana komunikasi antaralumni.
”Ya saya ke sini tidak dengan keluarga, tapi tadi saya ijin tidak bekerja untuk datang ke sini. Dan banyak tadi alumni dari Kalimantan maupun daerah-daerah lainya,” kata Mutohar, alumni Langitan asal Kec. Semanding, Kab. Tuban ini.
Yang tidak kalah menarik adalah datangya dua kandidat cabub-cawabub yang akan berlaga dalam Pemilukada Kab. Tuban Maret mendatang. Kedua pasangan adalah Setiadjit-Bambang Suhariyanto (SEHAT) dan Fathul Huda-Noor Nahar Husain.
SEHAT datang lebih dahulu di lokasi acara, dengan didampingi H. Agus Machsoem, Ketua DPC PKNU Tuban yang juga putra KH. Abdullah Faqih (pengasuh ponpes).
”Haul ini netral untuk siapa saja, dan pondok juga untuk semua, tapi soal politik sudah jelas kalau PKNU mengusung SEHAT,” ungkap Gus Machsoem sebelumnya.
Di tempat terpisah, H. Agus Ahmad Alawi, Ketua Panitia Haul yang juga putra KH. Ubaidillah Faqih ini membenarkan atas kedatangan dua pasangan calon bupati-wakil bupati. ”Ya benar ada dua pasangan, pak Setiadjit dan pak Huda. Keduanya dengan pasanganya,” jelasnya.
Kedatangan para kontestan Pemilukada Kabupaten Tuban ini tidak atas undangan dari panitia. Melainkan atas kemauan sendiri sebagai wujud menghormati acara Haul, ”Mereka datang untuk menghormati acara haul, memang haul terbuka untuk semua,” imbuhnya.
Para masyayikh serta para habaib yang hadir di antaranya Habib Ali Al-Habsyi (Imam Masjid Agung Sunan Ampel), KH. Sholeh Qosim dari Sepanjang. Dan tokoh politisi PKNU Drs. H Choirul Anam (Ketua Umum DPP PKNU) beserta jajaranya nampak memenuhi acara kiai sepuh ini.
* cmm
Semakin sunnah, semakin modern HAUL KE-40 MASYAYIKH PONPES LANGITAN
DUTA MASYARAKAT, 15 Januari 2011
TUBAN — Puncak acara Haul ke-40 Masyayikh Ponpes Langitan, Kec. Widang, Kab. Tuban dibanjiri belasan ribu pengunjung, Kamis (13/1) malam. Para alumni yang datang dari berbagai penjuru tanah air itu sengaja datang sebagai wujud kecintaan kepada Ponpes maupun ajang silaturrahmi serta penghormatan kepada para pendahulunya.
Hal itu terbukti meski hujan lebat sempat mengguyur sebelum dimulainya acara, tak menyurutkan para pengunjung untuk tetap mengikuti acara yang diperuntukkan bagi para sesepuh Ponpes. Dan jalan menuju Ponpes yang terletak di perbatasan Kab. Tuban dengan Kab. Lamongan ini sudah penuh sesak para hadirin yang akan masuk kelokasi acara.
Hasil pantauan Duta, Kamis (13/01) menyebutkan rangkaian acara di Ponpes yang diasuh kiai sepuh KH. Abdullah Faqih ini dimulai sejak pukul 07.00 WIB dan pada pukul 09.00 WIB dilakukan ziarah ke makam maqbaroh.
Haul yang dilakukan untuk memperingati wafatnya Almaghfurlah KH. Abdul Hadi Zahid, Almaghfurlahum KH. Muhammad Nur, KH. Ahmad Sholeh, KH. Muhammad Khozin, K. Rofi’i Zahid serta KH. Ahmad Marzuqi Zahid ini diperkirakan lebih dari lima belas ribu pengunjung tumpah ruah mengikuti puncak acara.
Penceramah pertama, Habib Mundzir Al-Musawwa dari Jakarta menyinggung soal perilaku sunnah yang dianggap sebagai doktrin agama ternyata memiliki penjelasan logika modern. Sehingga, diharapkan para hadirin dapat menerima segala sunnah dengan kesadaran penuh tidak atas dasar doktrin agama semata.
Di antaranya adalah anjuran sunnah jika sedang tidur, lampu dimatikan. Dan dalam sebuah penelitian menyebutkan jika seseorang sedang tidur, maka organ tubuhnya akan mengalami pembaharuan dan jika lampu tetap nyala tidak dapat berproses dengan maksimal. ”Jika kita semakin sunnah, maka kita akan semakin modern,” ungkap Habib yang sering mengisi acara pengajian di sebuah TV swasta ini.
Pengajian dihelat serambi masjid ponpes itu, juga menghadirkan penceramah Habib Umar Al-Muthohar dari Semarang. Dalam ceramahnya dikatakan, keseimbangan media (elektronika) dalam menyiarkan tentang agama menjadi peran penting dalam membangun akhlak maupaun nilai-nilai islami di tengah-tengah masyarakat.
Namun, nampaknya keseimbangan media antara hiburan dengan nilai-nilai syiar Islam tidak berjalan dengan baik. Terbukti, acara-acara TV lebih banyak didominasi hiburan maupun lainya yang kadangkala tak sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Dicontohkan, jika para ulama dan kiai sedang syiar Islam banyak yang tidak dijadikan konsumsi media. Sedangkan tayangan media lebih banyak untuk urusan hiburan maupun hal lain yang kadangkala kurang sejalan dengan nilai-nilai Islam. ”Ya kalau kiai syiar jarang disiarkan. Tapi banyak menayangkan Jupe alias Julia Perez (si artis berbusana jorok, red),” ungkap Habib ternama ini.
* cmm
TUBAN — Puncak acara Haul ke-40 Masyayikh Ponpes Langitan, Kec. Widang, Kab. Tuban dibanjiri belasan ribu pengunjung, Kamis (13/1) malam. Para alumni yang datang dari berbagai penjuru tanah air itu sengaja datang sebagai wujud kecintaan kepada Ponpes maupun ajang silaturrahmi serta penghormatan kepada para pendahulunya.
Hal itu terbukti meski hujan lebat sempat mengguyur sebelum dimulainya acara, tak menyurutkan para pengunjung untuk tetap mengikuti acara yang diperuntukkan bagi para sesepuh Ponpes. Dan jalan menuju Ponpes yang terletak di perbatasan Kab. Tuban dengan Kab. Lamongan ini sudah penuh sesak para hadirin yang akan masuk kelokasi acara.
Hasil pantauan Duta, Kamis (13/01) menyebutkan rangkaian acara di Ponpes yang diasuh kiai sepuh KH. Abdullah Faqih ini dimulai sejak pukul 07.00 WIB dan pada pukul 09.00 WIB dilakukan ziarah ke makam maqbaroh.
Haul yang dilakukan untuk memperingati wafatnya Almaghfurlah KH. Abdul Hadi Zahid, Almaghfurlahum KH. Muhammad Nur, KH. Ahmad Sholeh, KH. Muhammad Khozin, K. Rofi’i Zahid serta KH. Ahmad Marzuqi Zahid ini diperkirakan lebih dari lima belas ribu pengunjung tumpah ruah mengikuti puncak acara.
Penceramah pertama, Habib Mundzir Al-Musawwa dari Jakarta menyinggung soal perilaku sunnah yang dianggap sebagai doktrin agama ternyata memiliki penjelasan logika modern. Sehingga, diharapkan para hadirin dapat menerima segala sunnah dengan kesadaran penuh tidak atas dasar doktrin agama semata.
Di antaranya adalah anjuran sunnah jika sedang tidur, lampu dimatikan. Dan dalam sebuah penelitian menyebutkan jika seseorang sedang tidur, maka organ tubuhnya akan mengalami pembaharuan dan jika lampu tetap nyala tidak dapat berproses dengan maksimal. ”Jika kita semakin sunnah, maka kita akan semakin modern,” ungkap Habib yang sering mengisi acara pengajian di sebuah TV swasta ini.
Pengajian dihelat serambi masjid ponpes itu, juga menghadirkan penceramah Habib Umar Al-Muthohar dari Semarang. Dalam ceramahnya dikatakan, keseimbangan media (elektronika) dalam menyiarkan tentang agama menjadi peran penting dalam membangun akhlak maupaun nilai-nilai islami di tengah-tengah masyarakat.
Namun, nampaknya keseimbangan media antara hiburan dengan nilai-nilai syiar Islam tidak berjalan dengan baik. Terbukti, acara-acara TV lebih banyak didominasi hiburan maupun lainya yang kadangkala tak sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Dicontohkan, jika para ulama dan kiai sedang syiar Islam banyak yang tidak dijadikan konsumsi media. Sedangkan tayangan media lebih banyak untuk urusan hiburan maupun hal lain yang kadangkala kurang sejalan dengan nilai-nilai Islam. ”Ya kalau kiai syiar jarang disiarkan. Tapi banyak menayangkan Jupe alias Julia Perez (si artis berbusana jorok, red),” ungkap Habib ternama ini.
* cmm
Kamis, 13 Januari 2011
Sehat dan Hudanoor Hadiri Haul Langitan
Tuban. Meski sebelum acara hujan turun sangat lebat, Haul masyayikh Pondok Pesantren Langitan berjalan lancar karena saat acara dimulai hingga paripurna hujan sudah reda. Bahkan diperkirakan jumlah pengunjung Haul ke-40 kali ini jauh lebih besar dari pada haul-haul tahun sebelumnya. Menurut Panitia Haul diperkirakan lebih dari 15 ribu orang memadati area Pondok Pesantren Langitan. Para pengunjung haul ini meliputi alumni, simpatisan dan undangan lainnya seperti para masyasikh pondok pesantren, habaib dan pejabat.
Yang menarik, di tengah-tengah para undangan terlihat sebagian kontestan yang akan berlaga di Pemilukada Tuban yang akan berlangsung awal bulan Maret ini. Pasangan H. setiadjit-Bambang suharyanto (Sehat) yang diusung PKNU, PKS, Demokrat, PAN dan Patriot terlihat lebih dulu datang di arena Haul didampingi oleh Ketua DPC PKNU Tuban, Agus Maksum Faqih. Sementara pasangan Fathul Huda-Noor Nahar (Hudanoor) yang diberangkatkan oleh PKB tiba di Langitan agak belakangan.
Kedatangan kedua pasangan Pemilukada Tuban di Ponpes asuhan KH. Abdulloh Faqih ini cukup menarik perhatian massa terkait dengan dukungan Keluarga Besar Ponpes Langitan terhadap cabup-cawabup. Seorang pengurus pondok yang dihubungi mengatakan bahwa secara institusi kepondokan, Langitan tetap netral tidak memihak kepada salah satu calon. Menurutnya, mengenai dukungan PKNU yang merupakan partai yang didirikan di Pondok Pesantren Langitan kepada Sehat, masyarakat Tuban tentu bisa berpikir dan memberi penilaian sendiri bahwa tidak mungkin pengurus DPC PKNU Tuban menjatuhkan pilihan dukungan tanpa pertimbangan kiai. “Tapi yang saya dengar bahwa beliau secara pribadi tidak memperlihatkan dukungannya secara terbuka.” Ujar salah satu pengurus Langitan.
Sementara Agus Maksum yang juga putra KH. Abdullah Faqih mengatakan bahwa memang pondok sebagai lembaga pendidikan agama tentunya netral dan membolehkan kepada semua calon untuk ikut hadir di acara Haul. Namun Gus Maksum menegaskan, jika keluarga besar Pondok Pesantren Langitan akan berpolitik sudah ada wadahnya melalui PKNU. “Pondok Langitan netral, tapi kalau masuk dalam ranah politik tentunya wadahnya ya PKNU ini,” tegasnya. (*)
Yang menarik, di tengah-tengah para undangan terlihat sebagian kontestan yang akan berlaga di Pemilukada Tuban yang akan berlangsung awal bulan Maret ini. Pasangan H. setiadjit-Bambang suharyanto (Sehat) yang diusung PKNU, PKS, Demokrat, PAN dan Patriot terlihat lebih dulu datang di arena Haul didampingi oleh Ketua DPC PKNU Tuban, Agus Maksum Faqih. Sementara pasangan Fathul Huda-Noor Nahar (Hudanoor) yang diberangkatkan oleh PKB tiba di Langitan agak belakangan.
Kedatangan kedua pasangan Pemilukada Tuban di Ponpes asuhan KH. Abdulloh Faqih ini cukup menarik perhatian massa terkait dengan dukungan Keluarga Besar Ponpes Langitan terhadap cabup-cawabup. Seorang pengurus pondok yang dihubungi mengatakan bahwa secara institusi kepondokan, Langitan tetap netral tidak memihak kepada salah satu calon. Menurutnya, mengenai dukungan PKNU yang merupakan partai yang didirikan di Pondok Pesantren Langitan kepada Sehat, masyarakat Tuban tentu bisa berpikir dan memberi penilaian sendiri bahwa tidak mungkin pengurus DPC PKNU Tuban menjatuhkan pilihan dukungan tanpa pertimbangan kiai. “Tapi yang saya dengar bahwa beliau secara pribadi tidak memperlihatkan dukungannya secara terbuka.” Ujar salah satu pengurus Langitan.
Sementara Agus Maksum yang juga putra KH. Abdullah Faqih mengatakan bahwa memang pondok sebagai lembaga pendidikan agama tentunya netral dan membolehkan kepada semua calon untuk ikut hadir di acara Haul. Namun Gus Maksum menegaskan, jika keluarga besar Pondok Pesantren Langitan akan berpolitik sudah ada wadahnya melalui PKNU. “Pondok Langitan netral, tapi kalau masuk dalam ranah politik tentunya wadahnya ya PKNU ini,” tegasnya. (*)
Selasa, 04 Januari 2011
Pengumuman Haul ke-40 Masyayekh Langitan
Diberitahukan kepada segenap Kaum Muslimin, bahwa peringatan Haul ke-40 Al Maghfurlah KH. Abdul Hadi Zahid beserta Al Maghfurlahum KH. Muhammad Nur, KH. Ahmad Sholeh, KH. Muhammad Khozin, K. Rofi’i Zahid dan KH. Ahmad Marzuqi Zahid Pondok Pesantren Langitan insya Allah akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis Legi, 08 Shofar 1432 H. / 13 Januari 2011 M.
Tempat : Pondok Pesantren Langitan
Demikian pengumuman ini Kami sampaikan, Kami merasa gembira dan berterima kasih bila Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan hadir, teriring do’a Jazakumulloh Ahsanal Jaza’.
Hari/Tanggal : Kamis Legi, 08 Shofar 1432 H. / 13 Januari 2011 M.
Tempat : Pondok Pesantren Langitan
Demikian pengumuman ini Kami sampaikan, Kami merasa gembira dan berterima kasih bila Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan hadir, teriring do’a Jazakumulloh Ahsanal Jaza’.
Sabtu, 01 Januari 2011
SEHAT Janji Alokasikan Rp 100 Juta Untuk Dusun
TUBAN. kotatuban.com- Pasangan Setiadjit-Bambang Suhariyanto (SEHAT) berjanji bakal memberikan dana Rp 100 juta per tahun bagi masing-masing dusuk di wilayah Kabupaten Tuban. “Kalau kami terpilih, kami akan mengalokasikan anggaran Rp 100 juta bagi masing-masing dusun,” tandas cawabup Bambang Suhariyanto.
Janji itu lanjut Bambang, selain sudah ditandatangani sejumlah perwakilan kepala dusun juga akan di akta notariskan, sehingga, secara hukum bisa digugat jika tidak dilaksanakan. Janji itu juga akan dimasukkan dalam visi misi yang akan disampaikan ke DPRD pada awal masa kampanye.
Program itu, lanjut lelaki mantan Direktur RSUD Tuban itu pasti bisa dilaksanakan, karena melihat kemampuan APBD Tuban selama ini. Namun, begitu, janji itu baru akan dilaksanakan pada tahun ke dua masa kepemimpinannya. Karena pada tahun pertama masih menggunakan APBD produk pemerintahan sebelumnya.
“Ya nanti pada tahun kedua usulan itu baru akan kita masukkan. Dan DPRD pasti akan menyetujuhinya, karena program itu masuk dalam visi misi pasangan SEHAT,” tandas dr Bambang Suhariyanto yang biasa disapa Bambang Hunter itu.
Pada 2010 ini kekuatan APBD Tuban sebesar Rp 1,1 triliun. Di Kabupaten Tuban terdapat 875 dusun, sehingga dalam setahunnya hanya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 87,5 miliar atau sekitar 8 persen dari totoal belanja Kabupaten Tuban.
“Yang penting nanti harus ada efesiensi dan menutup kebocoran. Kalau kedua hal itu bisa dilakukan semua bisa kita lakukan,. Jangankan hanya Rp 100 juta per tahun, lebih dari itu pasti mampu,” tambah cabup Setiadjit berargumen.
Dana Rp 100 juta itu bakal digunakan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tiga kegiatan utama, yakni, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM dan pemberdayaan ekonomi. “Kalau memungkinkan akan kita tambah, Rp 100 juta/tahun masing-masing dusun itu minimalnya,” tambag dr Hunter.
Kontrak politik itu selain ditandatangani pasangan SEHAT juga ditandatangani lima perwakilan kepala dusun, mereka adalah, Kepala Dusun Tegalrejo, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang Lasdam, Kepala Dusun Ngandu, Desa Rahayu, Kecamatan Soko Sutikno, Kepala Dusun Suwalan, Desa Suwalan, Kecamatan Jenu Sukardi, Kepala Dusun Dukuh, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo Misrin dan Kepala Dusun Banggel, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak Abdul Aziz. “Kalau ini bisa dilaksanakan tidak akan menimbulkan kecemberuan antar dusun,” tandas Kepala Dusun Banggel, Desa Sambonggede, Abdul Aziz.
Sebab, selama ini yang mendapatkan bantuan keuangan hanya desa, sehingga, tergantung kepala desa distribusinya. Sehingga, dusun-dusun yang ada di wilayah desa tersebut seringt berebut alokasi anggaran dari kabupaten tersebut. “Kalau kepadanya sudah dusun kan tidak akan menimbulkan kecemburuan seperti selama ini,” tandas Aziz. (ros)
Janji itu lanjut Bambang, selain sudah ditandatangani sejumlah perwakilan kepala dusun juga akan di akta notariskan, sehingga, secara hukum bisa digugat jika tidak dilaksanakan. Janji itu juga akan dimasukkan dalam visi misi yang akan disampaikan ke DPRD pada awal masa kampanye.
Program itu, lanjut lelaki mantan Direktur RSUD Tuban itu pasti bisa dilaksanakan, karena melihat kemampuan APBD Tuban selama ini. Namun, begitu, janji itu baru akan dilaksanakan pada tahun ke dua masa kepemimpinannya. Karena pada tahun pertama masih menggunakan APBD produk pemerintahan sebelumnya.
“Ya nanti pada tahun kedua usulan itu baru akan kita masukkan. Dan DPRD pasti akan menyetujuhinya, karena program itu masuk dalam visi misi pasangan SEHAT,” tandas dr Bambang Suhariyanto yang biasa disapa Bambang Hunter itu.
Pada 2010 ini kekuatan APBD Tuban sebesar Rp 1,1 triliun. Di Kabupaten Tuban terdapat 875 dusun, sehingga dalam setahunnya hanya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 87,5 miliar atau sekitar 8 persen dari totoal belanja Kabupaten Tuban.
“Yang penting nanti harus ada efesiensi dan menutup kebocoran. Kalau kedua hal itu bisa dilakukan semua bisa kita lakukan,. Jangankan hanya Rp 100 juta per tahun, lebih dari itu pasti mampu,” tambah cabup Setiadjit berargumen.
Dana Rp 100 juta itu bakal digunakan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tiga kegiatan utama, yakni, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM dan pemberdayaan ekonomi. “Kalau memungkinkan akan kita tambah, Rp 100 juta/tahun masing-masing dusun itu minimalnya,” tambag dr Hunter.
Kontrak politik itu selain ditandatangani pasangan SEHAT juga ditandatangani lima perwakilan kepala dusun, mereka adalah, Kepala Dusun Tegalrejo, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang Lasdam, Kepala Dusun Ngandu, Desa Rahayu, Kecamatan Soko Sutikno, Kepala Dusun Suwalan, Desa Suwalan, Kecamatan Jenu Sukardi, Kepala Dusun Dukuh, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo Misrin dan Kepala Dusun Banggel, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak Abdul Aziz. “Kalau ini bisa dilaksanakan tidak akan menimbulkan kecemberuan antar dusun,” tandas Kepala Dusun Banggel, Desa Sambonggede, Abdul Aziz.
Sebab, selama ini yang mendapatkan bantuan keuangan hanya desa, sehingga, tergantung kepala desa distribusinya. Sehingga, dusun-dusun yang ada di wilayah desa tersebut seringt berebut alokasi anggaran dari kabupaten tersebut. “Kalau kepadanya sudah dusun kan tidak akan menimbulkan kecemburuan seperti selama ini,” tandas Aziz. (ros)
Langganan:
Postingan (Atom)