Membaca Peluang PKNU di Pemilu 2014

DUTA MASYARAKAT:
SURABAYA - Secara teori partai berbasis agama tidak bisa besar. Tapi teori ini bisa jadi keliru sebab di negara-negara maju justru berbalik. Partai-partai besar selalu terkait dengan ideologi atau agama. Demikian Prof Dr Kacung Marijan, pengamat politik Unair Surabaya, mengawali paparan politiknya dalam acara konsolidasi pengurus PKNU Jawa Timur, di Gedung Astra Nawa, Surabaya, Sabtu (12/3) kemarin.

Guru Besar FISIP Unair ini kemudian memberikan potret lengkap perihal hitam-putihnya perpolitikan di Indonesia. Menurutnya, PKNU masih memiliki peluang besar menuju Senayan, jika para pengemudinya tahu betul lika-liku politik yang ada. “Masih ada peluang besar. Tinggal bagaimana menangkap peluang itu dengan cermat,” jelasnya.

Ia kemudian memaparkan peta politik parpol Islam. Menurutnya, pemilu tahun 1955 memang cukup menggembirakan, parpol Islam kala itu bisa menguasai sekitar 43% suara. Tapi, regulasi politik tidak berpihak kepada parpol Islam. Tahun 1977, kebijakan fusi mengubur impian politisi Islam. PPP yang dipercaya sebagai ‘partai bersama’, hanya memperoleh 29,3%. Begitu seterusnya, menurun dan terus menurun. Pemilu tahun 2009, angka yang sama, 29,3% diperoleh partai Islam.

Kacung juga menyinggung hasil survei sebuah lembaga yang dilakukan Desember 2010. Hasilnya kalau saja parliementary treshold (PT) dipatok 5%, maka hampir semua parpol Islam tamat. PKB, PPP, PKS, PAN juga selesai. Karena menurut survei tersebut, perolehan suara mereka ini hanya sekitar 4 persen bahkan kurang. “Jadi pertemuan PPP dengan kiai-kiai di Kediri kemarin juga tidak ada efek. Ini hanya pertemuan proposal saja,” katanya disambut gerr peserta.

Apalagi, lanjut Kacung, sebagaimana disampaikan Cak Arief (Ketua DPW PKNU Jatim Arief Junaidy, Red.), bahwa deklarator PKNU seperti KH Idris Marzuki juga tidak goyah, tetap di PKNU, tidak pindah ke PPP seperti dilansir media massa. “Sekarang tinggal bagaimana PKNU ‘jualan’ sehingga menarik untuk dipilih. Itu saja,” tegasnya.

Lebih jelas lagi, Kacung yang juga Ketua PBNU memaparkan perubahan-perubahan perilaku pemilih, dan ini bisa menjadi modal dasar PKNU bergerak ke depan. Diakui, bahwa, selain adanya faktor ideologi dan psychology politik, dalam perilaku pemilih ada faktor ‘berjuang’ (beras, baju dan uang) alias money politics. “Yang terakhir ini sangat tidak sehat dalam demokrasi, tetapi tetap harus diantisipasi PKNU,” tegasnya.

Menurut Kacung, yang tak kalah penting adalah membaca massa mengambang (floating mass). Sebab, menurut hasil survei, massa mengambang jumlahnya 30%. Dari jumlah itu, 50% massa mengambang tergantung ‘berjuang’ alias duit, 50% lagi tidak. “Nah, masih ada kesempatan besar bagi PKNU, kalau tidak punya duit, ya jualan program,” tambahnya.

Dalam guyonan Kacung, mengaca pemilu 2009, PKNU modalnya cukup cekak. Tidak tampak iklan-iklan di TV sebagaimana parpol besar. Berbeda dengan Partai Demokrat, PAN, PKB, PDIP, Golkar, bahkan Gerindra dan Hanura, mereka banyak uang. “Saya sendiri sampai heran ini duit siapa dan dari mana. Kalau PAN mungkin jelas Mas Sutrisno Bachir. Nah, dengan dana terbatas, PKNU masih dapat 1,8%, ini sudah luar biasa,” tegasnya.

Hal lain yang harus diperhatikan, katanya, adalah mengambil ancang-ancang politik yang tepat. Sekarang ini, sudah ada parpol yang melakukan identifikasi dan peletakan caleg andal di daerah-daerah tertentu. “PKNU kalau tidak mau ketinggalan harus menata mulai sekarang. Ambil contoh, cari tiga caleg andal di masing-masing Dapil, kalau bisa andal bersama duitnya sekalian, dan letakkan caleg pada tempatnya” ujarnya.

Untuk menyiasati perebuatan kursi, tidak perlu ngecer ke mana-mana. Desain pemilu kita ini perlu dibaca cermat. Ibarat jualan, jangan meletakkan outlet di semua tempat. “Konsentrasi di daerah basis. Jangan mengaburkan tenaga, bisa-bisa seperti nguyahi segoro,” jelas Kacung.

* mky/ud

Tanggul Bengawan Solo Longsor, Kec Plumpang dan Widang Terancam Banjir Lagi

kotatuban.com – Tanggul di Dusun Plandirejo, Desa Simorejo, Kecamatan Widang mengalami longsor di tiga titik akibat meningkatnya debit air Bengawan Solo seminggu belakangan. Tiga titik itu masing-masing sepanjang 25 meter, 65 meter dan 15 meter dengan lebar rata-rata 3 meter dan kedalaman 3 meter.

“Longsornya tanggul ini terjadi pada Selasa (8/3/2011) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB,” kata Khoirul, warga setempat. “Dan warga saat ini mulai was-was karena takut banjir akan datang jika tanggul sampai jebol,” tambahnya.

Diceritakan, jika sampai tanggul di Desa Simorejo tersebut jebol ada 8 desa yang terancam kebanjiran. Antaran lain Desa Tegalrejo, Kedungharjo, Simorejo, Tegalsari, Desa Banjar, Mlangi, Kujung dan Desa Mrutuk yang semuanya masuk wilayah kecamatan Widang.

Selasa siang, Camat Widang Joko Ludiono bersama Kapolsek Ali Khanafi dan Kepala Desa Simorejo M Thohir datang langsung ke lokasi longsornya tanggul tersebut. Setelah memastikan kondisinya, merekapun berharap pemerintah segera member perhatian untuk perbaikan tanggul ini.

Menurut Camat Joko Ludiono, pada Januari 2009 lalu memang telah dilakukan perbaikan terhadap tanggul ini. Namun, karena debit air sepekan terakhir setinggi rata-rata 6,7 meter membuat tanggul mengalami longsor.

Hal yang sama disampaikan Kepala Desa Simorejo, M Thohir. “Kalau sampai tanggul ini jebol, maka warga Simoharjo yang berjumlah 1096 KK dan warga di desa lain di sekitar tanggul juga akan kebanjiran akibat luberan air sungai,” ujarnya. Dengan kondisi ini, phak telah mengeluarkan himbauan supaya selalu waspada jika sewaktu-waktu tanggul jebol dan terjadi banjir. (ik) Dikutib dari Tuban.com

Hasil-Hasil Muspimnas I PKNU 2011

SURABAYA - Musyawarah Pimpinan I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (Muspim I PKNU) di Hotel Sinar Surabaya, 22 � 23 Februari 2011, merekomendasikan sejumlah penyelesaian masalah bangsa. Mulai penyelesaian kasus Ahmadiyah hingga adanya skenario besar meminggirkan atau bahkan menghilangkan eksistensi partai Islam. Untuk itu PKNU pasang badan menghadapi upaya “sekularisasi total” yang hendak dilakukan segelintir orang terhadap negara Indonesia.

“Sikap (sekularisasi) ini bersifat ahistoris. Artinya menghilangkan peran para founding fathers kita yang telah berjuang secara ikhlas dan komitmen untuk mengarahkan Indonesia sebagai negara yang senantiasa berlandaskan pada keagamaan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila telah mengukuhkan sikap keberagaman bangsa Indonesia. Multikultural dan pluralitas bangsa kita tidak serta merta dijadikan landasan untuk membawa Indonesia pada sekularisasi, apalagi dengan kebijakan yang menghilangkan partai Islam,” kata Ketua Umum DPP PKNU, Drs Choirul Anam (Cak Anam) saat memimpin Muspim I PKNU, Rabu (23/2) kemarin.

Dengan demikian, lanjut Cak Anam, PKNU ingin menandaskan kembali perlunya partai Islam untuk tetap berkiprah di arena perpolitikan dengan semangat pada demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bersama. Terjadinya degradasi moral dan hilangnya integritas etika yang menghiruk pikuk ranah publik kita seperti kasus-kasus korupsi, mafia pajak dan ketidakpastian hukum menjadi keprihatinan yang teramat mendalam sehingga secara simultan memerlukan sebuah “pencerahan” sekaligus “revolusi sistemik” yang mendesak untuk dilakukan.

“Dari sinilah, keberadaan partai Islam yang kaffah mempunyai urgensitas yang vital di negeri kita dalam rangka ikut membenahi aspek moralitas bangsa,” ungkap Cak Anam.

Pandangan yang berkembang selama ini bahwa partai Islam tidak mampu berbuat “revolusioner” dan sering dipandang “loyo” dalam melakukan pendobrakan terhadap sistem yang korup, kata dia, merupakan pandangan yang tidak objektif. Landasan ajaran Islam yang komprehensif, nilai-nilai Ahlussunnah wal jamaah yang senantiasa mewartakan Islam sebagai rahmatan lil alamin, akan menjadi spirit dan arah PKNU untuk menyikapi segala hal berkaitan dengan visi besar keindonesiaan. “Sebab itu pula segala bentuk sistem dan kebijakan yang akan mengerdilkan atau menghilangkan keberadaan partai Islam justru akan mengekang demokrasi atau bahkan membunuh demokrasi,” tegas mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini.

Selain ancaman sekularisme, PKNU juga sepakat bahwa Ahmadiyah telah nyata melakukan penistaan terhadap agama Islam dan melanggar SKB tiga menteri. Karena itu, PKNU meminta kepada Presiden SBY supaya membubarkan Ahmadiyah atau menjadi agama baru di luar Islam. “PKNU akan secara resmi mengirim surat kepada Presiden SBY supaya membubarkan Ahmadiyah atau menjadi agama baru selain Islam,” katanya.

Lima keputusan

Muspim I PKNU setelah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai, juga menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

(1) Untuk proses pendaftaran penyesuaian sebagai badan hukum, PKNU akan menyelesaikannya di bulan Juli 2011;

(2) Mengusulkan kepada Dewan Syura DPP, DPW dan DPC PKNU untuk membentuk kajian atau halaqoh siyasiyah yang secara berkala melakukan pengkajian terhadap Raperda/Perda dan RUU/ UU;

(3) Muspim I PKNU memutuskan Shalawat Nariyah sebagai bagian dari prosesi acara-acara PKNU; (4) Muspim I PKNU meminta kepada Dewan Mustasyar DPP PKNU untuk mengeluarkan Fatwa Ulama PKNU tentang TAUBAT NASIONAL; dan

(5) Meminta kepada Dewan Mustasyar dan Dewan Syura DPP PKNU untuk mengeluarkan RESOLUSI MORAL dalam bentuk GERAKAN PKNU BERSHALAWAT.

PKNU Siap Merger dengan PKB atau PBB

Penjajakan merger parpol disampaikan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam saat Rapat Pimpinan Nasional PKNU di Hotel Sinar Juanda Sidoarjo, Selasa (22/2). Menurut Cak Anam, PKNU siap melakukan merger asalkan dengan parpol berbasis Islam dan memiliki visi sama.

Uniknya, Cak Anam menegaskan bahwa PKNU idealnya merger dengan PKB, baik PKB Muhaimin Iskandar maupun PKB Gus Dur. Selain PKB, parpol lain yang dinilai cocok adalah Partai Bulan Bintang (PBB).

Penjajakan merger parpol bisa saja terealisasi. Mengingat saat ini ada Undang-Undang Partai Politik baru yang bisa mematikan partai-partai kecil.

Sebab UU Parpol baru itu mensyaratkan semua parpol, baik baru maupun lama, untuk melakukan verifikasi. Persyaratan verifikasi sesuai UU Parpol baru sangat berat.

Persyaratan yang memberatkan tersebut di antaranya mewajibkan setiap parpol harus memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. "Tapi idealnya parpol-parpol Islam memang harus bersatu dengan adanya UU Parpol baru ini," kata Cak Anam. (OL-5)

Fitra Persoalkan Anggaran Pemilukada Tuban

TUBAN (Jurnalberita.com) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) simpul Jaringan Jawa Timur mempersoalkan anggaran negara yang dialokasikan untuk membiayai Pemilukada Tuban 2011.

Menurut Staf Analis FITRA, Miftahul Huda, Anggaran KPUK untuk kepentingan Pemilukada putaran pertama sebesar Rp 14.743.718.400 dan pada putaran kedua Rp 7.297.427.150. Total anggaran yang bakal digunakan KPUK sebesar Rp 22.041.145.550 atau 77 persen dari total anggaran Pemilukada sebesar Rp 26.522.299.050.

Dari anggaran KPUK itu terbanyak untuk belanja honorarium, yakni sebesar Rp 11.641.325.00 dan sisanya untuk belanja barang dan jasa. Selama proses Pemilukada 2011 Tuban, penghasilan anggota KPUK Tuban dipastikan bertambah. Sebab, selain sudah mendapatkan uang kehormatan setiap bulan dari APBN, ketua sebesar Rp 4 juta dan anggota Rp 3 juta, juga masih mendapatkan honorer sebagai penyelenggara Pemilukada Tuban.

Untuk honor, ketua mendapatkan Rp 2,5 juta dan anggota Rp 2 juta. Selain itu, kelima anggota KPUK juga masih mendapatkan honor sebagai Pokja dan uang lembur. “Minimal, Ketua setiap bulannya Rp 6,5 juta dan anggota Rp 5 juta. Jika ditambah uang lembur dan lain-lain, jelas lebih besar,” tandas Miftah.

Selain itu, Fitra juga menemukan pembiayaan Pemilukada 2011 Tuban relatif tinggi dibanding daerah lain. Salah satu penyebab tingginya pembiayaan Pemilukada karena banyaknya petugas yang terlibat. “Pada pengamanan saja, selain Polres dan Kodim, juga melibatkan Satpol PP, Linmas, Kompi dan Polisi Militer. Kalau daerah lain kan cukup Polres dan Kodim saja,” tambah Miftah.

Ditambahkannya, anggaran pengamanan untuk Linmas Rp 1 miliar atau 26 persen dari total anggaran pengamanan sebesar Rp 3.822.536.000, Satpol PP sebesar Rp379.836.000, Kompi Rp 31.200.000 dan Polisi Militer Rp 6.060.000. “Ini juga menjadi penyebab tingginya anggaran Pemilukada Tuban,” papar Miftah panjang lebar.

Tingginya pembiayaan Pemulukada itu juga mempengaruhi program pembangunan lain. Sebab, seluruh pembiyaan Pemilukada itu dibebankan pada APBD Tuban. “Tingginya biaya Pemilukada berdampak pada penurunan belanja publik,” tutur Miftah.

Dicontohkan, pada APBD Perubahan 2010 belanja langsung pendidikan tumbuh hingga 119 persen, namun, pada APBD 2011 hanya tumbuh 1 persen. Sedang belanja langsung kesehatan pada tahun yang sama tumbuh hingga 39 persen, tapi, pada 2011 malah berkurang 13 persen. “Belanja langsung pekerjaan umum juga minus 30 persen, sementara pada 2010 lalu minusnya hanya 7 persen,” ujarnya.

Namun, lanjut Miftah, pada belanja sosial justru naik secara signifikan saat mendekati pelaksanaan Pemilukada. Pada 2009, anggaran bantuan sosial berkisar Rp 4,199 miliar dan pada 2010 naik menjadi Rp 10,327 miliar serta pada tahun 2011 ini menjadi Rp 10,806. “Sayangnya, anggaran itu tidak bisa dicairkan karena belum diputuskan DPRD dan masih menggunakan Perbup APBD 2011,” tandasnya.

Sementara itu, Yayuk, salah satu anggota KPUK Tuban Yayuk membenarkan, jika semua anggota KPUK mendapatkan uang kehormatan dari APBN dan honor dari APBD terkait
pelaksanaan Pemilukada. “Ya, Kami mendapatkan honor dari APBD saat pemilukada saja, sebelumnya hanya dari APBN,” tutur Yayuk. (jb8/jb2)

PKNU Wajib Ikut Pemilu 2014 Untuk Kawal Aswaja

Dinukil dari DUTA MASYARAKAT,
SURABAYA - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) wajib ikut pemilu tahun 2014 mendatang. Sebab hal itu merupakan bagian dari jihad partai politik yang didirikan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempertahankan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) supaya bisa lestari di bumi nusantara.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP PKNU, Drs Choirul Anam (Cak Anam), saat membuka Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) I PKNU di Hotel Sinar I Surabaya, Selasa (22/1) kemarin. Hadir dalam acara itu KH Mujahidin Fatawi (Wakil Dewan Syura), KH Sholeh Qosim (Mustasyar), KH Abdul Adzim Suhaimi MA (Ketua Dewan Syura), KH Abdullah Faqih (Rais Mustasyar), KH M. Thohir Syarkawi, dan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam.

Pertimbangan utama PKNU tidak ikut-ikutan latah bergabung (fusi) dengan partai besar, seperti yang dilakukan beberapa parpol kecil saat ini, kata Cak Anam, karena PKNU sadar bahwa sekarang ada skenario besar dari pihak luar yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Bahkan munculnya berbagai kekerasan di berbagai daerah yang mengatasnamakan agama, diyakini menjadi bagian dari strategi mempercepat Indonesia menjadi negara sekuler tersebut.

Selain itu, kata dia, juga ada upaya mendiskreditkan umat Islam Indonesia yang diidentikkan dengan kekerasan, dengan cara mengadu domba antar kelompok/aliran umat Islam maupun antar-umat Islam dengan umat agama lain. Pihak asing itu, kata Cak Anam, juga telah lama berusaha membunuh parpol Islam yang ada di Indonesia. Mengapa? “Kalau parpol Islam tidak bisa ikut campur dalam menentukan kebijakan negara, maka Indonesia akan dengan mudah diubah menjadi sekuler,” terang Cak Anam dengan nada serius.

Mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini menjelaskan, pada pemilu 1955, kekuatan politik Islam cukup besar. Gabungan perolehan suara empat besar partai Islam yakni Masyumi, Partai NU, PSII, dan Perti, mencapai 43,72 persen. Di Konstituante, partai Islam cukup berpengaruh, meski tidak mampu mendiktekan agenda mereka karena berhadapan dengan partai berasas non-Islam yang mayoritas, tapi belum cukup dominan untuk mengalahkan kekuatan partai Islam khususnya saat harus memutuskan konstitusi negara karena suara mereka tidak mencapai dua pertiga dari jumlah kursi parlemen.

“Partai Islam yang utama saat itu adalah Masyumi dengan 20,9 persen suara (57 kursi), dan NU mendapat 18,4 persen (45 kursi). Sedangkan dua kubu sekuler utama, yaitu PNI meraih 22,3 persen suara (57 kursi) dan PKI meraih 16,4 persen (39 kursi),” katanya. Kemudian pada Pemilu 1971, partai Islam perolehan suaranya turun drastis hampir separo atau tinggal 27,77 persen. Padahal itu gabungan dari 4 parpol Islam meliputi Masyumi, Perti, Parmusi dan NU sendiri mendapat 18,27 persen.

Setelah Orde Baru berkuasa, partai Islam dipaksa bersatu (fusi) menjadi satu dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada pemilu tahun 1977, perolehan suara PPP hanya sebesar 29 persen dan pemilu 1982 sebesar 24 persen. Tahun 1987, kembali turun tinggal 15 persen. “Pemaksaan partai Islam bergabung menjadi satu adalah upaya mempercepat menghabisi partai Islam di Indonesia dan itu bagian dari skenario pihak sekuler,” tegas Choirul Anam.

Kemudian berganti ke zaman orde reformasi pada pemilu 1999, partai Islam kembali mendapat angin dan mampu mendapat 36,17 persen dari gabungan suara 17 parpol Islam. “NU yang kembali mendirikan partai Islam bernama PKB saat itu mendapat 12,21 persen, PNU mendapat 0,64 dan PKU mendapat 0,28 persen,” ujar Cak Anam.

Pada pemilu 2004, suara partai Islam kembali mengalami peningkatan menjadi 36,34 persen dari gabungan 7 parpol, di antaranya PKB yang hanya mendapat 10 persen. Lima tahun berikutnya yakni pada pemilu 2009, partai Islam kembali mengalami keterpurukan tinggal 28,88 persen dari gabungan suara 9 parpol. PKB mengalami penurunan drastis tinggal 4,4 persen dan PKNU hanya 1 persen.

“Salah satu penyebabnya karena PT dinaikkan. Pada pemilu 2014 mendatang rencananya PT kembali dinaikkan. Kalau dulu Undang-Undang Parpolnya yang diubah tapi sekarang UU tetap tapi PT dinaikkan, ini adalah bagian dari upaya mempercepat membunuh partai Islam di Indonesia,” katanya.

Karena itu, kalau PKNU mundur, maka itu sama saja ikut mempercepat partai Islam hancur dari bumi nusantara. Akibatnya, UU yang diberlakukan dalam bernegara tentu akan terbebas dari nilai-nilai agama atau menjadi negara sekuler. “Sekarang ini agama dan politik sedang dikerjai oleh paham liberal maupun pluralis. Jadi kita harus solid dalam menjaga negara dan agama jangan sampai dinodai oleh paham sekuler,” pungkas Cak Anam.

* ud

PKNU meminta Presiden SBY segera menghukum Ahmadiyah!

DUTA MASYARAKAT, 21 Februari 2011
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) akan menggelar ta’aruf, bai’at dan Muspimnas (musyawarah pimpinan nasional) yang dihadiri pimpinan wilayah PKNU dari 33 provinsi, di Hotel Sinar, Juanda-Surabaya, Selasa (22/2) besok. Kabarnya ada juga agenda untuk mengajukan permintaan kepada Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah sebagai anak nakal. Nah, bagaimana duduk soalnya, berikut wawancara Duta Masyarakat dengan Ketua Umum PKNU Drs. Choirul Anam yang akrab dipanggil Cak Anam!

DPP PKNU besok menggelar ta’aruf dan Muspimnas, agendanya?

Ta’aruf itu perkenalan. Pengurus DPP periode 2010-2015 hasil muktamar Desember tahun lalu, belum diperkenalkan karena masih menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Baru pada tanggal 31 Januari lalu, Kepmen Hukum dan HAM turun, lalu DPP mengadakan rapat perdana pada tanggal 5 Februari di Jakarta memutuskan: mengadakan ta’aruf dan bai’at sekaligus Muspimnas di Surabaya yang akan berlangsung besok. Dan ini acara rutin biasa

Kabarnya ada agenda untuk mendesak Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah?

Oh..iya! Dasar pikirannya begini: Untuk mengakhiri terjadinya bentrokan, kerusuhan dan kekerasan antar umat beragama yang belakangan ini marak di mana-mana, maka pemerintah (dalam hal ini Presiden SBY) harus segera menjatuhkan hukuman secara adil dan bijak kepada Ahmadiyah. Hukuman sebagai anak nakal, bukan yang lain. Ibaratnya negara ini sebuah keluarga, presiden adalah kepala rumah tangganya. Sedangkan umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buda, Ahmadiyah dll. itu, adalah anak-anaknya. Semua harus dilindungi dan diperlakukan sama secara adil, sehingga kehidupan rumah tangganya tenang, rukun dan damai. Tetapi sebagai kepala keluarga, presiden harus tahu mana anak-anaknya yang nakal, suka mengganggu, suka meledek dan bahkan suka bikin kekacauan. Anak seperti itu harus dijewer dan kalau perlu dihukum agar tidak mengganggu ketenteraman.

Apa presiden sebagai kepala rumah tangga belum melakukan teguran terhadap anak-anaknya?

Terhadap anaknya yang bernama Ahmadiyah, Presiden SBY memang sudah melakukan penilaian mengenai tingkat kenakalannya. Dan itu dilakukan melalui pembantunya (Menteri Agama, Mendagri dan Kejagung), karena bidang kenakalan yang dilakukan Ahmadiyah tidak semua pembantu presiden bisa memahaminya. Hasilnya? Lahirlah SKB yang, bisa juga diartikan, sebagai peringatan keras atau teguran keras terhadap Ahmadiyah yang terbukti nakal dan suka bikin gangguan terhadap saudaranya yang bernama umat Islam..

Selain SKB, Menteri Agama Surya Dharma Ali, juga sudah memberikan warning kepada Ahmadiyah untuk dibubarkan. Penegasan Menteri Agama itu tidak boleh diartikan sebagai provokasi, tetapi semata mata sebagai teguran keras karena Ahmadiyah terbukti bandel dan nakalnya sudah di laur batas toleransi.

Tapi banyak yang menyoroti Menteri Agama memprovokasi?

Itu keliru! Yang tahu Ahmadiyah itu anak bandel, suka mengganggu, bahkan menodai prinsip-prinsip dasar keyakinan saudaranya (umat Islam) adalah Menteri Agama. Yang lain—termasuk yang suku bicara di tv—itu tidak mengerti, tidak faham. Tidak semua pembantu presiden dan juga pengamat mengerti dan faham bidang kenakalan Ahmadiyah. Mereka mengira soal beda tafsir, beda pendapat dalam agama. Bukan, bukan sama sekali. Ini murni soal gangguan, soal penodaan. Namun demikian, PKNU tetap mengimbau kepada umat Islam untuk sabar dan jangan mudah emosi. Sebagai anak bangsa yang baik, serahkan saja persoalannya kepada kepala keluarga, yakni Presiden SBY.

Kalau Presiden SBY tidak juga memberikan hukuman?

Ya... sebagai bapak, berarti SBY tidak adil dan cenderung membiarkan anak-anaknya berantem sendiri. Dan itu artinya, bentrokan, kerusuhan dan kekerasan antar anak bangsa akan muncul kembali. Mengapa? Sebab, persoalan Ahmadiyah ini sudah terang benderang. Bukan soal beda tafsir atau beda pendapat dalam agama, melainkan gangguan dan penodaan terhadap keyanikan umat Islam. Seperti diketahui, agama Islam di dunia ini meyakini bahwa Allah Swt adalah Tuhan Maha Esa, dan Muhammd ibnu Abdillah adalah Nabi dan Rasul pemungkasnya. Sama halnya dengan orang Indoneia harus menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan bendera murah putih sebagai lambang kebesaran negerinya.

Ahmadiyah mengaku Islam tapi nabinya Mirza Ghulam Ahmad bin Mirza Ghulam Murtaza bin Mirza Atta, keturunan Borlas dari bangsa Monghul, India. Ini ‘kan sama halnya dengan orang mengaku warga negara Indonesia, tetapi tidak mengakui merah putih sebagai bendara resminya. Mereka bikin bendera sendiri misalnya, merah putih tapi di dalamnya ada gambar pohon pinang. Dan bendera itu dipasang di rumah-rumah mereka setiap peringatan HUT 17 Agustus. Apa ini tidak mengganggu? Kalau dianggap tidak mengganggu, ya coba saja! Polisi pasti turun tangan.

Tapi banyak juga yang menyoroti FPI sebagai biang kerok?

Itu soal lain. Kalau dalam kontek kenakalan Ahmadiyah, langkah-langkah FPI itu sangat bisa difahami. Coba, dia menamakan diri sebagai Front Pembela Islam, tetapi setiap hari terus menerus diganggu oleh Ahmadiyah. Sebagai manusia biasa dan normal, wajar dong kalau FPI marah. Nah, agar FPI tidak marah, ya Ahmadiyah jangan mengganggu. Di sinilah peran penting kepala rumah tangga, yakni Presiden SBY. Segera jatuhkan hukuman kepada Ahmadiyah sebagai anak nakal. Selesai!

Apakah PKNU akan berkirim surat kepada Presiden SBY agar segera menghukum Ahmadiyah?

Ya. Besok akan dibahas bersama di Muspimnas dan meminta persetujuan kepada Ketua Dewan Mustasyar KH. Abdullah Faqih, Ketua Dewan Syura KH. Abdul Adzim Suhaimi dan para kiai lainnya. Jika beliau-beliau menyetujui, maka surat resmi akan segera dikirim ke Presiden SBY dengan tembusan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota yang akan dikawal langsung oleh para pimpinan PKNU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Karena, menurut orang Ahmadiyah sendiri, jemaatnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Berarti, potensi gangguan sudah merata dan harus segera dicegah.

*