Tuban -SURYA- Pilkada Kabupaten Tuban 2011 diperkirakan menghabiskan dana Rp 31 miliar. Semua dana itu, diambil dari uang APBD Tuban berdasar pengajuan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban. Ketua KPUD Tuban, Soemito Karmani kepada Surya, Rabu (26/10) mengatakan, dana pilkada terbagi dalam dua tahun anggaran, yakni anggaran 2010 Rp 6.534.525.040 dan anggaran 2011 Rp 25.141.702.419. “Anggaran yang diajukan pada 2011 ini untuk biaya pilkada dua putaran. Untuk putaran pertama Rp 14.634.474.482 dan putaran kedua sebesar Rp 10.507.227.937,” terang Sumito.
Jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2006, anggaran Pilkada 2011 ini jauh lebih besar. Biaya Pilkada 2006 hanya Rp 10 miliar, dan dari dana tersebut, Rp 1 miliar digunakan untuk membiayai keperluan panwaslu. Namun, pada Pilkada 2011, panwas memiliki anggaran sendiri sebagaimana yang diajukan oleh Pemkab Tuban. Berapa anggaran untuk panwas, belum jelas. “Dana untuk panwas diperhitungkan dan diajukan oleh Pemkab Tuban,” jawab Minan, Ketua Panwaslu Tuban saat ditemui di kantornya. nst31
(dikutip dari harian surya)
Sabtu, 30 Oktober 2010
PKNU Ikut Pelopori Kaukus Muda Partai Islam ASEAN
JAKARTA—�Kalangan muda Partai Islam se-Malaysia (PAS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat membentuk Kaukus Muda Partai Islam se-ASEAN.
Peluncuran Kaukus ini ditandai dengan penyelenggaraan Islamic Leadership Training yang melibatkan peserta dari pemuda tiga partai Islam asal Indonesia tersebut dan PAS, di Kantor PBB, Jakarta, Jumat (29/10) kemarin.
Islamic Leadership Training ini diikuti oleh 20 peserta dari Indonesia dan 22 peserta dari delegasi partai Islam di Malaysia. Pelatihan ini dibuka oleh Ketua Umum PBB, M.S. Ka’ban. Perwakilan dari pemuda PKNU, Deyna Hasiholan, mengatakan, kaukus ini dibentuk untuk merespon tantangan kaum muda di tengah arus globalisasi.
“Kita ingin adanya kesamaan cara pandang atas persoalan yang muncul di kawasan Asia dan global,” ungkapnya di sela-sela pembukaan Islamic Leadershp Training, di Kantor DPP PBB, Jakarta.
Olan, demikian ia akrab disapa, berharap dengan adanya kaukus ini pemuda partai Islam di wilayah Asia bisa menjalin komunikasi yang baik. “Dengan adanya kaukus ini akan memudahkan dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi,” katanya.
Perwakilan dari pemuda PKNU lainnya, Ahyad Alfida’i menambahkan, masalah yang dihadapi umat Islam, terutama di wilayah Asia, akan semakin mudah dipahami dan ditangani dengan adanya kaukus ini.
“Apa yang kita lakukan hari ini baru tahap awal saja. Selanjutnya, program-program lain akan lebih dikembangkan lagi,” ungkapnya.
Ke depan, jelasnya, frekuensi kegiatan dan pertemuan akan lebih sering dilakukan untuk meningkatkan jalinan silaturrahmi antar masing-masing peserta kaukus.
“Nantinya mungkin tidak hanya pelatihan kepemimpinan. Pertemuan kita hari ini hanya pertemuan awal saja. Bahkan, tak menutup kemungkinan kita juga akan merespon masalah keislaman di luar Asia,” ungkapnya.
Dikatakannya, pengembangan kaukus ini diharapkan tak hanya menjangkau Indonesia dan Malaysia saja. Pemuda Islam di di Brunei Darussalam, Filipina dan Thailand diharapkan akan bergabung pula.
Terkait dengan silaturrahmi antar anggota kaukus ini, pemuda Partai Islam se-Malaysia (PAS), hari ini, Sabtu (30/10), melakukan kunjungan ke kantor DPP PKNU di Jl. Kramat 6, Jakarta Pusat.
Peluncuran Kaukus ini ditandai dengan penyelenggaraan Islamic Leadership Training yang melibatkan peserta dari pemuda tiga partai Islam asal Indonesia tersebut dan PAS, di Kantor PBB, Jakarta, Jumat (29/10) kemarin.
Islamic Leadership Training ini diikuti oleh 20 peserta dari Indonesia dan 22 peserta dari delegasi partai Islam di Malaysia. Pelatihan ini dibuka oleh Ketua Umum PBB, M.S. Ka’ban. Perwakilan dari pemuda PKNU, Deyna Hasiholan, mengatakan, kaukus ini dibentuk untuk merespon tantangan kaum muda di tengah arus globalisasi.
“Kita ingin adanya kesamaan cara pandang atas persoalan yang muncul di kawasan Asia dan global,” ungkapnya di sela-sela pembukaan Islamic Leadershp Training, di Kantor DPP PBB, Jakarta.
Olan, demikian ia akrab disapa, berharap dengan adanya kaukus ini pemuda partai Islam di wilayah Asia bisa menjalin komunikasi yang baik. “Dengan adanya kaukus ini akan memudahkan dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi,” katanya.
Perwakilan dari pemuda PKNU lainnya, Ahyad Alfida’i menambahkan, masalah yang dihadapi umat Islam, terutama di wilayah Asia, akan semakin mudah dipahami dan ditangani dengan adanya kaukus ini.
“Apa yang kita lakukan hari ini baru tahap awal saja. Selanjutnya, program-program lain akan lebih dikembangkan lagi,” ungkapnya.
Ke depan, jelasnya, frekuensi kegiatan dan pertemuan akan lebih sering dilakukan untuk meningkatkan jalinan silaturrahmi antar masing-masing peserta kaukus.
“Nantinya mungkin tidak hanya pelatihan kepemimpinan. Pertemuan kita hari ini hanya pertemuan awal saja. Bahkan, tak menutup kemungkinan kita juga akan merespon masalah keislaman di luar Asia,” ungkapnya.
Dikatakannya, pengembangan kaukus ini diharapkan tak hanya menjangkau Indonesia dan Malaysia saja. Pemuda Islam di di Brunei Darussalam, Filipina dan Thailand diharapkan akan bergabung pula.
Terkait dengan silaturrahmi antar anggota kaukus ini, pemuda Partai Islam se-Malaysia (PAS), hari ini, Sabtu (30/10), melakukan kunjungan ke kantor DPP PKNU di Jl. Kramat 6, Jakarta Pusat.
PKNU Dukung Penutupan Dolly
SURABAYA | SURYA Online - Pimpinan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Timur mendukung penutupan lokalisasi Dolly di Kota Surabaya. “Kami sepakat dengan rencana penutupan Lokalisasi Dolly. Agama mana pun melarang praktek prostitusi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKNU Jawa Timur, Arif Djunaidi di Sumenep, Madura, Kamis (28/10/2010).
Arif datang ke Sumenep dalam rangka membuka sekaligus menghadiri pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) I PKNU setempat di Pondok Pesantren Terate di Kecamatan Kota. “Pak De Karwo (Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Red) menyatakan Dolly layak ditutup demi kemaslahatan bersama. Tentunya kader PKNU yang partai politiknya berasas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berani menyatakan hal serupa,” katanya menegaskan.
Seperti diketahui, ketika di Sumenep, Senin (25/10), Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyatakan siap membantu sepenuhnya pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, jika ingin menutup lokalisasi Dolly. Namun, kata dia, secara teknis, penutupan lokalisasi Dolly menjadi urusan Pemkot Surabaya, karena memang berada di wilayah Kota Surabaya. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menyatakan penutupan lokalisasi Dolly lebih cepat justru lebih baik.
Arif mengingatkan, penutupan Dolly harus disertai dengan langkah konkrit untuk mencegah para penghuni lokalisasi tersebut kembali terjun ke profesi serupa di tempat lain. “Pascapenutupan itu yang memang harus dipikirkan oleh pemerintah. Namun, secara prinsip, kami mendukung penutupan lokalisasi Dolly secepatnya,” katanya menuturkan.
Ia juga yakin solusi akan segera ditemukan seiring keinginan untuk menutup lokalisasi Dolly.
“Ini sebenarnya pekerjaan rumah warga Jawa Timur. Kalau mau jujur, saya pikir tidak seorang pun warga Jawa timur yang ingin salah satu wilayahnya dicap sebagai lokasi maksiat dan menggantungkan hidup dari lokalisasi,” katanya mengungkapkan
Arif datang ke Sumenep dalam rangka membuka sekaligus menghadiri pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) I PKNU setempat di Pondok Pesantren Terate di Kecamatan Kota. “Pak De Karwo (Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Red) menyatakan Dolly layak ditutup demi kemaslahatan bersama. Tentunya kader PKNU yang partai politiknya berasas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berani menyatakan hal serupa,” katanya menegaskan.
Seperti diketahui, ketika di Sumenep, Senin (25/10), Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyatakan siap membantu sepenuhnya pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, jika ingin menutup lokalisasi Dolly. Namun, kata dia, secara teknis, penutupan lokalisasi Dolly menjadi urusan Pemkot Surabaya, karena memang berada di wilayah Kota Surabaya. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menyatakan penutupan lokalisasi Dolly lebih cepat justru lebih baik.
Arif mengingatkan, penutupan Dolly harus disertai dengan langkah konkrit untuk mencegah para penghuni lokalisasi tersebut kembali terjun ke profesi serupa di tempat lain. “Pascapenutupan itu yang memang harus dipikirkan oleh pemerintah. Namun, secara prinsip, kami mendukung penutupan lokalisasi Dolly secepatnya,” katanya menuturkan.
Ia juga yakin solusi akan segera ditemukan seiring keinginan untuk menutup lokalisasi Dolly.
“Ini sebenarnya pekerjaan rumah warga Jawa Timur. Kalau mau jujur, saya pikir tidak seorang pun warga Jawa timur yang ingin salah satu wilayahnya dicap sebagai lokasi maksiat dan menggantungkan hidup dari lokalisasi,” katanya mengungkapkan
Selasa, 26 Oktober 2010
PU Fraksi Gerindra (Gab. Gerindra, PKNU dan PKS) DPRD Tuban Tentang 12 Raperda
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TENTANG
12 (DUA BELAS) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.
YTH. SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN BESERTA SEMUA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN,
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN,
YTH. SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA MUSPIDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN,
YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN,
YTH. SAUDARA-SAUDARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN TUBAN,
YTH. SEGENAP KAWAN PERS DAN SEMUA UNDANGAN SEKALIAN.
PERTAMA-TAMA MARI KITA SENANTIASA MEMPERBARUI UNGKAPAN DAN PERWUJUDKAN RASA SYUKUR KITA KEPADA ALLAH SWT -TUHAN YANG MAHA ESA- ATAS SEGALA KARUNIA DAN NIKMAT-NYA YANG TELAH KITA TERIMA, TERMASUK NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM RANGKA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERDA KABUPATEN TUBAN.
SEBELUM MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM INI, KAMI FRAKSI GERINDRA YANG MERUPAKAN KOALISI PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS MENYAMPAIKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH HAJI KEPADA CALON-CALON HAJI KABUPATEN TUBAN, KHUSUSNYA KAWAN-KAWAN KITA DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN. SEMOGA JAMAAH HAJI KABUPATEN TUBAN PADA TAHUN INI DAPAT MELAKSANAKAN SELURUH AKTIVITAS IBADAH DENGAN PENUH KEKHUSYUKAN DAN KEIKHLASAN SEHINGGA MENDAPATKAN GELAR HAJI MABRUR DISISI ALLAH SWT. DAN TAK LUPA PULA KAMI MENGHARAPKAN KIRANYA SEGENAP JAMAAH HAJI KABUPATEN TUBAN KETIKA BERADA DI TANAH SUCI NANTI, TEMPAT YANG MUSTAJABAH TIDAK LUPA MENDOAKAN AGAR PEMILUKADA TUBAN YANG PELAKSANAANNYA TINGGAL BEBERAPA BULAN LAGI INI DIBERI KESUKSESAN LAHIR DAN BATIN, KPUD TUBAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA SEMOGA PULA DAPAT BERTINDAK JUJUR DAN ADIL, PARA PASANGAN CABUB-CAWABUB MUDAH-MUDAHAN DAPAT MENATA NIAT DALAM PENCALONANNYA SEMATA-MATA UNTUK TUJUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERSAMA BUKAN UNTUK KEUNTUNGAN DIRI DAN KELOMPOKNYA, SEHINGGA SIAPA PUN YANG MENANG DALAM GAWE LIMA TAHUNAN NANTI, HASILNYA ADALAH KEMENANGAN BERSAMA UNTUK SEMUA MASYARAKAT TUBAN, KARENA MEMANG TUBAN UNTUK SEMUA.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
FRAKSI KAMI BERPENDAPAT BAHWA PENYERAHAN SEBAGIAN BESAR KEWENANGAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH, TELAH MENEMPATKAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN NASIONAL, DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEMAKMURAN RAKYAT SECARA ADIL DAN MERATA. DALAM KAITAN INI PERAN DAN DUKUNGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SANGAT STRATEGIS, KHUSUSNYA DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH (PERDA) DAN PERATURAN DAERAH LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PERDA SEBAGAI JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL MEMILIKI LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS DENGAN DIATURNYA KEDUDUKAN PERDA DALAM UUD 1945 PASAL 18 AYAT (6), UU NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. SELAIN ITU TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS DPRD DALAM MEMBENTUK PERDA ADALAH UU NO.27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
SETELAH MENCERMATI 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH BUPATI KEPADA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI SURAT TANGGAL 31 AGUSTUS 2010 YANG TERDIRI DARI RAPERDA TENTANG: 1. PAJAK DAERAH; 2. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN; 3. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN; 4. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN; 6. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA; 7. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR; 8. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM; 9. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR; 10. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN; 11. IZIN USAHA PERTAMBANGAN; 12. PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 13 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN TUBAN, YANG PENJELASAN SECARA GARIS BESAR MENGENAI HAL PENTING TERHADAP 12 (DUA BELAS) RAPERDA ITU TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI YANG DIWAKILI OLEH SAUDARA SEKRETARIS DAERAH DALAM NOTA PENJELASAN BUPATI TERHADAP 12 (DUA BELAS) RAPERDA KABUPATEN TUBAN PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010, MAKA DENGAN INI KAMI FRAKSI GERINDRA YANG MERUPAKAN GABUNGAN PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM SEBAGAI BERIKUT:
A. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH
1. KAMI MENILAI BAHWA PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH HARUS DISERTAI DENGAN KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA, KESIAPAN SISTEM ADMINISTRASI DAN SISTEM KONTROL. JANGAN SAMPAI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INI HANYA BERDASARKAN PADA EUFORIA BELAKA, KARENA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENGAMANATKAN UNTUK MENYUSUN TURUNANANNYA DALAM PERATURAN DAERAH INI. SELAIN ITU PERLU JUGA DIBUAT KAJIAN YANG LENGKAP, TERKAIT DENGAN KONSEKWENSI YANG TERJADI SETELAH DITERAPKANNYA PERATURAN DAERAH INI, YAKNI AKAN TERJADINYA KENAIKAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI SECARA BERSAMAAN YANG AKAN MENIMBULKAN PEMBEBANAN PADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA.
2. KAMI MENGUSULKAN AGAR DALAM PERATURAN DAERAH INI JUGA DILENGKAPI DENGAN INSTRUMENT UNTUK MENJAGA TRANSPARANSI SISTEM PERPAJAKAN DAERAH DAN MEMINIMALISASI TERJADINYA KEBOCORAN, YAKNI DENGAN ADANYA KEPASTIAN PEMUNGUTAN BAGI WAJIB PAJAK, ADANYA SISTEM ONLINE, PENERAPAN SANKSI YANG DITEGAKKAN SECARA DISIPLIN DAN TIDAK TEBANG PILIH.
3. PERLUNYA PEMERINTAH DAERAH MEMASUKKAN POLA INSENTIF PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN PRESTASI TERTENTU, UNTUK DITAMBAHKAN DALAM PERATURAN DAERAH INI. HAL INI PENTING SEBAGAI LANGKAH UNTUK MEMBERIKAN STIMULANT BAGI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT AGAR MENGGAIRAHKAN INVESTASI DI KABUPATEN TUBAN.
4. BERKAITAN DENGAN PAJAK REKLAME, KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK SUNGGUH-SUNGGUH MENATA REKLAME DI KABUPATEN TUBAN DAN DENGAN ADANYA PERDA INI DIHARAPKAN ADANYA JAMINAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN SANKSI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MELANGGARNYA. SELAIN ITU, KAMI JUGA MEMINTA AGAR PAJAK REKLAME UNTUK KEGIATAN SOSIAL, KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN SUPAYA DIGRATISKAN.
5. TERKAIT DENGAN PAJAK RESTORAN, KAMI MEMINTA DALAM PERDA INI HARUS DISERTAKAN ADANYA BATASAN-BATASAN TERTENTU YANG KONKRIT TERHADAP RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN YANG MENJADI OBYEK PAJAK RESTORAN. APAKAH DENGAN MEMBERI BATASAN OMSET TERTENTU ATAU YANG LAIN?
6. TENTANG PAJAK HIBURAN PADA RAPERDA PASAL 16, HURUF C DIJELASKAN DISKOTIK, KARAOKE, CLUB MALAM, CAFÉ, PANTI PIJAT, MANDI UAP/SPA, KONTES KECANTIKAN, PERAGAAN BUSANA, REFLEKSI DAN SEJENISNYA SEBESAR 40 % (EMPAT PULUH PERSEN). KAMI MEMINTA AGAR DISKOTIK DAN CLUB MALAM DIHAPUS DALAM PERDA INI KARENA DENGAN MEMASUKKAN KEDUANYA DALAM PERDA INI BERARTI SAMA SAJA DENGAN MELEGALISASI KEBERADAANNYA. SEKALI LAGI KAMI MEMINTA DENGAN SANGAT AGAR HAL INI DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, SEBAB DENGAN BEROPERASINYA KARAOKE SAJA SEPERTI YANG SELAMA INI TERJADI, DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKANNYA SUDAH SEDEMIKIAN LUAR BIASA, APALAGI KALAU DISKOTIK DAN CLUB MALAM JUGA DILEGALKAN?
7. UNTUK PENGENAAN PAJAK 40 % (EMPAT PULUH PERSEN) PADA HIBURAN KARAOKE SEBAGAIMANA TERTERA PADA RAPERDA KAMI MEMINTA AGAR DINAIKKAN MENJADI 60 % (ENAM PULUH PERSEN), KARENA JIKA HANYA DIKENAKAN PAJAK SEBESAR 40 % (EMPAT PULUH PERSEN) INI BERARTI HANYA ADA PENINGKATAN 20 % (DUA PULUH PERSEN) DARI PAJAK SEBELUMNYA YANG HASILNYA JUGA BEGITU KECIL DAN TENTUNYA TIDAK AKAN MEMBERIKAN PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KENAIKAN PAD KITA.
8. SELAIN ITU DI DALAM PERDA INI JUGA PERLU ADANYA PEMISAHAN ANTARA KARAOKE, MANDI UAP/SPA DAN SEJENISNYA DENGAN KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA KARENA KAMI MENILAI KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA ITU SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN KREATIVITAS DAN PENGEMBANGAN DIRI ANAK-ANAK KITA SEHINGGA SEPATUTNYALAH BILA PENGENAAAN PAJAKNYA UNTUK KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA HANYA 10 % (SEPULUH PERSEN) SAJA.
9. KAMI FRAKSI GERINDRA JUGA MENOLAK KERAS TENTANG PEREDARAN MINUMAN KERAS DI TEMPAT-TEMPAT HIBURAN MALAM, WARUNG-WARUNG CAFÉ DAN SEBAGAINYA. DALAM HAL INI, PEMERINTAH HARUS TEGAS DAN TIDAK PANDANG BULU. KAMI MENGAJAK KEPADA SEMUA ELEMEN BAIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT TUBAN AGAR SEBISA MUNGKIN MEMINIMALISASI IMAGE NEGATIF TUBAN SEBAGAI SUMBER PEREDARAN MINUMAN KERAS. TERMASUK DI ANTARANYA TIDAK LAGI SUKA MENYEBUT TUBAN SEBAGAI KOTA TOAK, SEBAGAIMANA YANG SERING DITULIS OLEH KALANGAN PERS. BUKANKAH LEBIH TERASA SEJUK DI TELINGA BILA MENYEBUT TUBAN SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, KOTA WALI, KOTA RONGGOLAWE ATAU SEBUTAN-SEBUTAN LAIN YANG LEBIH BAIK.
10. APABILA PERDA PAJAK HIBURAN INI SUDAH DIBERLAKUKAN MAKA PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEPERTI APARAT KEPOLISIAN DAN SATPOL PP AGAR MENINDAK TEGAS WARUNG- WARUNG YANG MENYEDIAKAN HIBURAN KARAOKE BERIKUT ROOM PROSTITUSINYA YANG MAKIN MENGGEJALA DI KOTA TUBAN, KOTA PENDIDIKAN INI.
11. DALAM HAL PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), FOKUS PERHATIAN HARUS DIBERIKAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA KEBOCORAN DALAM PENERIMAAN BPHTB AKIBAT PENGELOLAAN YANG TIDAK BAIK MAUPUN ADANYA KOLUSI ANTAR PETUGAS PEMUNGUT BPHTB DENGAN OBJEK PAJAK DALAM PROSES PEMUNGUTAN BPHTB. NILAI PAJAK YANG CUKUP BESAR (5%) MEMBERI PELUANG TERJADINYA KOLUSI YANG DAPAT MERUGIKAN PENERIMAN DAERAH. APALAGI PENGELOLAAN BPHTB RELATIF BARU BAGI PEMERINTAH DAERAH TUBAN, SEHINGGA MEMERLUKAN PENYIAPAN SISTEM, MEKANISME DAN SDM PETUGAS. HARUS DIBUAT MEKANISME PEMUNGUTAN DAN SISTEM PENGELOLAAN YANG MENUTUP SEKECIL MUNGKIN PELUANG TERJADINYA KEBOCORAN DALAM PEMUNGUTAN PENERIMAAN DARI BPHTB INI. ADANYA OBJEK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB MISALNYA, MERUPAKAN CELAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK ADANYA MANIPULASI OLEH WAJIB PAJAK MAUPUN OLEH PETUGAS PEMUNGUT BPHTB. DEMIKIAN PULA DENGAN PENETAPAN NILAI JUAL DARI OBJEK PAJAK YANG MENJADI BASIS PENGENAAN BPHTB, JUGA DAPAT MENJADI CELAH DARI ADANYA KOLUSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK YANG MERUGIKAN PENERIMAN DAERAH. OLEH KARENA INI HARUS DIBUAT ATURAN YANG TEGAS DAN JELAS DALAM PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN MENILAI KELAYAKAN DARI NILAI JUAL YANG DITETAPKAN DALAM PAJAK BPHTB YANG DIKENAKAN.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
B. RAPERDA TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
1. KAMI FRAKSI GERINDRA MENGANGGAP BAHWA SELAMA INI ADA BEBERAPA HAL YANG SERINGKALI MENJADI HAMBATAN BAGI INVESTOR UNTUK MENANAMKAN MODALNYA DI BUMI RONGGOLAWE, OLEH KARENANYA KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MERUBAH SISTEM BIROKRASI YANG BERBELIT-BELIT DIANTARANYA:
a. PENGURUSAN STANDART OPERASI PROSEDUR (SOP) YANG KURANG JELAS MISALNYA MENGENAI JANGKA WAKTU (APLIKASI DAN PERIZINAN), PERSYARATAN, PEMENUHAN ADMINISTRASI, PERSYARATAN TEKNIS, FINANCIAL DLL.
b. ADANYA PERDA INVESTASI ATAU PENANAMAN MODAL YANG MENJELASKAN BAHWA INVESTASI DI TUBAN HARUS DIPERBAHARUI SETIAP LIMA TAHUN DAN BISA DI PERPANJANG 2 TAHUN DAN 3 TAHUN. SEDANG DI UU INVESTASI DIJELASKAN BAHWA IZIN JANGKA WAKTU INVESTASI 20 TAHUN DAN BISA DIPERPANJANG 10 TAHUN. INI MEMBUKTIKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TIDAK TANGGAP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI SEHINGGA PERDA YANG MENGATUR TENTANG PENANAMAN MODAL INI JUGA PERLU SEGERA DISESUAIKAN. MENGINGAT TUBAN BANYAK MENGANDUNG HASIL TAMBANG TERUTAMA MINERAL DAN BATUAN YANG TENTUNYA BANYAK DILIRIK KALANGAN INDUSTRI TERUTAMA SEMEN. JUGA TENTANG UU 23 TAHUN 2010 YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN, YAKNI SIPD YANG DIUBAH MENJADI IUP, SEHINGGA KAMI MENGANGGAP BAHWA PERLU ADANYA PERUBAHAN PADA PERDA YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN TERSEBUT.
2. PADA PERMEN ESDM NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DINILAI OLEH KALANGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN SANGAT MEMBERATKAN, YAITU TERKAIT DENGAN ATURAN 2 TAHUN SEBELUM TUTUP TAMBANG DANA HARUS SUDAH TERSEDIA DALAM BENTUK DEPOSITO DAN YANG BERHAK MENCAIRKAN ADALAH BUPATI. OLEH KARENANYA KAMI MENILAI BAHWA TERHAMBATNYA PROSES REKLAMASI KARENA DISEBABKAN MASALAH INI. SEDANG DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI EKSPLOITASI PENAMBANGAN ITU SENDIRI TIDAK BISA MENUNGGU-NUNGGU HANYA KARENA PROSES PENCAIRAN YANG MUNGKIN MEMANG SENGAJA DIULUR-ULUR.
3. DI DALAM RAPERDA INI KAMI JUGA MENGUSUKAN BAHWA BAHAN BAKU SEMEN DALAM HAL INI TANAH LIAT UNTUK SEMEN MERUPAKAN MINERAL BUKAN LOGAM, SEHINGGA DALAM IZIN OPERASI PRODUKSI BISA MENCAPAI JANGKA WAKTU 20 + (2X10) YANG BERARTI ADA KESESUAIAN DENGAN PERUNDAGAN DI ATASNYA YAITU PP NO 23 TAHUN 2010.
4. BAGAIMANA DENGAN LAHAN TAMBANG YANG ADA DI WILAYAH PERHUTANI, APAKAH TIDAK DI ATUR TERSENDIRI?
C. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
1. KAMI MENILAI DALAM PERDA INI PERLU ADANYA KEJELASAN TERKAIT DENGAN KLASIFIKASI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA. MISALNYA DITENTUKAN OLEH BESAR DAN KECILNYA KAPASITAS OBYEK RETRIBUSI.
2. BERKENAAN DENGAN MINIMNYA PEROLEHAN PAD DARI SEKTOR RETRIBUSI TEMPAT REKREASI SEPERTI YANG TERJADI SELAMA INI ITU DISEBABKAN OLEH KETIDAKBECUSAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDAYAGUNAKAN TEMPAT-TEMPAT POTENSIAL UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI TEMPAT WISATA. INI BERBEDA JAUH DENGAN KABUPATEN LAIN DI JAWA TIMUR, YANG TERBUKTI MAMPU MENARIK BANYAK KALANGAN INVESTOR DI BIDANG KEPARIWISATAAN UNTUK MENANAMKAN MODAL DI KABUPATEN TERSEBUT. SALAH SATU CONTOHNYA ADALAH KOTA BATU. PEMERINTAH KOTA INI MELAKUKAN KIAT UNTUK MENARIK INVESTOR DENGAN MEMPERMUDAH PERIZINAN DAN TIDAK MENARIK PAJAK TERLEBIH DAHULU SEBELUM TEMPAT WISATA ITU RAMAI DAN MENERAPKAN SISTIM TAKE HOLIDAY (GRATIS). KABUPATEN TUBAN YANG MEMILIKI GARIS PANTAI LEBIH DARI 65 KM DAN PANTAI SOWAN ADALAH SALAH SATU TEMPAT POTENSIAL YANG SEHARUSNYA BISA DIJADIKAN OBJEK WISATA YANG TIDAK KALAH DENGAN WBL DI LAMONGAN. KEMUDIAN TELAGA NGERONG DI RENGEL YANG SEANDAINYA PEMDA ATAU INVESTOR DAPAT MENGELOLA TENTUNYA BISA SEBANDING DENGAN TELAGA SARANGAN DI MAGETAN.
D. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RAPERDA TENTANG TEMPAT KHUSUS PARKIR
UNTUK MEMINIMALISASI TERJADINYA KEBOCORAN, KAMI MENGHIMBAU AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBERLAKUKAN KARTU PARKIR BERLANGGANAN.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
E. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
1. HENDAKNYA DALAM PERDA INI JUGA DIATUR HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN MASA PERALIHAN IZIN GANGGUAN. HAL INI TENTUNYA MENGAKOMODASI KEPENTINGAN PIHAK-PIHAK YANG SUDAH MEMEGANG IZIN GANGGUAN LAMA.
2. TERKAIT MASALAH LUASAN TEMPAT USAHA YANG MENJADI PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. BERDASARKAN RAPERDA, LUAS LAHAN TERCANTUM, MULAI DARI 0-100 METER PERSEGI (M2), 100-500 M2, 500-1000 M2 DAN 1000 M2 DAN SETERUSNYA. PADAHAL, UNTUK USAHA KECIL TIDAK SAMPAI MEMBUTUHKAN LUAS LAHAN 100 M2, ATAU MISALNYA HANYA MEMBUTUHKAN LAHAN SEKITAR 20 M2. DENGAN DEMIKIAN, APABILA JADI DITERAPKAN MAKA PENGUSAHA YANG MENGGUNAKAN LAHAN 20 M2 AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN YANG SAMA DENGAN PENGUSAHA YANG MEMPUNYAI LAHAN 100 M2. TENTUNYA INI SANGAT MEMBERATKAN KALANGAN PENGUSAHA KECIL.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
DEMIKIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA (GABUNGAN PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS) TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN. KAMI BERHARAP BAHWA BUTIR-BUTIR PENTING YANG MENJADI FOKUS KAMI DAN DISAMPAIKAN DALAM PEMANDANGAN UMUM INI BENAR-BENAR MENDAPAT PERHATIAN DAN DAPAT DIKAJI. KAMI JUGA BERHARAP AGAR KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT DAPAT BERJALAN NANTINYA DAN MENDAPAT DUKUNGAN DARI SEMUA PIHAK.
KAMI JUGA MENGHIMBAU KEPADA PIHAK EKSKUTIF DAN LEGISLATIF AGAR DALAM PROSES PEMBAHASAN LEBIH LANJUT TERHADAP RAPERDA-RAPERDA INI DILAKUKAN SECARA LEBIH KONPREHENSHIP DAN TIDAK TERBURU-BURU.
DEMIKIAN, ATAS SEGALA PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH.
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
TUBAN, 25 OKTOBER 2010
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TENTANG
12 (DUA BELAS) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.
YTH. SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN BESERTA SEMUA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN,
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN,
YTH. SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA MUSPIDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN,
YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN,
YTH. SAUDARA-SAUDARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN TUBAN,
YTH. SEGENAP KAWAN PERS DAN SEMUA UNDANGAN SEKALIAN.
PERTAMA-TAMA MARI KITA SENANTIASA MEMPERBARUI UNGKAPAN DAN PERWUJUDKAN RASA SYUKUR KITA KEPADA ALLAH SWT -TUHAN YANG MAHA ESA- ATAS SEGALA KARUNIA DAN NIKMAT-NYA YANG TELAH KITA TERIMA, TERMASUK NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM RANGKA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERDA KABUPATEN TUBAN.
SEBELUM MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM INI, KAMI FRAKSI GERINDRA YANG MERUPAKAN KOALISI PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS MENYAMPAIKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH HAJI KEPADA CALON-CALON HAJI KABUPATEN TUBAN, KHUSUSNYA KAWAN-KAWAN KITA DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN. SEMOGA JAMAAH HAJI KABUPATEN TUBAN PADA TAHUN INI DAPAT MELAKSANAKAN SELURUH AKTIVITAS IBADAH DENGAN PENUH KEKHUSYUKAN DAN KEIKHLASAN SEHINGGA MENDAPATKAN GELAR HAJI MABRUR DISISI ALLAH SWT. DAN TAK LUPA PULA KAMI MENGHARAPKAN KIRANYA SEGENAP JAMAAH HAJI KABUPATEN TUBAN KETIKA BERADA DI TANAH SUCI NANTI, TEMPAT YANG MUSTAJABAH TIDAK LUPA MENDOAKAN AGAR PEMILUKADA TUBAN YANG PELAKSANAANNYA TINGGAL BEBERAPA BULAN LAGI INI DIBERI KESUKSESAN LAHIR DAN BATIN, KPUD TUBAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA SEMOGA PULA DAPAT BERTINDAK JUJUR DAN ADIL, PARA PASANGAN CABUB-CAWABUB MUDAH-MUDAHAN DAPAT MENATA NIAT DALAM PENCALONANNYA SEMATA-MATA UNTUK TUJUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERSAMA BUKAN UNTUK KEUNTUNGAN DIRI DAN KELOMPOKNYA, SEHINGGA SIAPA PUN YANG MENANG DALAM GAWE LIMA TAHUNAN NANTI, HASILNYA ADALAH KEMENANGAN BERSAMA UNTUK SEMUA MASYARAKAT TUBAN, KARENA MEMANG TUBAN UNTUK SEMUA.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
FRAKSI KAMI BERPENDAPAT BAHWA PENYERAHAN SEBAGIAN BESAR KEWENANGAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH, TELAH MENEMPATKAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN NASIONAL, DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEMAKMURAN RAKYAT SECARA ADIL DAN MERATA. DALAM KAITAN INI PERAN DAN DUKUNGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SANGAT STRATEGIS, KHUSUSNYA DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH (PERDA) DAN PERATURAN DAERAH LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PERDA SEBAGAI JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL MEMILIKI LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS DENGAN DIATURNYA KEDUDUKAN PERDA DALAM UUD 1945 PASAL 18 AYAT (6), UU NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. SELAIN ITU TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS DPRD DALAM MEMBENTUK PERDA ADALAH UU NO.27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
SETELAH MENCERMATI 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH BUPATI KEPADA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI SURAT TANGGAL 31 AGUSTUS 2010 YANG TERDIRI DARI RAPERDA TENTANG: 1. PAJAK DAERAH; 2. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN; 3. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN; 4. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN; 6. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA; 7. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR; 8. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM; 9. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR; 10. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN; 11. IZIN USAHA PERTAMBANGAN; 12. PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 13 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN TUBAN, YANG PENJELASAN SECARA GARIS BESAR MENGENAI HAL PENTING TERHADAP 12 (DUA BELAS) RAPERDA ITU TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI YANG DIWAKILI OLEH SAUDARA SEKRETARIS DAERAH DALAM NOTA PENJELASAN BUPATI TERHADAP 12 (DUA BELAS) RAPERDA KABUPATEN TUBAN PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010, MAKA DENGAN INI KAMI FRAKSI GERINDRA YANG MERUPAKAN GABUNGAN PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM SEBAGAI BERIKUT:
A. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH
1. KAMI MENILAI BAHWA PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH HARUS DISERTAI DENGAN KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA, KESIAPAN SISTEM ADMINISTRASI DAN SISTEM KONTROL. JANGAN SAMPAI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INI HANYA BERDASARKAN PADA EUFORIA BELAKA, KARENA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENGAMANATKAN UNTUK MENYUSUN TURUNANANNYA DALAM PERATURAN DAERAH INI. SELAIN ITU PERLU JUGA DIBUAT KAJIAN YANG LENGKAP, TERKAIT DENGAN KONSEKWENSI YANG TERJADI SETELAH DITERAPKANNYA PERATURAN DAERAH INI, YAKNI AKAN TERJADINYA KENAIKAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI SECARA BERSAMAAN YANG AKAN MENIMBULKAN PEMBEBANAN PADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA.
2. KAMI MENGUSULKAN AGAR DALAM PERATURAN DAERAH INI JUGA DILENGKAPI DENGAN INSTRUMENT UNTUK MENJAGA TRANSPARANSI SISTEM PERPAJAKAN DAERAH DAN MEMINIMALISASI TERJADINYA KEBOCORAN, YAKNI DENGAN ADANYA KEPASTIAN PEMUNGUTAN BAGI WAJIB PAJAK, ADANYA SISTEM ONLINE, PENERAPAN SANKSI YANG DITEGAKKAN SECARA DISIPLIN DAN TIDAK TEBANG PILIH.
3. PERLUNYA PEMERINTAH DAERAH MEMASUKKAN POLA INSENTIF PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN PRESTASI TERTENTU, UNTUK DITAMBAHKAN DALAM PERATURAN DAERAH INI. HAL INI PENTING SEBAGAI LANGKAH UNTUK MEMBERIKAN STIMULANT BAGI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT AGAR MENGGAIRAHKAN INVESTASI DI KABUPATEN TUBAN.
4. BERKAITAN DENGAN PAJAK REKLAME, KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK SUNGGUH-SUNGGUH MENATA REKLAME DI KABUPATEN TUBAN DAN DENGAN ADANYA PERDA INI DIHARAPKAN ADANYA JAMINAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN SANKSI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MELANGGARNYA. SELAIN ITU, KAMI JUGA MEMINTA AGAR PAJAK REKLAME UNTUK KEGIATAN SOSIAL, KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN SUPAYA DIGRATISKAN.
5. TERKAIT DENGAN PAJAK RESTORAN, KAMI MEMINTA DALAM PERDA INI HARUS DISERTAKAN ADANYA BATASAN-BATASAN TERTENTU YANG KONKRIT TERHADAP RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN YANG MENJADI OBYEK PAJAK RESTORAN. APAKAH DENGAN MEMBERI BATASAN OMSET TERTENTU ATAU YANG LAIN?
6. TENTANG PAJAK HIBURAN PADA RAPERDA PASAL 16, HURUF C DIJELASKAN DISKOTIK, KARAOKE, CLUB MALAM, CAFÉ, PANTI PIJAT, MANDI UAP/SPA, KONTES KECANTIKAN, PERAGAAN BUSANA, REFLEKSI DAN SEJENISNYA SEBESAR 40 % (EMPAT PULUH PERSEN). KAMI MEMINTA AGAR DISKOTIK DAN CLUB MALAM DIHAPUS DALAM PERDA INI KARENA DENGAN MEMASUKKAN KEDUANYA DALAM PERDA INI BERARTI SAMA SAJA DENGAN MELEGALISASI KEBERADAANNYA. SEKALI LAGI KAMI MEMINTA DENGAN SANGAT AGAR HAL INI DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, SEBAB DENGAN BEROPERASINYA KARAOKE SAJA SEPERTI YANG SELAMA INI TERJADI, DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKANNYA SUDAH SEDEMIKIAN LUAR BIASA, APALAGI KALAU DISKOTIK DAN CLUB MALAM JUGA DILEGALKAN?
7. UNTUK PENGENAAN PAJAK 40 % (EMPAT PULUH PERSEN) PADA HIBURAN KARAOKE SEBAGAIMANA TERTERA PADA RAPERDA KAMI MEMINTA AGAR DINAIKKAN MENJADI 60 % (ENAM PULUH PERSEN), KARENA JIKA HANYA DIKENAKAN PAJAK SEBESAR 40 % (EMPAT PULUH PERSEN) INI BERARTI HANYA ADA PENINGKATAN 20 % (DUA PULUH PERSEN) DARI PAJAK SEBELUMNYA YANG HASILNYA JUGA BEGITU KECIL DAN TENTUNYA TIDAK AKAN MEMBERIKAN PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KENAIKAN PAD KITA.
8. SELAIN ITU DI DALAM PERDA INI JUGA PERLU ADANYA PEMISAHAN ANTARA KARAOKE, MANDI UAP/SPA DAN SEJENISNYA DENGAN KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA KARENA KAMI MENILAI KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA ITU SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN KREATIVITAS DAN PENGEMBANGAN DIRI ANAK-ANAK KITA SEHINGGA SEPATUTNYALAH BILA PENGENAAAN PAJAKNYA UNTUK KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA HANYA 10 % (SEPULUH PERSEN) SAJA.
9. KAMI FRAKSI GERINDRA JUGA MENOLAK KERAS TENTANG PEREDARAN MINUMAN KERAS DI TEMPAT-TEMPAT HIBURAN MALAM, WARUNG-WARUNG CAFÉ DAN SEBAGAINYA. DALAM HAL INI, PEMERINTAH HARUS TEGAS DAN TIDAK PANDANG BULU. KAMI MENGAJAK KEPADA SEMUA ELEMEN BAIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT TUBAN AGAR SEBISA MUNGKIN MEMINIMALISASI IMAGE NEGATIF TUBAN SEBAGAI SUMBER PEREDARAN MINUMAN KERAS. TERMASUK DI ANTARANYA TIDAK LAGI SUKA MENYEBUT TUBAN SEBAGAI KOTA TOAK, SEBAGAIMANA YANG SERING DITULIS OLEH KALANGAN PERS. BUKANKAH LEBIH TERASA SEJUK DI TELINGA BILA MENYEBUT TUBAN SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, KOTA WALI, KOTA RONGGOLAWE ATAU SEBUTAN-SEBUTAN LAIN YANG LEBIH BAIK.
10. APABILA PERDA PAJAK HIBURAN INI SUDAH DIBERLAKUKAN MAKA PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEPERTI APARAT KEPOLISIAN DAN SATPOL PP AGAR MENINDAK TEGAS WARUNG- WARUNG YANG MENYEDIAKAN HIBURAN KARAOKE BERIKUT ROOM PROSTITUSINYA YANG MAKIN MENGGEJALA DI KOTA TUBAN, KOTA PENDIDIKAN INI.
11. DALAM HAL PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), FOKUS PERHATIAN HARUS DIBERIKAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA KEBOCORAN DALAM PENERIMAAN BPHTB AKIBAT PENGELOLAAN YANG TIDAK BAIK MAUPUN ADANYA KOLUSI ANTAR PETUGAS PEMUNGUT BPHTB DENGAN OBJEK PAJAK DALAM PROSES PEMUNGUTAN BPHTB. NILAI PAJAK YANG CUKUP BESAR (5%) MEMBERI PELUANG TERJADINYA KOLUSI YANG DAPAT MERUGIKAN PENERIMAN DAERAH. APALAGI PENGELOLAAN BPHTB RELATIF BARU BAGI PEMERINTAH DAERAH TUBAN, SEHINGGA MEMERLUKAN PENYIAPAN SISTEM, MEKANISME DAN SDM PETUGAS. HARUS DIBUAT MEKANISME PEMUNGUTAN DAN SISTEM PENGELOLAAN YANG MENUTUP SEKECIL MUNGKIN PELUANG TERJADINYA KEBOCORAN DALAM PEMUNGUTAN PENERIMAAN DARI BPHTB INI. ADANYA OBJEK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB MISALNYA, MERUPAKAN CELAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK ADANYA MANIPULASI OLEH WAJIB PAJAK MAUPUN OLEH PETUGAS PEMUNGUT BPHTB. DEMIKIAN PULA DENGAN PENETAPAN NILAI JUAL DARI OBJEK PAJAK YANG MENJADI BASIS PENGENAAN BPHTB, JUGA DAPAT MENJADI CELAH DARI ADANYA KOLUSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK YANG MERUGIKAN PENERIMAN DAERAH. OLEH KARENA INI HARUS DIBUAT ATURAN YANG TEGAS DAN JELAS DALAM PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN MENILAI KELAYAKAN DARI NILAI JUAL YANG DITETAPKAN DALAM PAJAK BPHTB YANG DIKENAKAN.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
B. RAPERDA TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
1. KAMI FRAKSI GERINDRA MENGANGGAP BAHWA SELAMA INI ADA BEBERAPA HAL YANG SERINGKALI MENJADI HAMBATAN BAGI INVESTOR UNTUK MENANAMKAN MODALNYA DI BUMI RONGGOLAWE, OLEH KARENANYA KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MERUBAH SISTEM BIROKRASI YANG BERBELIT-BELIT DIANTARANYA:
a. PENGURUSAN STANDART OPERASI PROSEDUR (SOP) YANG KURANG JELAS MISALNYA MENGENAI JANGKA WAKTU (APLIKASI DAN PERIZINAN), PERSYARATAN, PEMENUHAN ADMINISTRASI, PERSYARATAN TEKNIS, FINANCIAL DLL.
b. ADANYA PERDA INVESTASI ATAU PENANAMAN MODAL YANG MENJELASKAN BAHWA INVESTASI DI TUBAN HARUS DIPERBAHARUI SETIAP LIMA TAHUN DAN BISA DI PERPANJANG 2 TAHUN DAN 3 TAHUN. SEDANG DI UU INVESTASI DIJELASKAN BAHWA IZIN JANGKA WAKTU INVESTASI 20 TAHUN DAN BISA DIPERPANJANG 10 TAHUN. INI MEMBUKTIKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TIDAK TANGGAP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI SEHINGGA PERDA YANG MENGATUR TENTANG PENANAMAN MODAL INI JUGA PERLU SEGERA DISESUAIKAN. MENGINGAT TUBAN BANYAK MENGANDUNG HASIL TAMBANG TERUTAMA MINERAL DAN BATUAN YANG TENTUNYA BANYAK DILIRIK KALANGAN INDUSTRI TERUTAMA SEMEN. JUGA TENTANG UU 23 TAHUN 2010 YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN, YAKNI SIPD YANG DIUBAH MENJADI IUP, SEHINGGA KAMI MENGANGGAP BAHWA PERLU ADANYA PERUBAHAN PADA PERDA YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN TERSEBUT.
2. PADA PERMEN ESDM NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DINILAI OLEH KALANGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN SANGAT MEMBERATKAN, YAITU TERKAIT DENGAN ATURAN 2 TAHUN SEBELUM TUTUP TAMBANG DANA HARUS SUDAH TERSEDIA DALAM BENTUK DEPOSITO DAN YANG BERHAK MENCAIRKAN ADALAH BUPATI. OLEH KARENANYA KAMI MENILAI BAHWA TERHAMBATNYA PROSES REKLAMASI KARENA DISEBABKAN MASALAH INI. SEDANG DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI EKSPLOITASI PENAMBANGAN ITU SENDIRI TIDAK BISA MENUNGGU-NUNGGU HANYA KARENA PROSES PENCAIRAN YANG MUNGKIN MEMANG SENGAJA DIULUR-ULUR.
3. DI DALAM RAPERDA INI KAMI JUGA MENGUSUKAN BAHWA BAHAN BAKU SEMEN DALAM HAL INI TANAH LIAT UNTUK SEMEN MERUPAKAN MINERAL BUKAN LOGAM, SEHINGGA DALAM IZIN OPERASI PRODUKSI BISA MENCAPAI JANGKA WAKTU 20 + (2X10) YANG BERARTI ADA KESESUAIAN DENGAN PERUNDAGAN DI ATASNYA YAITU PP NO 23 TAHUN 2010.
4. BAGAIMANA DENGAN LAHAN TAMBANG YANG ADA DI WILAYAH PERHUTANI, APAKAH TIDAK DI ATUR TERSENDIRI?
C. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
1. KAMI MENILAI DALAM PERDA INI PERLU ADANYA KEJELASAN TERKAIT DENGAN KLASIFIKASI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA. MISALNYA DITENTUKAN OLEH BESAR DAN KECILNYA KAPASITAS OBYEK RETRIBUSI.
2. BERKENAAN DENGAN MINIMNYA PEROLEHAN PAD DARI SEKTOR RETRIBUSI TEMPAT REKREASI SEPERTI YANG TERJADI SELAMA INI ITU DISEBABKAN OLEH KETIDAKBECUSAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDAYAGUNAKAN TEMPAT-TEMPAT POTENSIAL UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI TEMPAT WISATA. INI BERBEDA JAUH DENGAN KABUPATEN LAIN DI JAWA TIMUR, YANG TERBUKTI MAMPU MENARIK BANYAK KALANGAN INVESTOR DI BIDANG KEPARIWISATAAN UNTUK MENANAMKAN MODAL DI KABUPATEN TERSEBUT. SALAH SATU CONTOHNYA ADALAH KOTA BATU. PEMERINTAH KOTA INI MELAKUKAN KIAT UNTUK MENARIK INVESTOR DENGAN MEMPERMUDAH PERIZINAN DAN TIDAK MENARIK PAJAK TERLEBIH DAHULU SEBELUM TEMPAT WISATA ITU RAMAI DAN MENERAPKAN SISTIM TAKE HOLIDAY (GRATIS). KABUPATEN TUBAN YANG MEMILIKI GARIS PANTAI LEBIH DARI 65 KM DAN PANTAI SOWAN ADALAH SALAH SATU TEMPAT POTENSIAL YANG SEHARUSNYA BISA DIJADIKAN OBJEK WISATA YANG TIDAK KALAH DENGAN WBL DI LAMONGAN. KEMUDIAN TELAGA NGERONG DI RENGEL YANG SEANDAINYA PEMDA ATAU INVESTOR DAPAT MENGELOLA TENTUNYA BISA SEBANDING DENGAN TELAGA SARANGAN DI MAGETAN.
D. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RAPERDA TENTANG TEMPAT KHUSUS PARKIR
UNTUK MEMINIMALISASI TERJADINYA KEBOCORAN, KAMI MENGHIMBAU AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBERLAKUKAN KARTU PARKIR BERLANGGANAN.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
E. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
1. HENDAKNYA DALAM PERDA INI JUGA DIATUR HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN MASA PERALIHAN IZIN GANGGUAN. HAL INI TENTUNYA MENGAKOMODASI KEPENTINGAN PIHAK-PIHAK YANG SUDAH MEMEGANG IZIN GANGGUAN LAMA.
2. TERKAIT MASALAH LUASAN TEMPAT USAHA YANG MENJADI PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. BERDASARKAN RAPERDA, LUAS LAHAN TERCANTUM, MULAI DARI 0-100 METER PERSEGI (M2), 100-500 M2, 500-1000 M2 DAN 1000 M2 DAN SETERUSNYA. PADAHAL, UNTUK USAHA KECIL TIDAK SAMPAI MEMBUTUHKAN LUAS LAHAN 100 M2, ATAU MISALNYA HANYA MEMBUTUHKAN LAHAN SEKITAR 20 M2. DENGAN DEMIKIAN, APABILA JADI DITERAPKAN MAKA PENGUSAHA YANG MENGGUNAKAN LAHAN 20 M2 AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN YANG SAMA DENGAN PENGUSAHA YANG MEMPUNYAI LAHAN 100 M2. TENTUNYA INI SANGAT MEMBERATKAN KALANGAN PENGUSAHA KECIL.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
DEMIKIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA (GABUNGAN PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS) TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN. KAMI BERHARAP BAHWA BUTIR-BUTIR PENTING YANG MENJADI FOKUS KAMI DAN DISAMPAIKAN DALAM PEMANDANGAN UMUM INI BENAR-BENAR MENDAPAT PERHATIAN DAN DAPAT DIKAJI. KAMI JUGA BERHARAP AGAR KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT DAPAT BERJALAN NANTINYA DAN MENDAPAT DUKUNGAN DARI SEMUA PIHAK.
KAMI JUGA MENGHIMBAU KEPADA PIHAK EKSKUTIF DAN LEGISLATIF AGAR DALAM PROSES PEMBAHASAN LEBIH LANJUT TERHADAP RAPERDA-RAPERDA INI DILAKUKAN SECARA LEBIH KONPREHENSHIP DAN TIDAK TERBURU-BURU.
DEMIKIAN, ATAS SEGALA PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH.
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
TUBAN, 25 OKTOBER 2010
Cabup PDIP, Ali Mudji Belum Final
Majunya Ali Mudji yang diusung PDIP Tuban untuk menjadi calon bupati Tuban ternyata masih belum final. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Sirmadji mengatakan saat ini masih sedang dalam proses penelitian calon. DPC PDIP Tuban memang sudah mengajukan calonnya namun masih dalam penelitian administratif dan masih membuka calon lainnya untuk disurvey.
Bahkan bisa saja nantinya ada calon di luar partai yang dimajukan karena pertimbangan tertentu, bisa saja terjadi karena PDIP saat ini menunggu calon yang bisa memenangkan Pemilukada 2011 itu.
Ali Mudji yang akan maju dengan pasangannya H.Muhammad Anwar, ketika dikonfirmasi masalah ini secara hati-hati mengatakan bahwa pencalonan dirinya masih diproses DPD PDIP Jatim. Ia membenarkan akan menggandeng Anwar, dan ia dinyatakan lolos dari verifikasi DPC Tuban, namun dirinya masih menunggu DPD propinsi.
Sementara itu, Go Tjong Ping yang menyerahkan pencalonan dirinya tanpa pasangan, mengatakan bahwa ia mengajukan data dan fakta tentang dukungan masyarakat terhadap dirinya. “Saya menyerahkan mekanisme partai. Terserah bagaimana saya akan menunggu,” ujar wakil ketua DPRD Tuban dari fraksi PDIP ini pasrah.
Bahkan bisa saja nantinya ada calon di luar partai yang dimajukan karena pertimbangan tertentu, bisa saja terjadi karena PDIP saat ini menunggu calon yang bisa memenangkan Pemilukada 2011 itu.
Ali Mudji yang akan maju dengan pasangannya H.Muhammad Anwar, ketika dikonfirmasi masalah ini secara hati-hati mengatakan bahwa pencalonan dirinya masih diproses DPD PDIP Jatim. Ia membenarkan akan menggandeng Anwar, dan ia dinyatakan lolos dari verifikasi DPC Tuban, namun dirinya masih menunggu DPD propinsi.
Sementara itu, Go Tjong Ping yang menyerahkan pencalonan dirinya tanpa pasangan, mengatakan bahwa ia mengajukan data dan fakta tentang dukungan masyarakat terhadap dirinya. “Saya menyerahkan mekanisme partai. Terserah bagaimana saya akan menunggu,” ujar wakil ketua DPRD Tuban dari fraksi PDIP ini pasrah.
Cabup Golkar Tuban Masih Misteri
Teka-teki tentang siapa yang akan mendampingi Haeny maju dalam Pemilukada Tuban 2011 nampaknya masih cukup lama menjadi rahasia, karena Golkar Tuban sendiri sampai sekarang masih belum berani memastikannya. Saat ini yang diwacanakan untuk menggandeng Haeny adalah Warsito (wakil ketua Golkar Tuban), Imam Tarmudji (bidang hukum dan HAM Golkar Tuban), Parastuti (simpatisan Golkar/Sekab Tuban) , Lilik Suharjono (wakil Bupati/Ketua Demokrat Tuban) dan Kristiawan (Ketua DPRD Tuban/Golkar).
Para bakal calon yang diajukan ini akan disurvey oleh DPP dan nantinya dipilih figure yang mempunyai tingkat elektabiltas yang paling tinggi. “Masih panjang waktunya. Karena itu kami baru akan mendaftarkan pasangan calon ke KPU Tuban setelah semua proses internal selesai, agar hasilnya valid,” ujar Rudi, sekretaris DPD Golkar Tuban.
Melihat fenomena Golkar Tuban selama ini sangat dimungkinkan Golkar baru akan membuka siapa cabupnya pada detik-detik akhir masa pendaftaran di KPUD Tuban.
Para bakal calon yang diajukan ini akan disurvey oleh DPP dan nantinya dipilih figure yang mempunyai tingkat elektabiltas yang paling tinggi. “Masih panjang waktunya. Karena itu kami baru akan mendaftarkan pasangan calon ke KPU Tuban setelah semua proses internal selesai, agar hasilnya valid,” ujar Rudi, sekretaris DPD Golkar Tuban.
Melihat fenomena Golkar Tuban selama ini sangat dimungkinkan Golkar baru akan membuka siapa cabupnya pada detik-detik akhir masa pendaftaran di KPUD Tuban.
Golkar Ngotot Calonkan Haeny Jadi Wabub
Meski banyak yang menentang, DPD Golkar Tuban tetap ngotot mencalonkan Haeny Relawati sebagai calon wakil bupati dalam Pemilukada 2011 mendatang. Sementara untuk calon bupati, masih dicarikan yang paling cocok dari internal Golkar maupun calon dari luar partai yang memenuhi syarat.
Pengusungan Haeny sebagai calon wakil bupati, menurut Rudi, didasarkan pada aspirasi kader bawah, mulai dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. “Bu Haeny dinilai sukses membesarkan Golkar. Jadi sangat digandoli kader. Aspirasi itulah yang dibawa ke pleno. Jadi ini amanah yang harus ditaati,” sambung Rudi.
Dalam Undang-undang maupun dalam AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) Golkar, tidak ada aturan yang melarang kepala daerah mencalonkan lagi menjadi wakil kepala daerah. Dan itulah dasar pijakan Golkar Tuban.
Pengusungan Haeny sebagai calon wakil bupati, menurut Rudi, didasarkan pada aspirasi kader bawah, mulai dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. “Bu Haeny dinilai sukses membesarkan Golkar. Jadi sangat digandoli kader. Aspirasi itulah yang dibawa ke pleno. Jadi ini amanah yang harus ditaati,” sambung Rudi.
Dalam Undang-undang maupun dalam AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) Golkar, tidak ada aturan yang melarang kepala daerah mencalonkan lagi menjadi wakil kepala daerah. Dan itulah dasar pijakan Golkar Tuban.
Kalah Dua Kali, Noor Nahar Maju Lagi di Pemilukada Tuban
Setelah lama kesulitan mencalonkan cabup yang diusung dalam Pemilukada Tuban 2011, akhirnya DPC PKB Tuban resmi menunjuk kembali Ir Noor Nahar Husain sebagai calon bupati Tuban pada Pemilukada 2011.
Nama Noor Nahar Husein sebagai bupati difinalkan melalui deklarasi pencalonan yang dihadiri oleh mayoritas pengurus NU Tuban, pengurus PKB mulai dari DPC sampai DPP, GP Anshor serta Badan Otonom Gerakan bangsa.
Deklarasi yang diselenggarakan di Hotel Wilis Hill Resort Jenu Tuban, Sabtu 23 Oktober 2010, secara umum berjalan lancar dan tertib.
Noor Nahar Husein, dalam pidatonya mengatakan bahwa majunya dirinya dalam Pemilukada kali ini adalah mewakili KH. Fatchul Huda yang tidak bersedia maju. Dia berharap, dengan majunya dirinya dari PKB, segenap elemen yang terlibat segera merapatkan barisan dan mendukung penuh pencalonan tersebut. “Insya Alloh semua yang saya lakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat Tuban”, ungkapnya.
Ketua DPW Dukung Keputusan DPC
Ketua DPW PKB Jawa Timur, Imam Nahrawi mendukung pencalonan Ketua DPC PKB Noor Nahar sebagai salah satu nama yang dicalonkan menjadi Bupati Tuban. Bahkan targetnya harus menang demi perubahan di kota seribu bukit kapur itu.
“Targetnya kali ini PKB harus menang dan ada perubahan di Tuban. Selama ini saya menilai di kabupaten ini stagnan dan hanya terfokus ke satu sentral saja,” kata Imam Nahrawi di sela-sela perjalanannya ke Madura.
Tentang pencalonan Noor Nahar sudah pas dan ketua PKB Tuban itu sudah berpengalaman menjadi kandidat bupati. Sebenarnya sudah cukup lama dibahas pencalonan ini namun setelah lewat raker khusus penjaringan calon, Noor baru dimunculkan. Sebelum pendaftaran ke KPU Tuban, 24 Nopember mendatang sudah punya pasangan (calon wakil bupati).
Ditanya apakah pasangan ini akan mengulang kandidat dari PDIP, Go Tjong Ping, Imam minta masyarakat bersabar. Paling tidak seminggu lagi akan ditentukan siapa yang mendampingi calon bupati itu.
“Siapa saja masih berpeluang maju dan saat ini kami sedang merancang koalisi dengan partai lain karena pasangan calon dari PKB juga harus mampu mendulang suara untuk kemenangan calon kami,” ujarnya. Memang saat ini sedang diteliti oleh Desk Pemenangan Pemilu dari PKB dan pada awal Nopember 2010 sudah bisa dipastikan siapa yang akan maju.
Ditanya tentang calon bupati lainnya, seperti incumbent Haeny Relawati, Setiadjit, Ali Mudji, Mohamad Anwar, Bambang Hunter serta Bambang Lukmantono, Imam menyebutkan bahwa saingan PKB cukup berat, karena itu PKB kali ini harus solid dan target menang harus dicanangkan. “Insyaallah, kali ini harus menang karena lima tahun lalu selisih suara tipis dengan bupati Haeny. Di sinilah desk PKB selama 10 hari ini harus teiliti mencari pasangannya selain calon Tuban -1,” tambah politisi muda ini serius.
Ia lalu menunjuk koalisi dengan partai lain tentu juga harus selektif, karena untuk menambah 4 kursi lagi juga bukan pekerjaan mudah. Apakah nantinya dengan PPP, Gerindra, bahkan dengan PKNU, Imam menyerahkan tim DPC dan ini harus gerak cepat karena bisa jadi saingannya sudah merangkul partai-partai itu.
“Yang harus diwaspadai adalah calon Golkar yang bisa saja merangkul partai lain dengan segala kelebihannya. Saya wanti-wanti (berpesan hati-hati) ke DPC agar segera mencari pasangan. DPW dan DPP akan memberi rekomendasi kepada calon yang dinilai paling berpeluang memenangkan Pemilukada ini,” sergahnya.
Nama Noor Nahar Husein sebagai bupati difinalkan melalui deklarasi pencalonan yang dihadiri oleh mayoritas pengurus NU Tuban, pengurus PKB mulai dari DPC sampai DPP, GP Anshor serta Badan Otonom Gerakan bangsa.
Deklarasi yang diselenggarakan di Hotel Wilis Hill Resort Jenu Tuban, Sabtu 23 Oktober 2010, secara umum berjalan lancar dan tertib.
Noor Nahar Husein, dalam pidatonya mengatakan bahwa majunya dirinya dalam Pemilukada kali ini adalah mewakili KH. Fatchul Huda yang tidak bersedia maju. Dia berharap, dengan majunya dirinya dari PKB, segenap elemen yang terlibat segera merapatkan barisan dan mendukung penuh pencalonan tersebut. “Insya Alloh semua yang saya lakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat Tuban”, ungkapnya.
Ketua DPW Dukung Keputusan DPC
Ketua DPW PKB Jawa Timur, Imam Nahrawi mendukung pencalonan Ketua DPC PKB Noor Nahar sebagai salah satu nama yang dicalonkan menjadi Bupati Tuban. Bahkan targetnya harus menang demi perubahan di kota seribu bukit kapur itu.
“Targetnya kali ini PKB harus menang dan ada perubahan di Tuban. Selama ini saya menilai di kabupaten ini stagnan dan hanya terfokus ke satu sentral saja,” kata Imam Nahrawi di sela-sela perjalanannya ke Madura.
Tentang pencalonan Noor Nahar sudah pas dan ketua PKB Tuban itu sudah berpengalaman menjadi kandidat bupati. Sebenarnya sudah cukup lama dibahas pencalonan ini namun setelah lewat raker khusus penjaringan calon, Noor baru dimunculkan. Sebelum pendaftaran ke KPU Tuban, 24 Nopember mendatang sudah punya pasangan (calon wakil bupati).
Ditanya apakah pasangan ini akan mengulang kandidat dari PDIP, Go Tjong Ping, Imam minta masyarakat bersabar. Paling tidak seminggu lagi akan ditentukan siapa yang mendampingi calon bupati itu.
“Siapa saja masih berpeluang maju dan saat ini kami sedang merancang koalisi dengan partai lain karena pasangan calon dari PKB juga harus mampu mendulang suara untuk kemenangan calon kami,” ujarnya. Memang saat ini sedang diteliti oleh Desk Pemenangan Pemilu dari PKB dan pada awal Nopember 2010 sudah bisa dipastikan siapa yang akan maju.
Ditanya tentang calon bupati lainnya, seperti incumbent Haeny Relawati, Setiadjit, Ali Mudji, Mohamad Anwar, Bambang Hunter serta Bambang Lukmantono, Imam menyebutkan bahwa saingan PKB cukup berat, karena itu PKB kali ini harus solid dan target menang harus dicanangkan. “Insyaallah, kali ini harus menang karena lima tahun lalu selisih suara tipis dengan bupati Haeny. Di sinilah desk PKB selama 10 hari ini harus teiliti mencari pasangannya selain calon Tuban -1,” tambah politisi muda ini serius.
Ia lalu menunjuk koalisi dengan partai lain tentu juga harus selektif, karena untuk menambah 4 kursi lagi juga bukan pekerjaan mudah. Apakah nantinya dengan PPP, Gerindra, bahkan dengan PKNU, Imam menyerahkan tim DPC dan ini harus gerak cepat karena bisa jadi saingannya sudah merangkul partai-partai itu.
“Yang harus diwaspadai adalah calon Golkar yang bisa saja merangkul partai lain dengan segala kelebihannya. Saya wanti-wanti (berpesan hati-hati) ke DPC agar segera mencari pasangan. DPW dan DPP akan memberi rekomendasi kepada calon yang dinilai paling berpeluang memenangkan Pemilukada ini,” sergahnya.
Minggu, 17 Oktober 2010
PKNU Persiapkan Muswil I DPW Jatim
SURYA- Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jatim Mochammad Arif Djunaidi menolak wacana islah dan tawaran penggabungan partai lain sesama berbasis Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi Pemilu 2014.
”PKNU tidak pernah punya musuh termasuk dengan saudara tua PKB, untuk itu PKNU tidak perlu Islah. Jadi, ada atau tidak ada islah PKNU tetap ikut Pemilu 2014,” tegas Arif Djunaidi pada acara Halalbihalal DPW PKNU Jatim di Graha Astranawa, Surabaya, Minggu (3/10).
Lebih jauh Arif dengan nada bersemangat meyakinkan kepada seluruh kader PKNU bahwa Parlementary Threshold (PT) yang kabarnya akan dinaikkan 5 persen, tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya keikutsertaan Parpol pada Pemilu 2014.
Apalagi, kata Arif, capaian PKNU Jatim pada Pemilu 2009 masih lebih baik dibandingkan dengan Partai lain seperti PAN dan PPP. Karena itu, ia meminta semua komponen PKNU optimis menyongsong Pemilu 2014 kelak.
“Mari bersemangat, PKNU ini tidak kecil-kecil banget di Jatim, sebab kita saat ini mempunyai 130 anggota dewan, dan 15 kepala daerah,” ungkap Arif.
Acara itu dihadiri Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam (Cak Anam), KH Sholeh Qosim (deklarator PKNU), jajaran Dewan Syuro dan pengurus PKNU se-Jatim, para bupati dan wakil bupati dari PKNU dan juga dihadiri Wali kota Surabaya Tri Rismaharini.
Empat Kandidat
Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) I PKNU Jatim di Tuban, 28 November mendatang, bursa kandidat Ketua PKNU Jatim sudah beredar.
Salah seorang pengurus PKNU Jatim M Hidayat mengakui saat ini beredar empat kandidat yang akan maju menjadi calon. “Setahu saya yang sudah menyatakan siap memimpin itu Arif Djunaidi, Anwar Saddad (Ketua FPKNU Jatim ), MH Rofiq dan Aqiq Zaman,” papar Hidayat.
Keempat sosok itu, menurut Hidayat, sudah layak menjadi motor penggerak kader PKNU dan mereka juga sosok yang taat pada kiai. “Semoga semua kandidat berkompetisi dengan fair dan ukhuwah Islamiyah sesama PKNU,” harapnya.
Adapun tempat penyelenggaraan Muswil PKNU Jatim ditempatkan di Tuban dengan tujuan agar semua kader PKNU bisa berkonsolidasi dan lebih memaknai perjuangan PKNU.
“Lokasi Muswil sengaja dekat dengan Pondok Langitan sebagai tempat Deklarasi PKNU, selain itu agar Mbah Kiai Faqih bisa memantau langsung jalannya Muswil,” terang Hidayat menirukan Arif Djunaidi.nton
”PKNU tidak pernah punya musuh termasuk dengan saudara tua PKB, untuk itu PKNU tidak perlu Islah. Jadi, ada atau tidak ada islah PKNU tetap ikut Pemilu 2014,” tegas Arif Djunaidi pada acara Halalbihalal DPW PKNU Jatim di Graha Astranawa, Surabaya, Minggu (3/10).
Lebih jauh Arif dengan nada bersemangat meyakinkan kepada seluruh kader PKNU bahwa Parlementary Threshold (PT) yang kabarnya akan dinaikkan 5 persen, tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya keikutsertaan Parpol pada Pemilu 2014.
Apalagi, kata Arif, capaian PKNU Jatim pada Pemilu 2009 masih lebih baik dibandingkan dengan Partai lain seperti PAN dan PPP. Karena itu, ia meminta semua komponen PKNU optimis menyongsong Pemilu 2014 kelak.
“Mari bersemangat, PKNU ini tidak kecil-kecil banget di Jatim, sebab kita saat ini mempunyai 130 anggota dewan, dan 15 kepala daerah,” ungkap Arif.
Acara itu dihadiri Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam (Cak Anam), KH Sholeh Qosim (deklarator PKNU), jajaran Dewan Syuro dan pengurus PKNU se-Jatim, para bupati dan wakil bupati dari PKNU dan juga dihadiri Wali kota Surabaya Tri Rismaharini.
Empat Kandidat
Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) I PKNU Jatim di Tuban, 28 November mendatang, bursa kandidat Ketua PKNU Jatim sudah beredar.
Salah seorang pengurus PKNU Jatim M Hidayat mengakui saat ini beredar empat kandidat yang akan maju menjadi calon. “Setahu saya yang sudah menyatakan siap memimpin itu Arif Djunaidi, Anwar Saddad (Ketua FPKNU Jatim ), MH Rofiq dan Aqiq Zaman,” papar Hidayat.
Keempat sosok itu, menurut Hidayat, sudah layak menjadi motor penggerak kader PKNU dan mereka juga sosok yang taat pada kiai. “Semoga semua kandidat berkompetisi dengan fair dan ukhuwah Islamiyah sesama PKNU,” harapnya.
Adapun tempat penyelenggaraan Muswil PKNU Jatim ditempatkan di Tuban dengan tujuan agar semua kader PKNU bisa berkonsolidasi dan lebih memaknai perjuangan PKNU.
“Lokasi Muswil sengaja dekat dengan Pondok Langitan sebagai tempat Deklarasi PKNU, selain itu agar Mbah Kiai Faqih bisa memantau langsung jalannya Muswil,” terang Hidayat menirukan Arif Djunaidi.nton
PKNU pastikan Muktamar I di Kapal Pesiar
SURYA - Muktamar DPP Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) dipastikan bakal berlangsung unik dan melelahkan. Karena Muktamar I PKNU tersebut rencananya digelar di atas kapal laut yang akan mengarungi Laut Jawa dengan mengambil jalur perairan Bangkalan-Jakarta, 12-14 Desember 2010.
Ketua DPW PKNU Jatim Arif Djunaidi menjelaskan, rencana mengadakan muktamar di atas kapal itu merupakan hasil keputusan tanfidziyah dan dewan syuro DPP PKNU.
“Ini bukan sekedar rencana, karena ini sudah menjadi keputusan tanfidz dan dewan syuro DPP,” terang Arif di sela acara Orientasi Legislator se-Jatim di Hotel Oval Surabaya, Sabtu (16/10). “Panitia muktamar juga sudah menyewa kapal penumpang milik PT Pelni,” imbuh Arif.
Lebih jauh dijelaskan bahwa kapal yang akan disewa PKNU selama tiga hari tersebut berkapasitas 7.000 penumpang. Sedangkan jumlah peserta muktamar hanya sekitar 4.000 orang.
Seluruh peserta muktamar dari seluruh Indonesia berkumpul di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jatim, pada 12 Desember untuk mengikuti acara pembukaan. Setelah itu peserta naik ke kapal guna mengikuti semua acara muktamar.
“Mulai pertanggungungjawaban, sidang-sidang yang lainnya hingga pemilihan ketua umum akan dilakukan di atas kapal,” tandasnya.
Setelah menempuh perjalanan sehari, kapal yang membawa peserta muktamar akan transit di Semarang, Jawa Tengah. Di sana peserta mengadakan bakti sosial dengan membagikan sekitar 5.000 dus mie instan kepada kaum dhuafa, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Tujuan mengadakan muktamar di kapal tersebut di antaranya untuk mengikuti sejarah para kiai dahulu. Menurutnya, para Wali Songo dulu juga sering mengadakan rapat penting di atas perahu. Oleh karenanya, muktamar di atas kapal bisa dikatakan sebuah napak tilas.
Di sisi lain, PKNU sangat menyadari sosialisasi soal maritim sangat minim. Dengan kegiatan itu PKNU berharap ikut berperan mengoptimalkan sosialisasi kemaritiman.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKNU Jatim Hidayat mengatakan, kegiatan orientasi legislator se-Jatim kemarin merupakan rangkaian acara menjelang Muswil PKNU Jatim yang akan diadakan di Tuban, 28 Oktober 2010.
“Acara ini untuk pembekalan kader yang baru menjadi anggota legilatif agar bisa bekerja lebih profesional,” tandasnya.
Ketua DPW PKNU Jatim Arif Djunaidi menjelaskan, rencana mengadakan muktamar di atas kapal itu merupakan hasil keputusan tanfidziyah dan dewan syuro DPP PKNU.
“Ini bukan sekedar rencana, karena ini sudah menjadi keputusan tanfidz dan dewan syuro DPP,” terang Arif di sela acara Orientasi Legislator se-Jatim di Hotel Oval Surabaya, Sabtu (16/10). “Panitia muktamar juga sudah menyewa kapal penumpang milik PT Pelni,” imbuh Arif.
Lebih jauh dijelaskan bahwa kapal yang akan disewa PKNU selama tiga hari tersebut berkapasitas 7.000 penumpang. Sedangkan jumlah peserta muktamar hanya sekitar 4.000 orang.
Seluruh peserta muktamar dari seluruh Indonesia berkumpul di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jatim, pada 12 Desember untuk mengikuti acara pembukaan. Setelah itu peserta naik ke kapal guna mengikuti semua acara muktamar.
“Mulai pertanggungungjawaban, sidang-sidang yang lainnya hingga pemilihan ketua umum akan dilakukan di atas kapal,” tandasnya.
Setelah menempuh perjalanan sehari, kapal yang membawa peserta muktamar akan transit di Semarang, Jawa Tengah. Di sana peserta mengadakan bakti sosial dengan membagikan sekitar 5.000 dus mie instan kepada kaum dhuafa, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Tujuan mengadakan muktamar di kapal tersebut di antaranya untuk mengikuti sejarah para kiai dahulu. Menurutnya, para Wali Songo dulu juga sering mengadakan rapat penting di atas perahu. Oleh karenanya, muktamar di atas kapal bisa dikatakan sebuah napak tilas.
Di sisi lain, PKNU sangat menyadari sosialisasi soal maritim sangat minim. Dengan kegiatan itu PKNU berharap ikut berperan mengoptimalkan sosialisasi kemaritiman.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKNU Jatim Hidayat mengatakan, kegiatan orientasi legislator se-Jatim kemarin merupakan rangkaian acara menjelang Muswil PKNU Jatim yang akan diadakan di Tuban, 28 Oktober 2010.
“Acara ini untuk pembekalan kader yang baru menjadi anggota legilatif agar bisa bekerja lebih profesional,” tandasnya.
Calon Bupati Independen dalam Pilkada Tuban 2011 Muncul Lagi
Tuban (beritajatim.com) - Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Tuban 2011 nanti tak lama lagi. Dua bakal calon bupati dari jalur independen telah mendeklarasikan diri untuk maju menjadi calon bupati.
Setelah pasangan Dokter Bambang Lukmantono yang berpasangan dengan H Masduki yang telah mendeklarasikan diri pada bulan Juli lalu. Hari ini, Minggu (17/10/2010), satu pasangan bakal calon bupati dari jalur independen yang telah mendeklarasikan diri untuk maju.
Pasangan itu adalah bakal calon bupati Sudjarwoto Tjondronegoro dengan bakal calon wakil bupati Edy Toyibi yang sudah dikenal dengan pasangan Djaret.
Berdasarkan pantuan beritajatim.com, acara deklarasi yang digelar di kediaman Djarwoto yang berada di Perumahan Bukit Karang, Tuban, itu juga dihadiri oleh sejumlah bakal calon bupati yang lain. Seperti Dokter Bambang Lukmantono dan Tjong Ping.
Dalam deklarasinya itu, Djarwoto mengaku siap untuk maju meramaikan pesta demokrasi dalam pemilukada nanti. "Ya dengan acara ini, saya secara resmi mendeklarasikan diri menjadi calon bupati Tuban dari jalur independen," Ungkap Djarwoto.
Sejauh ini, Djarwoto bersama dengan pasangannya Edy Toyibi mengaku telah siap sepenuhnya untuk maju. Walau sampai dengan saat ini ia baru mendapatkan sekitar 20 ribu dukungan. Sedangkan untuk lolos dalam tahap pencalonan harus memenuhi 3 persen dukungan dari total jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Tuban.
"Memang sampai dengan hari ini kami baru mendapatkan 20 ribu dukungan, atau 50 persen dari persyaratan untuk mendaftar," jelas Edy Toyibi setelah deklarasi.
Walau baru mendapatkan 20 ribu dukungan pasangan itu, pasangan itu tetap optimis untuk bisa lolos dalam tahap pencalonan yang tinggal beberapa minggu ini. "Ya kami akan tetap semangat untuk mencari dukungan. Kemenangan calon independen, Djaret, adalah kemenangan rakyat," Tegas Edy. [air/mut]
Setelah pasangan Dokter Bambang Lukmantono yang berpasangan dengan H Masduki yang telah mendeklarasikan diri pada bulan Juli lalu. Hari ini, Minggu (17/10/2010), satu pasangan bakal calon bupati dari jalur independen yang telah mendeklarasikan diri untuk maju.
Pasangan itu adalah bakal calon bupati Sudjarwoto Tjondronegoro dengan bakal calon wakil bupati Edy Toyibi yang sudah dikenal dengan pasangan Djaret.
Berdasarkan pantuan beritajatim.com, acara deklarasi yang digelar di kediaman Djarwoto yang berada di Perumahan Bukit Karang, Tuban, itu juga dihadiri oleh sejumlah bakal calon bupati yang lain. Seperti Dokter Bambang Lukmantono dan Tjong Ping.
Dalam deklarasinya itu, Djarwoto mengaku siap untuk maju meramaikan pesta demokrasi dalam pemilukada nanti. "Ya dengan acara ini, saya secara resmi mendeklarasikan diri menjadi calon bupati Tuban dari jalur independen," Ungkap Djarwoto.
Sejauh ini, Djarwoto bersama dengan pasangannya Edy Toyibi mengaku telah siap sepenuhnya untuk maju. Walau sampai dengan saat ini ia baru mendapatkan sekitar 20 ribu dukungan. Sedangkan untuk lolos dalam tahap pencalonan harus memenuhi 3 persen dukungan dari total jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Tuban.
"Memang sampai dengan hari ini kami baru mendapatkan 20 ribu dukungan, atau 50 persen dari persyaratan untuk mendaftar," jelas Edy Toyibi setelah deklarasi.
Walau baru mendapatkan 20 ribu dukungan pasangan itu, pasangan itu tetap optimis untuk bisa lolos dalam tahap pencalonan yang tinggal beberapa minggu ini. "Ya kami akan tetap semangat untuk mencari dukungan. Kemenangan calon independen, Djaret, adalah kemenangan rakyat," Tegas Edy. [air/mut]
Golkar Siap Menangkan Pilkada Tuban 2011
kotatuban.com- Ketua Golkar Tuban, Haeny Relawati, yang juga Bupati Tuban, menyatakan pihaknya siap mencalonkan kembali kadernya untuk menjadi calon bupati periode 2011 -2016.
“Kami sudah pilihkan kader yang bermoral baik, berintegritas dan loyalitasnya teruji. Siapa orangnya pada saatnya kami umumkan ketika pendaftaran calon bupati dibuka,” kata Haeny Relawati di sela-sela acara welcome party Safari Mountain Bike HUT Golkar ke 46 di Hotel Mustika Tuban, Sabtu malam.
Ketika ditanya siapa calonnya dan kapan dideklarasikan, Haeny menolak menyebut kader-kadernya. “Yang jelas sudah ada dan saat ini sudah disurvey siapa yang layak dan akan dimajukan menjadi calon bupati serta wakilnya,” katanya tegas. Bahkan sebelum DPP melakukan survey, pihaknya di Tuban sudah melakukan survey sendiri dan diajukan ke DPP dan DPD Jatim.
Bagi Golkar Tuban, pasangan calon tidak harus dideklarasikan, yang penting didaftarkan dan masyarakat tahu siapa calon pemimpinnya dari partai Golkar. Apakah dirinya akan maju lagi dan mendampingi siapa, ketua Golkar Tuban ini secara diplomatis menyebut pada saatnya masyarakat akan tahu sendiri.
“Golkar sudah memprogram dengan baik calonnya. Yang ributkan partai-partai lain, yang umek (sibuk) kan partai-partai di luar Golkar, ngapain menunggu kami, silakan umumkan calon-calonnya,” kata Haeny ketika ditanya sikapnya terhadap partai lain yang menunggu Golkar dalam pemilihan bupati Tuban.
Menurut Sekretaris Golkar Tuban, Rudi, sikap Golkar masih seperti semula. Yaitu mengusung Bu Haeny menjadi calon wakil Bupati dan saat ini sedang menjaring bakal calon untuk menjadi calon Bupati dari Golkar.
Apakah belum ada perubahan dengan sikap Golkar pusat yang kembali mensurvey bakal calon dari Golkar atau berkoalisi dengan partai lain, Rudi belum berani memastikan karena harus menunggu survey yang belum memilih dan menunjuk siapa yang layak maju.
Yang muncul sekarang ini baru Kristiawan dan Warsito. Tidak menutup kemungkinan tokoh lain karena di Golkar banyak kader yang potensial. Sehingga masyarakat diminta menunggu dan pada saatnya akan diumumkan.
Kapan? Rudi belum mau menyebutkannya karena Golkar tetap menunggu hasil survey di tingkat DPD Tuban, DPD Jatim maupun DPP.
Wakil ketua Golkar Tuban, Warsito maupun Kristiawan yang ditanya masalah ini mengaku masih menunggu keputusan ketuanya. Baik Kris maupun Warsito masih tetap bakal calon yang digadang-gadang Golkar, tetapi siapa yang terpilih maju didaftarkan ke KPU, awal Nopember atau bahkan pada akhir waktu pendaftaran ke KPU 24 Nopember 2010, baru diketahui pasti.
“Dalam peraturan organisasi, survey dilakukan bersama-sama dengan DPP, suaranya fifty-fifty dalam menentukan pilihannya sehingga kita tetap mengedepankan demokrasi,” kata Warsito yang kembali menyerahkan keputusan ini kepada ketua Golkar.
“Kalau saya terserah Ibu Ketua, sebagai kader Golkar, saya tetap akan mendukung keputusan organisasi,” ujar Warsito yang datang belakangan pada welcome party itu.
Wakil ketua Golkar Tuban dan ketua komisi B DPRD Tuban ini melihat sikap hati-hati partainya sebagai strategi yang memang tidak boleh diketahui khalayak. “Jadi tunggulah beberapa hari ini, pasti masyarakat lewat media akan tahu,” katanya ramah.(as)
“Kami sudah pilihkan kader yang bermoral baik, berintegritas dan loyalitasnya teruji. Siapa orangnya pada saatnya kami umumkan ketika pendaftaran calon bupati dibuka,” kata Haeny Relawati di sela-sela acara welcome party Safari Mountain Bike HUT Golkar ke 46 di Hotel Mustika Tuban, Sabtu malam.
Ketika ditanya siapa calonnya dan kapan dideklarasikan, Haeny menolak menyebut kader-kadernya. “Yang jelas sudah ada dan saat ini sudah disurvey siapa yang layak dan akan dimajukan menjadi calon bupati serta wakilnya,” katanya tegas. Bahkan sebelum DPP melakukan survey, pihaknya di Tuban sudah melakukan survey sendiri dan diajukan ke DPP dan DPD Jatim.
Bagi Golkar Tuban, pasangan calon tidak harus dideklarasikan, yang penting didaftarkan dan masyarakat tahu siapa calon pemimpinnya dari partai Golkar. Apakah dirinya akan maju lagi dan mendampingi siapa, ketua Golkar Tuban ini secara diplomatis menyebut pada saatnya masyarakat akan tahu sendiri.
“Golkar sudah memprogram dengan baik calonnya. Yang ributkan partai-partai lain, yang umek (sibuk) kan partai-partai di luar Golkar, ngapain menunggu kami, silakan umumkan calon-calonnya,” kata Haeny ketika ditanya sikapnya terhadap partai lain yang menunggu Golkar dalam pemilihan bupati Tuban.
Menurut Sekretaris Golkar Tuban, Rudi, sikap Golkar masih seperti semula. Yaitu mengusung Bu Haeny menjadi calon wakil Bupati dan saat ini sedang menjaring bakal calon untuk menjadi calon Bupati dari Golkar.
Apakah belum ada perubahan dengan sikap Golkar pusat yang kembali mensurvey bakal calon dari Golkar atau berkoalisi dengan partai lain, Rudi belum berani memastikan karena harus menunggu survey yang belum memilih dan menunjuk siapa yang layak maju.
Yang muncul sekarang ini baru Kristiawan dan Warsito. Tidak menutup kemungkinan tokoh lain karena di Golkar banyak kader yang potensial. Sehingga masyarakat diminta menunggu dan pada saatnya akan diumumkan.
Kapan? Rudi belum mau menyebutkannya karena Golkar tetap menunggu hasil survey di tingkat DPD Tuban, DPD Jatim maupun DPP.
Wakil ketua Golkar Tuban, Warsito maupun Kristiawan yang ditanya masalah ini mengaku masih menunggu keputusan ketuanya. Baik Kris maupun Warsito masih tetap bakal calon yang digadang-gadang Golkar, tetapi siapa yang terpilih maju didaftarkan ke KPU, awal Nopember atau bahkan pada akhir waktu pendaftaran ke KPU 24 Nopember 2010, baru diketahui pasti.
“Dalam peraturan organisasi, survey dilakukan bersama-sama dengan DPP, suaranya fifty-fifty dalam menentukan pilihannya sehingga kita tetap mengedepankan demokrasi,” kata Warsito yang kembali menyerahkan keputusan ini kepada ketua Golkar.
“Kalau saya terserah Ibu Ketua, sebagai kader Golkar, saya tetap akan mendukung keputusan organisasi,” ujar Warsito yang datang belakangan pada welcome party itu.
Wakil ketua Golkar Tuban dan ketua komisi B DPRD Tuban ini melihat sikap hati-hati partainya sebagai strategi yang memang tidak boleh diketahui khalayak. “Jadi tunggulah beberapa hari ini, pasti masyarakat lewat media akan tahu,” katanya ramah.(as)
Rabu, 13 Oktober 2010
Kabar Cabup Tuban, SEMAR: Setiadjit-Marwan, Setiadjit-Mohamad Anwar, atau yang Lain?
Menjelang pemilukada Kabupaten Tuban yang tinggal hampir sebulan dibuka pendaftaran, para calon belum ada yang berani mendeklarasikan pasangannya. Tokoh incumbent, Haeny yang dipastikan mencalonkan diri sebagai cawabup juga belum berani menentukan pasangan cabupnya. Bahkan Bupati Tuban dua periode ini lagi-lagi bikin manuver dengan memperlebar peluang orang lain untuk bergandengan dengan dirinya. Kabar yang paling aktual adalah dengan dimunculkannya Warsito, tokoh gaek dari Golkar yang telah melanglang buana menjadi anggota DPRD Tuban tiga periode.
Sementara cabup lain yang sudah pasti maju, Setiadjit sampai saat ini juga masih menimbang-nimbang calon pendampingnya. Menurut putra asli Meraurak ini, dia sementara ini fokus mencari pasangan yang mempunyai nilai plus yang dapat menambah suara ketika dilaksanakan Pemilukada. Wakil bisa jadi penambah suara dan ini yang sedang dilakukan.
Ketika disinggung bagaimana dengan wacana SEMAR, Setiadjit – Marwan, ketua Bakorwil II Jatim ini secara diplomatis mengatakan masih belum diputuskan. Namun ia juga mendengar bahwa Semar bisa jadi singkatan Setiadjit – Mohammad Anwar. Atau Setiadjid dengan yang lain.
Sementara cabup lain yang sudah pasti maju, Setiadjit sampai saat ini juga masih menimbang-nimbang calon pendampingnya. Menurut putra asli Meraurak ini, dia sementara ini fokus mencari pasangan yang mempunyai nilai plus yang dapat menambah suara ketika dilaksanakan Pemilukada. Wakil bisa jadi penambah suara dan ini yang sedang dilakukan.
Ketika disinggung bagaimana dengan wacana SEMAR, Setiadjit – Marwan, ketua Bakorwil II Jatim ini secara diplomatis mengatakan masih belum diputuskan. Namun ia juga mendengar bahwa Semar bisa jadi singkatan Setiadjit – Mohammad Anwar. Atau Setiadjid dengan yang lain.
Sabtu, 09 Oktober 2010
Cuaca Tidak Menentu, akibat Ulah Manusia
Setiap hari kita melihat dan mendengar musibah yang disebabkan oleh hujan. Ya, air yang merupakan konsumsi rutin berubah jadi momok bagi manusia. Mulai dari banjir, longsor hingga angin puyuh kerap jadi pemandangan sehari-hari.
Kondisi makin tidak karuan karena kita tidak bisa memprediksi cuaca. Contoh paling nyata adalah fenomena akhir-akhir ini. Musim kemarau praktis tidak tersisa dalam setahun ini.
Sebenarnya, cuaca adalah bagian dari daur air alami. Proses penguapan air oleh matahari hingga terbentuk awan, lalu kembali ke bumi sebagai hujan, sejak dulu berjalan mengikuti pola yang teratur. Namun, perilaku manusia mengganggu keseimbangan itu.
Pembabatan hutan, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), pembangunan gedung-rumah yang seenaknya sendiri dan emisi gas-gas rumah kaca, seperti karbon, sulfur, dan nitrogen, akibat berbagai aktivitas manusia menjadi penyebab utama yang mengacaukan daur air dan cuaca.
Tidak ada lagi reservoir air hujan di darat karena hutan ditebang dan daerah resapan serta situ telah diuruk menjadi tempat permukiman. Karena itu, air hujan amat cepat kembali ke laut. Akibatnya, ketersediaan air tawar di darat berkurang, bahkan krisis saat kemarau.
Hutan gundul menyebabkan tanah di perbukitan mengalami erosi, mengakibatkan sedimentasi di sungai dan muaranya. Pendangkalan sungai memperbesar ancaman banjir di daerah aliran sungai (DAS).
Jadi memang kerusakan alam ini akibat oleh perbuatan-perbuatan manusia sendiri. Oleh karenanya, sudah saatnya semua elemen instropeksi diri, mulai dari pemerintah, DPR/DPRD, tokoh masyarakat, sampai rakyat jelata. Mereka harus bersama-sama dan bahu-membahu menyelesaikan krisis ini.
Kondisi makin tidak karuan karena kita tidak bisa memprediksi cuaca. Contoh paling nyata adalah fenomena akhir-akhir ini. Musim kemarau praktis tidak tersisa dalam setahun ini.
Sebenarnya, cuaca adalah bagian dari daur air alami. Proses penguapan air oleh matahari hingga terbentuk awan, lalu kembali ke bumi sebagai hujan, sejak dulu berjalan mengikuti pola yang teratur. Namun, perilaku manusia mengganggu keseimbangan itu.
Pembabatan hutan, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), pembangunan gedung-rumah yang seenaknya sendiri dan emisi gas-gas rumah kaca, seperti karbon, sulfur, dan nitrogen, akibat berbagai aktivitas manusia menjadi penyebab utama yang mengacaukan daur air dan cuaca.
Tidak ada lagi reservoir air hujan di darat karena hutan ditebang dan daerah resapan serta situ telah diuruk menjadi tempat permukiman. Karena itu, air hujan amat cepat kembali ke laut. Akibatnya, ketersediaan air tawar di darat berkurang, bahkan krisis saat kemarau.
Hutan gundul menyebabkan tanah di perbukitan mengalami erosi, mengakibatkan sedimentasi di sungai dan muaranya. Pendangkalan sungai memperbesar ancaman banjir di daerah aliran sungai (DAS).
Jadi memang kerusakan alam ini akibat oleh perbuatan-perbuatan manusia sendiri. Oleh karenanya, sudah saatnya semua elemen instropeksi diri, mulai dari pemerintah, DPR/DPRD, tokoh masyarakat, sampai rakyat jelata. Mereka harus bersama-sama dan bahu-membahu menyelesaikan krisis ini.
KPU TUBAN INGATKAN WAKTU PENDAFTARAN PILKADA TUBAN MAKIN MEPET
Dengan kian mepetnya waktu pendaftaran cabup-cawabup dalam Pilkada Tuban 2011, KPU Tuban mengingatkan kepada para bakal calon bupati dan wakilnya segera mempersiapkan diri karena tahapannya sudah mendekati pendaftaran bakal calon bupati. Penyusunan data pemilih sudah dilakukan namun calon bupatinya sampai pertengahan Oktober ini belum mencuat di permukaan untuk Pemilukada 1 Maret 2011.
Pengumuman dan penyerahan dokumen calon perseorangan dibuka tanggal 28 Oktober sampai 1 Nopember 2010 (hanya 3 hari). Verifikasi dokumen dukungan untuk calon perseorangan (independen) akan diumumkan tanggal 3 Nopember sampai 16 Nopember 2010.
Belum jelasnya pasangan yang akan tampil dalam gawe lima tahunan di Tuban ini, besar kemungkinan karena mereka masih saling mengintip kekuatan lawan, terutama dengan siapa Haeny selaku incumbent akan berpasangan. Kalau cabup yang akan digandeng istri Ali Hasan ini sudah pasti, dapat dipastikan pasangan-pasangan lain akan segera muncul. Kuncinya hanya ada pada Haeny.
Pengumuman dan penyerahan dokumen calon perseorangan dibuka tanggal 28 Oktober sampai 1 Nopember 2010 (hanya 3 hari). Verifikasi dokumen dukungan untuk calon perseorangan (independen) akan diumumkan tanggal 3 Nopember sampai 16 Nopember 2010.
Belum jelasnya pasangan yang akan tampil dalam gawe lima tahunan di Tuban ini, besar kemungkinan karena mereka masih saling mengintip kekuatan lawan, terutama dengan siapa Haeny selaku incumbent akan berpasangan. Kalau cabup yang akan digandeng istri Ali Hasan ini sudah pasti, dapat dipastikan pasangan-pasangan lain akan segera muncul. Kuncinya hanya ada pada Haeny.
Rabu, 06 Oktober 2010
KPU dan Panwaslu Akan Diawasi SPP
kotatuban.com – Dewan Pemantau Penyelenggaraan Negara Indonesia (DPPNI) di Tuban, dalam waktu dekat akan membentuk Sentra Pelayanan dan Pengaduan Pemilukada (SPP Pemilukada).
Lembaga ini selain akan dibentuk oleh DPPNI, nantinya juga akan didukung oleh beberapa LSM dan partai politik di Tuban untuk melayani pengaduan masyarakat pemilih maupun perseta Pemilu.
“Lembaga yang dibentuk akan bersikap menjadi pelindung bagi pelaku Pemilukada. Karena itu kami juga akan mengawasi hasil kerja Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu,” kata Machfudz SH MH, penggagas pembentukan SPP Pemilukada.
Sebagai lawyer DPPNI Tuban, Machfudz, mengatakan nantinya SPP Pemilukada hanya memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat yang mengadu. Apakah itu laporan masyarakat pemilih yang mengetahui pelanggaran Pemilukada, atau lembaga swadaya masyarakat. Laporan-;aporan tadi nantinya akan direspon dengan cepat.
“Bahkan nantinya bila KPU Tuban atau panwas Pemilukada melakukan pelanggaran, maka kami bisa melakukan upaya hukum serta merta,” kata Machfudz serius.
Karena itu, nantinya sebelum Pemilukada pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tuban bahwa ada lembaga ‘pengawas’ Pemilukada selain panwas.
Beberapa partai yang hadir dalam acara ini mendukung dibentuknya lembaga pengaduan Pemilukada ini. Bahkan pengurus partai minta agar bulan Oktober 2010 sudah terbentuk dan berbadan hukum.
“Kami akan mengawal penyelenggaraan Pemilukada Tuban sejak awal sampai akhir. Mulai pendaftaran calon Bupati/wakilnya, daftar pemilih tetap sampai penghitungan suara dan pengumumannya. Tentu saja bila ada masyarakat yang mengadu ada penyelewengan harus segera diproses lewat jalur hukum yang benar,” kata Ari Likan, ketua partai Republikan yang juga mantan jaksa di Tuban.
Machfudz sendiri mengatakan ini memang perjuangan agar Tuban menjadi lebih baik. Peristiwa lima tahun lalu tidak boleh terulang lagi dan ini harus dikawal sejak dini.
“Soal perjuangan yang sudah dilakukan, adalah membela CPNS Tuban yang teraniaya dan Alhamdulillah menang di tingkat Pengadilan TUN. Mudah-mudahan banding Pemkab Tuban ke PT TUN juga bisa dimenangkan CPNS,” ujar Machfudz yang memberi contoh bahwa bila pengaduan dilakukan dengan benar maka pasti ada jalan keluar.
Seperti diketahui puluhan CPNS yang merasa lulus dalam penilaian Universitas Indonesia sebagai tim penguji, namun dinyatakan tidak lulus oleh panitia setempat. Puluhan CPNS ini akhirnya menggugat ke PTUN dan menang, namun Pemkab Tuban banding ke PT TUN Surabaya. (as/achonk)
Lembaga ini selain akan dibentuk oleh DPPNI, nantinya juga akan didukung oleh beberapa LSM dan partai politik di Tuban untuk melayani pengaduan masyarakat pemilih maupun perseta Pemilu.
“Lembaga yang dibentuk akan bersikap menjadi pelindung bagi pelaku Pemilukada. Karena itu kami juga akan mengawasi hasil kerja Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu,” kata Machfudz SH MH, penggagas pembentukan SPP Pemilukada.
Sebagai lawyer DPPNI Tuban, Machfudz, mengatakan nantinya SPP Pemilukada hanya memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat yang mengadu. Apakah itu laporan masyarakat pemilih yang mengetahui pelanggaran Pemilukada, atau lembaga swadaya masyarakat. Laporan-;aporan tadi nantinya akan direspon dengan cepat.
“Bahkan nantinya bila KPU Tuban atau panwas Pemilukada melakukan pelanggaran, maka kami bisa melakukan upaya hukum serta merta,” kata Machfudz serius.
Karena itu, nantinya sebelum Pemilukada pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tuban bahwa ada lembaga ‘pengawas’ Pemilukada selain panwas.
Beberapa partai yang hadir dalam acara ini mendukung dibentuknya lembaga pengaduan Pemilukada ini. Bahkan pengurus partai minta agar bulan Oktober 2010 sudah terbentuk dan berbadan hukum.
“Kami akan mengawal penyelenggaraan Pemilukada Tuban sejak awal sampai akhir. Mulai pendaftaran calon Bupati/wakilnya, daftar pemilih tetap sampai penghitungan suara dan pengumumannya. Tentu saja bila ada masyarakat yang mengadu ada penyelewengan harus segera diproses lewat jalur hukum yang benar,” kata Ari Likan, ketua partai Republikan yang juga mantan jaksa di Tuban.
Machfudz sendiri mengatakan ini memang perjuangan agar Tuban menjadi lebih baik. Peristiwa lima tahun lalu tidak boleh terulang lagi dan ini harus dikawal sejak dini.
“Soal perjuangan yang sudah dilakukan, adalah membela CPNS Tuban yang teraniaya dan Alhamdulillah menang di tingkat Pengadilan TUN. Mudah-mudahan banding Pemkab Tuban ke PT TUN juga bisa dimenangkan CPNS,” ujar Machfudz yang memberi contoh bahwa bila pengaduan dilakukan dengan benar maka pasti ada jalan keluar.
Seperti diketahui puluhan CPNS yang merasa lulus dalam penilaian Universitas Indonesia sebagai tim penguji, namun dinyatakan tidak lulus oleh panitia setempat. Puluhan CPNS ini akhirnya menggugat ke PTUN dan menang, namun Pemkab Tuban banding ke PT TUN Surabaya. (as/achonk)
Pemilukada Tuban: Antar Calon Masih Saling Intip Peluang Menggandeng Pasangan dalam Pilkada Tuban
kotatuban.com – Tarik ulur pencalonan bupati Tuban makin sengit. Mendekati hari pendaftaran calon bupati/wakil bupati di KPU Tuban akhir Nopember, juga ditandai saling klaim dan move-move politik yang tajam. Bahkan SMS gelap kemarin beredar bahwa incumbent Haeny Relawati digandeng Ali Mudji.
Dalam SMS tersebut, Haeny yang menghadiri Halal Bilhalal keluarga besar PGRI di rengel Tuban menyatakan akan digandeng Ali Mudji dari PDIP. Kabar ini tentu saja membuat geger para politisi di kota seribu gua ini, sehingga para calon bupati dan wakilnya saling konfirmasi termasuk kepada kotatuban.com yang menerima SMS tersebut.
Ali Mudji yang dikonfirmasi semalam, menyatakan bahwa dirinya belum menyatakan sikapnya. Dia masih mencari figur yang cocok dan tentu saja mendapat restu dari DPP PDIP.
“Saya tidak gandeng Bu Haeny, tetapi dengan Pak Anwar,” katanya singkat. Yang dimaksud Anwar di sini adalah H. Mohammad Anwar, jamiyah NU yang sempat jadi Ketua Demokrat Tuban dan adik ipar dari mantan bupati Gresik, KH. Robach Maksum.
Anwar sendiri kepada kotatuban.com yang dikonfirmasi masalah ini menyebut dirinya memang pernah mendapat undangan makan siang dengan Ali Mudji, namun pertemuan itu masih adalm tahap penjajakan. Dirinya sementara ini masih menunggu beberapa tokoh yang akan membuat pencalonannya makin kokoh.
Ia sendiri sudah didekati beberapa calon untuk dijadikan bupati maupun wakil bupati dari berbagai partai dan elemen masyarakat. “Ada tiga calon yang melamar saya untuk jadi Tuban-1 maupun Tuban – 2, tetapi secara tegas saya belum menjawabnya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkannya dan saya sudah bulat maju ke pencalonan bupati,” katanya serius.
Ditanya tentang pendapat bahwa mencalonkan bupati harus punya duit banyak, Anwar menampiknya. Dana atau duit bukan masalah nomor satu, tetapi bisa nomor tiga atau seterusnya.
“Yang penting adalah, apakah calon ini punya nilai jual atau tidak. Dia bisa menarik suara atau tidak, itu masalahnya. Faktor selanjutnya, calon harus punya nyali bertanding. Tentang biaya atau dana itu relatif dan tidak sebanyak yang didengung-dengungkan,” tegas pria yang juga pengusaha sukses ini.
Anwar lalu menunjuk biaya yang diajukan oleh sebuah partai yang harus menyediakan dana puluhan miliar untuk biaya kampanye dan lainnya. Tentu saja ini kembali kepada move-move politik agar semua calon ketakutan maju dalam pencalonan.
“Saya ini orang politik dan pernah jadi pengurus partai, pernah jadi tim sukses pemenangan bupati dan menang. Biayanya tidak sebesar itulah, apalagi calonnya punya nilai jual yang tinggi,” uangkapnya.
Sementara itu salah satu calon bupati, H Setiadjit, mengatakan seperti calon lainnya, sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan pasangan (calon wakil bupati). Termasuk dengan H. Marwan dari Golkar (mantan ketua DPRD Tuban) yang sempat dihembuskan dengan sebutan SEMAR (Setiadjit dan Marwan) belum juga terjadi kecocokan.
“Saya sedang mendekati tokoh muda NU yang punya pengaruh kultural yang besar dan akan saya umumkan 12 Oktober nanti,” katanya dalam pesan singkatnya kepada kotatuban.com.
Cong Ping, calon lainnya, juga mengatakan dirinya belum mendapatkan pasangan yang tangguh. Dirinya juga sedang milang-miling (memilih-milih) padahal dalam waktu dekat ini ketika ia mendaftarkan diri kepada DPP harus satu paket (calon bupati dan wakilnya). “Seandainya Anwar direkomendasi PKB, saya akan berupaya menggandeng dia. Soal jadi bupati atau wakil, itu bisa dibicarakan nanti,” katanya kepada kotatuban.com.
“Saya minggu depan harus mendapat jawaban yang tegas dengan pasangan yang memilih dan saya pilih,” ujarnya di kantornya.(as/achonk)
Dalam SMS tersebut, Haeny yang menghadiri Halal Bilhalal keluarga besar PGRI di rengel Tuban menyatakan akan digandeng Ali Mudji dari PDIP. Kabar ini tentu saja membuat geger para politisi di kota seribu gua ini, sehingga para calon bupati dan wakilnya saling konfirmasi termasuk kepada kotatuban.com yang menerima SMS tersebut.
Ali Mudji yang dikonfirmasi semalam, menyatakan bahwa dirinya belum menyatakan sikapnya. Dia masih mencari figur yang cocok dan tentu saja mendapat restu dari DPP PDIP.
“Saya tidak gandeng Bu Haeny, tetapi dengan Pak Anwar,” katanya singkat. Yang dimaksud Anwar di sini adalah H. Mohammad Anwar, jamiyah NU yang sempat jadi Ketua Demokrat Tuban dan adik ipar dari mantan bupati Gresik, KH. Robach Maksum.
Anwar sendiri kepada kotatuban.com yang dikonfirmasi masalah ini menyebut dirinya memang pernah mendapat undangan makan siang dengan Ali Mudji, namun pertemuan itu masih adalm tahap penjajakan. Dirinya sementara ini masih menunggu beberapa tokoh yang akan membuat pencalonannya makin kokoh.
Ia sendiri sudah didekati beberapa calon untuk dijadikan bupati maupun wakil bupati dari berbagai partai dan elemen masyarakat. “Ada tiga calon yang melamar saya untuk jadi Tuban-1 maupun Tuban – 2, tetapi secara tegas saya belum menjawabnya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkannya dan saya sudah bulat maju ke pencalonan bupati,” katanya serius.
Ditanya tentang pendapat bahwa mencalonkan bupati harus punya duit banyak, Anwar menampiknya. Dana atau duit bukan masalah nomor satu, tetapi bisa nomor tiga atau seterusnya.
“Yang penting adalah, apakah calon ini punya nilai jual atau tidak. Dia bisa menarik suara atau tidak, itu masalahnya. Faktor selanjutnya, calon harus punya nyali bertanding. Tentang biaya atau dana itu relatif dan tidak sebanyak yang didengung-dengungkan,” tegas pria yang juga pengusaha sukses ini.
Anwar lalu menunjuk biaya yang diajukan oleh sebuah partai yang harus menyediakan dana puluhan miliar untuk biaya kampanye dan lainnya. Tentu saja ini kembali kepada move-move politik agar semua calon ketakutan maju dalam pencalonan.
“Saya ini orang politik dan pernah jadi pengurus partai, pernah jadi tim sukses pemenangan bupati dan menang. Biayanya tidak sebesar itulah, apalagi calonnya punya nilai jual yang tinggi,” uangkapnya.
Sementara itu salah satu calon bupati, H Setiadjit, mengatakan seperti calon lainnya, sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan pasangan (calon wakil bupati). Termasuk dengan H. Marwan dari Golkar (mantan ketua DPRD Tuban) yang sempat dihembuskan dengan sebutan SEMAR (Setiadjit dan Marwan) belum juga terjadi kecocokan.
“Saya sedang mendekati tokoh muda NU yang punya pengaruh kultural yang besar dan akan saya umumkan 12 Oktober nanti,” katanya dalam pesan singkatnya kepada kotatuban.com.
Cong Ping, calon lainnya, juga mengatakan dirinya belum mendapatkan pasangan yang tangguh. Dirinya juga sedang milang-miling (memilih-milih) padahal dalam waktu dekat ini ketika ia mendaftarkan diri kepada DPP harus satu paket (calon bupati dan wakilnya). “Seandainya Anwar direkomendasi PKB, saya akan berupaya menggandeng dia. Soal jadi bupati atau wakil, itu bisa dibicarakan nanti,” katanya kepada kotatuban.com.
“Saya minggu depan harus mendapat jawaban yang tegas dengan pasangan yang memilih dan saya pilih,” ujarnya di kantornya.(as/achonk)
Pilkada Tuban 2011: Antar Calon Masih Saling Intip
kotatuban.com – Tarik ulur pencalonan bupati Tuban makin sengit. Mendekati hari pendaftaran calon bupati/wakil bupati di KPU Tuban akhir Nopember, juga ditandai saling klaim dan move-move politik yang tajam. Bahkan SMS gelap kemarin beredar bahwa incumbent Haeny Relawati digandeng Ali Mudji.
Dalam SMS tersebut, Haeny yang menghadiri Halal Bilhalal keluarga besar PGRI di rengel Tuban menyatakan akan digandeng Ali Mudji dari PDIP. Kabar ini tentu saja membuat geger para politisi di kota seribu gua ini, sehingga para calon bupati dan wakilnya saling konfirmasi termasuk kepada kotatuban.com yang menerima SMS tersebut.
Ali Mudji yang dikonfirmasi semalam, menyatakan bahwa dirinya belum menyatakan sikapnya. Dia masih mencari figur yang cocok dan tentu saja mendapat restu dari DPP PDIP.
“Saya tidak gandeng Bu Haeny, tetapi dengan Pak Anwar,” katanya singkat. Yang dimaksud Anwar di sini adalah H. Mohammad Anwar, jamiyah NU yang sempat jadi Ketua Demokrat Tuban dan adik ipar dari mantan bupati Gresik, KH. Robach Maksum.
Anwar sendiri kepada kotatuban.com yang dikonfirmasi masalah ini menyebut dirinya memang pernah mendapat undangan makan siang dengan Ali Mudji, namun pertemuan itu masih adalm tahap penjajakan. Dirinya sementara ini masih menunggu beberapa tokoh yang akan membuat pencalonannya makin kokoh.
Ia sendiri sudah didekati beberapa calon untuk dijadikan bupati maupun wakil bupati dari berbagai partai dan elemen masyarakat. “Ada tiga calon yang melamar saya untuk jadi Tuban-1 maupun Tuban – 2, tetapi secara tegas saya belum menjawabnya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkannya dan saya sudah bulat maju ke pencalonan bupati,” katanya serius.
Ditanya tentang pendapat bahwa mencalonkan bupati harus punya duit banyak, Anwar menampiknya. Dana atau duit bukan masalah nomor satu, tetapi bisa nomor tiga atau seterusnya.
“Yang penting adalah, apakah calon ini punya nilai jual atau tidak. Dia bisa menarik suara atau tidak, itu masalahnya. Faktor selanjutnya, calon harus punya nyali bertanding. Tentang biaya atau dana itu relatif dan tidak sebanyak yang didengung-dengungkan,” tegas pria yang juga pengusaha sukses ini.
Anwar lalu menunjuk biaya yang diajukan oleh sebuah partai yang harus menyediakan dana puluhan miliar untuk biaya kampanye dan lainnya. Tentu saja ini kembali kepada move-move politik agar semua calon ketakutan maju dalam pencalonan.
“Saya ini orang politik dan pernah jadi pengurus partai, pernah jadi tim sukses pemenangan bupati dan menang. Biayanya tidak sebesar itulah, apalagi calonnya punya nilai jual yang tinggi,” uangkapnya.
Sementara itu salah satu calon bupati, H Setiadjit, mengatakan seperti calon lainnya, sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan pasangan (calon wakil bupati). Termasuk dengan H. Marwan dari Golkar (mantan ketua DPRD Tuban) yang sempat dihembuskan dengan sebutan SEMAR (Setiadjit dan Marwan) belum juga terjadi kecocokan.
“Saya sedang mendekati tokoh muda NU yang punya pengaruh kultural yang besar dan akan saya umumkan 12 Oktober nanti,” katanya dalam pesan singkatnya kepada kotatuban.com.
Cong Ping, calon lainnya, juga mengatakan dirinya belum mendapatkan pasangan yang tangguh. Dirinya juga sedang milang-miling (memilih-milih) padahal dalam waktu dekat ini ketika ia mendaftarkan diri kepada DPP harus satu paket (calon bupati dan wakilnya). “Seandainya Anwar direkomendasi PKB, saya akan berupaya menggandeng dia. Soal jadi bupati atau wakil, itu bisa dibicarakan nanti,” katanya kepada kotatuban.com.
“Saya minggu depan harus mendapat jawaban yang tegas dengan pasangan yang memilih dan saya pilih,” ujarnya di kantornya.(as/achonk)
Dalam SMS tersebut, Haeny yang menghadiri Halal Bilhalal keluarga besar PGRI di rengel Tuban menyatakan akan digandeng Ali Mudji dari PDIP. Kabar ini tentu saja membuat geger para politisi di kota seribu gua ini, sehingga para calon bupati dan wakilnya saling konfirmasi termasuk kepada kotatuban.com yang menerima SMS tersebut.
Ali Mudji yang dikonfirmasi semalam, menyatakan bahwa dirinya belum menyatakan sikapnya. Dia masih mencari figur yang cocok dan tentu saja mendapat restu dari DPP PDIP.
“Saya tidak gandeng Bu Haeny, tetapi dengan Pak Anwar,” katanya singkat. Yang dimaksud Anwar di sini adalah H. Mohammad Anwar, jamiyah NU yang sempat jadi Ketua Demokrat Tuban dan adik ipar dari mantan bupati Gresik, KH. Robach Maksum.
Anwar sendiri kepada kotatuban.com yang dikonfirmasi masalah ini menyebut dirinya memang pernah mendapat undangan makan siang dengan Ali Mudji, namun pertemuan itu masih adalm tahap penjajakan. Dirinya sementara ini masih menunggu beberapa tokoh yang akan membuat pencalonannya makin kokoh.
Ia sendiri sudah didekati beberapa calon untuk dijadikan bupati maupun wakil bupati dari berbagai partai dan elemen masyarakat. “Ada tiga calon yang melamar saya untuk jadi Tuban-1 maupun Tuban – 2, tetapi secara tegas saya belum menjawabnya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkannya dan saya sudah bulat maju ke pencalonan bupati,” katanya serius.
Ditanya tentang pendapat bahwa mencalonkan bupati harus punya duit banyak, Anwar menampiknya. Dana atau duit bukan masalah nomor satu, tetapi bisa nomor tiga atau seterusnya.
“Yang penting adalah, apakah calon ini punya nilai jual atau tidak. Dia bisa menarik suara atau tidak, itu masalahnya. Faktor selanjutnya, calon harus punya nyali bertanding. Tentang biaya atau dana itu relatif dan tidak sebanyak yang didengung-dengungkan,” tegas pria yang juga pengusaha sukses ini.
Anwar lalu menunjuk biaya yang diajukan oleh sebuah partai yang harus menyediakan dana puluhan miliar untuk biaya kampanye dan lainnya. Tentu saja ini kembali kepada move-move politik agar semua calon ketakutan maju dalam pencalonan.
“Saya ini orang politik dan pernah jadi pengurus partai, pernah jadi tim sukses pemenangan bupati dan menang. Biayanya tidak sebesar itulah, apalagi calonnya punya nilai jual yang tinggi,” uangkapnya.
Sementara itu salah satu calon bupati, H Setiadjit, mengatakan seperti calon lainnya, sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan pasangan (calon wakil bupati). Termasuk dengan H. Marwan dari Golkar (mantan ketua DPRD Tuban) yang sempat dihembuskan dengan sebutan SEMAR (Setiadjit dan Marwan) belum juga terjadi kecocokan.
“Saya sedang mendekati tokoh muda NU yang punya pengaruh kultural yang besar dan akan saya umumkan 12 Oktober nanti,” katanya dalam pesan singkatnya kepada kotatuban.com.
Cong Ping, calon lainnya, juga mengatakan dirinya belum mendapatkan pasangan yang tangguh. Dirinya juga sedang milang-miling (memilih-milih) padahal dalam waktu dekat ini ketika ia mendaftarkan diri kepada DPP harus satu paket (calon bupati dan wakilnya). “Seandainya Anwar direkomendasi PKB, saya akan berupaya menggandeng dia. Soal jadi bupati atau wakil, itu bisa dibicarakan nanti,” katanya kepada kotatuban.com.
“Saya minggu depan harus mendapat jawaban yang tegas dengan pasangan yang memilih dan saya pilih,” ujarnya di kantornya.(as/achonk)
Pilkada Tuban 2011 Masih Mengambang
kotatuban.com- Hingga sekitar H- 40 hari dari pendaftaran calon, belum ada calon maupun pasangan calon bupati Tuban yang benar-benar definitif, baik dari perseorangan maupun yang diusung parpol.
Hal tersebut mengakibatkan publik Tuban bertanya-tanya tentang siapa calon bupati atau pasangan calon bupati yang sudah final. Ini nampaknya tak lepas dari kuatnya dominasi politik Pendopo (baca Haeny-Ali Hasan-Red) di bumi Ronggolawe ini.
Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Pendopo belum juga mengambil sikap politik yang jelas. Sebagai partai terbesar dengan perolehan 15 kursi di DPRD Tuban, nampaknya tidak sulit bagi Pendopo untuk memunculkan siapa saja, baik dari internal Golkar maupun dari partai lain. “Tentu hal tersebut akan tergantung siapa yang akan dilawan,” analisa Agung (anggota DPRD Tuban dari PAN) beberapa hari lalu.
Kristiawan yang beberapa saat terakhir ini disebut-sebut juga masih belum final dicalonkan. Paling tidak, menurut Rudi, yang sekarang menjadi sekretaris Golkar Tuban, Kristiawan memang punya peluang lebih besar dibanding kader Golkar yang lain, tapi masih bukan satu-satunya. Sementara dari spekulasi politik yang berkembang, Marwan, kader golkar yang juga manta ketua DPRD Tuban, juga berpeluang menjadi saingan berat pendopo untuk merebut simpati massa Golkar.
Sementara itu, ketua Partai Demokrat Tuban, Lilik Suharjono sampai saat ini juga belum melakukan langkah-langkah politik yang konkret. Meskipun desakan dari kader arus bawah cukup kencang yang mendorongnya untuk maju menggandeng Pendopo, tapi langkah tersebut belum dilakukan. “Saya siap jika diberi amanah, tapi saya tidak akan “nantang rakitan” (menawarkan diri-Red), sebab itu berarti menjajakan partai,” katanya kepada kotatuban.com beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, Wakil bupati dari partai democrat tersebut sangat siap jika digandeng Pendopo untuk menjadi Tuban 1. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang menyambut baik desakan kader bawah. “Kalau memang itu yang dikekehendaki rakyat, saya siap. Monggo-monggo saja, “ terangnya.
Publik NU Kecewa
Dibagian lain, momentum Harlah NU yang dikemas dalam acara Halal Bihalal Akbar yang diselenggarakan di Gedung STITMA kemarin, (Sabtu, 2 Oktober-Red) yang dihadiri ribuan orang, juga berlangsung datar-datar saja. Padahal masyarakat NU sangat berharap, lewat acara ini akan diketahui arah politik yang jelas dari NU/PKB.
Fathcul Huda, ketua NU yang sangat diharapkan bersedia dicalonkan jadi bupati Tuban, dalam sambutannya juga tidak menyinggung kesiapannya maju. Dengan statemennya yang mengatakan ketua NU tidak harus jadi bupati, seakan menegaskan sikapnya yang tidak akan mencalonkan diri. Meskipun sebagian publik Tuban sudah menduga akan hal tersebut, tapi nampaknya tak bisa membendung kekecewaan beberapa kader NU yang hadir.
KH. Anshori, ketua Syuriah MWC NU Soko menyatakan, pihaknya akan segera mendesak pak Huda untuk segera mengambil sikap yang jelas mengingat waktu pendaftaran semakin mepet, sedangkan sosialisasi figure juga membutuhkan waktu yang cukup.
Disisi lain, kader-kader NU akar rumput sangat menunggu kejelasan sikap politik NU/PKB. “Kita sadar bahwa pak Huda memegang posisi strategis arah pilkada Tuban, karena itu perlu segera mengambil sikap. Kalau memang tidak maju, maka segera mengeluarkan kriteria dan menyebut figure-figur yg layak untuk diusung NU/PKB Tuban,” kata Andi Harbagyo, salah seorang kader NU yang hadir di acara tersebut.
Ketidakjelasan sikap Huda, tak ayal membuat beberapa spekulasi muncul. Pertama, Huda mencoba mengimbangi sikap pendopo yang juga masih defensive, kedua hal tersebut menjelaskan bahwa NU mengalami krisis kader. Jika yang pertama, Huda harus menyadari bahwa NU atau PKB tidak sama dengan Golkar. Dalam pengertian, Golkar bisa sewaktu-waktu mengusung pasangan calon, bahkan sampai menit terakhir pun dari pendaftaran calon, Golkar bisa, karena kursinya 15.
Lain halnya dengan PKB, karena hanya punya 7 kursi, harus mancari tambahan minimal 1 lagi untuk dapat mencalonkan. Dan hal tersebut sulit jika belum ada deal dari awal dengan parpol lain. Sementara kalau dihubungkan dengan krisis kader, hal tersebut tak sepenuhnya benar. Karena disisi lain, banyak kader NU yang sangat siap moril materiil jika dicalonkan dari PKB. Salah satunya adalah Mohammad Anwar.
Ketua LP2NU Tuban ini menyatakan kesiapannya jika NU dan PKB menghendakinya. “Dengan dukungan NU/PKB serta jaringan yang saya miliki, tentu tidak sulit memenangkan Pemilukada ini. Apalagi beberapa teman parpol lain juga sudah merapat ke saya,” katanya saat ditemui kotatuban.com sepulang dari halal bihalal NU kemarin.
Muhammad Anwar, nama tokoh ini cukup menjadi perbincangan di kalangan MWC NU akhir-akhir ini. Hal tersebut tak lepas dari beberapa pertimbangan, antara lain kesiapan modal dan jaringan. Saat ini, selain Huda dan Noor Nahar, Muhammad Anwar adalah figure yang dinilai punya kemampuan financial yang cukup. Kontaktor dan pengusaha pupuk tersebut juga dinilai lebih punya basis massa riil dari kalangan petani dan buruh. Sementara Noor Nahar, kegagalannya dalam Pilkada Tuban 2006 masih menjadi catatan tersendiri di kalangan kader-kader NU. (th)
Hal tersebut mengakibatkan publik Tuban bertanya-tanya tentang siapa calon bupati atau pasangan calon bupati yang sudah final. Ini nampaknya tak lepas dari kuatnya dominasi politik Pendopo (baca Haeny-Ali Hasan-Red) di bumi Ronggolawe ini.
Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Pendopo belum juga mengambil sikap politik yang jelas. Sebagai partai terbesar dengan perolehan 15 kursi di DPRD Tuban, nampaknya tidak sulit bagi Pendopo untuk memunculkan siapa saja, baik dari internal Golkar maupun dari partai lain. “Tentu hal tersebut akan tergantung siapa yang akan dilawan,” analisa Agung (anggota DPRD Tuban dari PAN) beberapa hari lalu.
Kristiawan yang beberapa saat terakhir ini disebut-sebut juga masih belum final dicalonkan. Paling tidak, menurut Rudi, yang sekarang menjadi sekretaris Golkar Tuban, Kristiawan memang punya peluang lebih besar dibanding kader Golkar yang lain, tapi masih bukan satu-satunya. Sementara dari spekulasi politik yang berkembang, Marwan, kader golkar yang juga manta ketua DPRD Tuban, juga berpeluang menjadi saingan berat pendopo untuk merebut simpati massa Golkar.
Sementara itu, ketua Partai Demokrat Tuban, Lilik Suharjono sampai saat ini juga belum melakukan langkah-langkah politik yang konkret. Meskipun desakan dari kader arus bawah cukup kencang yang mendorongnya untuk maju menggandeng Pendopo, tapi langkah tersebut belum dilakukan. “Saya siap jika diberi amanah, tapi saya tidak akan “nantang rakitan” (menawarkan diri-Red), sebab itu berarti menjajakan partai,” katanya kepada kotatuban.com beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, Wakil bupati dari partai democrat tersebut sangat siap jika digandeng Pendopo untuk menjadi Tuban 1. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang menyambut baik desakan kader bawah. “Kalau memang itu yang dikekehendaki rakyat, saya siap. Monggo-monggo saja, “ terangnya.
Publik NU Kecewa
Dibagian lain, momentum Harlah NU yang dikemas dalam acara Halal Bihalal Akbar yang diselenggarakan di Gedung STITMA kemarin, (Sabtu, 2 Oktober-Red) yang dihadiri ribuan orang, juga berlangsung datar-datar saja. Padahal masyarakat NU sangat berharap, lewat acara ini akan diketahui arah politik yang jelas dari NU/PKB.
Fathcul Huda, ketua NU yang sangat diharapkan bersedia dicalonkan jadi bupati Tuban, dalam sambutannya juga tidak menyinggung kesiapannya maju. Dengan statemennya yang mengatakan ketua NU tidak harus jadi bupati, seakan menegaskan sikapnya yang tidak akan mencalonkan diri. Meskipun sebagian publik Tuban sudah menduga akan hal tersebut, tapi nampaknya tak bisa membendung kekecewaan beberapa kader NU yang hadir.
KH. Anshori, ketua Syuriah MWC NU Soko menyatakan, pihaknya akan segera mendesak pak Huda untuk segera mengambil sikap yang jelas mengingat waktu pendaftaran semakin mepet, sedangkan sosialisasi figure juga membutuhkan waktu yang cukup.
Disisi lain, kader-kader NU akar rumput sangat menunggu kejelasan sikap politik NU/PKB. “Kita sadar bahwa pak Huda memegang posisi strategis arah pilkada Tuban, karena itu perlu segera mengambil sikap. Kalau memang tidak maju, maka segera mengeluarkan kriteria dan menyebut figure-figur yg layak untuk diusung NU/PKB Tuban,” kata Andi Harbagyo, salah seorang kader NU yang hadir di acara tersebut.
Ketidakjelasan sikap Huda, tak ayal membuat beberapa spekulasi muncul. Pertama, Huda mencoba mengimbangi sikap pendopo yang juga masih defensive, kedua hal tersebut menjelaskan bahwa NU mengalami krisis kader. Jika yang pertama, Huda harus menyadari bahwa NU atau PKB tidak sama dengan Golkar. Dalam pengertian, Golkar bisa sewaktu-waktu mengusung pasangan calon, bahkan sampai menit terakhir pun dari pendaftaran calon, Golkar bisa, karena kursinya 15.
Lain halnya dengan PKB, karena hanya punya 7 kursi, harus mancari tambahan minimal 1 lagi untuk dapat mencalonkan. Dan hal tersebut sulit jika belum ada deal dari awal dengan parpol lain. Sementara kalau dihubungkan dengan krisis kader, hal tersebut tak sepenuhnya benar. Karena disisi lain, banyak kader NU yang sangat siap moril materiil jika dicalonkan dari PKB. Salah satunya adalah Mohammad Anwar.
Ketua LP2NU Tuban ini menyatakan kesiapannya jika NU dan PKB menghendakinya. “Dengan dukungan NU/PKB serta jaringan yang saya miliki, tentu tidak sulit memenangkan Pemilukada ini. Apalagi beberapa teman parpol lain juga sudah merapat ke saya,” katanya saat ditemui kotatuban.com sepulang dari halal bihalal NU kemarin.
Muhammad Anwar, nama tokoh ini cukup menjadi perbincangan di kalangan MWC NU akhir-akhir ini. Hal tersebut tak lepas dari beberapa pertimbangan, antara lain kesiapan modal dan jaringan. Saat ini, selain Huda dan Noor Nahar, Muhammad Anwar adalah figure yang dinilai punya kemampuan financial yang cukup. Kontaktor dan pengusaha pupuk tersebut juga dinilai lebih punya basis massa riil dari kalangan petani dan buruh. Sementara Noor Nahar, kegagalannya dalam Pilkada Tuban 2006 masih menjadi catatan tersendiri di kalangan kader-kader NU. (th)
Bakal Calon Bupati Fatchul Huda Mengelak Lagi, PKB Makin Kebingungan Usung Cabup
kotatuban.com-Calon bupati Tuban dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampai saat ini belum jelas. Pengurus PC NU Tuban yang mengadakan acara Halal-bilhalal Akbar yang dihadiri tokoh-tokoh NU nasional, bakal calon bupati dan tokoh berbagai partai juga masih mengambangkan pencalonan bupati dari kader NU.
Bahkan ketua PCNU Tuban, Fatchul Huda secara tersirat tidak mencalonkan dirinya dengan mengatakan tidak selalu ketua NU harus jadi bupati. Namun ia juga tidak menunjuk siapa yang bakal dicalonkan oleh NU, apalagi menunjuk kader PKB secara terang-terangan.
Dengan statement tersebut, banyak nahdiyin yang kecewa dengan sikap pimpinannya yang masih saja menyembunyikan calonnya sementara pendaftaran calon tinggal 40 hari lagi. “Ini tentu saja tidak bagus dalam proses demokratisasi karena seperti tidak ada kader di lingkungan NU atau PKB,” kata seorang kader PKB yang juga warga NU ini.
Ketua DPW PKB Jatim, Imam Nachrawi yang dikonfirmasi tentang sikap DPC PKB maupun PC NU yang masih menunda-nunda calonnya, mengatakan inilah politik. “Jangan dilihat dari permukaan, pasti ada strategi dari tokoh-tokoh NU maupun PKB yang disembunyikan,” kata Imam di Sidoarjo.
“Yang penting, PKB kali ini ingin menang dan calonnya bisa jadi bupati Tuban,” tegasnya. Bahkan ia menunjuk nantinya ‘Tim Tujuh’ akan betul-betul-betul memilih calon yang punya potensi menghimpun suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilukada awal Maret 2011.
Tim Tujuh gabungan dari DPC, DPW dan DPP akan turun langsung melihat potensi calonnya dan mendukung total kendati nantinya harus berkoalisi dengan partai lainnya.
Imam sendiri sementara ini menyerahkan PC NU dan DPC PKB Tuban untuk mencalonkan jagonya dan pasangannya yang betul-betul mendapat dukungan rakyatnya.
Ditanya tentang pertemuan besar NU Tuban yang dikemas dalam acara Halal bilhalal, namun belum memunculkan calon, Imam menyebut tidak harus pada acara tersebut.
Namun ia menunjuk bahwa calon pemimpin di Tuban ini bisa jadi orang di luar pengurus NU atau PKB tetapi punya potensi besar yang dipilih oleh warga NU dan tentu saja didukung oleh PKB.
“Tunggu saja, pasti kami tidak akan mengecewakan karena kali ini PKB ingin menang,” kata Imam Nachrawi.(as/achonk)
Bahkan ketua PCNU Tuban, Fatchul Huda secara tersirat tidak mencalonkan dirinya dengan mengatakan tidak selalu ketua NU harus jadi bupati. Namun ia juga tidak menunjuk siapa yang bakal dicalonkan oleh NU, apalagi menunjuk kader PKB secara terang-terangan.
Dengan statement tersebut, banyak nahdiyin yang kecewa dengan sikap pimpinannya yang masih saja menyembunyikan calonnya sementara pendaftaran calon tinggal 40 hari lagi. “Ini tentu saja tidak bagus dalam proses demokratisasi karena seperti tidak ada kader di lingkungan NU atau PKB,” kata seorang kader PKB yang juga warga NU ini.
Ketua DPW PKB Jatim, Imam Nachrawi yang dikonfirmasi tentang sikap DPC PKB maupun PC NU yang masih menunda-nunda calonnya, mengatakan inilah politik. “Jangan dilihat dari permukaan, pasti ada strategi dari tokoh-tokoh NU maupun PKB yang disembunyikan,” kata Imam di Sidoarjo.
“Yang penting, PKB kali ini ingin menang dan calonnya bisa jadi bupati Tuban,” tegasnya. Bahkan ia menunjuk nantinya ‘Tim Tujuh’ akan betul-betul-betul memilih calon yang punya potensi menghimpun suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilukada awal Maret 2011.
Tim Tujuh gabungan dari DPC, DPW dan DPP akan turun langsung melihat potensi calonnya dan mendukung total kendati nantinya harus berkoalisi dengan partai lainnya.
Imam sendiri sementara ini menyerahkan PC NU dan DPC PKB Tuban untuk mencalonkan jagonya dan pasangannya yang betul-betul mendapat dukungan rakyatnya.
Ditanya tentang pertemuan besar NU Tuban yang dikemas dalam acara Halal bilhalal, namun belum memunculkan calon, Imam menyebut tidak harus pada acara tersebut.
Namun ia menunjuk bahwa calon pemimpin di Tuban ini bisa jadi orang di luar pengurus NU atau PKB tetapi punya potensi besar yang dipilih oleh warga NU dan tentu saja didukung oleh PKB.
“Tunggu saja, pasti kami tidak akan mengecewakan karena kali ini PKB ingin menang,” kata Imam Nachrawi.(as/achonk)
Demokrat Segera Umumkan Cabup yang Diusung dalam Pemilukada Tuban 2011
kotatuban.com – Calon Bupati Tuban dari partai Demokrat saat ini sedang digodok ‘Tim Sembilan’ yang terdiri dari 2 pengurus DPC, 3 pengurus DPD Jatim dan 4 pengurus DPP. Medio Oktober ini calon pasti dan pasangannya sudah bisa diumumkan kepada masyarakat.
“Sabar dulu, baru digodok bersama DPC dan DPD nama-nama yang akan maju dalam Pemilukada,” kata Ketua DPD Partai Demokrat, Ibnu Hadjar yang dikonfirmasi tentang pencalonan bupati Tuban periode 2011 – 2016.
Pencalonan bupati kali ini memang terkesan lambat namun pihak Demokrat sendiri memilih hati-hati sambil menunggu incumbent yang akan mencalonkan lagi walau hanya sebagai wakil bupati.
Tim sembilan yang sedang menggodok nama-nama yang diusulkan Dewan Pimpinan Cabang Tuban ini memang harus memilih pasangan yang kuat. “Partai Demokrat tentu harus memenangkan colonnya kendati harus berkoalisi dengan partai lain,” kata Ibnu yang kemarin bersama-sama Ketua DPC Demokrat Tuban, Lilik Suhardjono yang kebetulan mengikuti ESQ di Surabaya.
Siapa nama-nama calon bupati memang masih dirahasiakan karena ini menyangkut strategi partai untuk memenangkan calonnya. Semua partai termasuk incumbent dari Golkar pun masih merahasiakan nama-nama, namun saat ini sudah ada nama-nama itu.
Dari bursa pencalonan nama-nama yang dibicarakan masyarakat adalah bakal calon Lilik Suhardjono dan Haeny Relawati, karena pasangan ini incumbent yang tukar kursi saja. Haeny adalah bupati Tuban dan Lilik adalah wakilnya.
Namun pasangan ini belum pasti karena Haeny sendiri kendati ketua Partai Golkar Tuban, belum mendapat rekomendasi dari DPD maupun DPP.
Demikian halnya Lilik juga belum mendapat restu dari pusat kendati di tingkat DPC maupun DPD sudah ada lampu hijau.
Jadi siapa pasangan yang diajukan Demokrat memang belum pasti karena harus menunggu putusan Tim Sembilan. Bagaimana bila ternyata Lilik tidak mendapat restu, maka Demokrat akan mengajukan nama lain di luar partai. Baik yang berasal dari koalisi maupun nama yang dijagokan sendiri dari calon lainnya.
Sementara itu Ibnu Hadjar yang dikonfirmasi tentang jumlah kursi di dewan yang sebenarnya lima buah namun faktanya cuma 4 kursi menyebut dalam waktu dekat ini akan diproses.
“Apapun kekuatan Demokrat riil harus lima, karena itu DPC sudah diperintahkan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan pertimbangan hukum dan kepentingan konstituen yang sudah mencoblos caleg,” kata Ibnu.
Domein bolanya sebenarnya ada di DPC, namun DPD akan memberikan asistensi terutama dari segi hukum. Kalau misalnya ia digantikan dengan kader ‘urut kacang’ di bawahnya, dampak hukumnya bagaimana agar dipertimbangkan.
Seperti diketahui, anggota DPRD Tuban dari Demokrat saat ini adalah Elvy, Mar’atun Solichah, Aris Setyawan, Ali As’adi (sudah dilantik) dan Ariefudin ) belum dilantik karena terkena kasus pidana. Namun status hukumnya masih dalam tahapan kasasi ke MA.
Dari pendapat beberapa anggota dewan, sebenarnya bisa saja dilantik nomor urut di bawah Arif yaitu Sancoko untuk mengisi kekosongan kursi. Secara hukum misalnya Ariefudin dinyatakan menang dalam kasasi, maka Sancoko bisa mundur dan menyerahkan ke Arief lagi.
“Putusan MA bisa bertahun-tahun bahkan sampai habis masa jabatan dewan bisa saja terjadi. Karena itu daripada partai Demokrat menyiayiakan kursi, jalan ini bisa ditempuh,” katan anggota dewan ini bersolusi.(as)
“Sabar dulu, baru digodok bersama DPC dan DPD nama-nama yang akan maju dalam Pemilukada,” kata Ketua DPD Partai Demokrat, Ibnu Hadjar yang dikonfirmasi tentang pencalonan bupati Tuban periode 2011 – 2016.
Pencalonan bupati kali ini memang terkesan lambat namun pihak Demokrat sendiri memilih hati-hati sambil menunggu incumbent yang akan mencalonkan lagi walau hanya sebagai wakil bupati.
Tim sembilan yang sedang menggodok nama-nama yang diusulkan Dewan Pimpinan Cabang Tuban ini memang harus memilih pasangan yang kuat. “Partai Demokrat tentu harus memenangkan colonnya kendati harus berkoalisi dengan partai lain,” kata Ibnu yang kemarin bersama-sama Ketua DPC Demokrat Tuban, Lilik Suhardjono yang kebetulan mengikuti ESQ di Surabaya.
Siapa nama-nama calon bupati memang masih dirahasiakan karena ini menyangkut strategi partai untuk memenangkan calonnya. Semua partai termasuk incumbent dari Golkar pun masih merahasiakan nama-nama, namun saat ini sudah ada nama-nama itu.
Dari bursa pencalonan nama-nama yang dibicarakan masyarakat adalah bakal calon Lilik Suhardjono dan Haeny Relawati, karena pasangan ini incumbent yang tukar kursi saja. Haeny adalah bupati Tuban dan Lilik adalah wakilnya.
Namun pasangan ini belum pasti karena Haeny sendiri kendati ketua Partai Golkar Tuban, belum mendapat rekomendasi dari DPD maupun DPP.
Demikian halnya Lilik juga belum mendapat restu dari pusat kendati di tingkat DPC maupun DPD sudah ada lampu hijau.
Jadi siapa pasangan yang diajukan Demokrat memang belum pasti karena harus menunggu putusan Tim Sembilan. Bagaimana bila ternyata Lilik tidak mendapat restu, maka Demokrat akan mengajukan nama lain di luar partai. Baik yang berasal dari koalisi maupun nama yang dijagokan sendiri dari calon lainnya.
Sementara itu Ibnu Hadjar yang dikonfirmasi tentang jumlah kursi di dewan yang sebenarnya lima buah namun faktanya cuma 4 kursi menyebut dalam waktu dekat ini akan diproses.
“Apapun kekuatan Demokrat riil harus lima, karena itu DPC sudah diperintahkan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan pertimbangan hukum dan kepentingan konstituen yang sudah mencoblos caleg,” kata Ibnu.
Domein bolanya sebenarnya ada di DPC, namun DPD akan memberikan asistensi terutama dari segi hukum. Kalau misalnya ia digantikan dengan kader ‘urut kacang’ di bawahnya, dampak hukumnya bagaimana agar dipertimbangkan.
Seperti diketahui, anggota DPRD Tuban dari Demokrat saat ini adalah Elvy, Mar’atun Solichah, Aris Setyawan, Ali As’adi (sudah dilantik) dan Ariefudin ) belum dilantik karena terkena kasus pidana. Namun status hukumnya masih dalam tahapan kasasi ke MA.
Dari pendapat beberapa anggota dewan, sebenarnya bisa saja dilantik nomor urut di bawah Arif yaitu Sancoko untuk mengisi kekosongan kursi. Secara hukum misalnya Ariefudin dinyatakan menang dalam kasasi, maka Sancoko bisa mundur dan menyerahkan ke Arief lagi.
“Putusan MA bisa bertahun-tahun bahkan sampai habis masa jabatan dewan bisa saja terjadi. Karena itu daripada partai Demokrat menyiayiakan kursi, jalan ini bisa ditempuh,” katan anggota dewan ini bersolusi.(as)
Sabtu, 02 Oktober 2010
Pendapat Akhir Fraksi Gerindra (Partai Gerindra, PKNU, PKS)
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2010
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salaman ‘ala Rasulillah wa ’ala alihi wa shahbihi wa mawwaalah.
Yth. Saudara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban beserta semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban,
Yth. Saudara-saudara Anggota MUSPIDA dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban,
Yth. Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara-saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara-saudara Wartawan dan segenap undangan sekalian.
Dari lubuk hati yang dalam marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadhirat Allah SWT karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menunaikan tugas sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang konsisten hingga hari kiamat.
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
Setelah kami melakukan telaah yang mendalam, atas seluruh pembahasan mulai dari Pidato Bupati dalam rangka Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 beserta seluruh lampirannya dan segala pembahasan di Badan Anggaran dan komisi serta jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi, maka Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Keadilan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan Pendapat Akhir sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut, maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik dapat dicapai.
2. Terkait dengan kebijakan keuangan daerah yang melandasi Perubahan APBD, Kami mengingatkan agar pemerintah Daerah memperhatikan bahwa dalam setiap perubahan anggaran harus disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan amanat Permendagri No 13 Tahun 2006. Perubahan belanja misalnya, harus diprioritaskan pada belanja yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Bukan memprioritaskan pada belanja yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun yang akan datang. Namun kenyataannya dalam Rancangan P-APBD Kabupaten Tuban tahun 2010 ini mayoritas dana tersedot pada penganggaran pembangunan fisik yang semestinya bisa ditunda pelaksananaannya pada tahun anggaran mendatang. Kami Fraksi Gerinda terus terang heran setangah mati dengan pemaksaan pola kebijakan seperti ini. Sebenarnya apa yang dicari dari begitu gencarnya penganggaran proyek-proyek fisik? Sementara proyek pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan sektor-sektor non fisik lainnya terlihat jelas kurang diurus dengan baik. Jika dikatakan (sebagaimana jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi) bahwa pelayanan dasar infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan dalih pertumbuhan ekonomi sebesar 7,17 persen pada tahun 2009, Kami merasa validitasnya perlu diragukan, karena kenyataan riil yang terjadi di bawah adalah bahwa masih sangat banyak saudara-saudara kita masyarakat Tuban yang masih hidup serba kekurangan, apalagi ditambah dengan beban pendidikan anak-anaknya yang katanya gratis tapi kenyataannya masih banyak iuran di sana-sini, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan lain sebagainya. Salah satu hal di sektor kesehatan yang mengindikasikan pemerintah daerah kurang aspiratif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat misalnya belum diusahakannya fasilitas CT Scan di RSUD padahal alat ini sangat dibutuhkan.
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
3. Sesuai dengan Pasal 171, Permendagri No 13 Tahun 2006, yang telah diubah dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, Raperda Perubahan APBD sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Kami menilai, pemerintah daerah belum menjalankan amanat permendagri ini dengan sungguh-sungguh. Ke depan, pemerintah daerah harus menjalankan amanat ini sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak dari masyarakat secara luas. Memang, kalau kita berbicara keterbukaan informasi, di Kabupaten Tuban hal ini merupakan sesuatu yang amat sulit didapati. Bayangkan saja, salah satu indikasinya, jika di daerah-daerah lain masyarakat dengan begitu gampangnya mengakses hal ihwal tentang informasi dan perkembangan pemerintah daerah melalui website atau blog, di Kabupaten Tuban sulit untuk dijumpai hal yang sama.
4. Kami sebenarnya cukup memberikan apresiasi terhadap pengalokasian dana sharing untuk Bosda Madrasah Diniyah dari APBD Kabupaten Tuban sebesar 2 milyar 84 juta 520 ribu rupiah, namun yang kami sayangkan adalah mengapa pengalokasian anggaran ini baru dilakukan di PAK, tidak pada APBD 2010 sebagaimana yang terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur, yang hal itu sebenarnya menjadi perhatian dan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Dampak dari molornya penganggaran ini jelas sekali merugikan bagi kalangan penerima Bosda Madin.
5. Penganggaran pengadaan motor dinas untuk pinjam pakai bagi anggota DPRD Kabupaten Tuban yang belum menyeluruh ke semua anggota kami nilai sebuah preseden yang kurang baik bagi kelangsungan kebersamaan sesama anggota DPRD. Kami melihat persoalan ini sebenarnya sangat sederhana, tapi mengapa tidak bisa dicarikan jalan keluarnya? Ataukah jangan-jangan, memang sebuah persoalan itu selama bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah???
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
Akhirnya, dengan memperhatikan semua catatan di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010, Kami Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Keadilan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Kami dapat menerima tapi dengan syarat, seluruh catatan tersebut di atas harus ditindaklanjuti secara serius dan seksama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.
Wabillahi taufiq walhidayah
wassalammu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.
Tuban, 02 Oktober 2010
FRAKSI GERINDRA
DPRD KABUPATEN TUBAN
Drs. Nurhadi Sunar Endro Hendrat Setiaji, S.Hut
Ketua Sekretaris
H. Sho’im, S.Pd.I
Juru bicara
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2010
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salaman ‘ala Rasulillah wa ’ala alihi wa shahbihi wa mawwaalah.
Yth. Saudara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban beserta semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban,
Yth. Saudara-saudara Anggota MUSPIDA dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban,
Yth. Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara-saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara-saudara Wartawan dan segenap undangan sekalian.
Dari lubuk hati yang dalam marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadhirat Allah SWT karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menunaikan tugas sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang konsisten hingga hari kiamat.
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
Setelah kami melakukan telaah yang mendalam, atas seluruh pembahasan mulai dari Pidato Bupati dalam rangka Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 beserta seluruh lampirannya dan segala pembahasan di Badan Anggaran dan komisi serta jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi, maka Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Keadilan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan Pendapat Akhir sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut, maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik dapat dicapai.
2. Terkait dengan kebijakan keuangan daerah yang melandasi Perubahan APBD, Kami mengingatkan agar pemerintah Daerah memperhatikan bahwa dalam setiap perubahan anggaran harus disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan amanat Permendagri No 13 Tahun 2006. Perubahan belanja misalnya, harus diprioritaskan pada belanja yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Bukan memprioritaskan pada belanja yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun yang akan datang. Namun kenyataannya dalam Rancangan P-APBD Kabupaten Tuban tahun 2010 ini mayoritas dana tersedot pada penganggaran pembangunan fisik yang semestinya bisa ditunda pelaksananaannya pada tahun anggaran mendatang. Kami Fraksi Gerinda terus terang heran setangah mati dengan pemaksaan pola kebijakan seperti ini. Sebenarnya apa yang dicari dari begitu gencarnya penganggaran proyek-proyek fisik? Sementara proyek pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan sektor-sektor non fisik lainnya terlihat jelas kurang diurus dengan baik. Jika dikatakan (sebagaimana jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi) bahwa pelayanan dasar infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan dalih pertumbuhan ekonomi sebesar 7,17 persen pada tahun 2009, Kami merasa validitasnya perlu diragukan, karena kenyataan riil yang terjadi di bawah adalah bahwa masih sangat banyak saudara-saudara kita masyarakat Tuban yang masih hidup serba kekurangan, apalagi ditambah dengan beban pendidikan anak-anaknya yang katanya gratis tapi kenyataannya masih banyak iuran di sana-sini, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan lain sebagainya. Salah satu hal di sektor kesehatan yang mengindikasikan pemerintah daerah kurang aspiratif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat misalnya belum diusahakannya fasilitas CT Scan di RSUD padahal alat ini sangat dibutuhkan.
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
3. Sesuai dengan Pasal 171, Permendagri No 13 Tahun 2006, yang telah diubah dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, Raperda Perubahan APBD sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Kami menilai, pemerintah daerah belum menjalankan amanat permendagri ini dengan sungguh-sungguh. Ke depan, pemerintah daerah harus menjalankan amanat ini sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak dari masyarakat secara luas. Memang, kalau kita berbicara keterbukaan informasi, di Kabupaten Tuban hal ini merupakan sesuatu yang amat sulit didapati. Bayangkan saja, salah satu indikasinya, jika di daerah-daerah lain masyarakat dengan begitu gampangnya mengakses hal ihwal tentang informasi dan perkembangan pemerintah daerah melalui website atau blog, di Kabupaten Tuban sulit untuk dijumpai hal yang sama.
4. Kami sebenarnya cukup memberikan apresiasi terhadap pengalokasian dana sharing untuk Bosda Madrasah Diniyah dari APBD Kabupaten Tuban sebesar 2 milyar 84 juta 520 ribu rupiah, namun yang kami sayangkan adalah mengapa pengalokasian anggaran ini baru dilakukan di PAK, tidak pada APBD 2010 sebagaimana yang terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur, yang hal itu sebenarnya menjadi perhatian dan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Dampak dari molornya penganggaran ini jelas sekali merugikan bagi kalangan penerima Bosda Madin.
5. Penganggaran pengadaan motor dinas untuk pinjam pakai bagi anggota DPRD Kabupaten Tuban yang belum menyeluruh ke semua anggota kami nilai sebuah preseden yang kurang baik bagi kelangsungan kebersamaan sesama anggota DPRD. Kami melihat persoalan ini sebenarnya sangat sederhana, tapi mengapa tidak bisa dicarikan jalan keluarnya? Ataukah jangan-jangan, memang sebuah persoalan itu selama bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah???
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
Akhirnya, dengan memperhatikan semua catatan di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010, Kami Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Keadilan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Kami dapat menerima tapi dengan syarat, seluruh catatan tersebut di atas harus ditindaklanjuti secara serius dan seksama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.
Wabillahi taufiq walhidayah
wassalammu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.
Tuban, 02 Oktober 2010
FRAKSI GERINDRA
DPRD KABUPATEN TUBAN
Drs. Nurhadi Sunar Endro Hendrat Setiaji, S.Hut
Ketua Sekretaris
H. Sho’im, S.Pd.I
Juru bicara
Langganan:
Postingan (Atom)