Sabtu, 26 Februari 2011

Fitra Persoalkan Anggaran Pemilukada Tuban

TUBAN (Jurnalberita.com) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) simpul Jaringan Jawa Timur mempersoalkan anggaran negara yang dialokasikan untuk membiayai Pemilukada Tuban 2011.

Menurut Staf Analis FITRA, Miftahul Huda, Anggaran KPUK untuk kepentingan Pemilukada putaran pertama sebesar Rp 14.743.718.400 dan pada putaran kedua Rp 7.297.427.150. Total anggaran yang bakal digunakan KPUK sebesar Rp 22.041.145.550 atau 77 persen dari total anggaran Pemilukada sebesar Rp 26.522.299.050.

Dari anggaran KPUK itu terbanyak untuk belanja honorarium, yakni sebesar Rp 11.641.325.00 dan sisanya untuk belanja barang dan jasa. Selama proses Pemilukada 2011 Tuban, penghasilan anggota KPUK Tuban dipastikan bertambah. Sebab, selain sudah mendapatkan uang kehormatan setiap bulan dari APBN, ketua sebesar Rp 4 juta dan anggota Rp 3 juta, juga masih mendapatkan honorer sebagai penyelenggara Pemilukada Tuban.

Untuk honor, ketua mendapatkan Rp 2,5 juta dan anggota Rp 2 juta. Selain itu, kelima anggota KPUK juga masih mendapatkan honor sebagai Pokja dan uang lembur. “Minimal, Ketua setiap bulannya Rp 6,5 juta dan anggota Rp 5 juta. Jika ditambah uang lembur dan lain-lain, jelas lebih besar,” tandas Miftah.

Selain itu, Fitra juga menemukan pembiayaan Pemilukada 2011 Tuban relatif tinggi dibanding daerah lain. Salah satu penyebab tingginya pembiayaan Pemilukada karena banyaknya petugas yang terlibat. “Pada pengamanan saja, selain Polres dan Kodim, juga melibatkan Satpol PP, Linmas, Kompi dan Polisi Militer. Kalau daerah lain kan cukup Polres dan Kodim saja,” tambah Miftah.

Ditambahkannya, anggaran pengamanan untuk Linmas Rp 1 miliar atau 26 persen dari total anggaran pengamanan sebesar Rp 3.822.536.000, Satpol PP sebesar Rp379.836.000, Kompi Rp 31.200.000 dan Polisi Militer Rp 6.060.000. “Ini juga menjadi penyebab tingginya anggaran Pemilukada Tuban,” papar Miftah panjang lebar.

Tingginya pembiayaan Pemulukada itu juga mempengaruhi program pembangunan lain. Sebab, seluruh pembiyaan Pemilukada itu dibebankan pada APBD Tuban. “Tingginya biaya Pemilukada berdampak pada penurunan belanja publik,” tutur Miftah.

Dicontohkan, pada APBD Perubahan 2010 belanja langsung pendidikan tumbuh hingga 119 persen, namun, pada APBD 2011 hanya tumbuh 1 persen. Sedang belanja langsung kesehatan pada tahun yang sama tumbuh hingga 39 persen, tapi, pada 2011 malah berkurang 13 persen. “Belanja langsung pekerjaan umum juga minus 30 persen, sementara pada 2010 lalu minusnya hanya 7 persen,” ujarnya.

Namun, lanjut Miftah, pada belanja sosial justru naik secara signifikan saat mendekati pelaksanaan Pemilukada. Pada 2009, anggaran bantuan sosial berkisar Rp 4,199 miliar dan pada 2010 naik menjadi Rp 10,327 miliar serta pada tahun 2011 ini menjadi Rp 10,806. “Sayangnya, anggaran itu tidak bisa dicairkan karena belum diputuskan DPRD dan masih menggunakan Perbup APBD 2011,” tandasnya.

Sementara itu, Yayuk, salah satu anggota KPUK Tuban Yayuk membenarkan, jika semua anggota KPUK mendapatkan uang kehormatan dari APBN dan honor dari APBD terkait
pelaksanaan Pemilukada. “Ya, Kami mendapatkan honor dari APBD saat pemilukada saja, sebelumnya hanya dari APBN,” tutur Yayuk. (jb8/jb2)

1 komentar:

edo_fauz mengatakan...

tulis artikel lg yg berkenaan dg keadaan kota tuban setelah bpk jd DPRD

by : arek Giblaltar