SURYA Online
Mulyono
Guru MI Diponegoro Buring Kota Malang
muly...@gmail.com
Mengapa penyusunan RPP PTK sangat penting? Bermula dari pengakuan para guru yang merasa kebingungan menyusun RPP terkait dengan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), maka tak pelak lagi pelatihan perlu segera diadakan. Maka, selama di awal tahun 2011, diadakan untuk para guru MI, MTs, dan MA dalam penyusunan RPP PTK. Dengan pelatihan ini nantinya diharapkan, para guru madrasah mampu memahami berbagai masalah eksternal dan internal madrasah, serta visi dan misi madrasah sehingga peran guru madrasah ke depan dapat mengembangkan pendidikan madrasah yang terarah.
Pelatihan yang dikemas sehari penuh dengan tema Pengembangan Strategi Pendidikan Madrasah ini menghadirkan nara sumber kompeten, seperti H Nur Ali, Pembantu Rektor III UIN Malang. Dengan gayanya yang khas dan memukau beliau menekankan, selayaknya madrasah swasta tidak perlu takut ujian nasional (UN). Ketakutan dengan perolehan UN banyak madrasah berorientasi mengejar prestasi nilai UN dengan tingkat kelulusan 100 persen bagi siswanya. Kondisi semacam ini jika dibiarkan, madrasah akan kehilangan visi, yaitu Membangun generasi Islami yang berakhlaq mulia, cerdas, dan kompetitif (Renstra Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014).
Ada lima hal harapan orangtua terhadap anaknya lewat pendidikan di sekolah. Pertama, orangtua berharap anaknya memiliki akhlaq mulia. Sudah banyak dilihat kabar berita melalui media cetak dan elektronik tayangan tidak senonoh remaja melalui rekaman telepon selular. Risihnya kita melihat anak-anak muda digerebek polisi karena berbuat mesum di kamar warnet, bahkan hotel. Kita juga menangis ketika melihat seorang anak usia sekolah dihajar massa karena tertangkap mencuri atau merampok. Sedemikian rapuhnya moral generasi muda di masa mendatang. Inilah sebenarnya yang harus diperhatikan dan dijadikan garapan utama dari kurikulum sekolah sekarang.
Kedua, orangtua menghendaki anaknya mendapat bekal ilmu sains dan pengetahuan yang memadai di sekolah. Ini penting ditanamkan pihak sekolah karena di sinilah anak-anak bisa dilihat perkembangan mental dan kecerdasannya.
Ketiga, orangtua berharap anaknya bisa mencintai seni dan mendapat keterampilan memadai di sekolahnya agar mereka dapat hidup di lingkungannya. Terakhir, orangtua berharap anak-anaknya menguasai teknologi dan informasi. Tentu sekolah dan orangtua perlu mengontrol putra-putrinya agar mereka menggunakan teknologi untuk menunjang ilmu pengetahuan bukan sekadar gaya hidup yang dapat merusak moral mereka.
Berdasarkan realita ini, tentu ada beberapa hal yang patut dilaksanakan oleh pratisi pendikan, orangtua, dan murid. Sekolah tentu harus bisa menerapkan betul KTSP yang berlaku saat ini. Ada pemilihan materi mana yang harus disampaikan murid dan mana yang harus ditinggalkan yang semuanya tentu harus memadukan orientasi untuk pembentukan mental dan moral yang baik. Kalau hanya ingin mendapatkan nilai UN yang baik mengapa harus repot-repot mencantumkan semua mata pelajaran sejak awal.
Bagi para guru, mungkin saat ini harus mulai bermuhasabah karena betapa besar perhatian pemerintah terhadap guru mulai dari peningkatan dana APBN, kuliah gratis, dan program sertifikasi yang mungkin sudah cukup untuk menunjang pengabdian. Harus ada perubahan signifikan antara tunjangan sertifikasi yang mereka terima dengan mutu pendidikan di sekolah. Peran guru ke depan bisa membangun karakter para siswa karena dengan begitu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam meraih prestasi dan menekan perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik.
Orangtua seharusnya juga memberi perhatian penuh kepada putra putrinya. Kekayaan hakiki merupakan keberhasilah generasi yang akan datang. Putra-putri kita perlu motivasi dan kontrol penuh. Agar mereka tak terjebak pada gaya hidup hedonis dan salah pergaulan.
Siswa perlu kesadaran diri mengubah sikap, meningkatkan motivasi belajar, memiliki respons tinggi terhadap lingkungan dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi. Semoga dengan kerjasama ini misi madrasah dalam menghasilkan generasi Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, dan berwawasan kebangsaan segera terwujud.
Senin, 21 Februari 2011
Sehat Siap Mundur Jika Tidak Memenuhi Janji
kotatuban.com- Pasangan cabup-cawabup Setiadjit-Bambang Suhariyanto (SEHAT) jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Tuban 2011-2016 dan ingkar atas janji-janjinya siap mundur dari jabatannya. “Jika saya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dan tidak bisa melaksanakan janji kami, pada tahun kedua siap mundur dari jabatan kami,” tegas Setiadjit dalam kampanye putaran terakhir di lapangan cros Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Senin (21/2).
Penegasan itu disampaikan atas pertanyaan salah seorang pendukungnya terkait dengan program Rp 100 juta setiap dusun. Sebab, apa yang akan dilakukan bupati dan wakil bupati itu harus mendapatkan persetujuan DPRD. “Saya yakin program Rp 100 juta/dusun itu bakal disetujui DPRD. Sebab, program itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),”tandas mantan Bakorwil Bojonegoro itu.
Meski percaya DPRD bakal meneyetujui program Rp 100 juta/dusun, namun, Setiadjit mengajak semua pendukungnya untuk bersama-sama mendesak DPRD agar meloloskan rencana tersebut. “Nanti, kami akan bersama-sama rakyat mendesak DPRD agar program itu diloloskan,” tutur Setiadjit didamping Bambang Suhariyanto.
Ditambahkan, seluruh janji kampanyenya bakal dilakukan secara total mulai tahun kedua pemerintahannya. Sebab, pada tahun pertama dipastikan hanya akan menjalankan program produk pemerintahan sebelumnya. “Kalau tahun pertama kami tidak ikut membuat program dan anggaran. Pada tahun kedua itu lah kami bisa all out melaksanakan program-program yang telah kami sampaikan pada rakyat saat kampanye,” tambahnya.
Selain itu, dalam pemerintahannya nanti pihaknya akan membuat pendopo Krida Manunggal yang selama ini tertutup bagi rakyat akan dibuka. Bahkan, selepas salat Jumat, pendapa akan dijadikan tempat pertemuan antara Bupati, wakil bupati, pejabat dan rakyat tanpa pandang bulu. “Pokoknya, semuanya bisa masuk ke pendapa, tidak peduli, yang pakai sepatu maupun yang pakai sandal jepit tidak ada perbedaan, karena Tuban itu untuk kita semua, bukan hanya untuk pejabat maupun kroni-kroninya,” papar Setiadjit dengan nada santun.
Menurutnya, dalam pertemuan Jumat itu, persoalan rakyat bisa disampaikan kepada seluruh pejabat. Sehingga, persoalan yang muncul bisa segera mendapatkan penanganan. Pihaknya berharap dengan adanya penyelesaian yang cepat atas segala persoalan yang muncul justru akan meringankan beban pemerintahannya. “Masalah itu jangan dibiarkan menumpuk, harus segera mendapatkan penyelesaian. Karena akan meringankan pemerintahan dan tugas para pejabat dalam memberikan pelayanan kepada rakyat,” tandasnya.
Ribuan pendukung dan simpatisan pasangan ini memadati tempat kampanye terakhir SEHAT. Warga Tuban berharap agar pasangan cabup-cawabup ini benar-benar mampu memenangkan perhelatan lima tahunan di Tuban. “Kami berharap SEHAT bisa menang. Karena hanya pasangan SEHAT yang mampu memajukan Tuban ke depan,” terang Najib salah seorang warga asal Jenu.
Selain dipenuhi pendukungnya, kampanye putaran terakhir pasangan cabup-cawabup SEHAT itu juga dihadiri Bupati Bojonegoro Suyoto, petinggi PKNU Tuban, PAN, Demokrat, PKS dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (ros)
Penegasan itu disampaikan atas pertanyaan salah seorang pendukungnya terkait dengan program Rp 100 juta setiap dusun. Sebab, apa yang akan dilakukan bupati dan wakil bupati itu harus mendapatkan persetujuan DPRD. “Saya yakin program Rp 100 juta/dusun itu bakal disetujui DPRD. Sebab, program itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),”tandas mantan Bakorwil Bojonegoro itu.
Meski percaya DPRD bakal meneyetujui program Rp 100 juta/dusun, namun, Setiadjit mengajak semua pendukungnya untuk bersama-sama mendesak DPRD agar meloloskan rencana tersebut. “Nanti, kami akan bersama-sama rakyat mendesak DPRD agar program itu diloloskan,” tutur Setiadjit didamping Bambang Suhariyanto.
Ditambahkan, seluruh janji kampanyenya bakal dilakukan secara total mulai tahun kedua pemerintahannya. Sebab, pada tahun pertama dipastikan hanya akan menjalankan program produk pemerintahan sebelumnya. “Kalau tahun pertama kami tidak ikut membuat program dan anggaran. Pada tahun kedua itu lah kami bisa all out melaksanakan program-program yang telah kami sampaikan pada rakyat saat kampanye,” tambahnya.
Selain itu, dalam pemerintahannya nanti pihaknya akan membuat pendopo Krida Manunggal yang selama ini tertutup bagi rakyat akan dibuka. Bahkan, selepas salat Jumat, pendapa akan dijadikan tempat pertemuan antara Bupati, wakil bupati, pejabat dan rakyat tanpa pandang bulu. “Pokoknya, semuanya bisa masuk ke pendapa, tidak peduli, yang pakai sepatu maupun yang pakai sandal jepit tidak ada perbedaan, karena Tuban itu untuk kita semua, bukan hanya untuk pejabat maupun kroni-kroninya,” papar Setiadjit dengan nada santun.
Menurutnya, dalam pertemuan Jumat itu, persoalan rakyat bisa disampaikan kepada seluruh pejabat. Sehingga, persoalan yang muncul bisa segera mendapatkan penanganan. Pihaknya berharap dengan adanya penyelesaian yang cepat atas segala persoalan yang muncul justru akan meringankan beban pemerintahannya. “Masalah itu jangan dibiarkan menumpuk, harus segera mendapatkan penyelesaian. Karena akan meringankan pemerintahan dan tugas para pejabat dalam memberikan pelayanan kepada rakyat,” tandasnya.
Ribuan pendukung dan simpatisan pasangan ini memadati tempat kampanye terakhir SEHAT. Warga Tuban berharap agar pasangan cabup-cawabup ini benar-benar mampu memenangkan perhelatan lima tahunan di Tuban. “Kami berharap SEHAT bisa menang. Karena hanya pasangan SEHAT yang mampu memajukan Tuban ke depan,” terang Najib salah seorang warga asal Jenu.
Selain dipenuhi pendukungnya, kampanye putaran terakhir pasangan cabup-cawabup SEHAT itu juga dihadiri Bupati Bojonegoro Suyoto, petinggi PKNU Tuban, PAN, Demokrat, PKS dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (ros)
Selasa, 01 Februari 2011
Panwas Tuban Kesulitan Tindak Pelanggaran Pemilukada Via FB
Tuban, Bhirawa
Suhu politik menjelang Pemilukada di Tuban semakin menghangat. Berbagai media dijadikan pasangan cabup-cawabup atau pendukungnya untuk berkampanye. Salah satunya jejaring sosial facebook (FB). Kampanye melalui dunia maya ini malah semakin leluasa untuk melakukan black campaign. Sayangnya, 'perang' di FB ini belum dilakukan tindakan oleh Panwas Pemilukada Tuban.
"Kami memang sulit untuk melakukan penertiban kampanye di FB. Meski mereka menggunakan nama cabup-cawabup, tapi, belum tentu mereka yang membuat," kata anggota Panwas Tuban, Arif Subiantoro (23/1).
Dikatakan, regulasi tentang FB dijadikan kampanye memang belum ada. Sehingga, Panwas juga kebingungan untuk mengarahkan rekomendasinya. Bahkan, permintaan pemblokiran pun juga sulit untuk dilakukan. "Kami juga sudah mengetahui soal itu, tapi, regulasinya belum ada. Kami masih terus mengkaji soal itu," tuturnya.
Kampanye cabup-cawabup maupun pendukungnya di jejaring sosial dunia maya ini sudah mengarah pada black campaign. Black campaign memang tidak diperbolehkan, namun, jika hal itu dilakukan di dunia maya sangat sulit untuk diketahui siapa pelakunya. "Yang sudah ada aturannya itu kan baru di dunia penyiaran, radio maupun televisi, kalau di FB belum ada, kan itu termasuk hal baru," kata Arif setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Gubernur Jawa Timur.
Meski begitu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Panwas Provinsi Jawa Timur. Sekarang ini, pihaknya hanya bisa menghimbau kepada mereka yang melakukan kampanye di FB untuk tidak melakukan black campaign. "Kami hanya bisa menghimbau agar kampanye di FB tetap dilakukan dengan memperhatikan norma dan sopan santun sebagai orang yang berpendidikan," tandas Arif.
Black campaign, lanjut Arif, memang dilarang, karena bakal menimbulkan fitnah dan membuat kondisi Pemilukada tidak kondusif. "Kalau kampanye negatif masih boleh dilakukan, karena yang disorot adalah program cabup-cawabup demi kebaikan," imbuh lelaki yang pernah menjadi Ketua Panwaskab Tuban itu.
Bahkan, di FB sudah ada akun yang menamakan menolak salah satu rezim cabup-cawabup. Komentar yang masuk dalam FB ini juga beragam. Namun, sebagian besar memojokkan salah satun pasangan cabup-cawabup yang akan berlaga pada 1 Maret mendatang. "Komentar dan tautan mereka sangat provokatif. Ini berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif," komentar Muntohar salah seorang warga yang tengah keranjingan FB.
Hasil penelusuran, menyebutkan, dengan foto salah satu pasangan setengah badan dan diberi tanda silang merah yang menutupi wajah pasangan cabup-cawabup terpampang menjadi foto akun. Tidak hanya itu, tertera ke-empat akun calon bupati bergabung dalam akun yang menamakan dirinya pergerakan rakyat anti rezim cabup-cawabup itu.
Bahkan, dalam akun jejaring sosial ini, tiga pasangan cabup-cawabup dari enam pasangan ikut bergabung. Keempat akun jejaring sosial ini hampir melakukan penghujatan salah satu cabup-cawabup. "Kayaknya rezim cabup-cawabup itu dijadikan musuh bersama ya," terang Kartono salah satu pengguna jejaring sosial ini.
Selain para Cabub-cawabub, akun IPNU/IPPNU, wartawan, akun dengan foto seragam Polisi (Asmoro Gati NnZz), Fetty Nashruddin (istri Nasruddin Ali / Adik Cabub), Kepala Desa, Anggota DPRD serta sebuah radio turut menjadi teman Facebook. [hud]
Suhu politik menjelang Pemilukada di Tuban semakin menghangat. Berbagai media dijadikan pasangan cabup-cawabup atau pendukungnya untuk berkampanye. Salah satunya jejaring sosial facebook (FB). Kampanye melalui dunia maya ini malah semakin leluasa untuk melakukan black campaign. Sayangnya, 'perang' di FB ini belum dilakukan tindakan oleh Panwas Pemilukada Tuban.
"Kami memang sulit untuk melakukan penertiban kampanye di FB. Meski mereka menggunakan nama cabup-cawabup, tapi, belum tentu mereka yang membuat," kata anggota Panwas Tuban, Arif Subiantoro (23/1).
Dikatakan, regulasi tentang FB dijadikan kampanye memang belum ada. Sehingga, Panwas juga kebingungan untuk mengarahkan rekomendasinya. Bahkan, permintaan pemblokiran pun juga sulit untuk dilakukan. "Kami juga sudah mengetahui soal itu, tapi, regulasinya belum ada. Kami masih terus mengkaji soal itu," tuturnya.
Kampanye cabup-cawabup maupun pendukungnya di jejaring sosial dunia maya ini sudah mengarah pada black campaign. Black campaign memang tidak diperbolehkan, namun, jika hal itu dilakukan di dunia maya sangat sulit untuk diketahui siapa pelakunya. "Yang sudah ada aturannya itu kan baru di dunia penyiaran, radio maupun televisi, kalau di FB belum ada, kan itu termasuk hal baru," kata Arif setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Gubernur Jawa Timur.
Meski begitu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Panwas Provinsi Jawa Timur. Sekarang ini, pihaknya hanya bisa menghimbau kepada mereka yang melakukan kampanye di FB untuk tidak melakukan black campaign. "Kami hanya bisa menghimbau agar kampanye di FB tetap dilakukan dengan memperhatikan norma dan sopan santun sebagai orang yang berpendidikan," tandas Arif.
Black campaign, lanjut Arif, memang dilarang, karena bakal menimbulkan fitnah dan membuat kondisi Pemilukada tidak kondusif. "Kalau kampanye negatif masih boleh dilakukan, karena yang disorot adalah program cabup-cawabup demi kebaikan," imbuh lelaki yang pernah menjadi Ketua Panwaskab Tuban itu.
Bahkan, di FB sudah ada akun yang menamakan menolak salah satu rezim cabup-cawabup. Komentar yang masuk dalam FB ini juga beragam. Namun, sebagian besar memojokkan salah satun pasangan cabup-cawabup yang akan berlaga pada 1 Maret mendatang. "Komentar dan tautan mereka sangat provokatif. Ini berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif," komentar Muntohar salah seorang warga yang tengah keranjingan FB.
Hasil penelusuran, menyebutkan, dengan foto salah satu pasangan setengah badan dan diberi tanda silang merah yang menutupi wajah pasangan cabup-cawabup terpampang menjadi foto akun. Tidak hanya itu, tertera ke-empat akun calon bupati bergabung dalam akun yang menamakan dirinya pergerakan rakyat anti rezim cabup-cawabup itu.
Bahkan, dalam akun jejaring sosial ini, tiga pasangan cabup-cawabup dari enam pasangan ikut bergabung. Keempat akun jejaring sosial ini hampir melakukan penghujatan salah satu cabup-cawabup. "Kayaknya rezim cabup-cawabup itu dijadikan musuh bersama ya," terang Kartono salah satu pengguna jejaring sosial ini.
Selain para Cabub-cawabub, akun IPNU/IPPNU, wartawan, akun dengan foto seragam Polisi (Asmoro Gati NnZz), Fetty Nashruddin (istri Nasruddin Ali / Adik Cabub), Kepala Desa, Anggota DPRD serta sebuah radio turut menjadi teman Facebook. [hud]
PKB, PKNU dan PPP Diajak ke Makam Pendiri NU
SURABAYA | SURYA- Kehadiran tiga parpol akan mewarnai acara ziarah makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari yang akan digelar panitia Harlah ke-85 NU Jatim, Minggu (30/1) lusa. Makam KH Hasyim Asyari berada di Pesantren Tebuireng Jombang, satu kompleks dengan makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang merupakan cucuk KH Asyari.
Ketiga parpol yang diundang: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Semuanya untuk level kepengurusan wilayah (provinsi). “Ini permintaan para kiai,” jelas Ahmad Rubaidi, Ketua Panitia Harlah, Kamis (27/1).
Alasan mengundang, lanjut Rubaidi, ketiga parpol tersebut dinilai memiliki basis dukungan NU. “Ziarah diharapkan menjadi refleksi bersama bagi semua warga NU, termasuk yang ada di partai tentang pentingnya nilai-nilai perjuangan NU yang digariskan pendiri NU,” ujarnya.
Rubaidi memastikan PWNU tidak akan membuat skenario politik untuk pimpinan ketiga parpol selama berlangsungnya acara ziarah.
Rangkaian Peringatan Harlah NU telah dimulai dengan pengobatan gratis, Kamis (27/1) - Sabtu (29/1). Kemudian diteruskan pembagian sembako dan puncak harlah ditandai dengan tasyakuran tepat di hari lahir NU, 31 Januari. Hajatan di PWNU Jatim ini akan diisi dengan peluncuran sejumlah program NU Jatim, seperti Aswaja Centre dan lain-lain.nian
Ketiga parpol yang diundang: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Semuanya untuk level kepengurusan wilayah (provinsi). “Ini permintaan para kiai,” jelas Ahmad Rubaidi, Ketua Panitia Harlah, Kamis (27/1).
Alasan mengundang, lanjut Rubaidi, ketiga parpol tersebut dinilai memiliki basis dukungan NU. “Ziarah diharapkan menjadi refleksi bersama bagi semua warga NU, termasuk yang ada di partai tentang pentingnya nilai-nilai perjuangan NU yang digariskan pendiri NU,” ujarnya.
Rubaidi memastikan PWNU tidak akan membuat skenario politik untuk pimpinan ketiga parpol selama berlangsungnya acara ziarah.
Rangkaian Peringatan Harlah NU telah dimulai dengan pengobatan gratis, Kamis (27/1) - Sabtu (29/1). Kemudian diteruskan pembagian sembako dan puncak harlah ditandai dengan tasyakuran tepat di hari lahir NU, 31 Januari. Hajatan di PWNU Jatim ini akan diisi dengan peluncuran sejumlah program NU Jatim, seperti Aswaja Centre dan lain-lain.nian
Sabtu, 29 Januari 2011
Islah PKNU Vs PKB Masih Sekadar Wacana
PAMEKASAN--MICOM: Islah antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) masih sebatas wacana dan belum ada langkah kongkret dari kedua belah pihak.
Ketua DPC PKNU Pamekasan Sohebuddin, Sabtu (29/1) menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari DPP PKNU untuk melakukan islah dengan partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut. "Sampai saat ini kami belum ada instruksi dari pimpinan PKNU pusat terkait dengan wacana islah tersebut," kata Sohebuddin.
Ia mengakui, pihaknya memang mendengar adanya gagasan islah antara PKB dan PKNU melalui sejumlah tokoh dan fungsionaris kedua partai tersebut, yakni PKB dan PKNU. Hanya saja, wacana itu belum menjadi kenyatakan, sehingga sampai saat ini kedua partai ini masih sama-sama mempertahankan diri. "Kalau memang ada instruksi islah, maka kami di daerah jelas harus siap melaksanakannya," terang Sohebuddin.
Sebelumnya gagasan Islam antara PKB dan PKNU disampaikan sejumlah tokoh kedua partai politik. Bahkan pada pertengahan Mei 2010 sejumlah fungsionaris PKB, hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ancol dan Parung, serta fungsionaris PKNU mendeklarasikan Komite Islah di Jakarta.
Tokoh partai yang hadir ketika itu, antara lain Lukman Edy, Eman Hermawan, dan Ahmad Niam Salim. Sementara dari PKB Parung hadir Lalu Misbach Hidayat, Hermawi F Taslim, Ikhsan Abdullah, dan Masduki Baidowi. Sedangkan dari PKNU hadir Idham Cholied dan Fathoni.
Komite islah ini bertugas menjalin komunikasi baik formal maupun informal dengan berbagai pihak terkait, termasuk merumuskan sejumlah opsi yang akan ditempuh untuk merealisasikan keinginan tersebut.
Tokoh yang dikenal getol memperjuangkan terjadinya islah antara PKB dan PKNU ini adalah KH Muchit Muzadi dan KH Mustofa Bisri dengan tujuan untuk menyelamatkan politik NU pasca munculnya wacana ketentuan batas ambang partai politik di parlemen (parliamentary treshold) lima persen.
Para sesepuh NU ini berpandangan, jika wadah politik warga NU pecah, maka nantinya wadah politik warga NU akan hilang dari kancah perpolitikan nasional. Sohebuddin menduga, keinginan islah PKB-PKNU itu baru sebatas gagasan personal fungsionaris partai, bukan menjadi keputusan partai. "Saat Muktamar PKNU saja tidak ada pembasaran di PKNU itu tentang rencana islah," katanya. (Ant/OL-04)
Ketua DPC PKNU Pamekasan Sohebuddin, Sabtu (29/1) menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari DPP PKNU untuk melakukan islah dengan partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut. "Sampai saat ini kami belum ada instruksi dari pimpinan PKNU pusat terkait dengan wacana islah tersebut," kata Sohebuddin.
Ia mengakui, pihaknya memang mendengar adanya gagasan islah antara PKB dan PKNU melalui sejumlah tokoh dan fungsionaris kedua partai tersebut, yakni PKB dan PKNU. Hanya saja, wacana itu belum menjadi kenyatakan, sehingga sampai saat ini kedua partai ini masih sama-sama mempertahankan diri. "Kalau memang ada instruksi islah, maka kami di daerah jelas harus siap melaksanakannya," terang Sohebuddin.
Sebelumnya gagasan Islam antara PKB dan PKNU disampaikan sejumlah tokoh kedua partai politik. Bahkan pada pertengahan Mei 2010 sejumlah fungsionaris PKB, hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ancol dan Parung, serta fungsionaris PKNU mendeklarasikan Komite Islah di Jakarta.
Tokoh partai yang hadir ketika itu, antara lain Lukman Edy, Eman Hermawan, dan Ahmad Niam Salim. Sementara dari PKB Parung hadir Lalu Misbach Hidayat, Hermawi F Taslim, Ikhsan Abdullah, dan Masduki Baidowi. Sedangkan dari PKNU hadir Idham Cholied dan Fathoni.
Komite islah ini bertugas menjalin komunikasi baik formal maupun informal dengan berbagai pihak terkait, termasuk merumuskan sejumlah opsi yang akan ditempuh untuk merealisasikan keinginan tersebut.
Tokoh yang dikenal getol memperjuangkan terjadinya islah antara PKB dan PKNU ini adalah KH Muchit Muzadi dan KH Mustofa Bisri dengan tujuan untuk menyelamatkan politik NU pasca munculnya wacana ketentuan batas ambang partai politik di parlemen (parliamentary treshold) lima persen.
Para sesepuh NU ini berpandangan, jika wadah politik warga NU pecah, maka nantinya wadah politik warga NU akan hilang dari kancah perpolitikan nasional. Sohebuddin menduga, keinginan islah PKB-PKNU itu baru sebatas gagasan personal fungsionaris partai, bukan menjadi keputusan partai. "Saat Muktamar PKNU saja tidak ada pembasaran di PKNU itu tentang rencana islah," katanya. (Ant/OL-04)
NU Tuban Dipolitisasi
kotatuban.com- Pengasuh Pondok Pesantren Ash-Shomadiyah, Makam Agung, Tuban, Ust. Reza Sihabuddin Habbibie—atau akrab dipanggil ‘Gus Reza’, berpesan agar Nahdlatul ‘Ulama’ (NU) jangan dipolitisasi.
Menurutnya, saat ini elit-elit NU telah menyalah fungsikan NU sebagai kendaraan politik, padahal ormas Islam terbesar di Indonesia ini telah menyatakan diri kembali ke Khitah 1926, yakni sebagai organisasi sosial kemasyarakat, bukan sebagai organisasi politik. “ Memang tidak ada larangan warga Nahdliyin terjun dalam politik praktis. Tapi jangan bawa serta NU,” tegasnya saat diwawancara kotatuban.com, Senin (24/1).
Besarnya jumlah warga NU, kata Gus Reza, memang memberi peluang ormas ini dipolitisasi. Namun jika elit-elit NU memiliki komitmen terhadap AD/ART, seberapapun besar peluang tersebut tidak akan mempengaruhi posisi NU sebagai organisasi Jam’iyah Diniyah Islamiyah atau ormas ke-Islaman yang bertujuan memajukan kehidupan ummat, terutama di bidang sosial-keagamaan.
Yang terjadi justru sebaliknya. Elit-elit NU dengan terang-terangan telah memanfaatkan NU sebagai kekuatan politik. “ Ini sebuah tindakan pengebirian NU. Sebagai ormas non politik, peran NU tidak sebatas mendukung atau memenangkan tokoh atau kelompok tertentu. Kalau sudah demikian, peran NU sebagai kekuatan penekan menjadi sangat sempit,” jelas Reza.
Warga NU, lanjut Gus Reza, secara individual memang tidak dilarang terjun ke kancah politik praktis. Tetapi tidak etis jika melibatkan NU dalam pertarungan politik praktis tersebut, karena itu bisa sangat merugikan NU sendiri.
Lebih lanjut dikatakan, majunya petinggi-petinggi NU ke arena politik praktis tidak seyogyanya berharap, apalagi memaksa, mendapat dukungan sepenuhnya dari warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin, kata Reza, dijamin kebebasannya menyalurkan aspirasi politik.
Secara khusus, Gus Reza menyoroti kiprah H. Fathul Huda yang maju sebagai salah satu kandidat Bupati Tuban. Menurut Gus Reza, ada baiknya jika Ketua NU Tuban tersebut tetap memainkan perannya sebagai ulama. “Ulama itu kan milik semua orang, milik ummat secara keseluruhan. Kalau sudah ikut-ikutan dalam perebutan kekuasaan, berarti dia telah membatasi dirinya sendiri,” ujar Reza.
Selain itu, menantu KH Mustofa Bisri ini juga berpesan agar Haeny Relawati,
yang telah menjabat Bupati Tuban selama dua periode, tidak lagi maju sebagai wakil Bupati. Reza berpendapat, majunya Haeny bisa menyebabkan pelaksanaan Pemilukada Tuban 2011 terganggu. (sudra)
dikutip dari tuban.com
Menurutnya, saat ini elit-elit NU telah menyalah fungsikan NU sebagai kendaraan politik, padahal ormas Islam terbesar di Indonesia ini telah menyatakan diri kembali ke Khitah 1926, yakni sebagai organisasi sosial kemasyarakat, bukan sebagai organisasi politik. “ Memang tidak ada larangan warga Nahdliyin terjun dalam politik praktis. Tapi jangan bawa serta NU,” tegasnya saat diwawancara kotatuban.com, Senin (24/1).
Besarnya jumlah warga NU, kata Gus Reza, memang memberi peluang ormas ini dipolitisasi. Namun jika elit-elit NU memiliki komitmen terhadap AD/ART, seberapapun besar peluang tersebut tidak akan mempengaruhi posisi NU sebagai organisasi Jam’iyah Diniyah Islamiyah atau ormas ke-Islaman yang bertujuan memajukan kehidupan ummat, terutama di bidang sosial-keagamaan.
Yang terjadi justru sebaliknya. Elit-elit NU dengan terang-terangan telah memanfaatkan NU sebagai kekuatan politik. “ Ini sebuah tindakan pengebirian NU. Sebagai ormas non politik, peran NU tidak sebatas mendukung atau memenangkan tokoh atau kelompok tertentu. Kalau sudah demikian, peran NU sebagai kekuatan penekan menjadi sangat sempit,” jelas Reza.
Warga NU, lanjut Gus Reza, secara individual memang tidak dilarang terjun ke kancah politik praktis. Tetapi tidak etis jika melibatkan NU dalam pertarungan politik praktis tersebut, karena itu bisa sangat merugikan NU sendiri.
Lebih lanjut dikatakan, majunya petinggi-petinggi NU ke arena politik praktis tidak seyogyanya berharap, apalagi memaksa, mendapat dukungan sepenuhnya dari warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin, kata Reza, dijamin kebebasannya menyalurkan aspirasi politik.
Secara khusus, Gus Reza menyoroti kiprah H. Fathul Huda yang maju sebagai salah satu kandidat Bupati Tuban. Menurut Gus Reza, ada baiknya jika Ketua NU Tuban tersebut tetap memainkan perannya sebagai ulama. “Ulama itu kan milik semua orang, milik ummat secara keseluruhan. Kalau sudah ikut-ikutan dalam perebutan kekuasaan, berarti dia telah membatasi dirinya sendiri,” ujar Reza.
Selain itu, menantu KH Mustofa Bisri ini juga berpesan agar Haeny Relawati,
yang telah menjabat Bupati Tuban selama dua periode, tidak lagi maju sebagai wakil Bupati. Reza berpendapat, majunya Haeny bisa menyebabkan pelaksanaan Pemilukada Tuban 2011 terganggu. (sudra)
dikutip dari tuban.com
Jumat, 28 Januari 2011
PKNU Jabar Adakan Muswil, Siap Hadapi Pemilu 2014
DUTA MASYARAKAT, 29 Januari 2011
CIREBON � Setelah dirundung masalah, akhirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Barat mampu menggelar Muswarah Wilayah (muswil) I pada 26 Januari 2011 di Cirebon, Jawa Barat. Harus diakui sejak DPW PKNU Jabar terbentuk pada 2006 silam, tidak pernah sepi dari masalah.
Bahkan hingga menjelang Muktamar I PKNU Desember 2010 lalu, DPW Jabar tidak bisa melaksanakan Muswil. Sehingga terpaksa DPP PKNU mengambil alih. Oleh karena itu, diharapkan Muswil I ini harus menjadi titik tolak pembenahan menyeluruh agar ke depan program partai bisa berjalan.
Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam secara khusus meminta Rois Mustasyar DPW PKNU Jawa Barat KH Nasiruddin Siddiq untuk memberikan bimbingan agar PKNU Jawa Barat mampu mengkonsolidasi partai. “DPP PKNU meminta KH Nasiruddin Siddiq untuk memberikan bimbingan kepada kader-kader dan pengurus PKNU untuk tetap semangat membesarkan partai ke depan,” kata Cak Anam, panggilannya, saat memberikan pidato di hadapan peserta Muswil, Kamis (26/1) kemarin.
Cak Anam menjelaskan, secara nasional PKNU sudah berbenah diri sampai ke tingkat ranting (desa). Oleh karena itu, PKNU Jawa Barat juga harus ikut berbenah untuk menghadapi Pemilu 2014.
Dalam kesempatan itu, Choirul Anam kembali mengingatkan partai Islam terancam oleh persekongkolan jahat para elite politik dan penguasa yang hendak mempertahankan kekuasaannya. Melalui berbagai cara licik mereka merekayasa untuk mengubur eksistensi partai Islam di Indonesia.
“Di antara indikasinya adalah membuat aturan yang tidak masuk akal, seperti rencana menaikkan parliementary treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen,” kata Choirul Anam.
Cak Anam menambahkan, waktu PT 2,5 persen partai Islam yang lolos hanya PPP dan PKS. Kalau naik menjadi lima persen partai-partai Islam akan tenggelam. Sehingga tidak ada lagi keterwakilan aspirasi partai Islam di parlemen.
“PT 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara partai Islam. Padahal, jika suara itu digabungkan jumlahnya sangat berarti. Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak. Itu sama saja dengan perampasan hak asasi manusia, hak seseorang untuk mengaspirasikan suaranya," papar Cak Anam.
Parahnya lagi sejumlah fraksi di DPR juga menolak gagasan konfederasi partai yang memungkinkan sejumlah partai Islam menyatukan diri. Menurut Cak Anam, terindikasi ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia.
Menurut Cak Anam, DPP PKNU sedang menyiapkan permohonan judicial review terhadap UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama menyangkut pasal yang mengharuskan verifikasi ulang terhadap parpol yang telah sah berbadan hukum dan dapat mengikuti pemilu 2014, meski tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2009 lalu. “Ibarat bayi yang sudah lahir dan sudah pula mendapat akte kelahiran, di dipaksa masuk kandungan lagi dan akan dibuatkan akte baru lagi. Ini namanya bukan menjamin kelangsungan hidup sang bayi, melainkan ingin membunuhnya,” kata Cak Anam memberikan perumpamaan.
Selain kewajiban mengikuti verifikasi ulang, masih banyak persyaratan yang tidak logis dan bahkan meniadakan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. “Pasal-pasal itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan akan kami mohonkan pengujian di MK,” tambahnya.
Syarat lainnya, misalnya 50 persen kepengurusan PAC (tingkat kecamatan), 75% tingkat kabupaten/kota dan 100% tingkat provinsi di seluruh Indonesia tidak masalah bagi PKNU. Sekarang saja PKNU sudah memenuhi syarat Undang-undang. Tapi syarat ini sudah dilalui PKNU ketika harus menjadi P2 (Partai Politik) berbadan hukum maupun P4 (Partai Politik Peserta Pemilu) menjelang pemilu 2009 lampau. “Mengapa ini harus diulang lagi? Di mana lantas konsistensi dan kepastian hukumnya?” kata mantan Ketua Ansor Jawa Timur ini.
Cak Anam menambahkan, PKNU berharap seluruh calon legislatif dari partai mana pun bisa masuk parlemen, asal memenuhi syarat jumlah perolehan suara. Kendati sepakat atas proses penyederhanaan partai, namun Cak Anam menilai proses penyederhanaan harusnya dilakukan secara alamiah. “Alamiah itu Pemilunya harus dijaga ketat supaya JURDIL. Kalau pemilu dibangun dengan kekuatan uang dan jual beli suara, itu artinya akal-akalan untuk membunuh demokrasi dan partai-partai kecil secara halus,” kata dia.
Pada Muswil tersebut terpilih Mustasyar KH. Nasiruddin Sidik, Ketua Dewan Syuro KH. Ruhiyat Noor dan Ketua Tanfidz Drs. Abdullah Nasiruddin Sidik
CIREBON � Setelah dirundung masalah, akhirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Barat mampu menggelar Muswarah Wilayah (muswil) I pada 26 Januari 2011 di Cirebon, Jawa Barat. Harus diakui sejak DPW PKNU Jabar terbentuk pada 2006 silam, tidak pernah sepi dari masalah.
Bahkan hingga menjelang Muktamar I PKNU Desember 2010 lalu, DPW Jabar tidak bisa melaksanakan Muswil. Sehingga terpaksa DPP PKNU mengambil alih. Oleh karena itu, diharapkan Muswil I ini harus menjadi titik tolak pembenahan menyeluruh agar ke depan program partai bisa berjalan.
Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam secara khusus meminta Rois Mustasyar DPW PKNU Jawa Barat KH Nasiruddin Siddiq untuk memberikan bimbingan agar PKNU Jawa Barat mampu mengkonsolidasi partai. “DPP PKNU meminta KH Nasiruddin Siddiq untuk memberikan bimbingan kepada kader-kader dan pengurus PKNU untuk tetap semangat membesarkan partai ke depan,” kata Cak Anam, panggilannya, saat memberikan pidato di hadapan peserta Muswil, Kamis (26/1) kemarin.
Cak Anam menjelaskan, secara nasional PKNU sudah berbenah diri sampai ke tingkat ranting (desa). Oleh karena itu, PKNU Jawa Barat juga harus ikut berbenah untuk menghadapi Pemilu 2014.
Dalam kesempatan itu, Choirul Anam kembali mengingatkan partai Islam terancam oleh persekongkolan jahat para elite politik dan penguasa yang hendak mempertahankan kekuasaannya. Melalui berbagai cara licik mereka merekayasa untuk mengubur eksistensi partai Islam di Indonesia.
“Di antara indikasinya adalah membuat aturan yang tidak masuk akal, seperti rencana menaikkan parliementary treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen,” kata Choirul Anam.
Cak Anam menambahkan, waktu PT 2,5 persen partai Islam yang lolos hanya PPP dan PKS. Kalau naik menjadi lima persen partai-partai Islam akan tenggelam. Sehingga tidak ada lagi keterwakilan aspirasi partai Islam di parlemen.
“PT 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara partai Islam. Padahal, jika suara itu digabungkan jumlahnya sangat berarti. Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak. Itu sama saja dengan perampasan hak asasi manusia, hak seseorang untuk mengaspirasikan suaranya," papar Cak Anam.
Parahnya lagi sejumlah fraksi di DPR juga menolak gagasan konfederasi partai yang memungkinkan sejumlah partai Islam menyatukan diri. Menurut Cak Anam, terindikasi ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia.
Menurut Cak Anam, DPP PKNU sedang menyiapkan permohonan judicial review terhadap UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama menyangkut pasal yang mengharuskan verifikasi ulang terhadap parpol yang telah sah berbadan hukum dan dapat mengikuti pemilu 2014, meski tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2009 lalu. “Ibarat bayi yang sudah lahir dan sudah pula mendapat akte kelahiran, di dipaksa masuk kandungan lagi dan akan dibuatkan akte baru lagi. Ini namanya bukan menjamin kelangsungan hidup sang bayi, melainkan ingin membunuhnya,” kata Cak Anam memberikan perumpamaan.
Selain kewajiban mengikuti verifikasi ulang, masih banyak persyaratan yang tidak logis dan bahkan meniadakan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. “Pasal-pasal itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan akan kami mohonkan pengujian di MK,” tambahnya.
Syarat lainnya, misalnya 50 persen kepengurusan PAC (tingkat kecamatan), 75% tingkat kabupaten/kota dan 100% tingkat provinsi di seluruh Indonesia tidak masalah bagi PKNU. Sekarang saja PKNU sudah memenuhi syarat Undang-undang. Tapi syarat ini sudah dilalui PKNU ketika harus menjadi P2 (Partai Politik) berbadan hukum maupun P4 (Partai Politik Peserta Pemilu) menjelang pemilu 2009 lampau. “Mengapa ini harus diulang lagi? Di mana lantas konsistensi dan kepastian hukumnya?” kata mantan Ketua Ansor Jawa Timur ini.
Cak Anam menambahkan, PKNU berharap seluruh calon legislatif dari partai mana pun bisa masuk parlemen, asal memenuhi syarat jumlah perolehan suara. Kendati sepakat atas proses penyederhanaan partai, namun Cak Anam menilai proses penyederhanaan harusnya dilakukan secara alamiah. “Alamiah itu Pemilunya harus dijaga ketat supaya JURDIL. Kalau pemilu dibangun dengan kekuatan uang dan jual beli suara, itu artinya akal-akalan untuk membunuh demokrasi dan partai-partai kecil secara halus,” kata dia.
Pada Muswil tersebut terpilih Mustasyar KH. Nasiruddin Sidik, Ketua Dewan Syuro KH. Ruhiyat Noor dan Ketua Tanfidz Drs. Abdullah Nasiruddin Sidik
Langganan:
Postingan (Atom)