Bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan baik untuk fasilitas masjid, pondok pesantren, gereja, musholla, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan organisasi sosial kemasyarakatan yang lain senilai 2 milyar 550 juta rupiah yang baru-baru ini dikemas dalam “Safari Ramadhan Bupati” dinilai penuh nuansa politis.
Menurut Saiful Huda, Wakil Ketua F-Gerindra, Hal ini terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat terkait dengan adanya diskriminasi penyaluran bantuan. Misalnya di desa Margomulyo dan Temayang Kecamatan Kerek, terdapat sebuah masjid yang hingga kini masih berkutat dalam proses pembangunan selama kurang lebih tujuh tahun setiap kali mengajukan bantuan selalu kandas. Anehnya, bangunan musholla dan masjid yang sudah jadi misalnya di desa Margorejo dan Padasan kecamatan Kerek justru dengan mudahnya memeroleh bantuan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa di kecamatan-kecamatan lainnya.
Di samping persoalan diskriminasi bantuan, Politisi asal Widang yang saat ini juga menjabat Wakil ketua DPC PKNU Tuban ini juga menilai ada yang tidak beres dengan tim verifikasinya. “Saya juga melihat bahwa tim verifikasi masih jauh dari nilai profesionalitas terbukti dengan banyaknya bantuan yang diduga salah sasaran. Kami Fraksi Gerindra menghimbau agar dalam mendistribusikan bantuan yang bersumber dari dana APBD (yang nota bene adalah uang rakyat Kabupaten Tuban) pemerintah seharusnya bisa berlaku adil dan bijaksana (tidak pilih kasih) serta bertindak profesional agar tidak terkesan adanya pemaksaan praktek-praktek politik yang tidak etis.”
Supaya hal-hal seperti ini tidak terulang beberapa anggota DPRD mengusulkan agar anggota DPRD Tuban diberi hak untuk mengusulkan penyaluran bantuan atau biasa dikenal Jasmas. Bahkan F-Gerindra melalui juru bicaranya, M. Syaroful Minan dalam Pemandangan Umum tentang Raperda P-APBD 2010 dengan tegas mengusulkan dana Jasmas ini. “Kami yakin bila kebijakan ini ditempuh, maka pemenuhan nilai-nilai keadilan akan lebih bisa dirasakan, karena setidak-tidaknya 50 anggota DPRD Kabupaten ini adalah representasi dari seluruh rakyat Kabupaten Tuban.” Ujar Syaroful Minan.
Hal senada dikeluhkan Wakil Ketua FPDIP, M. Abu Cholifah. "Kami berharap jasmas diprogramkan, karena kabupaten lain juga memprogramkan," terang politisi asal Jatirogo ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar