PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TENTANG
12 (DUA BELAS) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.
YTH. SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN BESERTA SEMUA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN,
YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN,
YTH. SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA MUSPIDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBAN,
YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN,
YTH. SAUDARA-SAUDARA KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN TUBAN,
YTH. SEGENAP KAWAN PERS DAN SEMUA UNDANGAN SEKALIAN.
PERTAMA-TAMA MARI KITA SENANTIASA MEMPERBARUI UNGKAPAN DAN PERWUJUDKAN RASA SYUKUR KITA KEPADA ALLAH SWT -TUHAN YANG MAHA ESA- ATAS SEGALA KARUNIA DAN NIKMAT-NYA YANG TELAH KITA TERIMA, TERMASUK NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM RANGKA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERDA KABUPATEN TUBAN.
SEBELUM MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM INI, KAMI FRAKSI GERINDRA YANG MERUPAKAN KOALISI PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS MENYAMPAIKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH HAJI KEPADA CALON-CALON HAJI KABUPATEN TUBAN, KHUSUSNYA KAWAN-KAWAN KITA DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN. SEMOGA JAMAAH HAJI KABUPATEN TUBAN PADA TAHUN INI DAPAT MELAKSANAKAN SELURUH AKTIVITAS IBADAH DENGAN PENUH KEKHUSYUKAN DAN KEIKHLASAN SEHINGGA MENDAPATKAN GELAR HAJI MABRUR DISISI ALLAH SWT. DAN TAK LUPA PULA KAMI MENGHARAPKAN KIRANYA SEGENAP JAMAAH HAJI KABUPATEN TUBAN KETIKA BERADA DI TANAH SUCI NANTI, TEMPAT YANG MUSTAJABAH TIDAK LUPA MENDOAKAN AGAR PEMILUKADA TUBAN YANG PELAKSANAANNYA TINGGAL BEBERAPA BULAN LAGI INI DIBERI KESUKSESAN LAHIR DAN BATIN, KPUD TUBAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA SEMOGA PULA DAPAT BERTINDAK JUJUR DAN ADIL, PARA PASANGAN CABUB-CAWABUB MUDAH-MUDAHAN DAPAT MENATA NIAT DALAM PENCALONANNYA SEMATA-MATA UNTUK TUJUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERSAMA BUKAN UNTUK KEUNTUNGAN DIRI DAN KELOMPOKNYA, SEHINGGA SIAPA PUN YANG MENANG DALAM GAWE LIMA TAHUNAN NANTI, HASILNYA ADALAH KEMENANGAN BERSAMA UNTUK SEMUA MASYARAKAT TUBAN, KARENA MEMANG TUBAN UNTUK SEMUA.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
FRAKSI KAMI BERPENDAPAT BAHWA PENYERAHAN SEBAGIAN BESAR KEWENANGAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH, TELAH MENEMPATKAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN NASIONAL, DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEMAKMURAN RAKYAT SECARA ADIL DAN MERATA. DALAM KAITAN INI PERAN DAN DUKUNGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SANGAT STRATEGIS, KHUSUSNYA DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH (PERDA) DAN PERATURAN DAERAH LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PERDA SEBAGAI JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL MEMILIKI LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS DENGAN DIATURNYA KEDUDUKAN PERDA DALAM UUD 1945 PASAL 18 AYAT (6), UU NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. SELAIN ITU TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS DPRD DALAM MEMBENTUK PERDA ADALAH UU NO.27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
SETELAH MENCERMATI 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH BUPATI KEPADA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELALUI SURAT TANGGAL 31 AGUSTUS 2010 YANG TERDIRI DARI RAPERDA TENTANG: 1. PAJAK DAERAH; 2. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN; 3. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN; 4. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN; 6. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA; 7. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR; 8. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM; 9. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR; 10. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN; 11. IZIN USAHA PERTAMBANGAN; 12. PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 13 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN TUBAN, YANG PENJELASAN SECARA GARIS BESAR MENGENAI HAL PENTING TERHADAP 12 (DUA BELAS) RAPERDA ITU TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI YANG DIWAKILI OLEH SAUDARA SEKRETARIS DAERAH DALAM NOTA PENJELASAN BUPATI TERHADAP 12 (DUA BELAS) RAPERDA KABUPATEN TUBAN PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010, MAKA DENGAN INI KAMI FRAKSI GERINDRA YANG MERUPAKAN GABUNGAN PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM SEBAGAI BERIKUT:
A. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH
1. KAMI MENILAI BAHWA PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH HARUS DISERTAI DENGAN KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA, KESIAPAN SISTEM ADMINISTRASI DAN SISTEM KONTROL. JANGAN SAMPAI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INI HANYA BERDASARKAN PADA EUFORIA BELAKA, KARENA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENGAMANATKAN UNTUK MENYUSUN TURUNANANNYA DALAM PERATURAN DAERAH INI. SELAIN ITU PERLU JUGA DIBUAT KAJIAN YANG LENGKAP, TERKAIT DENGAN KONSEKWENSI YANG TERJADI SETELAH DITERAPKANNYA PERATURAN DAERAH INI, YAKNI AKAN TERJADINYA KENAIKAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI SECARA BERSAMAAN YANG AKAN MENIMBULKAN PEMBEBANAN PADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA.
2. KAMI MENGUSULKAN AGAR DALAM PERATURAN DAERAH INI JUGA DILENGKAPI DENGAN INSTRUMENT UNTUK MENJAGA TRANSPARANSI SISTEM PERPAJAKAN DAERAH DAN MEMINIMALISASI TERJADINYA KEBOCORAN, YAKNI DENGAN ADANYA KEPASTIAN PEMUNGUTAN BAGI WAJIB PAJAK, ADANYA SISTEM ONLINE, PENERAPAN SANKSI YANG DITEGAKKAN SECARA DISIPLIN DAN TIDAK TEBANG PILIH.
3. PERLUNYA PEMERINTAH DAERAH MEMASUKKAN POLA INSENTIF PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN PRESTASI TERTENTU, UNTUK DITAMBAHKAN DALAM PERATURAN DAERAH INI. HAL INI PENTING SEBAGAI LANGKAH UNTUK MEMBERIKAN STIMULANT BAGI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT AGAR MENGGAIRAHKAN INVESTASI DI KABUPATEN TUBAN.
4. BERKAITAN DENGAN PAJAK REKLAME, KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK SUNGGUH-SUNGGUH MENATA REKLAME DI KABUPATEN TUBAN DAN DENGAN ADANYA PERDA INI DIHARAPKAN ADANYA JAMINAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN SANKSI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MELANGGARNYA. SELAIN ITU, KAMI JUGA MEMINTA AGAR PAJAK REKLAME UNTUK KEGIATAN SOSIAL, KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN SUPAYA DIGRATISKAN.
5. TERKAIT DENGAN PAJAK RESTORAN, KAMI MEMINTA DALAM PERDA INI HARUS DISERTAKAN ADANYA BATASAN-BATASAN TERTENTU YANG KONKRIT TERHADAP RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN YANG MENJADI OBYEK PAJAK RESTORAN. APAKAH DENGAN MEMBERI BATASAN OMSET TERTENTU ATAU YANG LAIN?
6. TENTANG PAJAK HIBURAN PADA RAPERDA PASAL 16, HURUF C DIJELASKAN DISKOTIK, KARAOKE, CLUB MALAM, CAFÉ, PANTI PIJAT, MANDI UAP/SPA, KONTES KECANTIKAN, PERAGAAN BUSANA, REFLEKSI DAN SEJENISNYA SEBESAR 40 % (EMPAT PULUH PERSEN). KAMI MEMINTA AGAR DISKOTIK DAN CLUB MALAM DIHAPUS DALAM PERDA INI KARENA DENGAN MEMASUKKAN KEDUANYA DALAM PERDA INI BERARTI SAMA SAJA DENGAN MELEGALISASI KEBERADAANNYA. SEKALI LAGI KAMI MEMINTA DENGAN SANGAT AGAR HAL INI DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, SEBAB DENGAN BEROPERASINYA KARAOKE SAJA SEPERTI YANG SELAMA INI TERJADI, DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKANNYA SUDAH SEDEMIKIAN LUAR BIASA, APALAGI KALAU DISKOTIK DAN CLUB MALAM JUGA DILEGALKAN?
7. UNTUK PENGENAAN PAJAK 40 % (EMPAT PULUH PERSEN) PADA HIBURAN KARAOKE SEBAGAIMANA TERTERA PADA RAPERDA KAMI MEMINTA AGAR DINAIKKAN MENJADI 60 % (ENAM PULUH PERSEN), KARENA JIKA HANYA DIKENAKAN PAJAK SEBESAR 40 % (EMPAT PULUH PERSEN) INI BERARTI HANYA ADA PENINGKATAN 20 % (DUA PULUH PERSEN) DARI PAJAK SEBELUMNYA YANG HASILNYA JUGA BEGITU KECIL DAN TENTUNYA TIDAK AKAN MEMBERIKAN PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KENAIKAN PAD KITA.
8. SELAIN ITU DI DALAM PERDA INI JUGA PERLU ADANYA PEMISAHAN ANTARA KARAOKE, MANDI UAP/SPA DAN SEJENISNYA DENGAN KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA KARENA KAMI MENILAI KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA ITU SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN KREATIVITAS DAN PENGEMBANGAN DIRI ANAK-ANAK KITA SEHINGGA SEPATUTNYALAH BILA PENGENAAAN PAJAKNYA UNTUK KONTES KECANTIKAN DAN PERAGAAN BUSANA HANYA 10 % (SEPULUH PERSEN) SAJA.
9. KAMI FRAKSI GERINDRA JUGA MENOLAK KERAS TENTANG PEREDARAN MINUMAN KERAS DI TEMPAT-TEMPAT HIBURAN MALAM, WARUNG-WARUNG CAFÉ DAN SEBAGAINYA. DALAM HAL INI, PEMERINTAH HARUS TEGAS DAN TIDAK PANDANG BULU. KAMI MENGAJAK KEPADA SEMUA ELEMEN BAIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT TUBAN AGAR SEBISA MUNGKIN MEMINIMALISASI IMAGE NEGATIF TUBAN SEBAGAI SUMBER PEREDARAN MINUMAN KERAS. TERMASUK DI ANTARANYA TIDAK LAGI SUKA MENYEBUT TUBAN SEBAGAI KOTA TOAK, SEBAGAIMANA YANG SERING DITULIS OLEH KALANGAN PERS. BUKANKAH LEBIH TERASA SEJUK DI TELINGA BILA MENYEBUT TUBAN SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, KOTA WALI, KOTA RONGGOLAWE ATAU SEBUTAN-SEBUTAN LAIN YANG LEBIH BAIK.
10. APABILA PERDA PAJAK HIBURAN INI SUDAH DIBERLAKUKAN MAKA PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEPERTI APARAT KEPOLISIAN DAN SATPOL PP AGAR MENINDAK TEGAS WARUNG- WARUNG YANG MENYEDIAKAN HIBURAN KARAOKE BERIKUT ROOM PROSTITUSINYA YANG MAKIN MENGGEJALA DI KOTA TUBAN, KOTA PENDIDIKAN INI.
11. DALAM HAL PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), FOKUS PERHATIAN HARUS DIBERIKAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA KEBOCORAN DALAM PENERIMAAN BPHTB AKIBAT PENGELOLAAN YANG TIDAK BAIK MAUPUN ADANYA KOLUSI ANTAR PETUGAS PEMUNGUT BPHTB DENGAN OBJEK PAJAK DALAM PROSES PEMUNGUTAN BPHTB. NILAI PAJAK YANG CUKUP BESAR (5%) MEMBERI PELUANG TERJADINYA KOLUSI YANG DAPAT MERUGIKAN PENERIMAN DAERAH. APALAGI PENGELOLAAN BPHTB RELATIF BARU BAGI PEMERINTAH DAERAH TUBAN, SEHINGGA MEMERLUKAN PENYIAPAN SISTEM, MEKANISME DAN SDM PETUGAS. HARUS DIBUAT MEKANISME PEMUNGUTAN DAN SISTEM PENGELOLAAN YANG MENUTUP SEKECIL MUNGKIN PELUANG TERJADINYA KEBOCORAN DALAM PEMUNGUTAN PENERIMAAN DARI BPHTB INI. ADANYA OBJEK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB MISALNYA, MERUPAKAN CELAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK ADANYA MANIPULASI OLEH WAJIB PAJAK MAUPUN OLEH PETUGAS PEMUNGUT BPHTB. DEMIKIAN PULA DENGAN PENETAPAN NILAI JUAL DARI OBJEK PAJAK YANG MENJADI BASIS PENGENAAN BPHTB, JUGA DAPAT MENJADI CELAH DARI ADANYA KOLUSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK YANG MERUGIKAN PENERIMAN DAERAH. OLEH KARENA INI HARUS DIBUAT ATURAN YANG TEGAS DAN JELAS DALAM PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN MENILAI KELAYAKAN DARI NILAI JUAL YANG DITETAPKAN DALAM PAJAK BPHTB YANG DIKENAKAN.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
B. RAPERDA TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
1. KAMI FRAKSI GERINDRA MENGANGGAP BAHWA SELAMA INI ADA BEBERAPA HAL YANG SERINGKALI MENJADI HAMBATAN BAGI INVESTOR UNTUK MENANAMKAN MODALNYA DI BUMI RONGGOLAWE, OLEH KARENANYA KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MERUBAH SISTEM BIROKRASI YANG BERBELIT-BELIT DIANTARANYA:
a. PENGURUSAN STANDART OPERASI PROSEDUR (SOP) YANG KURANG JELAS MISALNYA MENGENAI JANGKA WAKTU (APLIKASI DAN PERIZINAN), PERSYARATAN, PEMENUHAN ADMINISTRASI, PERSYARATAN TEKNIS, FINANCIAL DLL.
b. ADANYA PERDA INVESTASI ATAU PENANAMAN MODAL YANG MENJELASKAN BAHWA INVESTASI DI TUBAN HARUS DIPERBAHARUI SETIAP LIMA TAHUN DAN BISA DI PERPANJANG 2 TAHUN DAN 3 TAHUN. SEDANG DI UU INVESTASI DIJELASKAN BAHWA IZIN JANGKA WAKTU INVESTASI 20 TAHUN DAN BISA DIPERPANJANG 10 TAHUN. INI MEMBUKTIKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TIDAK TANGGAP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI SEHINGGA PERDA YANG MENGATUR TENTANG PENANAMAN MODAL INI JUGA PERLU SEGERA DISESUAIKAN. MENGINGAT TUBAN BANYAK MENGANDUNG HASIL TAMBANG TERUTAMA MINERAL DAN BATUAN YANG TENTUNYA BANYAK DILIRIK KALANGAN INDUSTRI TERUTAMA SEMEN. JUGA TENTANG UU 23 TAHUN 2010 YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN, YAKNI SIPD YANG DIUBAH MENJADI IUP, SEHINGGA KAMI MENGANGGAP BAHWA PERLU ADANYA PERUBAHAN PADA PERDA YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN TERSEBUT.
2. PADA PERMEN ESDM NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DINILAI OLEH KALANGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN SANGAT MEMBERATKAN, YAITU TERKAIT DENGAN ATURAN 2 TAHUN SEBELUM TUTUP TAMBANG DANA HARUS SUDAH TERSEDIA DALAM BENTUK DEPOSITO DAN YANG BERHAK MENCAIRKAN ADALAH BUPATI. OLEH KARENANYA KAMI MENILAI BAHWA TERHAMBATNYA PROSES REKLAMASI KARENA DISEBABKAN MASALAH INI. SEDANG DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI EKSPLOITASI PENAMBANGAN ITU SENDIRI TIDAK BISA MENUNGGU-NUNGGU HANYA KARENA PROSES PENCAIRAN YANG MUNGKIN MEMANG SENGAJA DIULUR-ULUR.
3. DI DALAM RAPERDA INI KAMI JUGA MENGUSUKAN BAHWA BAHAN BAKU SEMEN DALAM HAL INI TANAH LIAT UNTUK SEMEN MERUPAKAN MINERAL BUKAN LOGAM, SEHINGGA DALAM IZIN OPERASI PRODUKSI BISA MENCAPAI JANGKA WAKTU 20 + (2X10) YANG BERARTI ADA KESESUAIAN DENGAN PERUNDAGAN DI ATASNYA YAITU PP NO 23 TAHUN 2010.
4. BAGAIMANA DENGAN LAHAN TAMBANG YANG ADA DI WILAYAH PERHUTANI, APAKAH TIDAK DI ATUR TERSENDIRI?
C. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
1. KAMI MENILAI DALAM PERDA INI PERLU ADANYA KEJELASAN TERKAIT DENGAN KLASIFIKASI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA. MISALNYA DITENTUKAN OLEH BESAR DAN KECILNYA KAPASITAS OBYEK RETRIBUSI.
2. BERKENAAN DENGAN MINIMNYA PEROLEHAN PAD DARI SEKTOR RETRIBUSI TEMPAT REKREASI SEPERTI YANG TERJADI SELAMA INI ITU DISEBABKAN OLEH KETIDAKBECUSAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDAYAGUNAKAN TEMPAT-TEMPAT POTENSIAL UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI TEMPAT WISATA. INI BERBEDA JAUH DENGAN KABUPATEN LAIN DI JAWA TIMUR, YANG TERBUKTI MAMPU MENARIK BANYAK KALANGAN INVESTOR DI BIDANG KEPARIWISATAAN UNTUK MENANAMKAN MODAL DI KABUPATEN TERSEBUT. SALAH SATU CONTOHNYA ADALAH KOTA BATU. PEMERINTAH KOTA INI MELAKUKAN KIAT UNTUK MENARIK INVESTOR DENGAN MEMPERMUDAH PERIZINAN DAN TIDAK MENARIK PAJAK TERLEBIH DAHULU SEBELUM TEMPAT WISATA ITU RAMAI DAN MENERAPKAN SISTIM TAKE HOLIDAY (GRATIS). KABUPATEN TUBAN YANG MEMILIKI GARIS PANTAI LEBIH DARI 65 KM DAN PANTAI SOWAN ADALAH SALAH SATU TEMPAT POTENSIAL YANG SEHARUSNYA BISA DIJADIKAN OBJEK WISATA YANG TIDAK KALAH DENGAN WBL DI LAMONGAN. KEMUDIAN TELAGA NGERONG DI RENGEL YANG SEANDAINYA PEMDA ATAU INVESTOR DAPAT MENGELOLA TENTUNYA BISA SEBANDING DENGAN TELAGA SARANGAN DI MAGETAN.
D. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RAPERDA TENTANG TEMPAT KHUSUS PARKIR
UNTUK MEMINIMALISASI TERJADINYA KEBOCORAN, KAMI MENGHIMBAU AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBERLAKUKAN KARTU PARKIR BERLANGGANAN.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
E. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
1. HENDAKNYA DALAM PERDA INI JUGA DIATUR HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN MASA PERALIHAN IZIN GANGGUAN. HAL INI TENTUNYA MENGAKOMODASI KEPENTINGAN PIHAK-PIHAK YANG SUDAH MEMEGANG IZIN GANGGUAN LAMA.
2. TERKAIT MASALAH LUASAN TEMPAT USAHA YANG MENJADI PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. BERDASARKAN RAPERDA, LUAS LAHAN TERCANTUM, MULAI DARI 0-100 METER PERSEGI (M2), 100-500 M2, 500-1000 M2 DAN 1000 M2 DAN SETERUSNYA. PADAHAL, UNTUK USAHA KECIL TIDAK SAMPAI MEMBUTUHKAN LUAS LAHAN 100 M2, ATAU MISALNYA HANYA MEMBUTUHKAN LAHAN SEKITAR 20 M2. DENGAN DEMIKIAN, APABILA JADI DITERAPKAN MAKA PENGUSAHA YANG MENGGUNAKAN LAHAN 20 M2 AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN YANG SAMA DENGAN PENGUSAHA YANG MEMPUNYAI LAHAN 100 M2. TENTUNYA INI SANGAT MEMBERATKAN KALANGAN PENGUSAHA KECIL.
SAUDARA PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG MULIA
DEMIKIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA (GABUNGAN PARTAI GERINDRA, PKNU DAN PKS) TERHADAP 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN. KAMI BERHARAP BAHWA BUTIR-BUTIR PENTING YANG MENJADI FOKUS KAMI DAN DISAMPAIKAN DALAM PEMANDANGAN UMUM INI BENAR-BENAR MENDAPAT PERHATIAN DAN DAPAT DIKAJI. KAMI JUGA BERHARAP AGAR KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT DAPAT BERJALAN NANTINYA DAN MENDAPAT DUKUNGAN DARI SEMUA PIHAK.
KAMI JUGA MENGHIMBAU KEPADA PIHAK EKSKUTIF DAN LEGISLATIF AGAR DALAM PROSES PEMBAHASAN LEBIH LANJUT TERHADAP RAPERDA-RAPERDA INI DILAKUKAN SECARA LEBIH KONPREHENSHIP DAN TIDAK TERBURU-BURU.
DEMIKIAN, ATAS SEGALA PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH.
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
TUBAN, 25 OKTOBER 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar