TUBAN (Jurnalberita.com) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) simpul Jaringan Jawa Timur mempersoalkan anggaran negara yang dialokasikan untuk membiayai Pemilukada Tuban 2011.
Menurut Staf Analis FITRA, Miftahul Huda, Anggaran KPUK untuk kepentingan Pemilukada putaran pertama sebesar Rp 14.743.718.400 dan pada putaran kedua Rp 7.297.427.150. Total anggaran yang bakal digunakan KPUK sebesar Rp 22.041.145.550 atau 77 persen dari total anggaran Pemilukada sebesar Rp 26.522.299.050.
Dari anggaran KPUK itu terbanyak untuk belanja honorarium, yakni sebesar Rp 11.641.325.00 dan sisanya untuk belanja barang dan jasa. Selama proses Pemilukada 2011 Tuban, penghasilan anggota KPUK Tuban dipastikan bertambah. Sebab, selain sudah mendapatkan uang kehormatan setiap bulan dari APBN, ketua sebesar Rp 4 juta dan anggota Rp 3 juta, juga masih mendapatkan honorer sebagai penyelenggara Pemilukada Tuban.
Untuk honor, ketua mendapatkan Rp 2,5 juta dan anggota Rp 2 juta. Selain itu, kelima anggota KPUK juga masih mendapatkan honor sebagai Pokja dan uang lembur. “Minimal, Ketua setiap bulannya Rp 6,5 juta dan anggota Rp 5 juta. Jika ditambah uang lembur dan lain-lain, jelas lebih besar,” tandas Miftah.
Selain itu, Fitra juga menemukan pembiayaan Pemilukada 2011 Tuban relatif tinggi dibanding daerah lain. Salah satu penyebab tingginya pembiayaan Pemilukada karena banyaknya petugas yang terlibat. “Pada pengamanan saja, selain Polres dan Kodim, juga melibatkan Satpol PP, Linmas, Kompi dan Polisi Militer. Kalau daerah lain kan cukup Polres dan Kodim saja,” tambah Miftah.
Ditambahkannya, anggaran pengamanan untuk Linmas Rp 1 miliar atau 26 persen dari total anggaran pengamanan sebesar Rp 3.822.536.000, Satpol PP sebesar Rp379.836.000, Kompi Rp 31.200.000 dan Polisi Militer Rp 6.060.000. “Ini juga menjadi penyebab tingginya anggaran Pemilukada Tuban,” papar Miftah panjang lebar.
Tingginya pembiayaan Pemulukada itu juga mempengaruhi program pembangunan lain. Sebab, seluruh pembiyaan Pemilukada itu dibebankan pada APBD Tuban. “Tingginya biaya Pemilukada berdampak pada penurunan belanja publik,” tutur Miftah.
Dicontohkan, pada APBD Perubahan 2010 belanja langsung pendidikan tumbuh hingga 119 persen, namun, pada APBD 2011 hanya tumbuh 1 persen. Sedang belanja langsung kesehatan pada tahun yang sama tumbuh hingga 39 persen, tapi, pada 2011 malah berkurang 13 persen. “Belanja langsung pekerjaan umum juga minus 30 persen, sementara pada 2010 lalu minusnya hanya 7 persen,” ujarnya.
Namun, lanjut Miftah, pada belanja sosial justru naik secara signifikan saat mendekati pelaksanaan Pemilukada. Pada 2009, anggaran bantuan sosial berkisar Rp 4,199 miliar dan pada 2010 naik menjadi Rp 10,327 miliar serta pada tahun 2011 ini menjadi Rp 10,806. “Sayangnya, anggaran itu tidak bisa dicairkan karena belum diputuskan DPRD dan masih menggunakan Perbup APBD 2011,” tandasnya.
Sementara itu, Yayuk, salah satu anggota KPUK Tuban Yayuk membenarkan, jika semua anggota KPUK mendapatkan uang kehormatan dari APBN dan honor dari APBD terkait
pelaksanaan Pemilukada. “Ya, Kami mendapatkan honor dari APBD saat pemilukada saja, sebelumnya hanya dari APBN,” tutur Yayuk. (jb8/jb2)
Sabtu, 26 Februari 2011
Selasa, 22 Februari 2011
PKNU Wajib Ikut Pemilu 2014 Untuk Kawal Aswaja
Dinukil dari DUTA MASYARAKAT,
SURABAYA - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) wajib ikut pemilu tahun 2014 mendatang. Sebab hal itu merupakan bagian dari jihad partai politik yang didirikan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempertahankan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) supaya bisa lestari di bumi nusantara.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP PKNU, Drs Choirul Anam (Cak Anam), saat membuka Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) I PKNU di Hotel Sinar I Surabaya, Selasa (22/1) kemarin. Hadir dalam acara itu KH Mujahidin Fatawi (Wakil Dewan Syura), KH Sholeh Qosim (Mustasyar), KH Abdul Adzim Suhaimi MA (Ketua Dewan Syura), KH Abdullah Faqih (Rais Mustasyar), KH M. Thohir Syarkawi, dan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam.
Pertimbangan utama PKNU tidak ikut-ikutan latah bergabung (fusi) dengan partai besar, seperti yang dilakukan beberapa parpol kecil saat ini, kata Cak Anam, karena PKNU sadar bahwa sekarang ada skenario besar dari pihak luar yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Bahkan munculnya berbagai kekerasan di berbagai daerah yang mengatasnamakan agama, diyakini menjadi bagian dari strategi mempercepat Indonesia menjadi negara sekuler tersebut.
Selain itu, kata dia, juga ada upaya mendiskreditkan umat Islam Indonesia yang diidentikkan dengan kekerasan, dengan cara mengadu domba antar kelompok/aliran umat Islam maupun antar-umat Islam dengan umat agama lain. Pihak asing itu, kata Cak Anam, juga telah lama berusaha membunuh parpol Islam yang ada di Indonesia. Mengapa? “Kalau parpol Islam tidak bisa ikut campur dalam menentukan kebijakan negara, maka Indonesia akan dengan mudah diubah menjadi sekuler,” terang Cak Anam dengan nada serius.
Mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini menjelaskan, pada pemilu 1955, kekuatan politik Islam cukup besar. Gabungan perolehan suara empat besar partai Islam yakni Masyumi, Partai NU, PSII, dan Perti, mencapai 43,72 persen. Di Konstituante, partai Islam cukup berpengaruh, meski tidak mampu mendiktekan agenda mereka karena berhadapan dengan partai berasas non-Islam yang mayoritas, tapi belum cukup dominan untuk mengalahkan kekuatan partai Islam khususnya saat harus memutuskan konstitusi negara karena suara mereka tidak mencapai dua pertiga dari jumlah kursi parlemen.
“Partai Islam yang utama saat itu adalah Masyumi dengan 20,9 persen suara (57 kursi), dan NU mendapat 18,4 persen (45 kursi). Sedangkan dua kubu sekuler utama, yaitu PNI meraih 22,3 persen suara (57 kursi) dan PKI meraih 16,4 persen (39 kursi),” katanya. Kemudian pada Pemilu 1971, partai Islam perolehan suaranya turun drastis hampir separo atau tinggal 27,77 persen. Padahal itu gabungan dari 4 parpol Islam meliputi Masyumi, Perti, Parmusi dan NU sendiri mendapat 18,27 persen.
Setelah Orde Baru berkuasa, partai Islam dipaksa bersatu (fusi) menjadi satu dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada pemilu tahun 1977, perolehan suara PPP hanya sebesar 29 persen dan pemilu 1982 sebesar 24 persen. Tahun 1987, kembali turun tinggal 15 persen. “Pemaksaan partai Islam bergabung menjadi satu adalah upaya mempercepat menghabisi partai Islam di Indonesia dan itu bagian dari skenario pihak sekuler,” tegas Choirul Anam.
Kemudian berganti ke zaman orde reformasi pada pemilu 1999, partai Islam kembali mendapat angin dan mampu mendapat 36,17 persen dari gabungan suara 17 parpol Islam. “NU yang kembali mendirikan partai Islam bernama PKB saat itu mendapat 12,21 persen, PNU mendapat 0,64 dan PKU mendapat 0,28 persen,” ujar Cak Anam.
Pada pemilu 2004, suara partai Islam kembali mengalami peningkatan menjadi 36,34 persen dari gabungan 7 parpol, di antaranya PKB yang hanya mendapat 10 persen. Lima tahun berikutnya yakni pada pemilu 2009, partai Islam kembali mengalami keterpurukan tinggal 28,88 persen dari gabungan suara 9 parpol. PKB mengalami penurunan drastis tinggal 4,4 persen dan PKNU hanya 1 persen.
“Salah satu penyebabnya karena PT dinaikkan. Pada pemilu 2014 mendatang rencananya PT kembali dinaikkan. Kalau dulu Undang-Undang Parpolnya yang diubah tapi sekarang UU tetap tapi PT dinaikkan, ini adalah bagian dari upaya mempercepat membunuh partai Islam di Indonesia,” katanya.
Karena itu, kalau PKNU mundur, maka itu sama saja ikut mempercepat partai Islam hancur dari bumi nusantara. Akibatnya, UU yang diberlakukan dalam bernegara tentu akan terbebas dari nilai-nilai agama atau menjadi negara sekuler. “Sekarang ini agama dan politik sedang dikerjai oleh paham liberal maupun pluralis. Jadi kita harus solid dalam menjaga negara dan agama jangan sampai dinodai oleh paham sekuler,” pungkas Cak Anam.
* ud
SURABAYA - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) wajib ikut pemilu tahun 2014 mendatang. Sebab hal itu merupakan bagian dari jihad partai politik yang didirikan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempertahankan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) supaya bisa lestari di bumi nusantara.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP PKNU, Drs Choirul Anam (Cak Anam), saat membuka Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) I PKNU di Hotel Sinar I Surabaya, Selasa (22/1) kemarin. Hadir dalam acara itu KH Mujahidin Fatawi (Wakil Dewan Syura), KH Sholeh Qosim (Mustasyar), KH Abdul Adzim Suhaimi MA (Ketua Dewan Syura), KH Abdullah Faqih (Rais Mustasyar), KH M. Thohir Syarkawi, dan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam.
Pertimbangan utama PKNU tidak ikut-ikutan latah bergabung (fusi) dengan partai besar, seperti yang dilakukan beberapa parpol kecil saat ini, kata Cak Anam, karena PKNU sadar bahwa sekarang ada skenario besar dari pihak luar yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Bahkan munculnya berbagai kekerasan di berbagai daerah yang mengatasnamakan agama, diyakini menjadi bagian dari strategi mempercepat Indonesia menjadi negara sekuler tersebut.
Selain itu, kata dia, juga ada upaya mendiskreditkan umat Islam Indonesia yang diidentikkan dengan kekerasan, dengan cara mengadu domba antar kelompok/aliran umat Islam maupun antar-umat Islam dengan umat agama lain. Pihak asing itu, kata Cak Anam, juga telah lama berusaha membunuh parpol Islam yang ada di Indonesia. Mengapa? “Kalau parpol Islam tidak bisa ikut campur dalam menentukan kebijakan negara, maka Indonesia akan dengan mudah diubah menjadi sekuler,” terang Cak Anam dengan nada serius.
Mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini menjelaskan, pada pemilu 1955, kekuatan politik Islam cukup besar. Gabungan perolehan suara empat besar partai Islam yakni Masyumi, Partai NU, PSII, dan Perti, mencapai 43,72 persen. Di Konstituante, partai Islam cukup berpengaruh, meski tidak mampu mendiktekan agenda mereka karena berhadapan dengan partai berasas non-Islam yang mayoritas, tapi belum cukup dominan untuk mengalahkan kekuatan partai Islam khususnya saat harus memutuskan konstitusi negara karena suara mereka tidak mencapai dua pertiga dari jumlah kursi parlemen.
“Partai Islam yang utama saat itu adalah Masyumi dengan 20,9 persen suara (57 kursi), dan NU mendapat 18,4 persen (45 kursi). Sedangkan dua kubu sekuler utama, yaitu PNI meraih 22,3 persen suara (57 kursi) dan PKI meraih 16,4 persen (39 kursi),” katanya. Kemudian pada Pemilu 1971, partai Islam perolehan suaranya turun drastis hampir separo atau tinggal 27,77 persen. Padahal itu gabungan dari 4 parpol Islam meliputi Masyumi, Perti, Parmusi dan NU sendiri mendapat 18,27 persen.
Setelah Orde Baru berkuasa, partai Islam dipaksa bersatu (fusi) menjadi satu dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada pemilu tahun 1977, perolehan suara PPP hanya sebesar 29 persen dan pemilu 1982 sebesar 24 persen. Tahun 1987, kembali turun tinggal 15 persen. “Pemaksaan partai Islam bergabung menjadi satu adalah upaya mempercepat menghabisi partai Islam di Indonesia dan itu bagian dari skenario pihak sekuler,” tegas Choirul Anam.
Kemudian berganti ke zaman orde reformasi pada pemilu 1999, partai Islam kembali mendapat angin dan mampu mendapat 36,17 persen dari gabungan suara 17 parpol Islam. “NU yang kembali mendirikan partai Islam bernama PKB saat itu mendapat 12,21 persen, PNU mendapat 0,64 dan PKU mendapat 0,28 persen,” ujar Cak Anam.
Pada pemilu 2004, suara partai Islam kembali mengalami peningkatan menjadi 36,34 persen dari gabungan 7 parpol, di antaranya PKB yang hanya mendapat 10 persen. Lima tahun berikutnya yakni pada pemilu 2009, partai Islam kembali mengalami keterpurukan tinggal 28,88 persen dari gabungan suara 9 parpol. PKB mengalami penurunan drastis tinggal 4,4 persen dan PKNU hanya 1 persen.
“Salah satu penyebabnya karena PT dinaikkan. Pada pemilu 2014 mendatang rencananya PT kembali dinaikkan. Kalau dulu Undang-Undang Parpolnya yang diubah tapi sekarang UU tetap tapi PT dinaikkan, ini adalah bagian dari upaya mempercepat membunuh partai Islam di Indonesia,” katanya.
Karena itu, kalau PKNU mundur, maka itu sama saja ikut mempercepat partai Islam hancur dari bumi nusantara. Akibatnya, UU yang diberlakukan dalam bernegara tentu akan terbebas dari nilai-nilai agama atau menjadi negara sekuler. “Sekarang ini agama dan politik sedang dikerjai oleh paham liberal maupun pluralis. Jadi kita harus solid dalam menjaga negara dan agama jangan sampai dinodai oleh paham sekuler,” pungkas Cak Anam.
* ud
Senin, 21 Februari 2011
PKNU meminta Presiden SBY segera menghukum Ahmadiyah!
DUTA MASYARAKAT, 21 Februari 2011
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) akan menggelar ta’aruf, bai’at dan Muspimnas (musyawarah pimpinan nasional) yang dihadiri pimpinan wilayah PKNU dari 33 provinsi, di Hotel Sinar, Juanda-Surabaya, Selasa (22/2) besok. Kabarnya ada juga agenda untuk mengajukan permintaan kepada Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah sebagai anak nakal. Nah, bagaimana duduk soalnya, berikut wawancara Duta Masyarakat dengan Ketua Umum PKNU Drs. Choirul Anam yang akrab dipanggil Cak Anam!
DPP PKNU besok menggelar ta’aruf dan Muspimnas, agendanya?
Ta’aruf itu perkenalan. Pengurus DPP periode 2010-2015 hasil muktamar Desember tahun lalu, belum diperkenalkan karena masih menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Baru pada tanggal 31 Januari lalu, Kepmen Hukum dan HAM turun, lalu DPP mengadakan rapat perdana pada tanggal 5 Februari di Jakarta memutuskan: mengadakan ta’aruf dan bai’at sekaligus Muspimnas di Surabaya yang akan berlangsung besok. Dan ini acara rutin biasa
Kabarnya ada agenda untuk mendesak Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah?
Oh..iya! Dasar pikirannya begini: Untuk mengakhiri terjadinya bentrokan, kerusuhan dan kekerasan antar umat beragama yang belakangan ini marak di mana-mana, maka pemerintah (dalam hal ini Presiden SBY) harus segera menjatuhkan hukuman secara adil dan bijak kepada Ahmadiyah. Hukuman sebagai anak nakal, bukan yang lain. Ibaratnya negara ini sebuah keluarga, presiden adalah kepala rumah tangganya. Sedangkan umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buda, Ahmadiyah dll. itu, adalah anak-anaknya. Semua harus dilindungi dan diperlakukan sama secara adil, sehingga kehidupan rumah tangganya tenang, rukun dan damai. Tetapi sebagai kepala keluarga, presiden harus tahu mana anak-anaknya yang nakal, suka mengganggu, suka meledek dan bahkan suka bikin kekacauan. Anak seperti itu harus dijewer dan kalau perlu dihukum agar tidak mengganggu ketenteraman.
Apa presiden sebagai kepala rumah tangga belum melakukan teguran terhadap anak-anaknya?
Terhadap anaknya yang bernama Ahmadiyah, Presiden SBY memang sudah melakukan penilaian mengenai tingkat kenakalannya. Dan itu dilakukan melalui pembantunya (Menteri Agama, Mendagri dan Kejagung), karena bidang kenakalan yang dilakukan Ahmadiyah tidak semua pembantu presiden bisa memahaminya. Hasilnya? Lahirlah SKB yang, bisa juga diartikan, sebagai peringatan keras atau teguran keras terhadap Ahmadiyah yang terbukti nakal dan suka bikin gangguan terhadap saudaranya yang bernama umat Islam..
Selain SKB, Menteri Agama Surya Dharma Ali, juga sudah memberikan warning kepada Ahmadiyah untuk dibubarkan. Penegasan Menteri Agama itu tidak boleh diartikan sebagai provokasi, tetapi semata mata sebagai teguran keras karena Ahmadiyah terbukti bandel dan nakalnya sudah di laur batas toleransi.
Tapi banyak yang menyoroti Menteri Agama memprovokasi?
Itu keliru! Yang tahu Ahmadiyah itu anak bandel, suka mengganggu, bahkan menodai prinsip-prinsip dasar keyakinan saudaranya (umat Islam) adalah Menteri Agama. Yang lain—termasuk yang suku bicara di tv—itu tidak mengerti, tidak faham. Tidak semua pembantu presiden dan juga pengamat mengerti dan faham bidang kenakalan Ahmadiyah. Mereka mengira soal beda tafsir, beda pendapat dalam agama. Bukan, bukan sama sekali. Ini murni soal gangguan, soal penodaan. Namun demikian, PKNU tetap mengimbau kepada umat Islam untuk sabar dan jangan mudah emosi. Sebagai anak bangsa yang baik, serahkan saja persoalannya kepada kepala keluarga, yakni Presiden SBY.
Kalau Presiden SBY tidak juga memberikan hukuman?
Ya... sebagai bapak, berarti SBY tidak adil dan cenderung membiarkan anak-anaknya berantem sendiri. Dan itu artinya, bentrokan, kerusuhan dan kekerasan antar anak bangsa akan muncul kembali. Mengapa? Sebab, persoalan Ahmadiyah ini sudah terang benderang. Bukan soal beda tafsir atau beda pendapat dalam agama, melainkan gangguan dan penodaan terhadap keyanikan umat Islam. Seperti diketahui, agama Islam di dunia ini meyakini bahwa Allah Swt adalah Tuhan Maha Esa, dan Muhammd ibnu Abdillah adalah Nabi dan Rasul pemungkasnya. Sama halnya dengan orang Indoneia harus menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan bendera murah putih sebagai lambang kebesaran negerinya.
Ahmadiyah mengaku Islam tapi nabinya Mirza Ghulam Ahmad bin Mirza Ghulam Murtaza bin Mirza Atta, keturunan Borlas dari bangsa Monghul, India. Ini ‘kan sama halnya dengan orang mengaku warga negara Indonesia, tetapi tidak mengakui merah putih sebagai bendara resminya. Mereka bikin bendera sendiri misalnya, merah putih tapi di dalamnya ada gambar pohon pinang. Dan bendera itu dipasang di rumah-rumah mereka setiap peringatan HUT 17 Agustus. Apa ini tidak mengganggu? Kalau dianggap tidak mengganggu, ya coba saja! Polisi pasti turun tangan.
Tapi banyak juga yang menyoroti FPI sebagai biang kerok?
Itu soal lain. Kalau dalam kontek kenakalan Ahmadiyah, langkah-langkah FPI itu sangat bisa difahami. Coba, dia menamakan diri sebagai Front Pembela Islam, tetapi setiap hari terus menerus diganggu oleh Ahmadiyah. Sebagai manusia biasa dan normal, wajar dong kalau FPI marah. Nah, agar FPI tidak marah, ya Ahmadiyah jangan mengganggu. Di sinilah peran penting kepala rumah tangga, yakni Presiden SBY. Segera jatuhkan hukuman kepada Ahmadiyah sebagai anak nakal. Selesai!
Apakah PKNU akan berkirim surat kepada Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah?
Ya. Besok akan dibahas bersama di Muspimnas dan meminta persetujuan kepada Ketua Dewan Mustasyar KH. Abdullah Faqih, Ketua Dewan Syura KH. Abdul Adzim Suhaimi dan para kiai lainnya. Jika beliau-beliau menyetujui, maka surat resmi akan segera dikirim ke Presiden SBY dengan tembusan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota yang akan dikawal langsung oleh para pimpinan PKNU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Karena, menurut orang Ahmadiyah sendiri, jemaatnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Berarti, potensi gangguan sudah merata dan harus segera dicegah.
*
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) akan menggelar ta’aruf, bai’at dan Muspimnas (musyawarah pimpinan nasional) yang dihadiri pimpinan wilayah PKNU dari 33 provinsi, di Hotel Sinar, Juanda-Surabaya, Selasa (22/2) besok. Kabarnya ada juga agenda untuk mengajukan permintaan kepada Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah sebagai anak nakal. Nah, bagaimana duduk soalnya, berikut wawancara Duta Masyarakat dengan Ketua Umum PKNU Drs. Choirul Anam yang akrab dipanggil Cak Anam!
DPP PKNU besok menggelar ta’aruf dan Muspimnas, agendanya?
Ta’aruf itu perkenalan. Pengurus DPP periode 2010-2015 hasil muktamar Desember tahun lalu, belum diperkenalkan karena masih menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Baru pada tanggal 31 Januari lalu, Kepmen Hukum dan HAM turun, lalu DPP mengadakan rapat perdana pada tanggal 5 Februari di Jakarta memutuskan: mengadakan ta’aruf dan bai’at sekaligus Muspimnas di Surabaya yang akan berlangsung besok. Dan ini acara rutin biasa
Kabarnya ada agenda untuk mendesak Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah?
Oh..iya! Dasar pikirannya begini: Untuk mengakhiri terjadinya bentrokan, kerusuhan dan kekerasan antar umat beragama yang belakangan ini marak di mana-mana, maka pemerintah (dalam hal ini Presiden SBY) harus segera menjatuhkan hukuman secara adil dan bijak kepada Ahmadiyah. Hukuman sebagai anak nakal, bukan yang lain. Ibaratnya negara ini sebuah keluarga, presiden adalah kepala rumah tangganya. Sedangkan umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buda, Ahmadiyah dll. itu, adalah anak-anaknya. Semua harus dilindungi dan diperlakukan sama secara adil, sehingga kehidupan rumah tangganya tenang, rukun dan damai. Tetapi sebagai kepala keluarga, presiden harus tahu mana anak-anaknya yang nakal, suka mengganggu, suka meledek dan bahkan suka bikin kekacauan. Anak seperti itu harus dijewer dan kalau perlu dihukum agar tidak mengganggu ketenteraman.
Apa presiden sebagai kepala rumah tangga belum melakukan teguran terhadap anak-anaknya?
Terhadap anaknya yang bernama Ahmadiyah, Presiden SBY memang sudah melakukan penilaian mengenai tingkat kenakalannya. Dan itu dilakukan melalui pembantunya (Menteri Agama, Mendagri dan Kejagung), karena bidang kenakalan yang dilakukan Ahmadiyah tidak semua pembantu presiden bisa memahaminya. Hasilnya? Lahirlah SKB yang, bisa juga diartikan, sebagai peringatan keras atau teguran keras terhadap Ahmadiyah yang terbukti nakal dan suka bikin gangguan terhadap saudaranya yang bernama umat Islam..
Selain SKB, Menteri Agama Surya Dharma Ali, juga sudah memberikan warning kepada Ahmadiyah untuk dibubarkan. Penegasan Menteri Agama itu tidak boleh diartikan sebagai provokasi, tetapi semata mata sebagai teguran keras karena Ahmadiyah terbukti bandel dan nakalnya sudah di laur batas toleransi.
Tapi banyak yang menyoroti Menteri Agama memprovokasi?
Itu keliru! Yang tahu Ahmadiyah itu anak bandel, suka mengganggu, bahkan menodai prinsip-prinsip dasar keyakinan saudaranya (umat Islam) adalah Menteri Agama. Yang lain—termasuk yang suku bicara di tv—itu tidak mengerti, tidak faham. Tidak semua pembantu presiden dan juga pengamat mengerti dan faham bidang kenakalan Ahmadiyah. Mereka mengira soal beda tafsir, beda pendapat dalam agama. Bukan, bukan sama sekali. Ini murni soal gangguan, soal penodaan. Namun demikian, PKNU tetap mengimbau kepada umat Islam untuk sabar dan jangan mudah emosi. Sebagai anak bangsa yang baik, serahkan saja persoalannya kepada kepala keluarga, yakni Presiden SBY.
Kalau Presiden SBY tidak juga memberikan hukuman?
Ya... sebagai bapak, berarti SBY tidak adil dan cenderung membiarkan anak-anaknya berantem sendiri. Dan itu artinya, bentrokan, kerusuhan dan kekerasan antar anak bangsa akan muncul kembali. Mengapa? Sebab, persoalan Ahmadiyah ini sudah terang benderang. Bukan soal beda tafsir atau beda pendapat dalam agama, melainkan gangguan dan penodaan terhadap keyanikan umat Islam. Seperti diketahui, agama Islam di dunia ini meyakini bahwa Allah Swt adalah Tuhan Maha Esa, dan Muhammd ibnu Abdillah adalah Nabi dan Rasul pemungkasnya. Sama halnya dengan orang Indoneia harus menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan bendera murah putih sebagai lambang kebesaran negerinya.
Ahmadiyah mengaku Islam tapi nabinya Mirza Ghulam Ahmad bin Mirza Ghulam Murtaza bin Mirza Atta, keturunan Borlas dari bangsa Monghul, India. Ini ‘kan sama halnya dengan orang mengaku warga negara Indonesia, tetapi tidak mengakui merah putih sebagai bendara resminya. Mereka bikin bendera sendiri misalnya, merah putih tapi di dalamnya ada gambar pohon pinang. Dan bendera itu dipasang di rumah-rumah mereka setiap peringatan HUT 17 Agustus. Apa ini tidak mengganggu? Kalau dianggap tidak mengganggu, ya coba saja! Polisi pasti turun tangan.
Tapi banyak juga yang menyoroti FPI sebagai biang kerok?
Itu soal lain. Kalau dalam kontek kenakalan Ahmadiyah, langkah-langkah FPI itu sangat bisa difahami. Coba, dia menamakan diri sebagai Front Pembela Islam, tetapi setiap hari terus menerus diganggu oleh Ahmadiyah. Sebagai manusia biasa dan normal, wajar dong kalau FPI marah. Nah, agar FPI tidak marah, ya Ahmadiyah jangan mengganggu. Di sinilah peran penting kepala rumah tangga, yakni Presiden SBY. Segera jatuhkan hukuman kepada Ahmadiyah sebagai anak nakal. Selesai!
Apakah PKNU akan berkirim surat kepada Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah?
Ya. Besok akan dibahas bersama di Muspimnas dan meminta persetujuan kepada Ketua Dewan Mustasyar KH. Abdullah Faqih, Ketua Dewan Syura KH. Abdul Adzim Suhaimi dan para kiai lainnya. Jika beliau-beliau menyetujui, maka surat resmi akan segera dikirim ke Presiden SBY dengan tembusan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota yang akan dikawal langsung oleh para pimpinan PKNU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Karena, menurut orang Ahmadiyah sendiri, jemaatnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Berarti, potensi gangguan sudah merata dan harus segera dicegah.
*
Mantapkan Visi Madrasah
SURYA Online
Mulyono
Guru MI Diponegoro Buring Kota Malang
muly...@gmail.com
Mengapa penyusunan RPP PTK sangat penting? Bermula dari pengakuan para guru yang merasa kebingungan menyusun RPP terkait dengan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), maka tak pelak lagi pelatihan perlu segera diadakan. Maka, selama di awal tahun 2011, diadakan untuk para guru MI, MTs, dan MA dalam penyusunan RPP PTK. Dengan pelatihan ini nantinya diharapkan, para guru madrasah mampu memahami berbagai masalah eksternal dan internal madrasah, serta visi dan misi madrasah sehingga peran guru madrasah ke depan dapat mengembangkan pendidikan madrasah yang terarah.
Pelatihan yang dikemas sehari penuh dengan tema Pengembangan Strategi Pendidikan Madrasah ini menghadirkan nara sumber kompeten, seperti H Nur Ali, Pembantu Rektor III UIN Malang. Dengan gayanya yang khas dan memukau beliau menekankan, selayaknya madrasah swasta tidak perlu takut ujian nasional (UN). Ketakutan dengan perolehan UN banyak madrasah berorientasi mengejar prestasi nilai UN dengan tingkat kelulusan 100 persen bagi siswanya. Kondisi semacam ini jika dibiarkan, madrasah akan kehilangan visi, yaitu Membangun generasi Islami yang berakhlaq mulia, cerdas, dan kompetitif (Renstra Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014).
Ada lima hal harapan orangtua terhadap anaknya lewat pendidikan di sekolah. Pertama, orangtua berharap anaknya memiliki akhlaq mulia. Sudah banyak dilihat kabar berita melalui media cetak dan elektronik tayangan tidak senonoh remaja melalui rekaman telepon selular. Risihnya kita melihat anak-anak muda digerebek polisi karena berbuat mesum di kamar warnet, bahkan hotel. Kita juga menangis ketika melihat seorang anak usia sekolah dihajar massa karena tertangkap mencuri atau merampok. Sedemikian rapuhnya moral generasi muda di masa mendatang. Inilah sebenarnya yang harus diperhatikan dan dijadikan garapan utama dari kurikulum sekolah sekarang.
Kedua, orangtua menghendaki anaknya mendapat bekal ilmu sains dan pengetahuan yang memadai di sekolah. Ini penting ditanamkan pihak sekolah karena di sinilah anak-anak bisa dilihat perkembangan mental dan kecerdasannya.
Ketiga, orangtua berharap anaknya bisa mencintai seni dan mendapat keterampilan memadai di sekolahnya agar mereka dapat hidup di lingkungannya. Terakhir, orangtua berharap anak-anaknya menguasai teknologi dan informasi. Tentu sekolah dan orangtua perlu mengontrol putra-putrinya agar mereka menggunakan teknologi untuk menunjang ilmu pengetahuan bukan sekadar gaya hidup yang dapat merusak moral mereka.
Berdasarkan realita ini, tentu ada beberapa hal yang patut dilaksanakan oleh pratisi pendikan, orangtua, dan murid. Sekolah tentu harus bisa menerapkan betul KTSP yang berlaku saat ini. Ada pemilihan materi mana yang harus disampaikan murid dan mana yang harus ditinggalkan yang semuanya tentu harus memadukan orientasi untuk pembentukan mental dan moral yang baik. Kalau hanya ingin mendapatkan nilai UN yang baik mengapa harus repot-repot mencantumkan semua mata pelajaran sejak awal.
Bagi para guru, mungkin saat ini harus mulai bermuhasabah karena betapa besar perhatian pemerintah terhadap guru mulai dari peningkatan dana APBN, kuliah gratis, dan program sertifikasi yang mungkin sudah cukup untuk menunjang pengabdian. Harus ada perubahan signifikan antara tunjangan sertifikasi yang mereka terima dengan mutu pendidikan di sekolah. Peran guru ke depan bisa membangun karakter para siswa karena dengan begitu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam meraih prestasi dan menekan perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik.
Orangtua seharusnya juga memberi perhatian penuh kepada putra putrinya. Kekayaan hakiki merupakan keberhasilah generasi yang akan datang. Putra-putri kita perlu motivasi dan kontrol penuh. Agar mereka tak terjebak pada gaya hidup hedonis dan salah pergaulan.
Siswa perlu kesadaran diri mengubah sikap, meningkatkan motivasi belajar, memiliki respons tinggi terhadap lingkungan dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi. Semoga dengan kerjasama ini misi madrasah dalam menghasilkan generasi Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, dan berwawasan kebangsaan segera terwujud.
Mulyono
Guru MI Diponegoro Buring Kota Malang
muly...@gmail.com
Mengapa penyusunan RPP PTK sangat penting? Bermula dari pengakuan para guru yang merasa kebingungan menyusun RPP terkait dengan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), maka tak pelak lagi pelatihan perlu segera diadakan. Maka, selama di awal tahun 2011, diadakan untuk para guru MI, MTs, dan MA dalam penyusunan RPP PTK. Dengan pelatihan ini nantinya diharapkan, para guru madrasah mampu memahami berbagai masalah eksternal dan internal madrasah, serta visi dan misi madrasah sehingga peran guru madrasah ke depan dapat mengembangkan pendidikan madrasah yang terarah.
Pelatihan yang dikemas sehari penuh dengan tema Pengembangan Strategi Pendidikan Madrasah ini menghadirkan nara sumber kompeten, seperti H Nur Ali, Pembantu Rektor III UIN Malang. Dengan gayanya yang khas dan memukau beliau menekankan, selayaknya madrasah swasta tidak perlu takut ujian nasional (UN). Ketakutan dengan perolehan UN banyak madrasah berorientasi mengejar prestasi nilai UN dengan tingkat kelulusan 100 persen bagi siswanya. Kondisi semacam ini jika dibiarkan, madrasah akan kehilangan visi, yaitu Membangun generasi Islami yang berakhlaq mulia, cerdas, dan kompetitif (Renstra Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014).
Ada lima hal harapan orangtua terhadap anaknya lewat pendidikan di sekolah. Pertama, orangtua berharap anaknya memiliki akhlaq mulia. Sudah banyak dilihat kabar berita melalui media cetak dan elektronik tayangan tidak senonoh remaja melalui rekaman telepon selular. Risihnya kita melihat anak-anak muda digerebek polisi karena berbuat mesum di kamar warnet, bahkan hotel. Kita juga menangis ketika melihat seorang anak usia sekolah dihajar massa karena tertangkap mencuri atau merampok. Sedemikian rapuhnya moral generasi muda di masa mendatang. Inilah sebenarnya yang harus diperhatikan dan dijadikan garapan utama dari kurikulum sekolah sekarang.
Kedua, orangtua menghendaki anaknya mendapat bekal ilmu sains dan pengetahuan yang memadai di sekolah. Ini penting ditanamkan pihak sekolah karena di sinilah anak-anak bisa dilihat perkembangan mental dan kecerdasannya.
Ketiga, orangtua berharap anaknya bisa mencintai seni dan mendapat keterampilan memadai di sekolahnya agar mereka dapat hidup di lingkungannya. Terakhir, orangtua berharap anak-anaknya menguasai teknologi dan informasi. Tentu sekolah dan orangtua perlu mengontrol putra-putrinya agar mereka menggunakan teknologi untuk menunjang ilmu pengetahuan bukan sekadar gaya hidup yang dapat merusak moral mereka.
Berdasarkan realita ini, tentu ada beberapa hal yang patut dilaksanakan oleh pratisi pendikan, orangtua, dan murid. Sekolah tentu harus bisa menerapkan betul KTSP yang berlaku saat ini. Ada pemilihan materi mana yang harus disampaikan murid dan mana yang harus ditinggalkan yang semuanya tentu harus memadukan orientasi untuk pembentukan mental dan moral yang baik. Kalau hanya ingin mendapatkan nilai UN yang baik mengapa harus repot-repot mencantumkan semua mata pelajaran sejak awal.
Bagi para guru, mungkin saat ini harus mulai bermuhasabah karena betapa besar perhatian pemerintah terhadap guru mulai dari peningkatan dana APBN, kuliah gratis, dan program sertifikasi yang mungkin sudah cukup untuk menunjang pengabdian. Harus ada perubahan signifikan antara tunjangan sertifikasi yang mereka terima dengan mutu pendidikan di sekolah. Peran guru ke depan bisa membangun karakter para siswa karena dengan begitu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam meraih prestasi dan menekan perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik.
Orangtua seharusnya juga memberi perhatian penuh kepada putra putrinya. Kekayaan hakiki merupakan keberhasilah generasi yang akan datang. Putra-putri kita perlu motivasi dan kontrol penuh. Agar mereka tak terjebak pada gaya hidup hedonis dan salah pergaulan.
Siswa perlu kesadaran diri mengubah sikap, meningkatkan motivasi belajar, memiliki respons tinggi terhadap lingkungan dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi. Semoga dengan kerjasama ini misi madrasah dalam menghasilkan generasi Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, dan berwawasan kebangsaan segera terwujud.
Sehat Siap Mundur Jika Tidak Memenuhi Janji
kotatuban.com- Pasangan cabup-cawabup Setiadjit-Bambang Suhariyanto (SEHAT) jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Tuban 2011-2016 dan ingkar atas janji-janjinya siap mundur dari jabatannya. “Jika saya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dan tidak bisa melaksanakan janji kami, pada tahun kedua siap mundur dari jabatan kami,” tegas Setiadjit dalam kampanye putaran terakhir di lapangan cros Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Senin (21/2).
Penegasan itu disampaikan atas pertanyaan salah seorang pendukungnya terkait dengan program Rp 100 juta setiap dusun. Sebab, apa yang akan dilakukan bupati dan wakil bupati itu harus mendapatkan persetujuan DPRD. “Saya yakin program Rp 100 juta/dusun itu bakal disetujui DPRD. Sebab, program itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),”tandas mantan Bakorwil Bojonegoro itu.
Meski percaya DPRD bakal meneyetujui program Rp 100 juta/dusun, namun, Setiadjit mengajak semua pendukungnya untuk bersama-sama mendesak DPRD agar meloloskan rencana tersebut. “Nanti, kami akan bersama-sama rakyat mendesak DPRD agar program itu diloloskan,” tutur Setiadjit didamping Bambang Suhariyanto.
Ditambahkan, seluruh janji kampanyenya bakal dilakukan secara total mulai tahun kedua pemerintahannya. Sebab, pada tahun pertama dipastikan hanya akan menjalankan program produk pemerintahan sebelumnya. “Kalau tahun pertama kami tidak ikut membuat program dan anggaran. Pada tahun kedua itu lah kami bisa all out melaksanakan program-program yang telah kami sampaikan pada rakyat saat kampanye,” tambahnya.
Selain itu, dalam pemerintahannya nanti pihaknya akan membuat pendopo Krida Manunggal yang selama ini tertutup bagi rakyat akan dibuka. Bahkan, selepas salat Jumat, pendapa akan dijadikan tempat pertemuan antara Bupati, wakil bupati, pejabat dan rakyat tanpa pandang bulu. “Pokoknya, semuanya bisa masuk ke pendapa, tidak peduli, yang pakai sepatu maupun yang pakai sandal jepit tidak ada perbedaan, karena Tuban itu untuk kita semua, bukan hanya untuk pejabat maupun kroni-kroninya,” papar Setiadjit dengan nada santun.
Menurutnya, dalam pertemuan Jumat itu, persoalan rakyat bisa disampaikan kepada seluruh pejabat. Sehingga, persoalan yang muncul bisa segera mendapatkan penanganan. Pihaknya berharap dengan adanya penyelesaian yang cepat atas segala persoalan yang muncul justru akan meringankan beban pemerintahannya. “Masalah itu jangan dibiarkan menumpuk, harus segera mendapatkan penyelesaian. Karena akan meringankan pemerintahan dan tugas para pejabat dalam memberikan pelayanan kepada rakyat,” tandasnya.
Ribuan pendukung dan simpatisan pasangan ini memadati tempat kampanye terakhir SEHAT. Warga Tuban berharap agar pasangan cabup-cawabup ini benar-benar mampu memenangkan perhelatan lima tahunan di Tuban. “Kami berharap SEHAT bisa menang. Karena hanya pasangan SEHAT yang mampu memajukan Tuban ke depan,” terang Najib salah seorang warga asal Jenu.
Selain dipenuhi pendukungnya, kampanye putaran terakhir pasangan cabup-cawabup SEHAT itu juga dihadiri Bupati Bojonegoro Suyoto, petinggi PKNU Tuban, PAN, Demokrat, PKS dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (ros)
Penegasan itu disampaikan atas pertanyaan salah seorang pendukungnya terkait dengan program Rp 100 juta setiap dusun. Sebab, apa yang akan dilakukan bupati dan wakil bupati itu harus mendapatkan persetujuan DPRD. “Saya yakin program Rp 100 juta/dusun itu bakal disetujui DPRD. Sebab, program itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),”tandas mantan Bakorwil Bojonegoro itu.
Meski percaya DPRD bakal meneyetujui program Rp 100 juta/dusun, namun, Setiadjit mengajak semua pendukungnya untuk bersama-sama mendesak DPRD agar meloloskan rencana tersebut. “Nanti, kami akan bersama-sama rakyat mendesak DPRD agar program itu diloloskan,” tutur Setiadjit didamping Bambang Suhariyanto.
Ditambahkan, seluruh janji kampanyenya bakal dilakukan secara total mulai tahun kedua pemerintahannya. Sebab, pada tahun pertama dipastikan hanya akan menjalankan program produk pemerintahan sebelumnya. “Kalau tahun pertama kami tidak ikut membuat program dan anggaran. Pada tahun kedua itu lah kami bisa all out melaksanakan program-program yang telah kami sampaikan pada rakyat saat kampanye,” tambahnya.
Selain itu, dalam pemerintahannya nanti pihaknya akan membuat pendopo Krida Manunggal yang selama ini tertutup bagi rakyat akan dibuka. Bahkan, selepas salat Jumat, pendapa akan dijadikan tempat pertemuan antara Bupati, wakil bupati, pejabat dan rakyat tanpa pandang bulu. “Pokoknya, semuanya bisa masuk ke pendapa, tidak peduli, yang pakai sepatu maupun yang pakai sandal jepit tidak ada perbedaan, karena Tuban itu untuk kita semua, bukan hanya untuk pejabat maupun kroni-kroninya,” papar Setiadjit dengan nada santun.
Menurutnya, dalam pertemuan Jumat itu, persoalan rakyat bisa disampaikan kepada seluruh pejabat. Sehingga, persoalan yang muncul bisa segera mendapatkan penanganan. Pihaknya berharap dengan adanya penyelesaian yang cepat atas segala persoalan yang muncul justru akan meringankan beban pemerintahannya. “Masalah itu jangan dibiarkan menumpuk, harus segera mendapatkan penyelesaian. Karena akan meringankan pemerintahan dan tugas para pejabat dalam memberikan pelayanan kepada rakyat,” tandasnya.
Ribuan pendukung dan simpatisan pasangan ini memadati tempat kampanye terakhir SEHAT. Warga Tuban berharap agar pasangan cabup-cawabup ini benar-benar mampu memenangkan perhelatan lima tahunan di Tuban. “Kami berharap SEHAT bisa menang. Karena hanya pasangan SEHAT yang mampu memajukan Tuban ke depan,” terang Najib salah seorang warga asal Jenu.
Selain dipenuhi pendukungnya, kampanye putaran terakhir pasangan cabup-cawabup SEHAT itu juga dihadiri Bupati Bojonegoro Suyoto, petinggi PKNU Tuban, PAN, Demokrat, PKS dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (ros)
Selasa, 01 Februari 2011
Panwas Tuban Kesulitan Tindak Pelanggaran Pemilukada Via FB
Tuban, Bhirawa
Suhu politik menjelang Pemilukada di Tuban semakin menghangat. Berbagai media dijadikan pasangan cabup-cawabup atau pendukungnya untuk berkampanye. Salah satunya jejaring sosial facebook (FB). Kampanye melalui dunia maya ini malah semakin leluasa untuk melakukan black campaign. Sayangnya, 'perang' di FB ini belum dilakukan tindakan oleh Panwas Pemilukada Tuban.
"Kami memang sulit untuk melakukan penertiban kampanye di FB. Meski mereka menggunakan nama cabup-cawabup, tapi, belum tentu mereka yang membuat," kata anggota Panwas Tuban, Arif Subiantoro (23/1).
Dikatakan, regulasi tentang FB dijadikan kampanye memang belum ada. Sehingga, Panwas juga kebingungan untuk mengarahkan rekomendasinya. Bahkan, permintaan pemblokiran pun juga sulit untuk dilakukan. "Kami juga sudah mengetahui soal itu, tapi, regulasinya belum ada. Kami masih terus mengkaji soal itu," tuturnya.
Kampanye cabup-cawabup maupun pendukungnya di jejaring sosial dunia maya ini sudah mengarah pada black campaign. Black campaign memang tidak diperbolehkan, namun, jika hal itu dilakukan di dunia maya sangat sulit untuk diketahui siapa pelakunya. "Yang sudah ada aturannya itu kan baru di dunia penyiaran, radio maupun televisi, kalau di FB belum ada, kan itu termasuk hal baru," kata Arif setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Gubernur Jawa Timur.
Meski begitu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Panwas Provinsi Jawa Timur. Sekarang ini, pihaknya hanya bisa menghimbau kepada mereka yang melakukan kampanye di FB untuk tidak melakukan black campaign. "Kami hanya bisa menghimbau agar kampanye di FB tetap dilakukan dengan memperhatikan norma dan sopan santun sebagai orang yang berpendidikan," tandas Arif.
Black campaign, lanjut Arif, memang dilarang, karena bakal menimbulkan fitnah dan membuat kondisi Pemilukada tidak kondusif. "Kalau kampanye negatif masih boleh dilakukan, karena yang disorot adalah program cabup-cawabup demi kebaikan," imbuh lelaki yang pernah menjadi Ketua Panwaskab Tuban itu.
Bahkan, di FB sudah ada akun yang menamakan menolak salah satu rezim cabup-cawabup. Komentar yang masuk dalam FB ini juga beragam. Namun, sebagian besar memojokkan salah satun pasangan cabup-cawabup yang akan berlaga pada 1 Maret mendatang. "Komentar dan tautan mereka sangat provokatif. Ini berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif," komentar Muntohar salah seorang warga yang tengah keranjingan FB.
Hasil penelusuran, menyebutkan, dengan foto salah satu pasangan setengah badan dan diberi tanda silang merah yang menutupi wajah pasangan cabup-cawabup terpampang menjadi foto akun. Tidak hanya itu, tertera ke-empat akun calon bupati bergabung dalam akun yang menamakan dirinya pergerakan rakyat anti rezim cabup-cawabup itu.
Bahkan, dalam akun jejaring sosial ini, tiga pasangan cabup-cawabup dari enam pasangan ikut bergabung. Keempat akun jejaring sosial ini hampir melakukan penghujatan salah satu cabup-cawabup. "Kayaknya rezim cabup-cawabup itu dijadikan musuh bersama ya," terang Kartono salah satu pengguna jejaring sosial ini.
Selain para Cabub-cawabub, akun IPNU/IPPNU, wartawan, akun dengan foto seragam Polisi (Asmoro Gati NnZz), Fetty Nashruddin (istri Nasruddin Ali / Adik Cabub), Kepala Desa, Anggota DPRD serta sebuah radio turut menjadi teman Facebook. [hud]
Suhu politik menjelang Pemilukada di Tuban semakin menghangat. Berbagai media dijadikan pasangan cabup-cawabup atau pendukungnya untuk berkampanye. Salah satunya jejaring sosial facebook (FB). Kampanye melalui dunia maya ini malah semakin leluasa untuk melakukan black campaign. Sayangnya, 'perang' di FB ini belum dilakukan tindakan oleh Panwas Pemilukada Tuban.
"Kami memang sulit untuk melakukan penertiban kampanye di FB. Meski mereka menggunakan nama cabup-cawabup, tapi, belum tentu mereka yang membuat," kata anggota Panwas Tuban, Arif Subiantoro (23/1).
Dikatakan, regulasi tentang FB dijadikan kampanye memang belum ada. Sehingga, Panwas juga kebingungan untuk mengarahkan rekomendasinya. Bahkan, permintaan pemblokiran pun juga sulit untuk dilakukan. "Kami juga sudah mengetahui soal itu, tapi, regulasinya belum ada. Kami masih terus mengkaji soal itu," tuturnya.
Kampanye cabup-cawabup maupun pendukungnya di jejaring sosial dunia maya ini sudah mengarah pada black campaign. Black campaign memang tidak diperbolehkan, namun, jika hal itu dilakukan di dunia maya sangat sulit untuk diketahui siapa pelakunya. "Yang sudah ada aturannya itu kan baru di dunia penyiaran, radio maupun televisi, kalau di FB belum ada, kan itu termasuk hal baru," kata Arif setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Gubernur Jawa Timur.
Meski begitu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Panwas Provinsi Jawa Timur. Sekarang ini, pihaknya hanya bisa menghimbau kepada mereka yang melakukan kampanye di FB untuk tidak melakukan black campaign. "Kami hanya bisa menghimbau agar kampanye di FB tetap dilakukan dengan memperhatikan norma dan sopan santun sebagai orang yang berpendidikan," tandas Arif.
Black campaign, lanjut Arif, memang dilarang, karena bakal menimbulkan fitnah dan membuat kondisi Pemilukada tidak kondusif. "Kalau kampanye negatif masih boleh dilakukan, karena yang disorot adalah program cabup-cawabup demi kebaikan," imbuh lelaki yang pernah menjadi Ketua Panwaskab Tuban itu.
Bahkan, di FB sudah ada akun yang menamakan menolak salah satu rezim cabup-cawabup. Komentar yang masuk dalam FB ini juga beragam. Namun, sebagian besar memojokkan salah satun pasangan cabup-cawabup yang akan berlaga pada 1 Maret mendatang. "Komentar dan tautan mereka sangat provokatif. Ini berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif," komentar Muntohar salah seorang warga yang tengah keranjingan FB.
Hasil penelusuran, menyebutkan, dengan foto salah satu pasangan setengah badan dan diberi tanda silang merah yang menutupi wajah pasangan cabup-cawabup terpampang menjadi foto akun. Tidak hanya itu, tertera ke-empat akun calon bupati bergabung dalam akun yang menamakan dirinya pergerakan rakyat anti rezim cabup-cawabup itu.
Bahkan, dalam akun jejaring sosial ini, tiga pasangan cabup-cawabup dari enam pasangan ikut bergabung. Keempat akun jejaring sosial ini hampir melakukan penghujatan salah satu cabup-cawabup. "Kayaknya rezim cabup-cawabup itu dijadikan musuh bersama ya," terang Kartono salah satu pengguna jejaring sosial ini.
Selain para Cabub-cawabub, akun IPNU/IPPNU, wartawan, akun dengan foto seragam Polisi (Asmoro Gati NnZz), Fetty Nashruddin (istri Nasruddin Ali / Adik Cabub), Kepala Desa, Anggota DPRD serta sebuah radio turut menjadi teman Facebook. [hud]
PKB, PKNU dan PPP Diajak ke Makam Pendiri NU
SURABAYA | SURYA- Kehadiran tiga parpol akan mewarnai acara ziarah makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari yang akan digelar panitia Harlah ke-85 NU Jatim, Minggu (30/1) lusa. Makam KH Hasyim Asyari berada di Pesantren Tebuireng Jombang, satu kompleks dengan makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang merupakan cucuk KH Asyari.
Ketiga parpol yang diundang: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Semuanya untuk level kepengurusan wilayah (provinsi). “Ini permintaan para kiai,” jelas Ahmad Rubaidi, Ketua Panitia Harlah, Kamis (27/1).
Alasan mengundang, lanjut Rubaidi, ketiga parpol tersebut dinilai memiliki basis dukungan NU. “Ziarah diharapkan menjadi refleksi bersama bagi semua warga NU, termasuk yang ada di partai tentang pentingnya nilai-nilai perjuangan NU yang digariskan pendiri NU,” ujarnya.
Rubaidi memastikan PWNU tidak akan membuat skenario politik untuk pimpinan ketiga parpol selama berlangsungnya acara ziarah.
Rangkaian Peringatan Harlah NU telah dimulai dengan pengobatan gratis, Kamis (27/1) - Sabtu (29/1). Kemudian diteruskan pembagian sembako dan puncak harlah ditandai dengan tasyakuran tepat di hari lahir NU, 31 Januari. Hajatan di PWNU Jatim ini akan diisi dengan peluncuran sejumlah program NU Jatim, seperti Aswaja Centre dan lain-lain.nian
Ketiga parpol yang diundang: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Semuanya untuk level kepengurusan wilayah (provinsi). “Ini permintaan para kiai,” jelas Ahmad Rubaidi, Ketua Panitia Harlah, Kamis (27/1).
Alasan mengundang, lanjut Rubaidi, ketiga parpol tersebut dinilai memiliki basis dukungan NU. “Ziarah diharapkan menjadi refleksi bersama bagi semua warga NU, termasuk yang ada di partai tentang pentingnya nilai-nilai perjuangan NU yang digariskan pendiri NU,” ujarnya.
Rubaidi memastikan PWNU tidak akan membuat skenario politik untuk pimpinan ketiga parpol selama berlangsungnya acara ziarah.
Rangkaian Peringatan Harlah NU telah dimulai dengan pengobatan gratis, Kamis (27/1) - Sabtu (29/1). Kemudian diteruskan pembagian sembako dan puncak harlah ditandai dengan tasyakuran tepat di hari lahir NU, 31 Januari. Hajatan di PWNU Jatim ini akan diisi dengan peluncuran sejumlah program NU Jatim, seperti Aswaja Centre dan lain-lain.nian
Langganan:
Postingan (Atom)