Pemakaman Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, KH Abdurrahman Chudlori, dihadiri ribuan masyarakat. Mereka berjajar dari mulai pondok hingga tempat pemakaman yang berjarak sekitar 500 meter tersebut. Masyarakat juga memadati jalan Magelang-Salatiga, sekitar rumah kediaman almarhum dan pondok. Suasana sedih dan haru sangat terasa dalam lautan manusia tersebut. Hujan tidak menyurutkan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir.
Hadir dalam pemakaman tokoh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sejumlah kiai maupun pejabat. Di antaranya KH Dimyati Rois dari Kendal, KH Zuhri Ihzan (PWNU Jateng), KH Ubaidillah faqih (Langitan), KH Nuril Huda (Ploso), KH. Munawir (Salatiga),dan puluhan kiai-kiai besar lainnya. Sejumlah kepala daerah juga terlihat. Tampak pula Pujiono Cahyo Widianto alias Syeh Puji.
Sejak kabar meninggalnya salah satu kiai khos tersebut tersiar, petugas polisi sudah menutup arus lalu lintas yang melintas di pondok. Sejak kemarin sore, secara bergantian mereka menyalati jenazah di rumah duka. Kemudian menjelang prosesi pemakaman, jenazah dipindahkan ke musala yang ada di lingkungan pondok. Masyarakat masih diberi kesempatan untuk mensalatkan, hingga menjelang prosesi.
Bahkan hingga saat KH Nurul Huda Jazuli dari Ploso Kuning, Kediri memberikan tausiah untuk mengenang almarhum, di pojok musala masih saja masyaratkat mensalati. “Almarhum adalah kiai muda yang multidimensional. Sayangnya usianya sangat pendek. Dia meninggal dunia jauh di bawah usia saya,” kata pria Kiai Jazuli, kemarin.
Pengasuh Ponpes Al Falah Kediri tersebut menilai almarhum dapat melayani para kiai sepuh. Meski muda, KH Abdurahman Chudlori yang akrab disapa Mbah Dur tersebut dianggap sangat mumpuni di bidang agama.
“Dulu, saya diajari oleh Mbah Dalhar dari Muntilan maupun kiai dari Lasem bahwa Kiai Chudlori adalah salah seorang yang tirakatnya baik. Oleh anaknya, yakni almarhum, tirakat ini diteruskan dalam bentuk puasa Senin-Kamis, mujahadahan pada malam hari serta lainnya. Ini satu kelebihan almarhum. Karena itu para santri di Ponpes Tegalrejo untuk tidak berkecil hati dengan kepergian almarhum. Selama para santri selalu mengamalkan apa yang telah diajarkannya,” paparnya.
Pada kesempatan itu Bupati Magelang, Singgih Sanyoto, menyampaikan duka seluruh warga setempat atas kepergian Mbah Dur. Almarhum, selama ini telah berjasa memajukan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. “Masyarakat Magelang kehilangan tokoh besar, mari kita mendoakan almarhum semoga mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT," katanya.
Mbah Dur merupakan putra pertama pendiri Ponpes API Tegalrejo, almarhum KH Chudlori. Dian meninggalkan seorang istri Nyai Nur Faizah dengan enam anak yakni Nasrul Arif, Akhmad Izzudin, Kuni Sa'adati, Nur Kholida, Linatun Nafisah dan Zaimatus Sofia, serta lima cucu.
“Almarhum Mbah Dur, patut menjadi teladan bangsa terutama saat menghadapi persoalan yang rumit. Hal utama yang menonjol dari beliau adalah kearifan dan kebijakannya," tutur Lukman Hakim.
Mbah Dur meninggal dunia menjelang usia 68 tahun karena sakit. Almarhum menderita penyakit kanker paru-paru dan sejak 1 November 2010 lalu harus keluar masuk rumah sakit. Mantan Mustasyar PBNU tersebut meninggal di Rumah Sakit (RS) Lestari Raharja Magelang pukul 12.45, senin (24/1). Bahkan sebelum tutup usia, dia sempat koma sejak Jumat (21/1). (dem)
Rabu, 26 Januari 2011
Lebih dari 170 Gelombang Jama'ah Shalat Janazah Mbah Dur
Kiai kharismatis pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, KH Abdurahman Chudlori meninggal dunia, kemarin. Kiai yang akrab disapa Mbah Dur ini meninggal di usia menjelang 68 tahun karena sakit. Almarhum menderita penyakit kanker paru-paru dan sejak 1 November 2010 lalu harus keluar masuk rumah sakit. Mantan Ketua Dewan Syuro PKNU ini meninggal di Rumah Sakit (RS) Lestari Raharja Magelang pukul 12.45, kemarin.
“Bahkan sebelum tutup usia, dia sempat koma sejak Jumat (21/1),” kata KH Muhammad Sholihun, pengasuh Ponpes Nurul Hasan, Geger, Girirejo, Tegalrejo, yang masih terhitung kakak dari almarhum, kemarin malam.
Ribuan orang berdatangan hendak memberikan penghormatan terakhir. Secara bergantian mereka menyalatkan jenazah di ruang tengah kediaman almarhum. Tercatat lebih dari 170 gelombang mereka menyalatkannya. Isak tangis dan keharuan meledak saat para pelayat membacakan doa.
Kiai berkharisma berasal dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang juga tokoh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini rencananya akan dimakamkan pada Selasa (25/1) pukul 11.00 WIB di makam keluarga di kompleks Ponpes API Tegalrejo. Sebelum bergabung ke PKNU, Mbah Dur sempat duduk sebagai anggota Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
“NU sangat kehilangan salah satu ulama terbaiknya,” ungkap Pengasuh Ponpes Raudlatut Thullab, Wonosari, Tempuran, KH Said Asrori, yang juga Pengurus PWNU Jateng.
Sebelum dirawat di RS Lestari Raharja, almarhum sempat tidak bisa tidur selama lima hari lima malam. Hal ini membuat kesehatannya menurun drastis dan dibawa ke rumah sakit. “Satu hari menjalani perawatan, dia kemudian dibawa ke Salatiga agar bisa ditangani Dokter Haryoko secara intensif. Dirawat di Salatiga selama seminggu, kesehatannya membaik. Sudah bisa berkomunikasi dan lenggah,” tutur pria yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Magelang.
Tidak sampai satu bulan kemudian, kondisi kesehatan pria yang akrab disapa Mbah Dur ini kembali memburuk. Dia kemudian dibawa ke RS Lestari Raharja kembali sebelum akhirnya dirujuk ke RS Tlogorejo Semarang. Dirawat satu minggu di sana, kondisinya membaik. “Sebelum dibawa ke Tlogorejo, HB-nya di angka 10 sekian. Tapi setelah dirawat di sana seminggu, sudah bisa mencapai 11 sekian,” ungkapnya.
Tapi 16 Januari lalu, kondisi kesehatannya kembali turun. “Bahkan pada tanggal 15 Januari, saat masih di rumah, dia lama sekali baru paham kalau saya yang datang. Padahal kita sudah salaman. Setelah tahu yang datang saya, dia seperti mengucapkan matur nuwun kang. Karena saat itu, dia sudah sulit sekali berkomunikasi. Keesokan harinya dibawa ke Lestari Raharja lagi dan meninggal dunia,” paparnya.
Almarhum adalah putra pertama dari istri pertama KH Chudlori, yang merupakan pendiri Ponpes API. Mbah Dur dikarunia enam anak dari dua istri. Dari istri pertama, Mutfaizah, yang telah meninggal dunia, beliau dikarunia empat orang anak. Yakni Nasrul Arif, Izzudin, Khuni Saadati dan Ida. “Istri pertama meninggal dunia, baru dia beristri lagi dengan Faizah. Dengan yang ini, dikarunai dua anak perempuan, Linatun Nafisah dan Ovi,” jelas Mbah Solikhun. (dem)
“Bahkan sebelum tutup usia, dia sempat koma sejak Jumat (21/1),” kata KH Muhammad Sholihun, pengasuh Ponpes Nurul Hasan, Geger, Girirejo, Tegalrejo, yang masih terhitung kakak dari almarhum, kemarin malam.
Ribuan orang berdatangan hendak memberikan penghormatan terakhir. Secara bergantian mereka menyalatkan jenazah di ruang tengah kediaman almarhum. Tercatat lebih dari 170 gelombang mereka menyalatkannya. Isak tangis dan keharuan meledak saat para pelayat membacakan doa.
Kiai berkharisma berasal dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang juga tokoh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini rencananya akan dimakamkan pada Selasa (25/1) pukul 11.00 WIB di makam keluarga di kompleks Ponpes API Tegalrejo. Sebelum bergabung ke PKNU, Mbah Dur sempat duduk sebagai anggota Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
“NU sangat kehilangan salah satu ulama terbaiknya,” ungkap Pengasuh Ponpes Raudlatut Thullab, Wonosari, Tempuran, KH Said Asrori, yang juga Pengurus PWNU Jateng.
Sebelum dirawat di RS Lestari Raharja, almarhum sempat tidak bisa tidur selama lima hari lima malam. Hal ini membuat kesehatannya menurun drastis dan dibawa ke rumah sakit. “Satu hari menjalani perawatan, dia kemudian dibawa ke Salatiga agar bisa ditangani Dokter Haryoko secara intensif. Dirawat di Salatiga selama seminggu, kesehatannya membaik. Sudah bisa berkomunikasi dan lenggah,” tutur pria yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Magelang.
Tidak sampai satu bulan kemudian, kondisi kesehatan pria yang akrab disapa Mbah Dur ini kembali memburuk. Dia kemudian dibawa ke RS Lestari Raharja kembali sebelum akhirnya dirujuk ke RS Tlogorejo Semarang. Dirawat satu minggu di sana, kondisinya membaik. “Sebelum dibawa ke Tlogorejo, HB-nya di angka 10 sekian. Tapi setelah dirawat di sana seminggu, sudah bisa mencapai 11 sekian,” ungkapnya.
Tapi 16 Januari lalu, kondisi kesehatannya kembali turun. “Bahkan pada tanggal 15 Januari, saat masih di rumah, dia lama sekali baru paham kalau saya yang datang. Padahal kita sudah salaman. Setelah tahu yang datang saya, dia seperti mengucapkan matur nuwun kang. Karena saat itu, dia sudah sulit sekali berkomunikasi. Keesokan harinya dibawa ke Lestari Raharja lagi dan meninggal dunia,” paparnya.
Almarhum adalah putra pertama dari istri pertama KH Chudlori, yang merupakan pendiri Ponpes API. Mbah Dur dikarunia enam anak dari dua istri. Dari istri pertama, Mutfaizah, yang telah meninggal dunia, beliau dikarunia empat orang anak. Yakni Nasrul Arif, Izzudin, Khuni Saadati dan Ida. “Istri pertama meninggal dunia, baru dia beristri lagi dengan Faizah. Dengan yang ini, dikarunai dua anak perempuan, Linatun Nafisah dan Ovi,” jelas Mbah Solikhun. (dem)
Mantan Ketua Dewan Syuro PKNU Wafat
JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Syuro DPP PKNU KH Abdurrahman Chudlori meninggal dunia di RS Lestari Raharja, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 24/01 sekitar pukul 12.40 WIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KH Abdurrahman Chudlori meninggal dunia lantaran sakit paru-paru yang dideritanya sejak lama.
“Kami sangat merasa kehilangan atas kepergian beliau. Beliau adalah ulama besar yang selama ini menjadi panutan ummat,” ujar Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam kepada okezone di Jakarta, Senin (24/1/2011). “Semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya.”
Cak Anam, demikian dia biasa dipanggil, menjelaskan KH Chudlori yang saat ini menjabat sebagai Mustasyar DPP PKNU jatuh sakit sejak sejak 26 Oktober 2010 silam. Menurut keterangan dokter alamarhum menderita sakit paru-paru. “Usia beliau sekira 70-an tahun begitu,” terkanya.
Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH Ghozalie Masroeri menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya KH Abdurrahman Chudlori. Sepanjang pengetahuannya, sebelum memutuskan bergabung ke PKNU, KH Abdurrahman Chudlori sempat duduk sebagai anggota Syuriah PBNU.(ful)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KH Abdurrahman Chudlori meninggal dunia lantaran sakit paru-paru yang dideritanya sejak lama.
“Kami sangat merasa kehilangan atas kepergian beliau. Beliau adalah ulama besar yang selama ini menjadi panutan ummat,” ujar Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam kepada okezone di Jakarta, Senin (24/1/2011). “Semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya.”
Cak Anam, demikian dia biasa dipanggil, menjelaskan KH Chudlori yang saat ini menjabat sebagai Mustasyar DPP PKNU jatuh sakit sejak sejak 26 Oktober 2010 silam. Menurut keterangan dokter alamarhum menderita sakit paru-paru. “Usia beliau sekira 70-an tahun begitu,” terkanya.
Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH Ghozalie Masroeri menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya KH Abdurrahman Chudlori. Sepanjang pengetahuannya, sebelum memutuskan bergabung ke PKNU, KH Abdurrahman Chudlori sempat duduk sebagai anggota Syuriah PBNU.(ful)
Senin, 24 Januari 2011
Swiss Bangun Pelabuhan Khusus Semen di Tuban
Bhirawa
Pemerintah Swiss melalui PT Holcim Indonesia Tbk, akan berinvestasi dengan mendirikan pabrik semen dan membuat pelabuhan khusus bongkar muat semen senilai 450 Juta Dollar AS di Tuban. Dengan adanya rencana dibangunnya pelabuhan ini, pemprov Jatim siap memberikan kemudahan perzinan.
"Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Tuban akan membantu investor asal Swiss dengan mempermudah perizinan usaha dan ijin-injin yang lainnya," kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai menerima Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk di ruang kerja kantor Gubernur Jatim, Rabu (12/1).
Gubernur berharap kepada PT Holcim, ke depan setelah usahanya berproduksi dapat ikut membantu masyarakat miskin di daerah Tuban dan Bojonegoro sekitarnya. Kemudian, investor mau membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tuban dan sekitarnya, serta mau ikut membangun infrastruktur di derah terpencil di daerah Tuban dan sekitarnya.
Dikatakan Soekarwo, industri semen di Jatim semakin hari semakin membaik dan diharapkan pula para pabrik semen di Jatim pada 2013-2014 terus meningkatkan produksinya dari 500 ribu ton per hari menjadi 1.000 ton per hari. Peningkatan produksi semen di Jatim tersebut akan diikuti dengan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Socah Bangkalan Madura.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk, Eamon Ginley mengatakan, kedatangannya menghadap Gubernur Jatim untuk melaporkan tentang ijin penggalian yang diperoleh dari Pemerintah Tuban yang hanya mendapat ijin 5 tahun. Padahal, menurut pemerintah pusat ijin penggalian itu bisa sampai 20 tahun. Dengan permasalahan tersebut, pihaknya bersama pimpinan PT Holcim Indonesia minta bantuan dan jalan keluar tentang perijinan galian tersebut.
Selain itu, kedatangannya menghadap gubernur untuk melaporkan tentang kekagumannya dan senang melihat perkembangan yang luar biasa di Jatim. Diantaranya, perkembangan pertumbuhan perekonomian yang cukup baik yakni 6,7 persen dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi jadi 7,3 persen di tahun ini.
Perkembangan tersebut juga ditunjang dengan langkah-langkah perbaikan infrastruktur yang memadai di berbagai daerah khususnya Kabupaten Tuban. Dalam hal tersebut, investor asal Swiss akan melebarkan sayap investasinya dengan mendirikan pabrik semen di Tuban.
Relationship Management Director PT Holcim Indonesia Tbk, Rusli Setiawan mengatakan, setelah berinvestasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah PT Holcim Indonesia Tbk terus mengembangkan perusahaan di Tuban. PT Holcim di Jawa Barat dan Jawa Tengah setiap tahunnya mampu memproduksi semen 8,3 juta ton. Hasil produksi di dua provinsi dipasarkan untuk konsumen semen di Pulau Jawa.
Kemudian di Tuban perusahaan dari Swiss pada 2010 mulai membangun pabrik semen senilai 450 juta dollar AS dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada 2013. Pabrik semen di Tuban mampu menyerap 600 tenaga kerja dan menghasilkan produksi semen sekitar 1,7 juta ton per tahun. Kemudian, sebagian besar hasil produksi Semen di Tuban akan dipasarkan ke Indonesia bagian timur. [iib]
Pemerintah Swiss melalui PT Holcim Indonesia Tbk, akan berinvestasi dengan mendirikan pabrik semen dan membuat pelabuhan khusus bongkar muat semen senilai 450 Juta Dollar AS di Tuban. Dengan adanya rencana dibangunnya pelabuhan ini, pemprov Jatim siap memberikan kemudahan perzinan.
"Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Tuban akan membantu investor asal Swiss dengan mempermudah perizinan usaha dan ijin-injin yang lainnya," kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai menerima Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk di ruang kerja kantor Gubernur Jatim, Rabu (12/1).
Gubernur berharap kepada PT Holcim, ke depan setelah usahanya berproduksi dapat ikut membantu masyarakat miskin di daerah Tuban dan Bojonegoro sekitarnya. Kemudian, investor mau membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tuban dan sekitarnya, serta mau ikut membangun infrastruktur di derah terpencil di daerah Tuban dan sekitarnya.
Dikatakan Soekarwo, industri semen di Jatim semakin hari semakin membaik dan diharapkan pula para pabrik semen di Jatim pada 2013-2014 terus meningkatkan produksinya dari 500 ribu ton per hari menjadi 1.000 ton per hari. Peningkatan produksi semen di Jatim tersebut akan diikuti dengan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Socah Bangkalan Madura.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk, Eamon Ginley mengatakan, kedatangannya menghadap Gubernur Jatim untuk melaporkan tentang ijin penggalian yang diperoleh dari Pemerintah Tuban yang hanya mendapat ijin 5 tahun. Padahal, menurut pemerintah pusat ijin penggalian itu bisa sampai 20 tahun. Dengan permasalahan tersebut, pihaknya bersama pimpinan PT Holcim Indonesia minta bantuan dan jalan keluar tentang perijinan galian tersebut.
Selain itu, kedatangannya menghadap gubernur untuk melaporkan tentang kekagumannya dan senang melihat perkembangan yang luar biasa di Jatim. Diantaranya, perkembangan pertumbuhan perekonomian yang cukup baik yakni 6,7 persen dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi jadi 7,3 persen di tahun ini.
Perkembangan tersebut juga ditunjang dengan langkah-langkah perbaikan infrastruktur yang memadai di berbagai daerah khususnya Kabupaten Tuban. Dalam hal tersebut, investor asal Swiss akan melebarkan sayap investasinya dengan mendirikan pabrik semen di Tuban.
Relationship Management Director PT Holcim Indonesia Tbk, Rusli Setiawan mengatakan, setelah berinvestasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah PT Holcim Indonesia Tbk terus mengembangkan perusahaan di Tuban. PT Holcim di Jawa Barat dan Jawa Tengah setiap tahunnya mampu memproduksi semen 8,3 juta ton. Hasil produksi di dua provinsi dipasarkan untuk konsumen semen di Pulau Jawa.
Kemudian di Tuban perusahaan dari Swiss pada 2010 mulai membangun pabrik semen senilai 450 juta dollar AS dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada 2013. Pabrik semen di Tuban mampu menyerap 600 tenaga kerja dan menghasilkan produksi semen sekitar 1,7 juta ton per tahun. Kemudian, sebagian besar hasil produksi Semen di Tuban akan dipasarkan ke Indonesia bagian timur. [iib]
Minggu, 23 Januari 2011
Jatim Akan dibelah Jadi Tiga Propinsi
SURABAYA | SURYA- DPRD Jatim mengusulkan pemekaran wilayah Jatim menjadi tiga provinsi. Provinsi pertama Surabaya hingga Pacitan, kedua dari Surabaya hingga Banyuwangi, dan ketiga Provinsi Madura.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir mengatakan, pentingnya wilayah Jatim dimekarkan menjadi lebih dari satu provinsi didasari faktor keprihatinan.
Menurutnya, meski ekonomi selama kepemimpinan Gubernur Soekarwo tumbuh pesat hingga 7,3 persen atau jauh di atas nasional, di sisi lain pertumbuhan ekonomi itu ternyata menimbulkan disparitas atau kesenjangan antara kabupaten/kota yang maju dengan yang terbelakang, misalnya, antara wilayah Gerbangkertasusila dengan Tapalkuda.
Selain itu, pemekaran juga jadi solusi tercapainya pemerataan kesejahteraan semua masyarakat yang selama ini sulit terwujud. “Makanya ke depan pemekaran wilayah Jatim menjadi sesuatu yang sangat mendesak,” ujarnya kepada Surya, Selasa (11/1).
Untuk itu, dalam pembahasan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2009-2029, pansus, kata Wakil Ketua DPW PKS Jatim ini, harus memerhatikan dan memasukkan rencana pemekaran wilayah itu. Apalagi syarat menjadi provinsi cukup mudah, yakni minimal empat kabupaten/kota.
Namun, sebelum pemekaran dimulai, harus ada proses studi akademik dengan memerhatikan semua variabel, mulai aspek budaya, ekonomi, hingga sosial masyarakat. “Pokoknya yang ada di ipoleksosbud hankam harus diperhatikan serta dikaji. Dan, pembahasan Perda RTRW yang sekarang sedang berlangsung harus dijadikan momentumnya,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Imam Ghozali Aro menambahkan, Jatim idealnya dibagi tiga provinsi. Provinsi pertama dari Surabaya ke barat sampai Pacitan, kedua dari Surabaya ke timur hingga Banyuwangi, dan provinsi ketiga Madura.
Pertimbangannya, Jawa Barat saat ini sudah terbagi tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Banten. Lalu Jawa Tengah terbagi dua provinsi, DI Jogjakarta dan Jateng. Sementara Jatim hanya satu saja, yaitu Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 37,4 juta orang. “Ke depan jika tak dipecah, itu kurang ideal,” jelasnya.
Hal itu terbukti dengan tingginya kesenjangan wilayah antara daerah satu dengan lainnya. “Demikian juga dengan angka kemiskinan,” imbuh politisi PKNU ini.
Untuk itu, sudah selayaknya RTRW Jatim ke depan berpikir tentang pemekaran, sehingga infrastruktur kebutuhan pemekaran harus dipikirkan mulai saat ini. Misalnya, pembangunan lapangan terbang (Lapter) dan jalan.
Dikonfirmasi hal itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Suprianto mengaku belum bisa menanggapi. Dia berkilah tak mengerti maksud dan tujuannya. “Makanya saya belum bisa menanggapi,” ujarnya.
Meski demikian, usulan ini harus didahului kajian akademik, apakah pemekaran dibutuhkan atau tidak. “Regulasi dan perundang-undangannya juga harus dilihat,” imbuhnya.uji
Anggota Komisi A DPRD Jatim Ahmad Jabir mengatakan, pentingnya wilayah Jatim dimekarkan menjadi lebih dari satu provinsi didasari faktor keprihatinan.
Menurutnya, meski ekonomi selama kepemimpinan Gubernur Soekarwo tumbuh pesat hingga 7,3 persen atau jauh di atas nasional, di sisi lain pertumbuhan ekonomi itu ternyata menimbulkan disparitas atau kesenjangan antara kabupaten/kota yang maju dengan yang terbelakang, misalnya, antara wilayah Gerbangkertasusila dengan Tapalkuda.
Selain itu, pemekaran juga jadi solusi tercapainya pemerataan kesejahteraan semua masyarakat yang selama ini sulit terwujud. “Makanya ke depan pemekaran wilayah Jatim menjadi sesuatu yang sangat mendesak,” ujarnya kepada Surya, Selasa (11/1).
Untuk itu, dalam pembahasan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2009-2029, pansus, kata Wakil Ketua DPW PKS Jatim ini, harus memerhatikan dan memasukkan rencana pemekaran wilayah itu. Apalagi syarat menjadi provinsi cukup mudah, yakni minimal empat kabupaten/kota.
Namun, sebelum pemekaran dimulai, harus ada proses studi akademik dengan memerhatikan semua variabel, mulai aspek budaya, ekonomi, hingga sosial masyarakat. “Pokoknya yang ada di ipoleksosbud hankam harus diperhatikan serta dikaji. Dan, pembahasan Perda RTRW yang sekarang sedang berlangsung harus dijadikan momentumnya,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Imam Ghozali Aro menambahkan, Jatim idealnya dibagi tiga provinsi. Provinsi pertama dari Surabaya ke barat sampai Pacitan, kedua dari Surabaya ke timur hingga Banyuwangi, dan provinsi ketiga Madura.
Pertimbangannya, Jawa Barat saat ini sudah terbagi tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Banten. Lalu Jawa Tengah terbagi dua provinsi, DI Jogjakarta dan Jateng. Sementara Jatim hanya satu saja, yaitu Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 37,4 juta orang. “Ke depan jika tak dipecah, itu kurang ideal,” jelasnya.
Hal itu terbukti dengan tingginya kesenjangan wilayah antara daerah satu dengan lainnya. “Demikian juga dengan angka kemiskinan,” imbuh politisi PKNU ini.
Untuk itu, sudah selayaknya RTRW Jatim ke depan berpikir tentang pemekaran, sehingga infrastruktur kebutuhan pemekaran harus dipikirkan mulai saat ini. Misalnya, pembangunan lapangan terbang (Lapter) dan jalan.
Dikonfirmasi hal itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Suprianto mengaku belum bisa menanggapi. Dia berkilah tak mengerti maksud dan tujuannya. “Makanya saya belum bisa menanggapi,” ujarnya.
Meski demikian, usulan ini harus didahului kajian akademik, apakah pemekaran dibutuhkan atau tidak. “Regulasi dan perundang-undangannya juga harus dilihat,” imbuhnya.uji
DPRD Jatim: Pemilukada Tuban Harus Jurdil
Surabaya, Bhirawa
Komisi A DPRD Jatim, Selasa (18/1) kemarin melakukan kerja ke Tuban. Kedatangan ke Tuban untuk melihat langsung persiapan pelaksanaan Pemilukada Tuban yang akan digelar pada 1 Maret 2011.
Kehadiran Komisi A DPRD Jatim ini disambut Kepala Bakorwil Bojonegoro Sukardi, Dandim dan wakil dari Polresta Tuban. Dalam pertemuan tersebut semua pihak bersepakat untuk melaksanakan Pilkada secara Jurdil.
Amuk Massa yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006 tahun silam tampaknya masih menyisakan trauma bagi masyarakat Tuban dan pemerintah. Oleh karenanya Komisi A DPRD Jatim berharap agar dalam penyelenggaraan Pemilukada Tuban nanti bisa berlangsung secara jujur dan adil (jurdil).
Anggota Komisi A DPRD Jatim KH Sholeh Hayat kepada Bhirawa mengungkapkan terjadinya amuk massa yang berujung terjadinya aksi anarkisme menandakan belum memadainya tingkat kedewasaan politik masyarakat dan elitnya.
Kondisi tersebut lanjut politisi PKB Jatim ini, tentunya sangat memprihatinkan, sebab salah satu tujuan pokok Pemilukada sebenarnya adalah pendewasaan politik.
"Jadi bukan hanya sekadar menang atau kalah saja," tegasnya.
Peristiwa 2006 silam di Tuban sangat memprihatinkan dan mengecewakan, makanya peristiwa tersebut jangan sampai terjadi lagi di Tuban.
"Prosesi demokrasi nanti harus berlangsung se-jurdil-jurdilnya," tambahnya lagi. Menurut Sholeh Hayat jika semua pihak menjunjung tinggi azas ini maka Pemilihan atau Pilkada maka akan berjalan lancar. "Kalau menang haruslah diraih secara terhormat," tegasnya. [ma]
Komisi A DPRD Jatim, Selasa (18/1) kemarin melakukan kerja ke Tuban. Kedatangan ke Tuban untuk melihat langsung persiapan pelaksanaan Pemilukada Tuban yang akan digelar pada 1 Maret 2011.
Kehadiran Komisi A DPRD Jatim ini disambut Kepala Bakorwil Bojonegoro Sukardi, Dandim dan wakil dari Polresta Tuban. Dalam pertemuan tersebut semua pihak bersepakat untuk melaksanakan Pilkada secara Jurdil.
Amuk Massa yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006 tahun silam tampaknya masih menyisakan trauma bagi masyarakat Tuban dan pemerintah. Oleh karenanya Komisi A DPRD Jatim berharap agar dalam penyelenggaraan Pemilukada Tuban nanti bisa berlangsung secara jujur dan adil (jurdil).
Anggota Komisi A DPRD Jatim KH Sholeh Hayat kepada Bhirawa mengungkapkan terjadinya amuk massa yang berujung terjadinya aksi anarkisme menandakan belum memadainya tingkat kedewasaan politik masyarakat dan elitnya.
Kondisi tersebut lanjut politisi PKB Jatim ini, tentunya sangat memprihatinkan, sebab salah satu tujuan pokok Pemilukada sebenarnya adalah pendewasaan politik.
"Jadi bukan hanya sekadar menang atau kalah saja," tegasnya.
Peristiwa 2006 silam di Tuban sangat memprihatinkan dan mengecewakan, makanya peristiwa tersebut jangan sampai terjadi lagi di Tuban.
"Prosesi demokrasi nanti harus berlangsung se-jurdil-jurdilnya," tambahnya lagi. Menurut Sholeh Hayat jika semua pihak menjunjung tinggi azas ini maka Pemilihan atau Pilkada maka akan berjalan lancar. "Kalau menang haruslah diraih secara terhormat," tegasnya. [ma]
70 Persen Ibu-ibu Pedesaan Tuban Buta Huruf
TUBAN. kotatuban.com- Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, Nunuk Fawziyah, S.Pd, menyatakan, kebanyakan ibu-ibu di Tuban buta huruf. Hasil survey yang dilakukan KPR bulan Desember 2010, menemukan sekitar 70 persen ibu-ibu tidak bisa baca tulis dan minim pengetahuan dasar.
“Rata-rata ibu-ibu di pedesaan tidak sempat menikmati bangku sekolah, terutama di desa-desa yang masuk kategori tertinggal,” jelas Nunuk, belum lama ini.
Rendahnya pengetahuan tersebut, lanjut Nunuk, berakibat pada banyaknya kaum ibu yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KPR mencatat, hingga Desember ini sedikitnya 99 kasus KDRT terjadi di Tuban. Dari jumlah tersebut, 65 persen dialami kaum ibu di pedesaan.
Melihat masih rendahnya SDM kaum ibu, tambah Nunuk, sangat sulit memberi pengertian terkait hak-hak yang mestinya mereka dapatkan dari
masyarakat. “ Budaya patrimonial masih sangat kental meski sudah banyak kaum ibu yang berhasil meraih sukses, bahkan mencapai puncak karir,” keluhnya.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Tri Astutik, anggota DPRD Tuban dari Partai Gerindra. Meski tidak yakin jumlah ibu-ibu yang buta huruf mencapai prosentase sebesar itu, Ia mengakui bahwa posisi kaum
ibu masih terpinggirkan.
Ia berjanji akan memperjuangkan nasib kaum ibu Tuban melalui DPRD. “Kita akan usulkan agar dibentuk badan khusus menangani masalah perempuan, terutama ibu-ibu. Lewat badan ini kita akan perjuangkan nasib mereka,” tandasnya.
Sementara itu, Khozanah Hidayati, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, mengatakan bahwa Pemkab , selama ini belum memberi perhatian cukup pada nasib ibu-ibu. Terbukti dengan tidak adanya program yang murni dibiayai APBD Pemkab Tuban untuk perempuan. “ Program-program untuk perempuan selama ini masih datang dari Propinsi. Harusnya Pemkab juga menganggarkannya,” ungkap Khozanah.
Di DPRD Tuban sendiri, dari 50 anggota, hanya 9 orang yang perempuan. Menurut Khozanah maupun Tri Astutik, jumlah tersebut belum proposional apabila dilihat dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Tuban. Meski begitu, para anggota Legislatif perempuan di DPRD Tuban berjanji akan melakukan banyak hal untuk kaum perempuan, utamanya yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara dan minimnya pengetahuan dasar. (sudra)
“Rata-rata ibu-ibu di pedesaan tidak sempat menikmati bangku sekolah, terutama di desa-desa yang masuk kategori tertinggal,” jelas Nunuk, belum lama ini.
Rendahnya pengetahuan tersebut, lanjut Nunuk, berakibat pada banyaknya kaum ibu yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KPR mencatat, hingga Desember ini sedikitnya 99 kasus KDRT terjadi di Tuban. Dari jumlah tersebut, 65 persen dialami kaum ibu di pedesaan.
Melihat masih rendahnya SDM kaum ibu, tambah Nunuk, sangat sulit memberi pengertian terkait hak-hak yang mestinya mereka dapatkan dari
masyarakat. “ Budaya patrimonial masih sangat kental meski sudah banyak kaum ibu yang berhasil meraih sukses, bahkan mencapai puncak karir,” keluhnya.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Tri Astutik, anggota DPRD Tuban dari Partai Gerindra. Meski tidak yakin jumlah ibu-ibu yang buta huruf mencapai prosentase sebesar itu, Ia mengakui bahwa posisi kaum
ibu masih terpinggirkan.
Ia berjanji akan memperjuangkan nasib kaum ibu Tuban melalui DPRD. “Kita akan usulkan agar dibentuk badan khusus menangani masalah perempuan, terutama ibu-ibu. Lewat badan ini kita akan perjuangkan nasib mereka,” tandasnya.
Sementara itu, Khozanah Hidayati, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, mengatakan bahwa Pemkab , selama ini belum memberi perhatian cukup pada nasib ibu-ibu. Terbukti dengan tidak adanya program yang murni dibiayai APBD Pemkab Tuban untuk perempuan. “ Program-program untuk perempuan selama ini masih datang dari Propinsi. Harusnya Pemkab juga menganggarkannya,” ungkap Khozanah.
Di DPRD Tuban sendiri, dari 50 anggota, hanya 9 orang yang perempuan. Menurut Khozanah maupun Tri Astutik, jumlah tersebut belum proposional apabila dilihat dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Tuban. Meski begitu, para anggota Legislatif perempuan di DPRD Tuban berjanji akan melakukan banyak hal untuk kaum perempuan, utamanya yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara dan minimnya pengetahuan dasar. (sudra)
Langganan:
Postingan (Atom)