SURABAYA | SURYA Online - Pimpinan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Timur mendukung penutupan lokalisasi Dolly di Kota Surabaya. “Kami sepakat dengan rencana penutupan Lokalisasi Dolly. Agama mana pun melarang praktek prostitusi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKNU Jawa Timur, Arif Djunaidi di Sumenep, Madura, Kamis (28/10/2010).
Arif datang ke Sumenep dalam rangka membuka sekaligus menghadiri pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) I PKNU setempat di Pondok Pesantren Terate di Kecamatan Kota. “Pak De Karwo (Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Red) menyatakan Dolly layak ditutup demi kemaslahatan bersama. Tentunya kader PKNU yang partai politiknya berasas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berani menyatakan hal serupa,” katanya menegaskan.
Seperti diketahui, ketika di Sumenep, Senin (25/10), Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyatakan siap membantu sepenuhnya pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, jika ingin menutup lokalisasi Dolly. Namun, kata dia, secara teknis, penutupan lokalisasi Dolly menjadi urusan Pemkot Surabaya, karena memang berada di wilayah Kota Surabaya. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menyatakan penutupan lokalisasi Dolly lebih cepat justru lebih baik.
Arif mengingatkan, penutupan Dolly harus disertai dengan langkah konkrit untuk mencegah para penghuni lokalisasi tersebut kembali terjun ke profesi serupa di tempat lain. “Pascapenutupan itu yang memang harus dipikirkan oleh pemerintah. Namun, secara prinsip, kami mendukung penutupan lokalisasi Dolly secepatnya,” katanya menuturkan.
Ia juga yakin solusi akan segera ditemukan seiring keinginan untuk menutup lokalisasi Dolly.
“Ini sebenarnya pekerjaan rumah warga Jawa Timur. Kalau mau jujur, saya pikir tidak seorang pun warga Jawa timur yang ingin salah satu wilayahnya dicap sebagai lokasi maksiat dan menggantungkan hidup dari lokalisasi,” katanya mengungkapkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar