kotatuban.com – Dewan Pemantau Penyelenggaraan Negara Indonesia (DPPNI) di Tuban, dalam waktu dekat akan membentuk Sentra Pelayanan dan Pengaduan Pemilukada (SPP Pemilukada).
Lembaga ini selain akan dibentuk oleh DPPNI, nantinya juga akan didukung oleh beberapa LSM dan partai politik di Tuban untuk melayani pengaduan masyarakat pemilih maupun perseta Pemilu.
“Lembaga yang dibentuk akan bersikap menjadi pelindung bagi pelaku Pemilukada. Karena itu kami juga akan mengawasi hasil kerja Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu,” kata Machfudz SH MH, penggagas pembentukan SPP Pemilukada.
Sebagai lawyer DPPNI Tuban, Machfudz, mengatakan nantinya SPP Pemilukada hanya memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat yang mengadu. Apakah itu laporan masyarakat pemilih yang mengetahui pelanggaran Pemilukada, atau lembaga swadaya masyarakat. Laporan-;aporan tadi nantinya akan direspon dengan cepat.
“Bahkan nantinya bila KPU Tuban atau panwas Pemilukada melakukan pelanggaran, maka kami bisa melakukan upaya hukum serta merta,” kata Machfudz serius.
Karena itu, nantinya sebelum Pemilukada pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tuban bahwa ada lembaga ‘pengawas’ Pemilukada selain panwas.
Beberapa partai yang hadir dalam acara ini mendukung dibentuknya lembaga pengaduan Pemilukada ini. Bahkan pengurus partai minta agar bulan Oktober 2010 sudah terbentuk dan berbadan hukum.
“Kami akan mengawal penyelenggaraan Pemilukada Tuban sejak awal sampai akhir. Mulai pendaftaran calon Bupati/wakilnya, daftar pemilih tetap sampai penghitungan suara dan pengumumannya. Tentu saja bila ada masyarakat yang mengadu ada penyelewengan harus segera diproses lewat jalur hukum yang benar,” kata Ari Likan, ketua partai Republikan yang juga mantan jaksa di Tuban.
Machfudz sendiri mengatakan ini memang perjuangan agar Tuban menjadi lebih baik. Peristiwa lima tahun lalu tidak boleh terulang lagi dan ini harus dikawal sejak dini.
“Soal perjuangan yang sudah dilakukan, adalah membela CPNS Tuban yang teraniaya dan Alhamdulillah menang di tingkat Pengadilan TUN. Mudah-mudahan banding Pemkab Tuban ke PT TUN juga bisa dimenangkan CPNS,” ujar Machfudz yang memberi contoh bahwa bila pengaduan dilakukan dengan benar maka pasti ada jalan keluar.
Seperti diketahui puluhan CPNS yang merasa lulus dalam penilaian Universitas Indonesia sebagai tim penguji, namun dinyatakan tidak lulus oleh panitia setempat. Puluhan CPNS ini akhirnya menggugat ke PTUN dan menang, namun Pemkab Tuban banding ke PT TUN Surabaya. (as/achonk)
Rabu, 06 Oktober 2010
Pemilukada Tuban: Antar Calon Masih Saling Intip Peluang Menggandeng Pasangan dalam Pilkada Tuban
kotatuban.com – Tarik ulur pencalonan bupati Tuban makin sengit. Mendekati hari pendaftaran calon bupati/wakil bupati di KPU Tuban akhir Nopember, juga ditandai saling klaim dan move-move politik yang tajam. Bahkan SMS gelap kemarin beredar bahwa incumbent Haeny Relawati digandeng Ali Mudji.
Dalam SMS tersebut, Haeny yang menghadiri Halal Bilhalal keluarga besar PGRI di rengel Tuban menyatakan akan digandeng Ali Mudji dari PDIP. Kabar ini tentu saja membuat geger para politisi di kota seribu gua ini, sehingga para calon bupati dan wakilnya saling konfirmasi termasuk kepada kotatuban.com yang menerima SMS tersebut.
Ali Mudji yang dikonfirmasi semalam, menyatakan bahwa dirinya belum menyatakan sikapnya. Dia masih mencari figur yang cocok dan tentu saja mendapat restu dari DPP PDIP.
“Saya tidak gandeng Bu Haeny, tetapi dengan Pak Anwar,” katanya singkat. Yang dimaksud Anwar di sini adalah H. Mohammad Anwar, jamiyah NU yang sempat jadi Ketua Demokrat Tuban dan adik ipar dari mantan bupati Gresik, KH. Robach Maksum.
Anwar sendiri kepada kotatuban.com yang dikonfirmasi masalah ini menyebut dirinya memang pernah mendapat undangan makan siang dengan Ali Mudji, namun pertemuan itu masih adalm tahap penjajakan. Dirinya sementara ini masih menunggu beberapa tokoh yang akan membuat pencalonannya makin kokoh.
Ia sendiri sudah didekati beberapa calon untuk dijadikan bupati maupun wakil bupati dari berbagai partai dan elemen masyarakat. “Ada tiga calon yang melamar saya untuk jadi Tuban-1 maupun Tuban – 2, tetapi secara tegas saya belum menjawabnya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkannya dan saya sudah bulat maju ke pencalonan bupati,” katanya serius.
Ditanya tentang pendapat bahwa mencalonkan bupati harus punya duit banyak, Anwar menampiknya. Dana atau duit bukan masalah nomor satu, tetapi bisa nomor tiga atau seterusnya.
“Yang penting adalah, apakah calon ini punya nilai jual atau tidak. Dia bisa menarik suara atau tidak, itu masalahnya. Faktor selanjutnya, calon harus punya nyali bertanding. Tentang biaya atau dana itu relatif dan tidak sebanyak yang didengung-dengungkan,” tegas pria yang juga pengusaha sukses ini.
Anwar lalu menunjuk biaya yang diajukan oleh sebuah partai yang harus menyediakan dana puluhan miliar untuk biaya kampanye dan lainnya. Tentu saja ini kembali kepada move-move politik agar semua calon ketakutan maju dalam pencalonan.
“Saya ini orang politik dan pernah jadi pengurus partai, pernah jadi tim sukses pemenangan bupati dan menang. Biayanya tidak sebesar itulah, apalagi calonnya punya nilai jual yang tinggi,” uangkapnya.
Sementara itu salah satu calon bupati, H Setiadjit, mengatakan seperti calon lainnya, sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan pasangan (calon wakil bupati). Termasuk dengan H. Marwan dari Golkar (mantan ketua DPRD Tuban) yang sempat dihembuskan dengan sebutan SEMAR (Setiadjit dan Marwan) belum juga terjadi kecocokan.
“Saya sedang mendekati tokoh muda NU yang punya pengaruh kultural yang besar dan akan saya umumkan 12 Oktober nanti,” katanya dalam pesan singkatnya kepada kotatuban.com.
Cong Ping, calon lainnya, juga mengatakan dirinya belum mendapatkan pasangan yang tangguh. Dirinya juga sedang milang-miling (memilih-milih) padahal dalam waktu dekat ini ketika ia mendaftarkan diri kepada DPP harus satu paket (calon bupati dan wakilnya). “Seandainya Anwar direkomendasi PKB, saya akan berupaya menggandeng dia. Soal jadi bupati atau wakil, itu bisa dibicarakan nanti,” katanya kepada kotatuban.com.
“Saya minggu depan harus mendapat jawaban yang tegas dengan pasangan yang memilih dan saya pilih,” ujarnya di kantornya.(as/achonk)
Dalam SMS tersebut, Haeny yang menghadiri Halal Bilhalal keluarga besar PGRI di rengel Tuban menyatakan akan digandeng Ali Mudji dari PDIP. Kabar ini tentu saja membuat geger para politisi di kota seribu gua ini, sehingga para calon bupati dan wakilnya saling konfirmasi termasuk kepada kotatuban.com yang menerima SMS tersebut.
Ali Mudji yang dikonfirmasi semalam, menyatakan bahwa dirinya belum menyatakan sikapnya. Dia masih mencari figur yang cocok dan tentu saja mendapat restu dari DPP PDIP.
“Saya tidak gandeng Bu Haeny, tetapi dengan Pak Anwar,” katanya singkat. Yang dimaksud Anwar di sini adalah H. Mohammad Anwar, jamiyah NU yang sempat jadi Ketua Demokrat Tuban dan adik ipar dari mantan bupati Gresik, KH. Robach Maksum.
Anwar sendiri kepada kotatuban.com yang dikonfirmasi masalah ini menyebut dirinya memang pernah mendapat undangan makan siang dengan Ali Mudji, namun pertemuan itu masih adalm tahap penjajakan. Dirinya sementara ini masih menunggu beberapa tokoh yang akan membuat pencalonannya makin kokoh.
Ia sendiri sudah didekati beberapa calon untuk dijadikan bupati maupun wakil bupati dari berbagai partai dan elemen masyarakat. “Ada tiga calon yang melamar saya untuk jadi Tuban-1 maupun Tuban – 2, tetapi secara tegas saya belum menjawabnya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkannya dan saya sudah bulat maju ke pencalonan bupati,” katanya serius.
Ditanya tentang pendapat bahwa mencalonkan bupati harus punya duit banyak, Anwar menampiknya. Dana atau duit bukan masalah nomor satu, tetapi bisa nomor tiga atau seterusnya.
“Yang penting adalah, apakah calon ini punya nilai jual atau tidak. Dia bisa menarik suara atau tidak, itu masalahnya. Faktor selanjutnya, calon harus punya nyali bertanding. Tentang biaya atau dana itu relatif dan tidak sebanyak yang didengung-dengungkan,” tegas pria yang juga pengusaha sukses ini.
Anwar lalu menunjuk biaya yang diajukan oleh sebuah partai yang harus menyediakan dana puluhan miliar untuk biaya kampanye dan lainnya. Tentu saja ini kembali kepada move-move politik agar semua calon ketakutan maju dalam pencalonan.
“Saya ini orang politik dan pernah jadi pengurus partai, pernah jadi tim sukses pemenangan bupati dan menang. Biayanya tidak sebesar itulah, apalagi calonnya punya nilai jual yang tinggi,” uangkapnya.
Sementara itu salah satu calon bupati, H Setiadjit, mengatakan seperti calon lainnya, sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan pasangan (calon wakil bupati). Termasuk dengan H. Marwan dari Golkar (mantan ketua DPRD Tuban) yang sempat dihembuskan dengan sebutan SEMAR (Setiadjit dan Marwan) belum juga terjadi kecocokan.
“Saya sedang mendekati tokoh muda NU yang punya pengaruh kultural yang besar dan akan saya umumkan 12 Oktober nanti,” katanya dalam pesan singkatnya kepada kotatuban.com.
Cong Ping, calon lainnya, juga mengatakan dirinya belum mendapatkan pasangan yang tangguh. Dirinya juga sedang milang-miling (memilih-milih) padahal dalam waktu dekat ini ketika ia mendaftarkan diri kepada DPP harus satu paket (calon bupati dan wakilnya). “Seandainya Anwar direkomendasi PKB, saya akan berupaya menggandeng dia. Soal jadi bupati atau wakil, itu bisa dibicarakan nanti,” katanya kepada kotatuban.com.
“Saya minggu depan harus mendapat jawaban yang tegas dengan pasangan yang memilih dan saya pilih,” ujarnya di kantornya.(as/achonk)
Pilkada Tuban 2011: Antar Calon Masih Saling Intip
kotatuban.com – Tarik ulur pencalonan bupati Tuban makin sengit. Mendekati hari pendaftaran calon bupati/wakil bupati di KPU Tuban akhir Nopember, juga ditandai saling klaim dan move-move politik yang tajam. Bahkan SMS gelap kemarin beredar bahwa incumbent Haeny Relawati digandeng Ali Mudji.
Dalam SMS tersebut, Haeny yang menghadiri Halal Bilhalal keluarga besar PGRI di rengel Tuban menyatakan akan digandeng Ali Mudji dari PDIP. Kabar ini tentu saja membuat geger para politisi di kota seribu gua ini, sehingga para calon bupati dan wakilnya saling konfirmasi termasuk kepada kotatuban.com yang menerima SMS tersebut.
Ali Mudji yang dikonfirmasi semalam, menyatakan bahwa dirinya belum menyatakan sikapnya. Dia masih mencari figur yang cocok dan tentu saja mendapat restu dari DPP PDIP.
“Saya tidak gandeng Bu Haeny, tetapi dengan Pak Anwar,” katanya singkat. Yang dimaksud Anwar di sini adalah H. Mohammad Anwar, jamiyah NU yang sempat jadi Ketua Demokrat Tuban dan adik ipar dari mantan bupati Gresik, KH. Robach Maksum.
Anwar sendiri kepada kotatuban.com yang dikonfirmasi masalah ini menyebut dirinya memang pernah mendapat undangan makan siang dengan Ali Mudji, namun pertemuan itu masih adalm tahap penjajakan. Dirinya sementara ini masih menunggu beberapa tokoh yang akan membuat pencalonannya makin kokoh.
Ia sendiri sudah didekati beberapa calon untuk dijadikan bupati maupun wakil bupati dari berbagai partai dan elemen masyarakat. “Ada tiga calon yang melamar saya untuk jadi Tuban-1 maupun Tuban – 2, tetapi secara tegas saya belum menjawabnya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkannya dan saya sudah bulat maju ke pencalonan bupati,” katanya serius.
Ditanya tentang pendapat bahwa mencalonkan bupati harus punya duit banyak, Anwar menampiknya. Dana atau duit bukan masalah nomor satu, tetapi bisa nomor tiga atau seterusnya.
“Yang penting adalah, apakah calon ini punya nilai jual atau tidak. Dia bisa menarik suara atau tidak, itu masalahnya. Faktor selanjutnya, calon harus punya nyali bertanding. Tentang biaya atau dana itu relatif dan tidak sebanyak yang didengung-dengungkan,” tegas pria yang juga pengusaha sukses ini.
Anwar lalu menunjuk biaya yang diajukan oleh sebuah partai yang harus menyediakan dana puluhan miliar untuk biaya kampanye dan lainnya. Tentu saja ini kembali kepada move-move politik agar semua calon ketakutan maju dalam pencalonan.
“Saya ini orang politik dan pernah jadi pengurus partai, pernah jadi tim sukses pemenangan bupati dan menang. Biayanya tidak sebesar itulah, apalagi calonnya punya nilai jual yang tinggi,” uangkapnya.
Sementara itu salah satu calon bupati, H Setiadjit, mengatakan seperti calon lainnya, sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan pasangan (calon wakil bupati). Termasuk dengan H. Marwan dari Golkar (mantan ketua DPRD Tuban) yang sempat dihembuskan dengan sebutan SEMAR (Setiadjit dan Marwan) belum juga terjadi kecocokan.
“Saya sedang mendekati tokoh muda NU yang punya pengaruh kultural yang besar dan akan saya umumkan 12 Oktober nanti,” katanya dalam pesan singkatnya kepada kotatuban.com.
Cong Ping, calon lainnya, juga mengatakan dirinya belum mendapatkan pasangan yang tangguh. Dirinya juga sedang milang-miling (memilih-milih) padahal dalam waktu dekat ini ketika ia mendaftarkan diri kepada DPP harus satu paket (calon bupati dan wakilnya). “Seandainya Anwar direkomendasi PKB, saya akan berupaya menggandeng dia. Soal jadi bupati atau wakil, itu bisa dibicarakan nanti,” katanya kepada kotatuban.com.
“Saya minggu depan harus mendapat jawaban yang tegas dengan pasangan yang memilih dan saya pilih,” ujarnya di kantornya.(as/achonk)
Dalam SMS tersebut, Haeny yang menghadiri Halal Bilhalal keluarga besar PGRI di rengel Tuban menyatakan akan digandeng Ali Mudji dari PDIP. Kabar ini tentu saja membuat geger para politisi di kota seribu gua ini, sehingga para calon bupati dan wakilnya saling konfirmasi termasuk kepada kotatuban.com yang menerima SMS tersebut.
Ali Mudji yang dikonfirmasi semalam, menyatakan bahwa dirinya belum menyatakan sikapnya. Dia masih mencari figur yang cocok dan tentu saja mendapat restu dari DPP PDIP.
“Saya tidak gandeng Bu Haeny, tetapi dengan Pak Anwar,” katanya singkat. Yang dimaksud Anwar di sini adalah H. Mohammad Anwar, jamiyah NU yang sempat jadi Ketua Demokrat Tuban dan adik ipar dari mantan bupati Gresik, KH. Robach Maksum.
Anwar sendiri kepada kotatuban.com yang dikonfirmasi masalah ini menyebut dirinya memang pernah mendapat undangan makan siang dengan Ali Mudji, namun pertemuan itu masih adalm tahap penjajakan. Dirinya sementara ini masih menunggu beberapa tokoh yang akan membuat pencalonannya makin kokoh.
Ia sendiri sudah didekati beberapa calon untuk dijadikan bupati maupun wakil bupati dari berbagai partai dan elemen masyarakat. “Ada tiga calon yang melamar saya untuk jadi Tuban-1 maupun Tuban – 2, tetapi secara tegas saya belum menjawabnya. Dalam waktu dekat ini saya akan mengumumkannya dan saya sudah bulat maju ke pencalonan bupati,” katanya serius.
Ditanya tentang pendapat bahwa mencalonkan bupati harus punya duit banyak, Anwar menampiknya. Dana atau duit bukan masalah nomor satu, tetapi bisa nomor tiga atau seterusnya.
“Yang penting adalah, apakah calon ini punya nilai jual atau tidak. Dia bisa menarik suara atau tidak, itu masalahnya. Faktor selanjutnya, calon harus punya nyali bertanding. Tentang biaya atau dana itu relatif dan tidak sebanyak yang didengung-dengungkan,” tegas pria yang juga pengusaha sukses ini.
Anwar lalu menunjuk biaya yang diajukan oleh sebuah partai yang harus menyediakan dana puluhan miliar untuk biaya kampanye dan lainnya. Tentu saja ini kembali kepada move-move politik agar semua calon ketakutan maju dalam pencalonan.
“Saya ini orang politik dan pernah jadi pengurus partai, pernah jadi tim sukses pemenangan bupati dan menang. Biayanya tidak sebesar itulah, apalagi calonnya punya nilai jual yang tinggi,” uangkapnya.
Sementara itu salah satu calon bupati, H Setiadjit, mengatakan seperti calon lainnya, sampai saat ini pihaknya belum juga mendapatkan pasangan (calon wakil bupati). Termasuk dengan H. Marwan dari Golkar (mantan ketua DPRD Tuban) yang sempat dihembuskan dengan sebutan SEMAR (Setiadjit dan Marwan) belum juga terjadi kecocokan.
“Saya sedang mendekati tokoh muda NU yang punya pengaruh kultural yang besar dan akan saya umumkan 12 Oktober nanti,” katanya dalam pesan singkatnya kepada kotatuban.com.
Cong Ping, calon lainnya, juga mengatakan dirinya belum mendapatkan pasangan yang tangguh. Dirinya juga sedang milang-miling (memilih-milih) padahal dalam waktu dekat ini ketika ia mendaftarkan diri kepada DPP harus satu paket (calon bupati dan wakilnya). “Seandainya Anwar direkomendasi PKB, saya akan berupaya menggandeng dia. Soal jadi bupati atau wakil, itu bisa dibicarakan nanti,” katanya kepada kotatuban.com.
“Saya minggu depan harus mendapat jawaban yang tegas dengan pasangan yang memilih dan saya pilih,” ujarnya di kantornya.(as/achonk)
Pilkada Tuban 2011 Masih Mengambang
kotatuban.com- Hingga sekitar H- 40 hari dari pendaftaran calon, belum ada calon maupun pasangan calon bupati Tuban yang benar-benar definitif, baik dari perseorangan maupun yang diusung parpol.
Hal tersebut mengakibatkan publik Tuban bertanya-tanya tentang siapa calon bupati atau pasangan calon bupati yang sudah final. Ini nampaknya tak lepas dari kuatnya dominasi politik Pendopo (baca Haeny-Ali Hasan-Red) di bumi Ronggolawe ini.
Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Pendopo belum juga mengambil sikap politik yang jelas. Sebagai partai terbesar dengan perolehan 15 kursi di DPRD Tuban, nampaknya tidak sulit bagi Pendopo untuk memunculkan siapa saja, baik dari internal Golkar maupun dari partai lain. “Tentu hal tersebut akan tergantung siapa yang akan dilawan,” analisa Agung (anggota DPRD Tuban dari PAN) beberapa hari lalu.
Kristiawan yang beberapa saat terakhir ini disebut-sebut juga masih belum final dicalonkan. Paling tidak, menurut Rudi, yang sekarang menjadi sekretaris Golkar Tuban, Kristiawan memang punya peluang lebih besar dibanding kader Golkar yang lain, tapi masih bukan satu-satunya. Sementara dari spekulasi politik yang berkembang, Marwan, kader golkar yang juga manta ketua DPRD Tuban, juga berpeluang menjadi saingan berat pendopo untuk merebut simpati massa Golkar.
Sementara itu, ketua Partai Demokrat Tuban, Lilik Suharjono sampai saat ini juga belum melakukan langkah-langkah politik yang konkret. Meskipun desakan dari kader arus bawah cukup kencang yang mendorongnya untuk maju menggandeng Pendopo, tapi langkah tersebut belum dilakukan. “Saya siap jika diberi amanah, tapi saya tidak akan “nantang rakitan” (menawarkan diri-Red), sebab itu berarti menjajakan partai,” katanya kepada kotatuban.com beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, Wakil bupati dari partai democrat tersebut sangat siap jika digandeng Pendopo untuk menjadi Tuban 1. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang menyambut baik desakan kader bawah. “Kalau memang itu yang dikekehendaki rakyat, saya siap. Monggo-monggo saja, “ terangnya.
Publik NU Kecewa
Dibagian lain, momentum Harlah NU yang dikemas dalam acara Halal Bihalal Akbar yang diselenggarakan di Gedung STITMA kemarin, (Sabtu, 2 Oktober-Red) yang dihadiri ribuan orang, juga berlangsung datar-datar saja. Padahal masyarakat NU sangat berharap, lewat acara ini akan diketahui arah politik yang jelas dari NU/PKB.
Fathcul Huda, ketua NU yang sangat diharapkan bersedia dicalonkan jadi bupati Tuban, dalam sambutannya juga tidak menyinggung kesiapannya maju. Dengan statemennya yang mengatakan ketua NU tidak harus jadi bupati, seakan menegaskan sikapnya yang tidak akan mencalonkan diri. Meskipun sebagian publik Tuban sudah menduga akan hal tersebut, tapi nampaknya tak bisa membendung kekecewaan beberapa kader NU yang hadir.
KH. Anshori, ketua Syuriah MWC NU Soko menyatakan, pihaknya akan segera mendesak pak Huda untuk segera mengambil sikap yang jelas mengingat waktu pendaftaran semakin mepet, sedangkan sosialisasi figure juga membutuhkan waktu yang cukup.
Disisi lain, kader-kader NU akar rumput sangat menunggu kejelasan sikap politik NU/PKB. “Kita sadar bahwa pak Huda memegang posisi strategis arah pilkada Tuban, karena itu perlu segera mengambil sikap. Kalau memang tidak maju, maka segera mengeluarkan kriteria dan menyebut figure-figur yg layak untuk diusung NU/PKB Tuban,” kata Andi Harbagyo, salah seorang kader NU yang hadir di acara tersebut.
Ketidakjelasan sikap Huda, tak ayal membuat beberapa spekulasi muncul. Pertama, Huda mencoba mengimbangi sikap pendopo yang juga masih defensive, kedua hal tersebut menjelaskan bahwa NU mengalami krisis kader. Jika yang pertama, Huda harus menyadari bahwa NU atau PKB tidak sama dengan Golkar. Dalam pengertian, Golkar bisa sewaktu-waktu mengusung pasangan calon, bahkan sampai menit terakhir pun dari pendaftaran calon, Golkar bisa, karena kursinya 15.
Lain halnya dengan PKB, karena hanya punya 7 kursi, harus mancari tambahan minimal 1 lagi untuk dapat mencalonkan. Dan hal tersebut sulit jika belum ada deal dari awal dengan parpol lain. Sementara kalau dihubungkan dengan krisis kader, hal tersebut tak sepenuhnya benar. Karena disisi lain, banyak kader NU yang sangat siap moril materiil jika dicalonkan dari PKB. Salah satunya adalah Mohammad Anwar.
Ketua LP2NU Tuban ini menyatakan kesiapannya jika NU dan PKB menghendakinya. “Dengan dukungan NU/PKB serta jaringan yang saya miliki, tentu tidak sulit memenangkan Pemilukada ini. Apalagi beberapa teman parpol lain juga sudah merapat ke saya,” katanya saat ditemui kotatuban.com sepulang dari halal bihalal NU kemarin.
Muhammad Anwar, nama tokoh ini cukup menjadi perbincangan di kalangan MWC NU akhir-akhir ini. Hal tersebut tak lepas dari beberapa pertimbangan, antara lain kesiapan modal dan jaringan. Saat ini, selain Huda dan Noor Nahar, Muhammad Anwar adalah figure yang dinilai punya kemampuan financial yang cukup. Kontaktor dan pengusaha pupuk tersebut juga dinilai lebih punya basis massa riil dari kalangan petani dan buruh. Sementara Noor Nahar, kegagalannya dalam Pilkada Tuban 2006 masih menjadi catatan tersendiri di kalangan kader-kader NU. (th)
Hal tersebut mengakibatkan publik Tuban bertanya-tanya tentang siapa calon bupati atau pasangan calon bupati yang sudah final. Ini nampaknya tak lepas dari kuatnya dominasi politik Pendopo (baca Haeny-Ali Hasan-Red) di bumi Ronggolawe ini.
Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Pendopo belum juga mengambil sikap politik yang jelas. Sebagai partai terbesar dengan perolehan 15 kursi di DPRD Tuban, nampaknya tidak sulit bagi Pendopo untuk memunculkan siapa saja, baik dari internal Golkar maupun dari partai lain. “Tentu hal tersebut akan tergantung siapa yang akan dilawan,” analisa Agung (anggota DPRD Tuban dari PAN) beberapa hari lalu.
Kristiawan yang beberapa saat terakhir ini disebut-sebut juga masih belum final dicalonkan. Paling tidak, menurut Rudi, yang sekarang menjadi sekretaris Golkar Tuban, Kristiawan memang punya peluang lebih besar dibanding kader Golkar yang lain, tapi masih bukan satu-satunya. Sementara dari spekulasi politik yang berkembang, Marwan, kader golkar yang juga manta ketua DPRD Tuban, juga berpeluang menjadi saingan berat pendopo untuk merebut simpati massa Golkar.
Sementara itu, ketua Partai Demokrat Tuban, Lilik Suharjono sampai saat ini juga belum melakukan langkah-langkah politik yang konkret. Meskipun desakan dari kader arus bawah cukup kencang yang mendorongnya untuk maju menggandeng Pendopo, tapi langkah tersebut belum dilakukan. “Saya siap jika diberi amanah, tapi saya tidak akan “nantang rakitan” (menawarkan diri-Red), sebab itu berarti menjajakan partai,” katanya kepada kotatuban.com beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, Wakil bupati dari partai democrat tersebut sangat siap jika digandeng Pendopo untuk menjadi Tuban 1. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang menyambut baik desakan kader bawah. “Kalau memang itu yang dikekehendaki rakyat, saya siap. Monggo-monggo saja, “ terangnya.
Publik NU Kecewa
Dibagian lain, momentum Harlah NU yang dikemas dalam acara Halal Bihalal Akbar yang diselenggarakan di Gedung STITMA kemarin, (Sabtu, 2 Oktober-Red) yang dihadiri ribuan orang, juga berlangsung datar-datar saja. Padahal masyarakat NU sangat berharap, lewat acara ini akan diketahui arah politik yang jelas dari NU/PKB.
Fathcul Huda, ketua NU yang sangat diharapkan bersedia dicalonkan jadi bupati Tuban, dalam sambutannya juga tidak menyinggung kesiapannya maju. Dengan statemennya yang mengatakan ketua NU tidak harus jadi bupati, seakan menegaskan sikapnya yang tidak akan mencalonkan diri. Meskipun sebagian publik Tuban sudah menduga akan hal tersebut, tapi nampaknya tak bisa membendung kekecewaan beberapa kader NU yang hadir.
KH. Anshori, ketua Syuriah MWC NU Soko menyatakan, pihaknya akan segera mendesak pak Huda untuk segera mengambil sikap yang jelas mengingat waktu pendaftaran semakin mepet, sedangkan sosialisasi figure juga membutuhkan waktu yang cukup.
Disisi lain, kader-kader NU akar rumput sangat menunggu kejelasan sikap politik NU/PKB. “Kita sadar bahwa pak Huda memegang posisi strategis arah pilkada Tuban, karena itu perlu segera mengambil sikap. Kalau memang tidak maju, maka segera mengeluarkan kriteria dan menyebut figure-figur yg layak untuk diusung NU/PKB Tuban,” kata Andi Harbagyo, salah seorang kader NU yang hadir di acara tersebut.
Ketidakjelasan sikap Huda, tak ayal membuat beberapa spekulasi muncul. Pertama, Huda mencoba mengimbangi sikap pendopo yang juga masih defensive, kedua hal tersebut menjelaskan bahwa NU mengalami krisis kader. Jika yang pertama, Huda harus menyadari bahwa NU atau PKB tidak sama dengan Golkar. Dalam pengertian, Golkar bisa sewaktu-waktu mengusung pasangan calon, bahkan sampai menit terakhir pun dari pendaftaran calon, Golkar bisa, karena kursinya 15.
Lain halnya dengan PKB, karena hanya punya 7 kursi, harus mancari tambahan minimal 1 lagi untuk dapat mencalonkan. Dan hal tersebut sulit jika belum ada deal dari awal dengan parpol lain. Sementara kalau dihubungkan dengan krisis kader, hal tersebut tak sepenuhnya benar. Karena disisi lain, banyak kader NU yang sangat siap moril materiil jika dicalonkan dari PKB. Salah satunya adalah Mohammad Anwar.
Ketua LP2NU Tuban ini menyatakan kesiapannya jika NU dan PKB menghendakinya. “Dengan dukungan NU/PKB serta jaringan yang saya miliki, tentu tidak sulit memenangkan Pemilukada ini. Apalagi beberapa teman parpol lain juga sudah merapat ke saya,” katanya saat ditemui kotatuban.com sepulang dari halal bihalal NU kemarin.
Muhammad Anwar, nama tokoh ini cukup menjadi perbincangan di kalangan MWC NU akhir-akhir ini. Hal tersebut tak lepas dari beberapa pertimbangan, antara lain kesiapan modal dan jaringan. Saat ini, selain Huda dan Noor Nahar, Muhammad Anwar adalah figure yang dinilai punya kemampuan financial yang cukup. Kontaktor dan pengusaha pupuk tersebut juga dinilai lebih punya basis massa riil dari kalangan petani dan buruh. Sementara Noor Nahar, kegagalannya dalam Pilkada Tuban 2006 masih menjadi catatan tersendiri di kalangan kader-kader NU. (th)
Bakal Calon Bupati Fatchul Huda Mengelak Lagi, PKB Makin Kebingungan Usung Cabup
kotatuban.com-Calon bupati Tuban dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampai saat ini belum jelas. Pengurus PC NU Tuban yang mengadakan acara Halal-bilhalal Akbar yang dihadiri tokoh-tokoh NU nasional, bakal calon bupati dan tokoh berbagai partai juga masih mengambangkan pencalonan bupati dari kader NU.
Bahkan ketua PCNU Tuban, Fatchul Huda secara tersirat tidak mencalonkan dirinya dengan mengatakan tidak selalu ketua NU harus jadi bupati. Namun ia juga tidak menunjuk siapa yang bakal dicalonkan oleh NU, apalagi menunjuk kader PKB secara terang-terangan.
Dengan statement tersebut, banyak nahdiyin yang kecewa dengan sikap pimpinannya yang masih saja menyembunyikan calonnya sementara pendaftaran calon tinggal 40 hari lagi. “Ini tentu saja tidak bagus dalam proses demokratisasi karena seperti tidak ada kader di lingkungan NU atau PKB,” kata seorang kader PKB yang juga warga NU ini.
Ketua DPW PKB Jatim, Imam Nachrawi yang dikonfirmasi tentang sikap DPC PKB maupun PC NU yang masih menunda-nunda calonnya, mengatakan inilah politik. “Jangan dilihat dari permukaan, pasti ada strategi dari tokoh-tokoh NU maupun PKB yang disembunyikan,” kata Imam di Sidoarjo.
“Yang penting, PKB kali ini ingin menang dan calonnya bisa jadi bupati Tuban,” tegasnya. Bahkan ia menunjuk nantinya ‘Tim Tujuh’ akan betul-betul-betul memilih calon yang punya potensi menghimpun suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilukada awal Maret 2011.
Tim Tujuh gabungan dari DPC, DPW dan DPP akan turun langsung melihat potensi calonnya dan mendukung total kendati nantinya harus berkoalisi dengan partai lainnya.
Imam sendiri sementara ini menyerahkan PC NU dan DPC PKB Tuban untuk mencalonkan jagonya dan pasangannya yang betul-betul mendapat dukungan rakyatnya.
Ditanya tentang pertemuan besar NU Tuban yang dikemas dalam acara Halal bilhalal, namun belum memunculkan calon, Imam menyebut tidak harus pada acara tersebut.
Namun ia menunjuk bahwa calon pemimpin di Tuban ini bisa jadi orang di luar pengurus NU atau PKB tetapi punya potensi besar yang dipilih oleh warga NU dan tentu saja didukung oleh PKB.
“Tunggu saja, pasti kami tidak akan mengecewakan karena kali ini PKB ingin menang,” kata Imam Nachrawi.(as/achonk)
Bahkan ketua PCNU Tuban, Fatchul Huda secara tersirat tidak mencalonkan dirinya dengan mengatakan tidak selalu ketua NU harus jadi bupati. Namun ia juga tidak menunjuk siapa yang bakal dicalonkan oleh NU, apalagi menunjuk kader PKB secara terang-terangan.
Dengan statement tersebut, banyak nahdiyin yang kecewa dengan sikap pimpinannya yang masih saja menyembunyikan calonnya sementara pendaftaran calon tinggal 40 hari lagi. “Ini tentu saja tidak bagus dalam proses demokratisasi karena seperti tidak ada kader di lingkungan NU atau PKB,” kata seorang kader PKB yang juga warga NU ini.
Ketua DPW PKB Jatim, Imam Nachrawi yang dikonfirmasi tentang sikap DPC PKB maupun PC NU yang masih menunda-nunda calonnya, mengatakan inilah politik. “Jangan dilihat dari permukaan, pasti ada strategi dari tokoh-tokoh NU maupun PKB yang disembunyikan,” kata Imam di Sidoarjo.
“Yang penting, PKB kali ini ingin menang dan calonnya bisa jadi bupati Tuban,” tegasnya. Bahkan ia menunjuk nantinya ‘Tim Tujuh’ akan betul-betul-betul memilih calon yang punya potensi menghimpun suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilukada awal Maret 2011.
Tim Tujuh gabungan dari DPC, DPW dan DPP akan turun langsung melihat potensi calonnya dan mendukung total kendati nantinya harus berkoalisi dengan partai lainnya.
Imam sendiri sementara ini menyerahkan PC NU dan DPC PKB Tuban untuk mencalonkan jagonya dan pasangannya yang betul-betul mendapat dukungan rakyatnya.
Ditanya tentang pertemuan besar NU Tuban yang dikemas dalam acara Halal bilhalal, namun belum memunculkan calon, Imam menyebut tidak harus pada acara tersebut.
Namun ia menunjuk bahwa calon pemimpin di Tuban ini bisa jadi orang di luar pengurus NU atau PKB tetapi punya potensi besar yang dipilih oleh warga NU dan tentu saja didukung oleh PKB.
“Tunggu saja, pasti kami tidak akan mengecewakan karena kali ini PKB ingin menang,” kata Imam Nachrawi.(as/achonk)
Demokrat Segera Umumkan Cabup yang Diusung dalam Pemilukada Tuban 2011
kotatuban.com – Calon Bupati Tuban dari partai Demokrat saat ini sedang digodok ‘Tim Sembilan’ yang terdiri dari 2 pengurus DPC, 3 pengurus DPD Jatim dan 4 pengurus DPP. Medio Oktober ini calon pasti dan pasangannya sudah bisa diumumkan kepada masyarakat.
“Sabar dulu, baru digodok bersama DPC dan DPD nama-nama yang akan maju dalam Pemilukada,” kata Ketua DPD Partai Demokrat, Ibnu Hadjar yang dikonfirmasi tentang pencalonan bupati Tuban periode 2011 – 2016.
Pencalonan bupati kali ini memang terkesan lambat namun pihak Demokrat sendiri memilih hati-hati sambil menunggu incumbent yang akan mencalonkan lagi walau hanya sebagai wakil bupati.
Tim sembilan yang sedang menggodok nama-nama yang diusulkan Dewan Pimpinan Cabang Tuban ini memang harus memilih pasangan yang kuat. “Partai Demokrat tentu harus memenangkan colonnya kendati harus berkoalisi dengan partai lain,” kata Ibnu yang kemarin bersama-sama Ketua DPC Demokrat Tuban, Lilik Suhardjono yang kebetulan mengikuti ESQ di Surabaya.
Siapa nama-nama calon bupati memang masih dirahasiakan karena ini menyangkut strategi partai untuk memenangkan calonnya. Semua partai termasuk incumbent dari Golkar pun masih merahasiakan nama-nama, namun saat ini sudah ada nama-nama itu.
Dari bursa pencalonan nama-nama yang dibicarakan masyarakat adalah bakal calon Lilik Suhardjono dan Haeny Relawati, karena pasangan ini incumbent yang tukar kursi saja. Haeny adalah bupati Tuban dan Lilik adalah wakilnya.
Namun pasangan ini belum pasti karena Haeny sendiri kendati ketua Partai Golkar Tuban, belum mendapat rekomendasi dari DPD maupun DPP.
Demikian halnya Lilik juga belum mendapat restu dari pusat kendati di tingkat DPC maupun DPD sudah ada lampu hijau.
Jadi siapa pasangan yang diajukan Demokrat memang belum pasti karena harus menunggu putusan Tim Sembilan. Bagaimana bila ternyata Lilik tidak mendapat restu, maka Demokrat akan mengajukan nama lain di luar partai. Baik yang berasal dari koalisi maupun nama yang dijagokan sendiri dari calon lainnya.
Sementara itu Ibnu Hadjar yang dikonfirmasi tentang jumlah kursi di dewan yang sebenarnya lima buah namun faktanya cuma 4 kursi menyebut dalam waktu dekat ini akan diproses.
“Apapun kekuatan Demokrat riil harus lima, karena itu DPC sudah diperintahkan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan pertimbangan hukum dan kepentingan konstituen yang sudah mencoblos caleg,” kata Ibnu.
Domein bolanya sebenarnya ada di DPC, namun DPD akan memberikan asistensi terutama dari segi hukum. Kalau misalnya ia digantikan dengan kader ‘urut kacang’ di bawahnya, dampak hukumnya bagaimana agar dipertimbangkan.
Seperti diketahui, anggota DPRD Tuban dari Demokrat saat ini adalah Elvy, Mar’atun Solichah, Aris Setyawan, Ali As’adi (sudah dilantik) dan Ariefudin ) belum dilantik karena terkena kasus pidana. Namun status hukumnya masih dalam tahapan kasasi ke MA.
Dari pendapat beberapa anggota dewan, sebenarnya bisa saja dilantik nomor urut di bawah Arif yaitu Sancoko untuk mengisi kekosongan kursi. Secara hukum misalnya Ariefudin dinyatakan menang dalam kasasi, maka Sancoko bisa mundur dan menyerahkan ke Arief lagi.
“Putusan MA bisa bertahun-tahun bahkan sampai habis masa jabatan dewan bisa saja terjadi. Karena itu daripada partai Demokrat menyiayiakan kursi, jalan ini bisa ditempuh,” katan anggota dewan ini bersolusi.(as)
“Sabar dulu, baru digodok bersama DPC dan DPD nama-nama yang akan maju dalam Pemilukada,” kata Ketua DPD Partai Demokrat, Ibnu Hadjar yang dikonfirmasi tentang pencalonan bupati Tuban periode 2011 – 2016.
Pencalonan bupati kali ini memang terkesan lambat namun pihak Demokrat sendiri memilih hati-hati sambil menunggu incumbent yang akan mencalonkan lagi walau hanya sebagai wakil bupati.
Tim sembilan yang sedang menggodok nama-nama yang diusulkan Dewan Pimpinan Cabang Tuban ini memang harus memilih pasangan yang kuat. “Partai Demokrat tentu harus memenangkan colonnya kendati harus berkoalisi dengan partai lain,” kata Ibnu yang kemarin bersama-sama Ketua DPC Demokrat Tuban, Lilik Suhardjono yang kebetulan mengikuti ESQ di Surabaya.
Siapa nama-nama calon bupati memang masih dirahasiakan karena ini menyangkut strategi partai untuk memenangkan calonnya. Semua partai termasuk incumbent dari Golkar pun masih merahasiakan nama-nama, namun saat ini sudah ada nama-nama itu.
Dari bursa pencalonan nama-nama yang dibicarakan masyarakat adalah bakal calon Lilik Suhardjono dan Haeny Relawati, karena pasangan ini incumbent yang tukar kursi saja. Haeny adalah bupati Tuban dan Lilik adalah wakilnya.
Namun pasangan ini belum pasti karena Haeny sendiri kendati ketua Partai Golkar Tuban, belum mendapat rekomendasi dari DPD maupun DPP.
Demikian halnya Lilik juga belum mendapat restu dari pusat kendati di tingkat DPC maupun DPD sudah ada lampu hijau.
Jadi siapa pasangan yang diajukan Demokrat memang belum pasti karena harus menunggu putusan Tim Sembilan. Bagaimana bila ternyata Lilik tidak mendapat restu, maka Demokrat akan mengajukan nama lain di luar partai. Baik yang berasal dari koalisi maupun nama yang dijagokan sendiri dari calon lainnya.
Sementara itu Ibnu Hadjar yang dikonfirmasi tentang jumlah kursi di dewan yang sebenarnya lima buah namun faktanya cuma 4 kursi menyebut dalam waktu dekat ini akan diproses.
“Apapun kekuatan Demokrat riil harus lima, karena itu DPC sudah diperintahkan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan pertimbangan hukum dan kepentingan konstituen yang sudah mencoblos caleg,” kata Ibnu.
Domein bolanya sebenarnya ada di DPC, namun DPD akan memberikan asistensi terutama dari segi hukum. Kalau misalnya ia digantikan dengan kader ‘urut kacang’ di bawahnya, dampak hukumnya bagaimana agar dipertimbangkan.
Seperti diketahui, anggota DPRD Tuban dari Demokrat saat ini adalah Elvy, Mar’atun Solichah, Aris Setyawan, Ali As’adi (sudah dilantik) dan Ariefudin ) belum dilantik karena terkena kasus pidana. Namun status hukumnya masih dalam tahapan kasasi ke MA.
Dari pendapat beberapa anggota dewan, sebenarnya bisa saja dilantik nomor urut di bawah Arif yaitu Sancoko untuk mengisi kekosongan kursi. Secara hukum misalnya Ariefudin dinyatakan menang dalam kasasi, maka Sancoko bisa mundur dan menyerahkan ke Arief lagi.
“Putusan MA bisa bertahun-tahun bahkan sampai habis masa jabatan dewan bisa saja terjadi. Karena itu daripada partai Demokrat menyiayiakan kursi, jalan ini bisa ditempuh,” katan anggota dewan ini bersolusi.(as)
Sabtu, 02 Oktober 2010
Pendapat Akhir Fraksi Gerindra (Partai Gerindra, PKNU, PKS)
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2010
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salaman ‘ala Rasulillah wa ’ala alihi wa shahbihi wa mawwaalah.
Yth. Saudara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban beserta semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban,
Yth. Saudara-saudara Anggota MUSPIDA dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban,
Yth. Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara-saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara-saudara Wartawan dan segenap undangan sekalian.
Dari lubuk hati yang dalam marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadhirat Allah SWT karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menunaikan tugas sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang konsisten hingga hari kiamat.
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
Setelah kami melakukan telaah yang mendalam, atas seluruh pembahasan mulai dari Pidato Bupati dalam rangka Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 beserta seluruh lampirannya dan segala pembahasan di Badan Anggaran dan komisi serta jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi, maka Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Keadilan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan Pendapat Akhir sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut, maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik dapat dicapai.
2. Terkait dengan kebijakan keuangan daerah yang melandasi Perubahan APBD, Kami mengingatkan agar pemerintah Daerah memperhatikan bahwa dalam setiap perubahan anggaran harus disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan amanat Permendagri No 13 Tahun 2006. Perubahan belanja misalnya, harus diprioritaskan pada belanja yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Bukan memprioritaskan pada belanja yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun yang akan datang. Namun kenyataannya dalam Rancangan P-APBD Kabupaten Tuban tahun 2010 ini mayoritas dana tersedot pada penganggaran pembangunan fisik yang semestinya bisa ditunda pelaksananaannya pada tahun anggaran mendatang. Kami Fraksi Gerinda terus terang heran setangah mati dengan pemaksaan pola kebijakan seperti ini. Sebenarnya apa yang dicari dari begitu gencarnya penganggaran proyek-proyek fisik? Sementara proyek pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan sektor-sektor non fisik lainnya terlihat jelas kurang diurus dengan baik. Jika dikatakan (sebagaimana jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi) bahwa pelayanan dasar infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan dalih pertumbuhan ekonomi sebesar 7,17 persen pada tahun 2009, Kami merasa validitasnya perlu diragukan, karena kenyataan riil yang terjadi di bawah adalah bahwa masih sangat banyak saudara-saudara kita masyarakat Tuban yang masih hidup serba kekurangan, apalagi ditambah dengan beban pendidikan anak-anaknya yang katanya gratis tapi kenyataannya masih banyak iuran di sana-sini, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan lain sebagainya. Salah satu hal di sektor kesehatan yang mengindikasikan pemerintah daerah kurang aspiratif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat misalnya belum diusahakannya fasilitas CT Scan di RSUD padahal alat ini sangat dibutuhkan.
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
3. Sesuai dengan Pasal 171, Permendagri No 13 Tahun 2006, yang telah diubah dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, Raperda Perubahan APBD sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Kami menilai, pemerintah daerah belum menjalankan amanat permendagri ini dengan sungguh-sungguh. Ke depan, pemerintah daerah harus menjalankan amanat ini sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak dari masyarakat secara luas. Memang, kalau kita berbicara keterbukaan informasi, di Kabupaten Tuban hal ini merupakan sesuatu yang amat sulit didapati. Bayangkan saja, salah satu indikasinya, jika di daerah-daerah lain masyarakat dengan begitu gampangnya mengakses hal ihwal tentang informasi dan perkembangan pemerintah daerah melalui website atau blog, di Kabupaten Tuban sulit untuk dijumpai hal yang sama.
4. Kami sebenarnya cukup memberikan apresiasi terhadap pengalokasian dana sharing untuk Bosda Madrasah Diniyah dari APBD Kabupaten Tuban sebesar 2 milyar 84 juta 520 ribu rupiah, namun yang kami sayangkan adalah mengapa pengalokasian anggaran ini baru dilakukan di PAK, tidak pada APBD 2010 sebagaimana yang terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur, yang hal itu sebenarnya menjadi perhatian dan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Dampak dari molornya penganggaran ini jelas sekali merugikan bagi kalangan penerima Bosda Madin.
5. Penganggaran pengadaan motor dinas untuk pinjam pakai bagi anggota DPRD Kabupaten Tuban yang belum menyeluruh ke semua anggota kami nilai sebuah preseden yang kurang baik bagi kelangsungan kebersamaan sesama anggota DPRD. Kami melihat persoalan ini sebenarnya sangat sederhana, tapi mengapa tidak bisa dicarikan jalan keluarnya? Ataukah jangan-jangan, memang sebuah persoalan itu selama bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah???
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
Akhirnya, dengan memperhatikan semua catatan di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010, Kami Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Keadilan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Kami dapat menerima tapi dengan syarat, seluruh catatan tersebut di atas harus ditindaklanjuti secara serius dan seksama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.
Wabillahi taufiq walhidayah
wassalammu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.
Tuban, 02 Oktober 2010
FRAKSI GERINDRA
DPRD KABUPATEN TUBAN
Drs. Nurhadi Sunar Endro Hendrat Setiaji, S.Hut
Ketua Sekretaris
H. Sho’im, S.Pd.I
Juru bicara
FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2010
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salaman ‘ala Rasulillah wa ’ala alihi wa shahbihi wa mawwaalah.
Yth. Saudara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban beserta semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban,
Yth. Saudara-saudara Anggota MUSPIDA dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban,
Yth. Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara-saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Tuban,
Yth. Saudara-saudara Wartawan dan segenap undangan sekalian.
Dari lubuk hati yang dalam marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadhirat Allah SWT karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menunaikan tugas sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang konsisten hingga hari kiamat.
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
Setelah kami melakukan telaah yang mendalam, atas seluruh pembahasan mulai dari Pidato Bupati dalam rangka Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 beserta seluruh lampirannya dan segala pembahasan di Badan Anggaran dan komisi serta jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi, maka Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Keadilan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan Pendapat Akhir sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut, maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik dapat dicapai.
2. Terkait dengan kebijakan keuangan daerah yang melandasi Perubahan APBD, Kami mengingatkan agar pemerintah Daerah memperhatikan bahwa dalam setiap perubahan anggaran harus disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan amanat Permendagri No 13 Tahun 2006. Perubahan belanja misalnya, harus diprioritaskan pada belanja yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Bukan memprioritaskan pada belanja yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun yang akan datang. Namun kenyataannya dalam Rancangan P-APBD Kabupaten Tuban tahun 2010 ini mayoritas dana tersedot pada penganggaran pembangunan fisik yang semestinya bisa ditunda pelaksananaannya pada tahun anggaran mendatang. Kami Fraksi Gerinda terus terang heran setangah mati dengan pemaksaan pola kebijakan seperti ini. Sebenarnya apa yang dicari dari begitu gencarnya penganggaran proyek-proyek fisik? Sementara proyek pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan sektor-sektor non fisik lainnya terlihat jelas kurang diurus dengan baik. Jika dikatakan (sebagaimana jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi) bahwa pelayanan dasar infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan dalih pertumbuhan ekonomi sebesar 7,17 persen pada tahun 2009, Kami merasa validitasnya perlu diragukan, karena kenyataan riil yang terjadi di bawah adalah bahwa masih sangat banyak saudara-saudara kita masyarakat Tuban yang masih hidup serba kekurangan, apalagi ditambah dengan beban pendidikan anak-anaknya yang katanya gratis tapi kenyataannya masih banyak iuran di sana-sini, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan lain sebagainya. Salah satu hal di sektor kesehatan yang mengindikasikan pemerintah daerah kurang aspiratif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat misalnya belum diusahakannya fasilitas CT Scan di RSUD padahal alat ini sangat dibutuhkan.
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
3. Sesuai dengan Pasal 171, Permendagri No 13 Tahun 2006, yang telah diubah dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, Raperda Perubahan APBD sebelum diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Kami menilai, pemerintah daerah belum menjalankan amanat permendagri ini dengan sungguh-sungguh. Ke depan, pemerintah daerah harus menjalankan amanat ini sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak dari masyarakat secara luas. Memang, kalau kita berbicara keterbukaan informasi, di Kabupaten Tuban hal ini merupakan sesuatu yang amat sulit didapati. Bayangkan saja, salah satu indikasinya, jika di daerah-daerah lain masyarakat dengan begitu gampangnya mengakses hal ihwal tentang informasi dan perkembangan pemerintah daerah melalui website atau blog, di Kabupaten Tuban sulit untuk dijumpai hal yang sama.
4. Kami sebenarnya cukup memberikan apresiasi terhadap pengalokasian dana sharing untuk Bosda Madrasah Diniyah dari APBD Kabupaten Tuban sebesar 2 milyar 84 juta 520 ribu rupiah, namun yang kami sayangkan adalah mengapa pengalokasian anggaran ini baru dilakukan di PAK, tidak pada APBD 2010 sebagaimana yang terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur, yang hal itu sebenarnya menjadi perhatian dan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Dampak dari molornya penganggaran ini jelas sekali merugikan bagi kalangan penerima Bosda Madin.
5. Penganggaran pengadaan motor dinas untuk pinjam pakai bagi anggota DPRD Kabupaten Tuban yang belum menyeluruh ke semua anggota kami nilai sebuah preseden yang kurang baik bagi kelangsungan kebersamaan sesama anggota DPRD. Kami melihat persoalan ini sebenarnya sangat sederhana, tapi mengapa tidak bisa dicarikan jalan keluarnya? Ataukah jangan-jangan, memang sebuah persoalan itu selama bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah???
Saudara-saudara Peserta Rapat Paripurna yang mulia.
Akhirnya, dengan memperhatikan semua catatan di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010, Kami Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra, Partai Keadilan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Kami dapat menerima tapi dengan syarat, seluruh catatan tersebut di atas harus ditindaklanjuti secara serius dan seksama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.
Wabillahi taufiq walhidayah
wassalammu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.
Tuban, 02 Oktober 2010
FRAKSI GERINDRA
DPRD KABUPATEN TUBAN
Drs. Nurhadi Sunar Endro Hendrat Setiaji, S.Hut
Ketua Sekretaris
H. Sho’im, S.Pd.I
Juru bicara
Langganan:
Postingan (Atom)