Tuban, Bhirawa
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tuban yang membahas tentang laporan badan anggaran (Banggar) dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD tahun 2011 Kamis (25/11) kemarin gagal di gelar.
Pasalnya, tiga fraksi, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Gerindra yang terdiri dari partai PKS, PKNU dan Partai Gerindra 'Boikot' paripurnas yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Tuban.
Rapat paripurna yang akan membahas rancangan kerja tahun 2011, yang dipimpin oleh Kristiawan, SP, MM (Ketua DPRD Tuban), tanpa didampingi oleh seluruh wakil ketua DPRD, diantaranya Drs. Sa'dun Naim, Teguh Prabowo alis Cong Ping dan Kristiawan ini sempat di skores dua kali karena tidak memenuhi qorum persidangan atau hanya 21 anggota DPRD yang hadir.
Ke-21 anggota DPRD tersebut, terdiri dari Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi Amanat Bulan Bintang, dan tiga orang dari Fraksi Demokrarat dan satu anggoata dewan dari FPP. Tiga orang dari Fraksi Demokrarat ini adalah Elfy Alfiah (Ketua Fraksi), Arifudin dan ma'atus Sholihah, sementara satu orang dari FPP adalah H. MAshud Fakih.
Drs. Imron Chudlori ketua FKB saat dikonfirmasi alasan fraksinya tidak menghadiri rapat paripurna tersebut dikarenakan, pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Tuban terlalu memaksakan kehendak terkait anggaran yang di ajukan, selian itu terdapat pula beberapa kepentingan kegiatan di internal DPRD yang selama ini angarankan juga tidak di akomodir.
"Banyak hal, yang pasti eksekutif telalu memaksakan kehendak, seperti halnya rancangan kegiatan angaran dari masing-masing SKPD yang seharusnya disertakan dalam pembahasan itu tidak pernah disertakan, terus kita mau memberikan masukan dan koreksi gimana," kata politisi dari Kecamatan Montong saat dikonfirmasi bhiarawa via phonselnya.
Begitu juga dengan ketua Fraksi PDIP, Karjo bahwa keberadaan legislatif dan eksekutif itu sejajaran. Dan legislatif mempunyai diantanya fungsi kontroling, bageting. Akan tetapi selama ini, pihak eksekutif masih memperlakukan legeslatif hanya sebagai lembaga penyetempel angaran eksekutif.
"Kita kan juga mempunyai fungsi kontrol, dan penganggaran, semua apa yang pernah kita usulkan hanya ditampung dan ditampung saja, kita kan juga mempunyai kostituen, dan kita tidak mau dianggap sebagai wakil rakyat yang mandul, karena tidak dinilai tidak bisa memperjauangkan hak-hak konstituen kita," kata Karjo yang juga ketua DPC PDIP Tuban ini saat dikonfirmasi bhirawa.
Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Gerindra Saiful Huda, saat dikonfirmasi Bhirawa via phonselnya mengungkapkan, selain beberapa kegiatan yang diusulkan oleh legislatif tidak pernah direspon oleh eksekutif, dalam RAPBD yang diajukan ini ia menilai banyak dana bantuan social yang tidak jelas peruntukanya atau rentan dengan kebijakan politik menjelang suksesi di kabupaten tuban pada 2011 mendatang.
"Kita tidak mau APBD tahun 2011 ini sama dengan tahun 2010 yang lalu, banyak dana bantuan social yang perlu dipertanyakan keguanaanya, seperti bantuan untuk Masjid Jami'u Shoghir yang fiktif, juga dana untuk pasar baru tuban (PBT) yang juga masih bermasalah hingga saat ini" Kata Politisi PKNU asal kecamatan widang ini pada bhirawa.
Sementara, ketua DPRD Tuban, Kristiawan, SP, MM saat dikonfirmasi bhirawa terkait dengan gagalnya rapat pembahasan RAPBD menyatakan kalau sesuai dengan tatip persidangan, pasal 86 atat 5 kalau rapat atau persidangan dua kali tidak memenuhi qorum, maka akan dilaksanakan maksimal 3 hari setelah itu, atau akan dibahas dalam badan musyawarah (Banmus) lagi untuk menjadwal rapat atau siding paripurna.
"Kalau memeng tidak sepakat, ya..jangan terus tidak hadir, kan semua bisa dimusyawarahkan. Dan sesuai dengan tatip persidangan, kalau dua kali tidak memenuhi persidangakan maka maksimal tiga hari akan kita lakukan lagi paripurna lagi, atau Banmus akan menjadwal lagi," kata Kristiawan. [hud]
Jumat, 26 November 2010
Selasa, 23 November 2010
Langitan Bantu Korban Merapi
Bencana merapi bukan hanya menyedot animo masyarakat sekitar pegunungan yang terletak di Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, namun juga para santri. Terbukti, santri Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, setelah mendapat instruksi langsung dari pengasuh, KH Abdullah Faqih telah menyalurkan sumbangan mulai hari Ahad kemarin hingga tulisan ini diterbitkan masih dalam proses pendistribusian. Dalam sebuah pengajian, Kiai kharismatik itu menyampaikan, “Insyallah bantuan untuk korban merapi akan didistribusikan langsung kepada para korban sehingga bisa tepat sasaran, doanya semoga lancar.”
Sumbangan itu didistribusikan oleh Tim Langitan Peduli Merapi yang dikomandoi oleh H Agus Makshum Faqih dan Agus Mukhtar Humaidi lewat bantuan para alumni di sekitar wilayah bencana. Untuk tahap awal, tim telah menyisir 3 wilayah yaitu, pertama, Tambanan, Ngaglik, Sleman; kedua, Lodoyong, Tempel, Sleman; dan ketiga, Galombo, Magelang.
Adapun jumlah sumbangan adalah uang senilai 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), ratusan kardus pakaian layak pakai, 350 kardus minuman mineral, dan lain sebagainya. Jika diestimasikan dalam bentuk jumlah, semua sumbangan senilai Rp. 53.625.000 (limapuluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Instruksi KH Abdullah Faqih
Perhatian KH Abdullah Faqih terhadap bencana alam terkhusus erupsi gunung merapi sangat besar. Beliau telah menginstruksikan kepada seluruh santri, baik putra maupun putri. Atau bahkan di sela-sela pengajian umum kitab Ihya’ Ulumuddin untuk santri kalong (mbajak : jawa) pun beliau juga menginstruksikan hal yang sama.
“Manusia tidak boleh memiliki prasangka bahwa dirinya, keluarga dan orang-orang terdekatnya akan senantiasa aman dari musibah. Sehingga mereka acuh tak acuh terhadap saudara sesama muslim yang terkena musibah,” kata beliau.
“Untuk itu, mari kita ulurkan tangan untuk korban bencana merapi. Yang hari ini membawa uang, silakan menyisihkan sebagian yang dimiliki. Sebab orang mukmin itu seperti satu tubuh. Saling bantu membantu” tambah beliau.
Karena, meskipun tidak bisa mengganti kehilangan yang mereka alami, setidaknya bantuan itu bisa sedikit meringankan beban dan melipur hati mereka. Dengan sedikit kepedulian tersebut, mereka tidak akan merasa terkucil dan terabaikan. Sebab masih ada saudara sesama muslim yang senantiasa membantu dalam kesuliatan yang mereka alami.
Selain itu beliau juga mengintruksikan kepada para santri dan alumnus yang hadir dalam pengajian mingguan tersebut untuk mewujudkan kepeduliannya dalam bentuk sumbangan fisik. baik berupa uang, pakaian atau bahan-bahan makanan.
Dalam pengajian itu, beliau juga mengatakan bahwa umat Islam yang kebetulan tengah menghadapi bencana tidak perlu merasa berkecil hati. Dan jangan pula merasa putus asa atas kasih sayang Allah Swt. Karena segala musibah dan bencana tersebut bisa jadi adalah pengganti atas siksa neraka yang berlipat-lipat kali lebih pedih. Siksaan itu diberikan di dunia, sebagai wujud belas kasih Allah Swt kepada hambanya yang beriman.
Pentingnya Mendatangkan Psikolog dan Motivator
Hasil pengamatan Tim Langitan Peduli Merapi ini, terutama ketika melihat kondisi real di Stadio Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta yang sempat menampung ribuan pengungsi dan berbagai informasi lain, maka perlu kiranya mendatangkan para psikolog. Hal ini mengingat kebanyakan para donatur menyumbang dalam bentuk benda. Hingga pada pos-pos besar sumbangan itu menumpuk-numpuk.
Padahal selain bencana lahir, hal yang tidak dapat kita sepelekan adalah gejolak emosional dan rasa trauma yang mendalam para pengungsi. Terutama para anak-anak yang belum bisa berpikir secara jernih tentang bencana alam. Apalagi hari-hari ini mereka harus libur sekolah. Sesuatu yang selayaknya tidak terjadi.
Selain itu, penting juga mendatangkan para motivator untuk membangun kembali jiwa para korban yang hancur diterpa bencana. Bagian ini bisa diisi oleh kawan-kawan aktifis dakwah. Merenungkan kembali bahwa ada kekuatan adi kodrati di balik semua kejadian ini. Mencari hikmah yang terselip dari bencana ini dan sebagai instropeksi diri atas berbagai sikap serta prilaku manusia. [chantrek n a-doang]
Data Sumbangan Langitan Peduli Merapi
Uang tunai 28.000.000
350 kardus air minum senilai 4.025.000
Ratusan kardus pakaian layak pakai senilai 15.750.000
200 sarung baru senilai 4.400.000
4 kardus sarimi senilai 220.000
7 kardus obat-obatan senilai 1.230.000
Jumlah senilai 53.625.000
Sumber :
Data Tim Langitan Peduli Merapi
Sumbangan itu didistribusikan oleh Tim Langitan Peduli Merapi yang dikomandoi oleh H Agus Makshum Faqih dan Agus Mukhtar Humaidi lewat bantuan para alumni di sekitar wilayah bencana. Untuk tahap awal, tim telah menyisir 3 wilayah yaitu, pertama, Tambanan, Ngaglik, Sleman; kedua, Lodoyong, Tempel, Sleman; dan ketiga, Galombo, Magelang.
Adapun jumlah sumbangan adalah uang senilai 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), ratusan kardus pakaian layak pakai, 350 kardus minuman mineral, dan lain sebagainya. Jika diestimasikan dalam bentuk jumlah, semua sumbangan senilai Rp. 53.625.000 (limapuluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Instruksi KH Abdullah Faqih
Perhatian KH Abdullah Faqih terhadap bencana alam terkhusus erupsi gunung merapi sangat besar. Beliau telah menginstruksikan kepada seluruh santri, baik putra maupun putri. Atau bahkan di sela-sela pengajian umum kitab Ihya’ Ulumuddin untuk santri kalong (mbajak : jawa) pun beliau juga menginstruksikan hal yang sama.
“Manusia tidak boleh memiliki prasangka bahwa dirinya, keluarga dan orang-orang terdekatnya akan senantiasa aman dari musibah. Sehingga mereka acuh tak acuh terhadap saudara sesama muslim yang terkena musibah,” kata beliau.
“Untuk itu, mari kita ulurkan tangan untuk korban bencana merapi. Yang hari ini membawa uang, silakan menyisihkan sebagian yang dimiliki. Sebab orang mukmin itu seperti satu tubuh. Saling bantu membantu” tambah beliau.
Karena, meskipun tidak bisa mengganti kehilangan yang mereka alami, setidaknya bantuan itu bisa sedikit meringankan beban dan melipur hati mereka. Dengan sedikit kepedulian tersebut, mereka tidak akan merasa terkucil dan terabaikan. Sebab masih ada saudara sesama muslim yang senantiasa membantu dalam kesuliatan yang mereka alami.
Selain itu beliau juga mengintruksikan kepada para santri dan alumnus yang hadir dalam pengajian mingguan tersebut untuk mewujudkan kepeduliannya dalam bentuk sumbangan fisik. baik berupa uang, pakaian atau bahan-bahan makanan.
Dalam pengajian itu, beliau juga mengatakan bahwa umat Islam yang kebetulan tengah menghadapi bencana tidak perlu merasa berkecil hati. Dan jangan pula merasa putus asa atas kasih sayang Allah Swt. Karena segala musibah dan bencana tersebut bisa jadi adalah pengganti atas siksa neraka yang berlipat-lipat kali lebih pedih. Siksaan itu diberikan di dunia, sebagai wujud belas kasih Allah Swt kepada hambanya yang beriman.
Pentingnya Mendatangkan Psikolog dan Motivator
Hasil pengamatan Tim Langitan Peduli Merapi ini, terutama ketika melihat kondisi real di Stadio Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta yang sempat menampung ribuan pengungsi dan berbagai informasi lain, maka perlu kiranya mendatangkan para psikolog. Hal ini mengingat kebanyakan para donatur menyumbang dalam bentuk benda. Hingga pada pos-pos besar sumbangan itu menumpuk-numpuk.
Padahal selain bencana lahir, hal yang tidak dapat kita sepelekan adalah gejolak emosional dan rasa trauma yang mendalam para pengungsi. Terutama para anak-anak yang belum bisa berpikir secara jernih tentang bencana alam. Apalagi hari-hari ini mereka harus libur sekolah. Sesuatu yang selayaknya tidak terjadi.
Selain itu, penting juga mendatangkan para motivator untuk membangun kembali jiwa para korban yang hancur diterpa bencana. Bagian ini bisa diisi oleh kawan-kawan aktifis dakwah. Merenungkan kembali bahwa ada kekuatan adi kodrati di balik semua kejadian ini. Mencari hikmah yang terselip dari bencana ini dan sebagai instropeksi diri atas berbagai sikap serta prilaku manusia. [chantrek n a-doang]
Data Sumbangan Langitan Peduli Merapi
Uang tunai 28.000.000
350 kardus air minum senilai 4.025.000
Ratusan kardus pakaian layak pakai senilai 15.750.000
200 sarung baru senilai 4.400.000
4 kardus sarimi senilai 220.000
7 kardus obat-obatan senilai 1.230.000
Jumlah senilai 53.625.000
Sumber :
Data Tim Langitan Peduli Merapi
Minggu, 21 November 2010
Sekda Tuban Perpisahan, Nglencer ke Singapura, Bentuk Arogansi Kekuasaan
Dikutip dari kotatuban.com
Sekretaris Daerah Tuban Hj. Ir Parastuti yang kini sedang melakukan pesta perpisahan akhir masa jabatannya di Singapura, menuai kritik masyarakat Tuban. Acara yang memakan waktu 3 hari sejak keberangkatan rombongan Sabtu Pagi (20/11) dan diperkirakan tiba kembali di Kota Tuban Senin (22/11) tersebut membawa 90 orang yang terdiri dari pejabat teras Tuban beserta keluarganya,dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap berbagai musibah yang dialami bangsa ini. Demikian dikatakan oleh Calon Wakil Bupati dari unsur perseorangan Edi Toyyibi.
Menurut Edi Toyyibi, Pesta perpisahan tersebut dapat membuat kesan yang tak baik bagi masyarakat Tuban. Hal ini dapat menguatkan fakta bahwa kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Tuban cukup tinggi antara orang kaya dan orang miskin. “Ada banyak fakta masyarakat Tuban yang tak mampu membiayai tranportasinya untuk berobat, di sisi lain pejabat Tuban berhura-hura di negeri orang,” kata Edi Toyyibi yang juga mantan anggota Panwaskab Tuban.
Edi Toyyibi menambahkan meskipun hal ini dilakukannya tidak menggunakan biaya APBD Tuban, namun manfaatnya hanya bisa dinikmati pejabat-pejabat tersebut. Pesta perpisahan ini seyogyanya dilakukan di Kota Tuban sendiri. “Kalau begini siapa yang diuntungkan? Kalau bukan pejabat tersebut dan pengusaha-pengusaha negeri Singa tersebut. Sayangkan. Kalau dihelat di Tuban, keuntungannya bisa diraih oleh pengusaha lokal, dari hotel hingga catering,” ujar Edi Toyyibi yang optimis lulus verifikasi faktual KPU berpasangan dengan dr. Bambang Lukmantono.
Sementara itu, Drs. Bambang Sutigno menanggapi lain. Menurut Bambang yang pernah menjabat anggota fraksi Partai Golkar 3 periode ini, perpisahan tersebut merupakan bentuk arogansi dari sebuah kekuasaan. Apalagi hal ini dilakukan pada saat proses pemilukada 2011 Tuban sedang berlangsung. “Perpisahan ini kental dengan nuansa politik mengingat Parastuti adalah salah satu kandidat Calon Bupati yang diusulkan mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golar oleh Bupati Tuban Dra. Haeny Relawati RW bersama 2 nama yang lain,” kata Bambang Sutigno yang kini aktif di Konsorsium LSM SP5.
Bambang mengatakan bila nanti ditemukan indikasi atau dugaan pengkondisian para pejabat teras di lingkungan Pemkab Tuban ke arah dukungan calon pasangan kepala daerah tertentu bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pemilu. “Bisa juga dikenakan sanksi bagi PNS dengan UU Kedisiplinan PNS bila hal ini terjadi,” tegas Bambang.
Bambang menyesalkan pesta perpisahan Sekda Tuban ini. Wajar bila kelak Anggota DPRD atau KPUD Tuban mempertanyakan perihal pesta ini. Pasalnya Mantan Sekda Parastuti belum mundur dari pencalonannya sebagai kandidat calon bupati dari Partai Golkar. (zen)
Sekretaris Daerah Tuban Hj. Ir Parastuti yang kini sedang melakukan pesta perpisahan akhir masa jabatannya di Singapura, menuai kritik masyarakat Tuban. Acara yang memakan waktu 3 hari sejak keberangkatan rombongan Sabtu Pagi (20/11) dan diperkirakan tiba kembali di Kota Tuban Senin (22/11) tersebut membawa 90 orang yang terdiri dari pejabat teras Tuban beserta keluarganya,dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap berbagai musibah yang dialami bangsa ini. Demikian dikatakan oleh Calon Wakil Bupati dari unsur perseorangan Edi Toyyibi.
Menurut Edi Toyyibi, Pesta perpisahan tersebut dapat membuat kesan yang tak baik bagi masyarakat Tuban. Hal ini dapat menguatkan fakta bahwa kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Tuban cukup tinggi antara orang kaya dan orang miskin. “Ada banyak fakta masyarakat Tuban yang tak mampu membiayai tranportasinya untuk berobat, di sisi lain pejabat Tuban berhura-hura di negeri orang,” kata Edi Toyyibi yang juga mantan anggota Panwaskab Tuban.
Edi Toyyibi menambahkan meskipun hal ini dilakukannya tidak menggunakan biaya APBD Tuban, namun manfaatnya hanya bisa dinikmati pejabat-pejabat tersebut. Pesta perpisahan ini seyogyanya dilakukan di Kota Tuban sendiri. “Kalau begini siapa yang diuntungkan? Kalau bukan pejabat tersebut dan pengusaha-pengusaha negeri Singa tersebut. Sayangkan. Kalau dihelat di Tuban, keuntungannya bisa diraih oleh pengusaha lokal, dari hotel hingga catering,” ujar Edi Toyyibi yang optimis lulus verifikasi faktual KPU berpasangan dengan dr. Bambang Lukmantono.
Sementara itu, Drs. Bambang Sutigno menanggapi lain. Menurut Bambang yang pernah menjabat anggota fraksi Partai Golkar 3 periode ini, perpisahan tersebut merupakan bentuk arogansi dari sebuah kekuasaan. Apalagi hal ini dilakukan pada saat proses pemilukada 2011 Tuban sedang berlangsung. “Perpisahan ini kental dengan nuansa politik mengingat Parastuti adalah salah satu kandidat Calon Bupati yang diusulkan mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golar oleh Bupati Tuban Dra. Haeny Relawati RW bersama 2 nama yang lain,” kata Bambang Sutigno yang kini aktif di Konsorsium LSM SP5.
Bambang mengatakan bila nanti ditemukan indikasi atau dugaan pengkondisian para pejabat teras di lingkungan Pemkab Tuban ke arah dukungan calon pasangan kepala daerah tertentu bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pemilu. “Bisa juga dikenakan sanksi bagi PNS dengan UU Kedisiplinan PNS bila hal ini terjadi,” tegas Bambang.
Bambang menyesalkan pesta perpisahan Sekda Tuban ini. Wajar bila kelak Anggota DPRD atau KPUD Tuban mempertanyakan perihal pesta ini. Pasalnya Mantan Sekda Parastuti belum mundur dari pencalonannya sebagai kandidat calon bupati dari Partai Golkar. (zen)
HARLAH KE-4 PKNU: Awas, Asing Bermain Habisi Partai Islam!
DUTA MASYARAKAT,
JAKARTA—Rencana penerapan Parliementary Treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen diyakini sebagai upaya menghabisi partai Islam di Indonesia pada pemilu 2014. Upaya itu disinyalir pula merupakan misi asing musuh Islam yang tidak menginginkan partai Islam bersatu dan berjaya di tanah air.
Karena itu, tidak ada jalan lain, kecuali partai Islam harus duduk bersama, bersatu menyatukan visi, dan menggalang kekuatan guna menghadapi pemilu 2014. Jika langkah ini tidak dilakukan secepatnya maka partai Islam bisa habis.
Demikian salah satu kesimpulan seminar nasional bertajuk, “Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam dalam Pemilu 2014” di Hotel Park, Jakarta Timur, Sabtu (20/11) kemarin. Seminar yang dibagi menjadi dua sesi itu merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-4 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Sesi pertama, Ketua Umum PBB M.S. Ka’ban, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozim Khumaedi, dan mantan elite Partai Syarikat Islam Dahlan Abdul Hamid didaulat sebagai narasumber. Sementara di sesi kedua, giliran Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dipercaya untuk memberikan materi serta Dirjen Perundang-undangan Kemenkum & HAM Wahiduddin Adam yang tampil mewakili Menkum & HAM Patrialis Akbar.
Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali dalam paparannya mengatakan, partai-partai Islam harus menemukan format untuk menyatukan diri. Untuk itu lontaran gagasan konfederasi menarik untuk disambut oleh partai-partai Islam.
“Jangan sampai tidak ada partai Islam di bumi Indonesia. Berpikir yang terjelek sebelum semua benar-benar terjadi menimpa partai Islam,” katanya.
Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam menambahkan, politik Indonesia tidak bisa menafikan keberadaan partai Islam. “Semoga ke depan kerjasama dengan partai-partai Islam tetap terjaga. Momentum harlah IV PKNU ini untuk mencari isu bersama yang akan diperjuangjan partai Islam,” katanya.
Mantan fungsionaris PSI, Dahlan Abdul Hamid yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Irak juga mengingatkan agar partai Islam mencari solusi dan format peraturan yang baik, tidak hanya untuk 2014 tapi jauh ke depan. Selain itu harus bisa menghilangkan ego untuk mencari kursi kekuasaan.
“Hari ini, tentukan siapa capres 2014 yang akan diusung partai Islam. Kalau tidak begitu sama saja bohong. Partai Islam akan hancur seperti partai Islam di Palestina,” tegas Dahlan.
Menurutnya, partai Islam harus bisa menghitung kemungkinan pahit di 2014, bagaimana jika hanya enam partai yang lolos PT. Jika partai Islam tidak bisa menghitung kemungkinan terpahit, maka ke depan partai Islam bisa hancur lebur karena tidak siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Sementara itu, Ketua Umum PBB M.S. Ka’ban menilai bahwa persoalan utama yang
harus dipikirkan bukan persoalan berapa PT bakal dinaikkan. “Persoalan kita bukan PT, tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil, seperti pemilu di tahun 55. Selain itu, bagaimana agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang,” papar Ka’ban.
Terkait dengan persoalan parpol Islam yang dihadapkan dengan penyederhanaan partai melalui kenaikan PT, Ka’ban mengaku pernah membahas soal ini dengan elite Partai Golkar dan sejumlah tokoh lain dalam beberapa diskusi dan seminar. “Saya tanya, paling sederhana itu apa, berapa? Jika paling sederhana itu satu, ya berarti seperti di China. Kalau dua, ya seperti di Amerika, ataukah tiga seperti Orde Baru. Atau cukup dua partai, partai Hizbullah dengan hizbusetan?” kata Ka’ban, bercanda.
Namun semua pilihan-pilihan itu, kata dia, tidak disetujui oleh elite partai, tapi setelah partai banyak kemudian ada niat untuk kembali menyederhanakan lagi. “Golkar mau enam, kenapa tidak tujuh. Oh, karena Gerindra dan Hanura dari Golkar, makanya tidak mau lebih dari enam. Jadi ini sama saja killing (pembunuhan) politik,” urai Ka’ban.
Jika PT naik lima persen, Ka’ban memprediksi Hanura dan Gerindra bisa tamat. Diakui Ka’ban, PT 2, 5 persen saja cukup sulit, apalagi jika PT jadi lima persen. Untuk itu, dia mengingatkan agar partai Islam yang kini berada di parlemen untuk tidak terlalu jumawa dengan rencana kenaikan PT lima persen.
“PKS jangan terlalu jumawa dengan PT 5 persen. Soal PT ini, saya ada suudhzon politik, jangan-jangan ini permainan asing. Padahal, Islam itu bukan dimusihi tapi untuk dikawani,” tutup Ka’ban. Dalam acara tersebut hadir sejumlah tokoh di antaranya Sekjen DPP PKB versi Gus Dur, Yenny Wahid, dan sejumlah tokoh lain.
* ful
JAKARTA—Rencana penerapan Parliementary Treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen diyakini sebagai upaya menghabisi partai Islam di Indonesia pada pemilu 2014. Upaya itu disinyalir pula merupakan misi asing musuh Islam yang tidak menginginkan partai Islam bersatu dan berjaya di tanah air.
Karena itu, tidak ada jalan lain, kecuali partai Islam harus duduk bersama, bersatu menyatukan visi, dan menggalang kekuatan guna menghadapi pemilu 2014. Jika langkah ini tidak dilakukan secepatnya maka partai Islam bisa habis.
Demikian salah satu kesimpulan seminar nasional bertajuk, “Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam dalam Pemilu 2014” di Hotel Park, Jakarta Timur, Sabtu (20/11) kemarin. Seminar yang dibagi menjadi dua sesi itu merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-4 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Sesi pertama, Ketua Umum PBB M.S. Ka’ban, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozim Khumaedi, dan mantan elite Partai Syarikat Islam Dahlan Abdul Hamid didaulat sebagai narasumber. Sementara di sesi kedua, giliran Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dipercaya untuk memberikan materi serta Dirjen Perundang-undangan Kemenkum & HAM Wahiduddin Adam yang tampil mewakili Menkum & HAM Patrialis Akbar.
Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali dalam paparannya mengatakan, partai-partai Islam harus menemukan format untuk menyatukan diri. Untuk itu lontaran gagasan konfederasi menarik untuk disambut oleh partai-partai Islam.
“Jangan sampai tidak ada partai Islam di bumi Indonesia. Berpikir yang terjelek sebelum semua benar-benar terjadi menimpa partai Islam,” katanya.
Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam menambahkan, politik Indonesia tidak bisa menafikan keberadaan partai Islam. “Semoga ke depan kerjasama dengan partai-partai Islam tetap terjaga. Momentum harlah IV PKNU ini untuk mencari isu bersama yang akan diperjuangjan partai Islam,” katanya.
Mantan fungsionaris PSI, Dahlan Abdul Hamid yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Irak juga mengingatkan agar partai Islam mencari solusi dan format peraturan yang baik, tidak hanya untuk 2014 tapi jauh ke depan. Selain itu harus bisa menghilangkan ego untuk mencari kursi kekuasaan.
“Hari ini, tentukan siapa capres 2014 yang akan diusung partai Islam. Kalau tidak begitu sama saja bohong. Partai Islam akan hancur seperti partai Islam di Palestina,” tegas Dahlan.
Menurutnya, partai Islam harus bisa menghitung kemungkinan pahit di 2014, bagaimana jika hanya enam partai yang lolos PT. Jika partai Islam tidak bisa menghitung kemungkinan terpahit, maka ke depan partai Islam bisa hancur lebur karena tidak siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Sementara itu, Ketua Umum PBB M.S. Ka’ban menilai bahwa persoalan utama yang
harus dipikirkan bukan persoalan berapa PT bakal dinaikkan. “Persoalan kita bukan PT, tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil, seperti pemilu di tahun 55. Selain itu, bagaimana agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang,” papar Ka’ban.
Terkait dengan persoalan parpol Islam yang dihadapkan dengan penyederhanaan partai melalui kenaikan PT, Ka’ban mengaku pernah membahas soal ini dengan elite Partai Golkar dan sejumlah tokoh lain dalam beberapa diskusi dan seminar. “Saya tanya, paling sederhana itu apa, berapa? Jika paling sederhana itu satu, ya berarti seperti di China. Kalau dua, ya seperti di Amerika, ataukah tiga seperti Orde Baru. Atau cukup dua partai, partai Hizbullah dengan hizbusetan?” kata Ka’ban, bercanda.
Namun semua pilihan-pilihan itu, kata dia, tidak disetujui oleh elite partai, tapi setelah partai banyak kemudian ada niat untuk kembali menyederhanakan lagi. “Golkar mau enam, kenapa tidak tujuh. Oh, karena Gerindra dan Hanura dari Golkar, makanya tidak mau lebih dari enam. Jadi ini sama saja killing (pembunuhan) politik,” urai Ka’ban.
Jika PT naik lima persen, Ka’ban memprediksi Hanura dan Gerindra bisa tamat. Diakui Ka’ban, PT 2, 5 persen saja cukup sulit, apalagi jika PT jadi lima persen. Untuk itu, dia mengingatkan agar partai Islam yang kini berada di parlemen untuk tidak terlalu jumawa dengan rencana kenaikan PT lima persen.
“PKS jangan terlalu jumawa dengan PT 5 persen. Soal PT ini, saya ada suudhzon politik, jangan-jangan ini permainan asing. Padahal, Islam itu bukan dimusihi tapi untuk dikawani,” tutup Ka’ban. Dalam acara tersebut hadir sejumlah tokoh di antaranya Sekjen DPP PKB versi Gus Dur, Yenny Wahid, dan sejumlah tokoh lain.
* ful
Jumat, 19 November 2010
PKNU Lebih Memilih PPP Berfederasi
Jakarta, CyberNews. Agenda utama Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), 12-14 Desember 2010, selain memilih pengurus baru, menurut Wakil Sekjen DPP Andi Najmi, juga menentukan arah federasi atau koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Federasi atau koalisi PKNU lebih cenderung memilih saudara tua, PPP,"ujar Andi Najmi dihubungi di Jakarta, Jumat (19/11).
Alasan lebih memilih PPP, menurutnya, karena kesamaan asas Islam. Hal itu penting untuk menghadapi upaya pihak yang ingin memarjinalkan partai berasas Islam melalui peningkatan batas ambang 2,5 persen menjadi 5 persen. Upaya menaikkan batas ambang masuk parlemen atau dikenal dengan parliamentary treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen adalah bentuk arogansi dan egoisme partai besar untuk menggusur partai berasas Islam.
Keinginan tesebut, menurutnya, juga merupakan arogansi dan sikap egoisme partai-partai besar yang ingin menikmati kekuasaan lebih besar. Dalam konteks politik transisional seperti sekarang, hal itu justeru bisa berbahaya karana bisa memunculkan kartel politik, yang bisa mengarah kepada sistem pemerintahan yang otoriter.
"Kita masih trauma dengan masa Orba, dimana partai hanya tiga yang dengan mudah dikooptasi oleh pemerintah," ujarnya.
Seperti diketahui, PKNU sendiri lahir dari konflik PKB setelah Muktamar Semarang. Sejumlah kiai akhirnya mendirikan PKNU. Namun pada Pemilu 2009 hanya memperoleh dukungan 1,49 juta.
Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) rencananya digelar di atas kapal pesiar, 12-14 Desember mendatang. Andi Najmi mengatakan mengatakan hal itu dilakukan sebagai napak tilas zaman Walisongo dalam bentuk syiar agama Islam menggunakan perahu.
"Kapal itu akan berlayar mulai Tanjung Perak Surabaya, transit di Semarang untuk bakti sosial membagikan 5.000 dos mi instan, dan berakhir di Tanjung Priok Jakarta,"ujar Andi Najmi.
Jumlah peserta Muktamar PKNU sekitar 4.000 orang, sementara kapal mampu menampung 7.000 penumpang. Di kapal mereka akan menggelar rapat-rapat sidang.
( A Adib /CN27 )
"Federasi atau koalisi PKNU lebih cenderung memilih saudara tua, PPP,"ujar Andi Najmi dihubungi di Jakarta, Jumat (19/11).
Alasan lebih memilih PPP, menurutnya, karena kesamaan asas Islam. Hal itu penting untuk menghadapi upaya pihak yang ingin memarjinalkan partai berasas Islam melalui peningkatan batas ambang 2,5 persen menjadi 5 persen. Upaya menaikkan batas ambang masuk parlemen atau dikenal dengan parliamentary treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen adalah bentuk arogansi dan egoisme partai besar untuk menggusur partai berasas Islam.
Keinginan tesebut, menurutnya, juga merupakan arogansi dan sikap egoisme partai-partai besar yang ingin menikmati kekuasaan lebih besar. Dalam konteks politik transisional seperti sekarang, hal itu justeru bisa berbahaya karana bisa memunculkan kartel politik, yang bisa mengarah kepada sistem pemerintahan yang otoriter.
"Kita masih trauma dengan masa Orba, dimana partai hanya tiga yang dengan mudah dikooptasi oleh pemerintah," ujarnya.
Seperti diketahui, PKNU sendiri lahir dari konflik PKB setelah Muktamar Semarang. Sejumlah kiai akhirnya mendirikan PKNU. Namun pada Pemilu 2009 hanya memperoleh dukungan 1,49 juta.
Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) rencananya digelar di atas kapal pesiar, 12-14 Desember mendatang. Andi Najmi mengatakan mengatakan hal itu dilakukan sebagai napak tilas zaman Walisongo dalam bentuk syiar agama Islam menggunakan perahu.
"Kapal itu akan berlayar mulai Tanjung Perak Surabaya, transit di Semarang untuk bakti sosial membagikan 5.000 dos mi instan, dan berakhir di Tanjung Priok Jakarta,"ujar Andi Najmi.
Jumlah peserta Muktamar PKNU sekitar 4.000 orang, sementara kapal mampu menampung 7.000 penumpang. Di kapal mereka akan menggelar rapat-rapat sidang.
( A Adib /CN27 )
Kamis, 18 November 2010
PKNU dan Partai-Partai Islam rapatkan barisan
DUTA MASYARAKAT, 19 November 2010
JAKARTA — Puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-4 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sabtu (20/11) besok di Hotel Park, Jakarta Timur, akan menjadi ajang konsolidasi partai-partai Islam. Konsolidasi dilakukan untuk mengantisipasi adanya upaya penjegalan partai Islam melalui berbagai cara pada Pemilu 2014.
Salah satunya rencana menaikkan parliementary threshold (PT) pada Pemilu 2014 menjadi 5 persen. Hal itu dipastikan membuat keberadaan partai-partai Islam berada di ujung tanduk sebab rencana itu jelas sebagai upaya rekayasa sistematis untuk menghilangkan eksistensi partai Islam di Indonesia. Karena itu sejumlah tokoh akan hadir dalam acara Harlah PKNU guna menegaskan sikapnya terkait rencana tersebut.
Untuk itu Harlah PKNU juga akan dirangkai dengan seminar bertajuk “Quo Vadis Partai Islam, Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam pada Pemilu 2014”, dengan menampilkan pembicara Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Ketua Umum DPP PBB M.S. Kaban, mantan Sesneg Yusril Izha Mahendra, Menkumham Patrialis Akbar, dan sejumlah tokoh lain.
Wakil Sekjen DPP PKNU Andi Najmi Fuadi saat dihubungi Kamis kemarin menyebutkan, penjegalan partai Islam tersebut tampak kasat mata. Selain menaikkan PT penolakan sejumlah fraksi di DPR terhadap gagasan konfederasi memberangus partai Islam.
“Waktu PT 2,5 persen saja, yang lolos hanya dua partai Islam, PPP dan PKS. Kalau naik menjadi 5 persen habislah partai-partai Islam,” kata Andi, kepada Duta.
Andi menilai, penolakan konfederasi termasuk upaya menjegal kesempatan partai-partai Islam untuk menyatukan diri. Dikatakan, indikasinya sudah sangat jelas ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia. “Maka, partai Islam harus merapatkan barisan untuk melawan kedzoliman. Partai-partai Islam akan berkumpul di forum PKNU besok untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Menurut Andi, PT 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara dari Partai Islam. Suara itu jika digabungkan jumlahnya sangat signifikan. Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak.
“Itu sama saja perampasan hak asasi manusia. Hak seseorang mengaspirasikan suaranya dirampas,” tandasnya.
Mantan anggota DPR dari FKB ini, menambahkan posisi parpol Islam paling kuat hanya bertahan dan tidak akan jauh berubah dari sekarang ini. “Untuk bertahan, maksimal hanya segitu-segitu saja, dengan sebuah syarat harus berani introspeksi diri institusinya mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” imbuhnya.
JAKARTA — Puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-4 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sabtu (20/11) besok di Hotel Park, Jakarta Timur, akan menjadi ajang konsolidasi partai-partai Islam. Konsolidasi dilakukan untuk mengantisipasi adanya upaya penjegalan partai Islam melalui berbagai cara pada Pemilu 2014.
Salah satunya rencana menaikkan parliementary threshold (PT) pada Pemilu 2014 menjadi 5 persen. Hal itu dipastikan membuat keberadaan partai-partai Islam berada di ujung tanduk sebab rencana itu jelas sebagai upaya rekayasa sistematis untuk menghilangkan eksistensi partai Islam di Indonesia. Karena itu sejumlah tokoh akan hadir dalam acara Harlah PKNU guna menegaskan sikapnya terkait rencana tersebut.
Untuk itu Harlah PKNU juga akan dirangkai dengan seminar bertajuk “Quo Vadis Partai Islam, Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam pada Pemilu 2014”, dengan menampilkan pembicara Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Ketua Umum DPP PBB M.S. Kaban, mantan Sesneg Yusril Izha Mahendra, Menkumham Patrialis Akbar, dan sejumlah tokoh lain.
Wakil Sekjen DPP PKNU Andi Najmi Fuadi saat dihubungi Kamis kemarin menyebutkan, penjegalan partai Islam tersebut tampak kasat mata. Selain menaikkan PT penolakan sejumlah fraksi di DPR terhadap gagasan konfederasi memberangus partai Islam.
“Waktu PT 2,5 persen saja, yang lolos hanya dua partai Islam, PPP dan PKS. Kalau naik menjadi 5 persen habislah partai-partai Islam,” kata Andi, kepada Duta.
Andi menilai, penolakan konfederasi termasuk upaya menjegal kesempatan partai-partai Islam untuk menyatukan diri. Dikatakan, indikasinya sudah sangat jelas ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia. “Maka, partai Islam harus merapatkan barisan untuk melawan kedzoliman. Partai-partai Islam akan berkumpul di forum PKNU besok untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Menurut Andi, PT 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara dari Partai Islam. Suara itu jika digabungkan jumlahnya sangat signifikan. Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak.
“Itu sama saja perampasan hak asasi manusia. Hak seseorang mengaspirasikan suaranya dirampas,” tandasnya.
Mantan anggota DPR dari FKB ini, menambahkan posisi parpol Islam paling kuat hanya bertahan dan tidak akan jauh berubah dari sekarang ini. “Untuk bertahan, maksimal hanya segitu-segitu saja, dengan sebuah syarat harus berani introspeksi diri institusinya mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” imbuhnya.
PKNU: Eksistensi Partai Islam Terancam
Jakarta, Bhirawa
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menyatakan, eksistensi partai Islam terancam jika DPR jadi menetapkan ambang batas keterwakilan di parlemen sebesar lima persen.
"Waktu 2,5 persen saja, partai Islam yang lolos hanya PPP dan PKS. Kalau naik menjadi lima persen habislah partai-partai Islam," kata Wakil Sekjen PKNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Kamis (18/11).
Dia mengatakan, parliamentary threshold 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara partai Islam. Padahal, jika suara itu digabungkan jumlahnya sangat berarti.
"Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak. Itu sama saja dengan perampasan hak asasi manusia, hak seseorang untuk mengaspirasikan suaranya," kata Andi.
Apalagi, lanjutnya, sejumlah fraksi di DPR menolak gagasan konfederasi partai yang memungkinkan sejumlah partai Islam menyatukan diri.
Menurut Andi, terindikasi ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia.
"Maka, partai Islam harus merapatkan barisan," kata mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Terkait hal itu, dalam puncak peringatan hari lahir ke-4 PKNU di Jakarta, Sabtu (20/11), akan digelar forum seminar bertajuk "Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam pada Pemilu 2014".
Akan tampil sebagai pembicara antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum PBNU As`ad Said Ali, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, Menkumham Patrialis Akbar, dan pakar hukum tata negara Prof Yusril Izha Mahendra.
Sejumlah partai Islam diundang hadir dalam acara tersebut, antara lain PPP, PBB, Partai Syarekat Islam, dan PPNUI.
"Partai-partai Islam akan berkumpul di forum PKNU untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah tersebut," katanya. [ant]
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menyatakan, eksistensi partai Islam terancam jika DPR jadi menetapkan ambang batas keterwakilan di parlemen sebesar lima persen.
"Waktu 2,5 persen saja, partai Islam yang lolos hanya PPP dan PKS. Kalau naik menjadi lima persen habislah partai-partai Islam," kata Wakil Sekjen PKNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Kamis (18/11).
Dia mengatakan, parliamentary threshold 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara partai Islam. Padahal, jika suara itu digabungkan jumlahnya sangat berarti.
"Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak. Itu sama saja dengan perampasan hak asasi manusia, hak seseorang untuk mengaspirasikan suaranya," kata Andi.
Apalagi, lanjutnya, sejumlah fraksi di DPR menolak gagasan konfederasi partai yang memungkinkan sejumlah partai Islam menyatukan diri.
Menurut Andi, terindikasi ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia.
"Maka, partai Islam harus merapatkan barisan," kata mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Terkait hal itu, dalam puncak peringatan hari lahir ke-4 PKNU di Jakarta, Sabtu (20/11), akan digelar forum seminar bertajuk "Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam pada Pemilu 2014".
Akan tampil sebagai pembicara antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum PBNU As`ad Said Ali, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, Menkumham Patrialis Akbar, dan pakar hukum tata negara Prof Yusril Izha Mahendra.
Sejumlah partai Islam diundang hadir dalam acara tersebut, antara lain PPP, PBB, Partai Syarekat Islam, dan PPNUI.
"Partai-partai Islam akan berkumpul di forum PKNU untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah tersebut," katanya. [ant]
Langganan:
Postingan (Atom)