Menjelang hari-hari perdaftaran bakal calon bupati Tuban yang akan dibuka pada tanggal 24 Nopember, atmosfir perpolitikan Tuban diwarnai kampanye kotor (black campaign). Bentuknya bermacam-macam terutama isyu yang menyangkut latar belakang keluarga.
Isyu atau gosip yang belakangan ini muncul terutama dirasakan oleh Setiadjid, cabup yang diusung oleh PKNU, PKS dan PAN ini. Cabup asli putra Tuban yang belakangan elektabilitasnya naik tajam ini mengungkapkan timnya sudah mengantisipasi isyu – isyu negatif tadi. Untuk sementara, kampanye kotor seperti menjelekkan dirinya di depan publik masih bersifat umum, belum menyerang langsung dirinya walaupun sebenarnya ia tahu siapa yang dituju. “Yang penting tidak menyebut nama dan menjelekkan secara pribadi dan merugikan nama baik, untuk sementara saya biarkan. Pemilu kan masih 5 bulan lagi,” katanya tenang.
Selasa, 09 November 2010
Pemilu 2014 Bakal Kacau Jika Baleg DPR Tidak Segera Selesaikan Pembahasan RUU
JAKARTA -- Pemilu 2014 masih empat tahun lagi. Namun, bayang-bayang akan amburadul seperti Pemilu 2009 sudah mulai muncul. Pemicunya adalah menggantungnya nasib perumusan draf RUU Penyelenggara Pemilu. Bila RUU itu mulur, otomatis tahapannya pun akan mundur. Persis pemilu sebelumnya yang penuh dengan masalah daftar pemilih tetap (DPT).
"Keterlambatan revisi ini jelas sekali akan berakibat kepada keterlambatan pembentukan KPU," kata Koordinator Divisi Legislasi dan Pemilu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Yuristinus Oloan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 2 November.
Keterlambatan pembentukan KPU itu, menurut dia, akan menimbulkan banyak implikasi. Pembentukan penyelenggara pemilu sampai di tingkat bawah, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan ikut terlambat. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan tahapan pemilu, mulai pemutakhiran data pemilih sampai tahap pencalegan.
"Dari berbagai keterlambatan itu, akhirnya, persiapan pemilu akan terburu-buru. Kita akan mengulangi kesalahan yang sama seperti pada Pemilu 2009 lalu, di mana penyelenggaraan pemilu dinilai tidak profesional dan kualitasnya dipertanyakan," beber Yuristinus.
Menurut dia, perumusan RUU Penyelenggara Pemilu mandek karena Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR yang diserahi tanggung jawab menyusun draf tersebut mengalami deadlock. Itu terkait dengan perdebatan krusial mengenai boleh tidaknya anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu. Demokrat dan PAN bersikukuh orang parpol tidak boleh masuk.
Yuristinus menyampaikan bahwa tahap argumentasi sudah tidak bisa berkembang lagi dan musyawarah mengalami jalan buntu. Karena itu, seharusnya voting bisa ditempuh. "Tapi, kami yang di luar ini miris kalau hal-hal yang prinsiple begitu sampai divoting," kata Yuristinus. Apalagi, konteksnya baru sebatas pembahasan draf RUU yang nanti akan dibahas kembali oleh DPR bersama pemerintah.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, Direktur Eksekutif CETRO Hadar Navis Gumay, dan Direktur Eksekutif Indonesia Parliament Center (IPC) Sulistio.
Ronald Rofiandri mengatakan, sebenarnya ada konsensus politik awal di parlemen bahwa semua paket RUU politik dibahas dan dituntaskan pada 2010. Tentu saja harapannya adalah persiapan penyelenggaraan pemilu mendapatkan waktu yang lebih lapang. "Rupanya, konsensus ini tidak dipahami dengan baik oleh komisi II dan baleg," sindirnya.
Menurut Ronald, untuk mengatasi kebuntuan itu, jalan lain di luar voting masih bisa ditempuh. Solusinya, panja komisi II mengakomodasi rumusan alternatif di dalam draf RUU Penyelenggara Pemilu untuk materi-materi yang belum disepakati.
Dia menyarankan Badan Legislasi (Baleg) DPR tidak terus memaksakan pembulatan konsep di panja komisi II. "Baleg memang ngotot DPR itu keluarnya harus satu suara. Tapi, fakta politik hari ini sulit untuk itu," ujarnya.
Ronald mengakui langkah tersebut memang belum ada presedennya. Tapi, itu juga tidak dilarang oleh UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Nomor 27 Tahun 2009 maupun tata tertib DPR. Dia berharap DPR bisa merampungkan draf tersebut dalam masa sidang mendatang. Saat ini DPR memang tengah memasuki masa reses dan baru aktif kembali pada 21 November mendatang.
Hadar Navis Gumay menambahkan, keterlambatan pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu akan membuat pembahasan paket RUU politik yang lain ikut tertunda. Dia mengingatkan, keterlambatan itu pada gilirannya dapat dimanfaatkan parpol-parpol yang infrastrukturnya sudah mapan.
"Pemilu yang amburadul akan menguntungkan partai-partai yang sudah established. Sementara itu, partai kecil-kecil bisa kena tsunami," ujar Hadar.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ikut mendorong komisi II segera menempuh mekanisme voting. Priyo mengaku itu memang tidak lazim, karena ini baru sebatas draf RUU. "Tapi, ini tetap dalam mekanisme yang dibenarkan. Soalnya, (itu) sudah terlalu lama ngendon di komisi II," tegasnya. (jpnn)
dikutip dari fajarnews
"Keterlambatan revisi ini jelas sekali akan berakibat kepada keterlambatan pembentukan KPU," kata Koordinator Divisi Legislasi dan Pemilu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Yuristinus Oloan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 2 November.
Keterlambatan pembentukan KPU itu, menurut dia, akan menimbulkan banyak implikasi. Pembentukan penyelenggara pemilu sampai di tingkat bawah, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan ikut terlambat. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan tahapan pemilu, mulai pemutakhiran data pemilih sampai tahap pencalegan.
"Dari berbagai keterlambatan itu, akhirnya, persiapan pemilu akan terburu-buru. Kita akan mengulangi kesalahan yang sama seperti pada Pemilu 2009 lalu, di mana penyelenggaraan pemilu dinilai tidak profesional dan kualitasnya dipertanyakan," beber Yuristinus.
Menurut dia, perumusan RUU Penyelenggara Pemilu mandek karena Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR yang diserahi tanggung jawab menyusun draf tersebut mengalami deadlock. Itu terkait dengan perdebatan krusial mengenai boleh tidaknya anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu. Demokrat dan PAN bersikukuh orang parpol tidak boleh masuk.
Yuristinus menyampaikan bahwa tahap argumentasi sudah tidak bisa berkembang lagi dan musyawarah mengalami jalan buntu. Karena itu, seharusnya voting bisa ditempuh. "Tapi, kami yang di luar ini miris kalau hal-hal yang prinsiple begitu sampai divoting," kata Yuristinus. Apalagi, konteksnya baru sebatas pembahasan draf RUU yang nanti akan dibahas kembali oleh DPR bersama pemerintah.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, Direktur Eksekutif CETRO Hadar Navis Gumay, dan Direktur Eksekutif Indonesia Parliament Center (IPC) Sulistio.
Ronald Rofiandri mengatakan, sebenarnya ada konsensus politik awal di parlemen bahwa semua paket RUU politik dibahas dan dituntaskan pada 2010. Tentu saja harapannya adalah persiapan penyelenggaraan pemilu mendapatkan waktu yang lebih lapang. "Rupanya, konsensus ini tidak dipahami dengan baik oleh komisi II dan baleg," sindirnya.
Menurut Ronald, untuk mengatasi kebuntuan itu, jalan lain di luar voting masih bisa ditempuh. Solusinya, panja komisi II mengakomodasi rumusan alternatif di dalam draf RUU Penyelenggara Pemilu untuk materi-materi yang belum disepakati.
Dia menyarankan Badan Legislasi (Baleg) DPR tidak terus memaksakan pembulatan konsep di panja komisi II. "Baleg memang ngotot DPR itu keluarnya harus satu suara. Tapi, fakta politik hari ini sulit untuk itu," ujarnya.
Ronald mengakui langkah tersebut memang belum ada presedennya. Tapi, itu juga tidak dilarang oleh UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Nomor 27 Tahun 2009 maupun tata tertib DPR. Dia berharap DPR bisa merampungkan draf tersebut dalam masa sidang mendatang. Saat ini DPR memang tengah memasuki masa reses dan baru aktif kembali pada 21 November mendatang.
Hadar Navis Gumay menambahkan, keterlambatan pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu akan membuat pembahasan paket RUU politik yang lain ikut tertunda. Dia mengingatkan, keterlambatan itu pada gilirannya dapat dimanfaatkan parpol-parpol yang infrastrukturnya sudah mapan.
"Pemilu yang amburadul akan menguntungkan partai-partai yang sudah established. Sementara itu, partai kecil-kecil bisa kena tsunami," ujar Hadar.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ikut mendorong komisi II segera menempuh mekanisme voting. Priyo mengaku itu memang tidak lazim, karena ini baru sebatas draf RUU. "Tapi, ini tetap dalam mekanisme yang dibenarkan. Soalnya, (itu) sudah terlalu lama ngendon di komisi II," tegasnya. (jpnn)
dikutip dari fajarnews
Ali Mudji mundur dari Bursa Pemilukada Tuban, Anwar Melenggang
kotatuban.com – Muhammad Anwar, bakal calon wakil bupati yang digandeng Ali Mudji menanggapi dengan tenang pengunduran diri pasangannya Ali Mudji dari PDIP Jawa Timur. Ia pasrah saja apa keputusan DPP PDIP.
Saat dikonfirmasi masalah ini, Ia masih berada di Jakarta dalam rangka melakukan ‘perjalanan politik’. “Saya menunggu keputusan DPP PDIP dan mungkin dalam waktu dekat akan turun, karena pendaftaran tinggal 2 minggu lagi,” katanya.
Kalau memang alasannya karena kesehatan , Anwar memakluminya, karena soal yang satu ini memang tak bisa ditawar-tawar. “Soal yang satu ini (kesehatan-Red) kan tidak bisa dipolitisir,” katanya bercanda.
Bakal Cabup Tuban, Ali Mudji ketika dikonfirmasi di rumahnya perumahan Puri Mas Surabaya, mengatakan dirinya mundur karena alasan kesehatannya. “Anda lihat sendiri, saya baru operasi lever dan keluarga menyarankan agar saya tidak melanjutkan rencana saya maju jadi bupati Tuban,|” kata Ali Mudji di rumahnya yang mewah di Puri Mas Surabaya.
Ali sendiri minta maaf kepada masyarakat Tuban yang sudah mulai mendukungnya dalam Pemilukada nanti. Namun kesehatannya tidak memungkinkan ia maju terus. “Semakin dipaksakan maka saya khawatir nggak sembuh-sembuh,” kata kader PDIP ini sambil menunjukkan sakitnya.
Sambil berdiri Ali Mudji minta agar konfirmasi ini dilanjutkan kepada ketua DPC PDIP Tuban, Karjo yang selama ini mengurus rencana maju ke pemilihan bupati Tuban.
Bagaimana dengan rekomendasi DPP, Ali Mudji kembali menyerahkan kepada pusat karena merekalah yang mempunyai kewenangan ini. “Tanya pak Kardjo saja pasti tahu soal proses ini,” kata Ali Mudji lemah.
Beberapa waktu lalu Anwar memang menyatakan sudah sepakat dengan Ali Mudji berpasangan jadi calon bupati dan wakilnya. Namun dengan perubahan yang mendesak ini ia hanya bisa menunggu.
Karena persyaratan untuk maju jadi calon bupati harus ada 8 kursi maka ia juga mendaftar konvensi di Partai Demokrat untuk memperoleh tambahan suara 5 kursi. PDIP sendiri hanya mempunyai 5 kursi.
“Saya baru mendaftarkan diri ke Demokrat, ya karena Demokrat baru membuka pendaftaran minggu lalu, coba kalau dari dulu dibuka, saya akan daftar pertama kali,” ujar Anwar ketika ditanya mengapa ia menggandeng PDIP lebih dulu baru kemudian ke Demokrat.
Ditanya siapa nanti yang akan menggantikan Ali Mudji nanti, Anwar minta bersabar dulu karena harus menunggu. Paling tidak minggu depan keputusan itu turun. (as)
dikutib dari kotatuban.com
Saat dikonfirmasi masalah ini, Ia masih berada di Jakarta dalam rangka melakukan ‘perjalanan politik’. “Saya menunggu keputusan DPP PDIP dan mungkin dalam waktu dekat akan turun, karena pendaftaran tinggal 2 minggu lagi,” katanya.
Kalau memang alasannya karena kesehatan , Anwar memakluminya, karena soal yang satu ini memang tak bisa ditawar-tawar. “Soal yang satu ini (kesehatan-Red) kan tidak bisa dipolitisir,” katanya bercanda.
Bakal Cabup Tuban, Ali Mudji ketika dikonfirmasi di rumahnya perumahan Puri Mas Surabaya, mengatakan dirinya mundur karena alasan kesehatannya. “Anda lihat sendiri, saya baru operasi lever dan keluarga menyarankan agar saya tidak melanjutkan rencana saya maju jadi bupati Tuban,|” kata Ali Mudji di rumahnya yang mewah di Puri Mas Surabaya.
Ali sendiri minta maaf kepada masyarakat Tuban yang sudah mulai mendukungnya dalam Pemilukada nanti. Namun kesehatannya tidak memungkinkan ia maju terus. “Semakin dipaksakan maka saya khawatir nggak sembuh-sembuh,” kata kader PDIP ini sambil menunjukkan sakitnya.
Sambil berdiri Ali Mudji minta agar konfirmasi ini dilanjutkan kepada ketua DPC PDIP Tuban, Karjo yang selama ini mengurus rencana maju ke pemilihan bupati Tuban.
Bagaimana dengan rekomendasi DPP, Ali Mudji kembali menyerahkan kepada pusat karena merekalah yang mempunyai kewenangan ini. “Tanya pak Kardjo saja pasti tahu soal proses ini,” kata Ali Mudji lemah.
Beberapa waktu lalu Anwar memang menyatakan sudah sepakat dengan Ali Mudji berpasangan jadi calon bupati dan wakilnya. Namun dengan perubahan yang mendesak ini ia hanya bisa menunggu.
Karena persyaratan untuk maju jadi calon bupati harus ada 8 kursi maka ia juga mendaftar konvensi di Partai Demokrat untuk memperoleh tambahan suara 5 kursi. PDIP sendiri hanya mempunyai 5 kursi.
“Saya baru mendaftarkan diri ke Demokrat, ya karena Demokrat baru membuka pendaftaran minggu lalu, coba kalau dari dulu dibuka, saya akan daftar pertama kali,” ujar Anwar ketika ditanya mengapa ia menggandeng PDIP lebih dulu baru kemudian ke Demokrat.
Ditanya siapa nanti yang akan menggantikan Ali Mudji nanti, Anwar minta bersabar dulu karena harus menunggu. Paling tidak minggu depan keputusan itu turun. (as)
dikutib dari kotatuban.com
Jumat, 05 November 2010
Bisakah Haeny Dapat Rekom DPP Golkar?
kotatuban.com – Hari-hari ini, ranah politik Tuban tegang menunggu keputusan DPP Golkar yang akan menunjuk calon bupati untuk Pemilukada 2011 nanti. DPD Golkar Tuban sendiri kabarnya sudah melayangkan tiga nama cabup dan satu wakil bupati. Sementara SOKSI Tuban juga telah menghadap ketua DPP Golkar di Jakarta, untuk kepentingan yang sama, dapat restu pusat.
Di lingkungan Golkar Tuban, selama seminggu ini diadakan rapat koordinasi antar pengurus, PAC seluruh kecamatan dan dewan penasehat Tuban untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu ‘restu pusat’ turun.
Ketegangan ini wajar terjadi karena selama 2 bulan terakhir ini muncul ke permukaan tiga kubu di Golkar Tuban. Pertama kubu Haeny (incumbent), kubu Bambang Sutigno-Marwan, dan kubu SOKSI yang belakangan muncul terang-terangan ikut Pemilukada.
Ketua Plt SOKSI Tuban, H.Hamdani yang dikonfirmasi situasi di Tuban ini minta agar masalah ini ditanggapi biasa saja. “Sabar sebentar lagi kan turun restu pusat itu,” katanya kepada kotatuban.com.
Hamdani sebelumnya secara terang-terangan menyebut dirinya akan maju dalam Pemilukada 1 Maret tahun depan. Bahkan secara tegas ia mengatakan harus ada perubahan di Tuban agar kota Wali ini lebih dikenal di nusantara.
Menurut Hamdani, pekan ini diharapkan restu pusat tadi turun dan dirinya menunggu sikap Golkar dengan tawakal. “Jangan dibuat tegang, siapapun yang dipilih DPP pasti yang terbaik,” katanya sambil menunjuk Juklak DPP yang sangat jelas menyebutkan kriteria calon dari Golkar.
Sementara itu dari informasi yang diperoleh kotatuban.com dalam Juklak Nomor-2/DPP/Golkar/XII/2009, yang dikeluarkan sekretariat jenderal DPP Partai Golkar disebutkan calon adalah seseorang yang belum pernah menjabat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan yang sama dan tidak dalam status penjabat kepala daerah. Dan yang menetapkan dan mengesahkan calon adalah dewan pimpinan pusat.
Pasal ini juga diajukan oleh kubu Bambang Sutikno karena bagaimanapun juklak yang mengacu kepada Undang-undang no.12 tahun 2008 tadi jelas mengarah kemana. “Tapi kita tunggu sajalah apa sikap DPP dan kita yang di daerah akan mendukung,” kata Bambang Sutigno, salah satu kader senior yang mengantarkan kemenangan Golkar di Tuban.
Ia pun berucap nantinya bisa saja DPP menunjuk tokoh eksternal yang punya tingkat elektabilitas tinggi, bila ternyata tokoh internal sendiri kurang kadar elektabiltas maupun tidak memenuhi syarat dalam Juklak tadi.
Sementara itu ketegangan tersebut memang beralasan karena suara terbesar di legislatif memang Golkar dengan 13 kursinya di DPRD Tuban. Demikian halnya bupatinya, Haeny Relawati adalah ketua Golkar Tuban.
PKB yang memperoleh 7 kursi saat ini juga relatif kesulitan menambah satu kursi karena kini tinggal Gerindra, PBB, Bernas, PPP yang belum menyatakan digandeng dan mengandeng siapa. Ini pun kini jadi rebutan partai-partai lainnya untuk koalisi.
Karena itu, begitu rekomendasi Golkar turun dan diumumkan, maka peta politik di Tuban terbuka dan siapa mengandeng siapa akan muncul dan dipastikan para calon dari partai non Golkar akan lari kencang mengejar ketinggalan.
Para calon yang sudah muncul ke permukaan adalah H. Setiadjit (diusung PKNU, PKS dan PAN), Ali Mudji- Muhammad Anwar (PDIP), H. Noor Nahar Husein (PKB), Bambang Lukmantono-Edi Toyibi (independent), Chamim-Ashadi(independent). Selebihnya partai-partai yang sedang menunggu dilamar atau digandeng calon-calon lainnya. (as/achonk)
Di lingkungan Golkar Tuban, selama seminggu ini diadakan rapat koordinasi antar pengurus, PAC seluruh kecamatan dan dewan penasehat Tuban untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu ‘restu pusat’ turun.
Ketegangan ini wajar terjadi karena selama 2 bulan terakhir ini muncul ke permukaan tiga kubu di Golkar Tuban. Pertama kubu Haeny (incumbent), kubu Bambang Sutigno-Marwan, dan kubu SOKSI yang belakangan muncul terang-terangan ikut Pemilukada.
Ketua Plt SOKSI Tuban, H.Hamdani yang dikonfirmasi situasi di Tuban ini minta agar masalah ini ditanggapi biasa saja. “Sabar sebentar lagi kan turun restu pusat itu,” katanya kepada kotatuban.com.
Hamdani sebelumnya secara terang-terangan menyebut dirinya akan maju dalam Pemilukada 1 Maret tahun depan. Bahkan secara tegas ia mengatakan harus ada perubahan di Tuban agar kota Wali ini lebih dikenal di nusantara.
Menurut Hamdani, pekan ini diharapkan restu pusat tadi turun dan dirinya menunggu sikap Golkar dengan tawakal. “Jangan dibuat tegang, siapapun yang dipilih DPP pasti yang terbaik,” katanya sambil menunjuk Juklak DPP yang sangat jelas menyebutkan kriteria calon dari Golkar.
Sementara itu dari informasi yang diperoleh kotatuban.com dalam Juklak Nomor-2/DPP/Golkar/XII/2009, yang dikeluarkan sekretariat jenderal DPP Partai Golkar disebutkan calon adalah seseorang yang belum pernah menjabat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan yang sama dan tidak dalam status penjabat kepala daerah. Dan yang menetapkan dan mengesahkan calon adalah dewan pimpinan pusat.
Pasal ini juga diajukan oleh kubu Bambang Sutikno karena bagaimanapun juklak yang mengacu kepada Undang-undang no.12 tahun 2008 tadi jelas mengarah kemana. “Tapi kita tunggu sajalah apa sikap DPP dan kita yang di daerah akan mendukung,” kata Bambang Sutigno, salah satu kader senior yang mengantarkan kemenangan Golkar di Tuban.
Ia pun berucap nantinya bisa saja DPP menunjuk tokoh eksternal yang punya tingkat elektabilitas tinggi, bila ternyata tokoh internal sendiri kurang kadar elektabiltas maupun tidak memenuhi syarat dalam Juklak tadi.
Sementara itu ketegangan tersebut memang beralasan karena suara terbesar di legislatif memang Golkar dengan 13 kursinya di DPRD Tuban. Demikian halnya bupatinya, Haeny Relawati adalah ketua Golkar Tuban.
PKB yang memperoleh 7 kursi saat ini juga relatif kesulitan menambah satu kursi karena kini tinggal Gerindra, PBB, Bernas, PPP yang belum menyatakan digandeng dan mengandeng siapa. Ini pun kini jadi rebutan partai-partai lainnya untuk koalisi.
Karena itu, begitu rekomendasi Golkar turun dan diumumkan, maka peta politik di Tuban terbuka dan siapa mengandeng siapa akan muncul dan dipastikan para calon dari partai non Golkar akan lari kencang mengejar ketinggalan.
Para calon yang sudah muncul ke permukaan adalah H. Setiadjit (diusung PKNU, PKS dan PAN), Ali Mudji- Muhammad Anwar (PDIP), H. Noor Nahar Husein (PKB), Bambang Lukmantono-Edi Toyibi (independent), Chamim-Ashadi(independent). Selebihnya partai-partai yang sedang menunggu dilamar atau digandeng calon-calon lainnya. (as/achonk)
Kamis, 04 November 2010
Setiadjit, Tuban Untuk Semua
Meski Tuban sebagai daerah yang potensial, kenapa selama ini pembangunan belum dapat memberdayakan rakyatnya? Ini karena pembangunan tidak dilakukan untuk segala lini. Oleh karana itu harus ada PERUBAHAN. Pembangunan tidak hanya pada infrastruktur tapi juga Sumber Daya manusia (SDM). Kesejahteraan tidak hanya bagi kalangan elit tapi juga golongan alit. Pembangunan tidak hanya di kota, tapi juga di pelosok-pelosok desa. Peningkatan pendidikan tidak hanya di sekolah-sekolah umum, tapi juga agama. Pemberdayaan pegawai tidak hanya melulu pada kalangan PNS, tapi juga swasta. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bagi golongan orang-orang berduit, tapi juga menyentuh keseluruhan rakyat. Peningkatan ekonomi tidak hanya pada sektor perdagangan, tapi juga pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Pemberian kemudahan usaha tidak hanya untuk para pengusaha besar, tapi juga harus ada perhatian juga pada para pengusaha pas-pasan. intinya: TUBAN UNTUK SEMUA.
Setiadjit Galang Koalisi Perubahan di Pemilukada Tuban
kotatuban.com – Bakal calon Bupati Tuban, H.Setiadjit SH, MM, dikenal paling rajin menggalang dukungan dari berbagai partai. Bukan saja menggaet PAN, PKS atau PKNU, tetapi ia juga mendaftar koalisi partai Golkar dan Partai Demokrat.
“Saya akan menggandeng partai lainnya yang berkenan bergabung dalam Koalisi Perubahan,” kata Setiadjit kepada kotatuban.com. Setiadjit yang punya slogan ‘Tuban untuk Semua’ ini setelah mendaftar konvensi di Golkar dan terakhir mendaftar ke partai Demokrat Tuban.
Bakorwil II (pembantu gubernur) di Bojonegoro ini menginginkan koalisi sebanyak-banyaknya dari partai yang ada. Bahkan dengan partai non parlemen pun ia akan membuka diri. “Saya ingin Koalisi Perubahan ini jadi Tim yang dahsyat,” katanya dalam nada gurau.
Menanggapi sindiran slogan Tuban untuk Semua dari tokoh partai lain, Setiadjit mengatakan bahwa ia maklum dengan sikap tadi. Dalam banyak acara seremonial slogan itu diremehkan bahkan dicemooh.
“Saya tidak tersinggung, namun saya jelaskan slogan itu maksudnya adalah bahwa pembangunan tidak hanya di kota saja, tetapi juga di desa. Pembangunan tidak hanya di infrastruktur saja tetapi juga harus di SDM-nya,” katanya.
Tuban untuk Semua, bukan hanya untuk PNS saja tetapi juga swastanya. PNS bukan hanya di lingkungan kabupaten tetapi juga ada di kecamatan-kecamatan, di dinas-dinas dan bagian di level bawah, tingkat desa/kelurahan. Sedang di sektor swasta para pencari kerja juga harus ditingkatkan keahliannya agar mendapat lapangan kerja yang bagus.
“Saya bahkan bilang ke teman-teman kepala desa, bahwa Pak Kades adalah orang paling depan dalam pemerintahan,” ujar mantan Ketua AMPI Jatim ini bersemangat.
Ditanya tentang persiapannya menjelang pendaftaran bakal calon bupati yang dibuka 24 Nopember 2010 nanti, Setiadjit yang sudah melakukan sosialisasi sekitar setahun ini menunjuk sebenarnya dirinya cukup dengan ‘suara kursi’ di DPRD (PKS 3, PAN 3, PKNU 2). Namun agar lebih memantapkan diri, pihaknya masih akan mencari dukungan lagi dan ini sudah disetujui partai yang telah menyatakan dukungannya.
Segala persyaratan yang diajukan sudah dipenuhinya dan permohonan izin cuti dari pegawai negeri juga sudah dipersiapkan. “Juga izin anak istri sudah dibuat SK-nya. Bahkan jauh-jauh hari istrinya sudah memberikan dukungan,” katanya sambil tersenyum.(as)
dikutip dari kotatuban.com
“Saya akan menggandeng partai lainnya yang berkenan bergabung dalam Koalisi Perubahan,” kata Setiadjit kepada kotatuban.com. Setiadjit yang punya slogan ‘Tuban untuk Semua’ ini setelah mendaftar konvensi di Golkar dan terakhir mendaftar ke partai Demokrat Tuban.
Bakorwil II (pembantu gubernur) di Bojonegoro ini menginginkan koalisi sebanyak-banyaknya dari partai yang ada. Bahkan dengan partai non parlemen pun ia akan membuka diri. “Saya ingin Koalisi Perubahan ini jadi Tim yang dahsyat,” katanya dalam nada gurau.
Menanggapi sindiran slogan Tuban untuk Semua dari tokoh partai lain, Setiadjit mengatakan bahwa ia maklum dengan sikap tadi. Dalam banyak acara seremonial slogan itu diremehkan bahkan dicemooh.
“Saya tidak tersinggung, namun saya jelaskan slogan itu maksudnya adalah bahwa pembangunan tidak hanya di kota saja, tetapi juga di desa. Pembangunan tidak hanya di infrastruktur saja tetapi juga harus di SDM-nya,” katanya.
Tuban untuk Semua, bukan hanya untuk PNS saja tetapi juga swastanya. PNS bukan hanya di lingkungan kabupaten tetapi juga ada di kecamatan-kecamatan, di dinas-dinas dan bagian di level bawah, tingkat desa/kelurahan. Sedang di sektor swasta para pencari kerja juga harus ditingkatkan keahliannya agar mendapat lapangan kerja yang bagus.
“Saya bahkan bilang ke teman-teman kepala desa, bahwa Pak Kades adalah orang paling depan dalam pemerintahan,” ujar mantan Ketua AMPI Jatim ini bersemangat.
Ditanya tentang persiapannya menjelang pendaftaran bakal calon bupati yang dibuka 24 Nopember 2010 nanti, Setiadjit yang sudah melakukan sosialisasi sekitar setahun ini menunjuk sebenarnya dirinya cukup dengan ‘suara kursi’ di DPRD (PKS 3, PAN 3, PKNU 2). Namun agar lebih memantapkan diri, pihaknya masih akan mencari dukungan lagi dan ini sudah disetujui partai yang telah menyatakan dukungannya.
Segala persyaratan yang diajukan sudah dipenuhinya dan permohonan izin cuti dari pegawai negeri juga sudah dipersiapkan. “Juga izin anak istri sudah dibuat SK-nya. Bahkan jauh-jauh hari istrinya sudah memberikan dukungan,” katanya sambil tersenyum.(as)
dikutip dari kotatuban.com
Senin, 01 November 2010
Bagaikan Parpol, NU Tuban Mulai Kampanyekan Noor Nahar
kotatuban.com- Meski bukan partai politik, Nahdlatul Ulama (NU) Tuban terus “kampanye” untuk mendukung dan memenangkan Ketua DPC PKB Tuban, Noor Nahar Husain sebagai Bupati Tuban 2011-2116.
Pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban pada Pemilukada 2011 diputuskan melalui rapat gabungan antara PC NU dan PKB Tuban. Diharapkan dengan dukungan penuh dari NU, sosok Noor Nahar yang pernah kalah dua kali dalam perhelatan perebutan kepala daerah Tuban, kali ini bisa memenangkannya.
“Kampanye” ala NU itu dikemas dalam ajang konsolidasi antar pengurus NU dan Badan Otonom (Banom) yakni, Muslimat, Fatayat dan IPPNU di seluruh kecamatan. “Kampanye” itu akan dilanjutkan dengan kegiatan yang sama untuk banom NU lainnya, seperti, Ansor, IPNU dan lembaga lainnya.
“Kami memang melakukan konsolidasi agar warga NU bisa bersatu dalam menghadapi Pemilukada mendatang,” jelas Wakil Syuriah NU Cabang Tuban, KH Nasuruddin di tengah-tengah acara konsolidasi dengan Muslimat NU Kecamatan Singgahan, Minggu (31/11).
Dikatakan, Pemilukada 2011, warga NU harus bersatu dan mendukung Noor Nahar sebagai Bupati Tuban. Sebab, jika warga NU tidak bersatu dalam satu pilihan, niscaya calon yang sudah diputuskan bersama tidak akan bisa memenangkan pertarungan tersebut. “Pencalonan Pak Noor Nahar ini kebutuhan NU, maka harus didukung,” tutur Nasuruddin yang juga salah satu pengurus teras DPC PPP Tuban itu.
Ditambahkan, meski pihaknya pengurus PPP, namun tidak ada salahnya mendukung pencalonan Noor Nahar kendati yang bersangkutan dicalonkan PKB. “Kapasitas saya di sini pengurus NU, bukan pengurus PPP. Saya juga berharap warga NU yang kebetulan menjadi anggota partai di luar PKB juga tetap mendukung pencalonan Noor Nahar, karena ini keputusan NU,” tandas kyai yang juga mantan anggota DPRD Tuban dari PPP ini.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Muslimat NU Cabang Tuban, Hj Musyarofah. Pemilukada 2011 merupakan tantangan bagi warga NU secara keseluruhan, baik yang ada di PKB maupun di luar PKB.
“Kita jangan hanya melihat Pak Noor Nahar sebagai Ketua PKB, tapi, kita harus memandang Ketua PC NU Tuban Pak Fatchul Huda. Kalau Pak Noor kalah lagi, secara tidak langsung NU juga kalah. Makanya, harus didukung semua warga NU dan elemen lainnya,” tutur Musyarofah yang juga Wakil Sekretaris DPC PKB Tuban itu.
Meski secara tegas para petinggi NU dan Muslimat NU Tuban meminta agar warga NU mendukung dan memilih pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban, namun, mereka tidak mau acara itu dikatakan sebagai ajang kampanye.
“Ini konsolidasi organisasi dan sudah sering kita lakukan. Kalau sekarang kita bicara Pemilukada, kan wajar karena memang lagi musimnya,” tutur salah satu pengurus Fatayat Singgahan Hj. Cholidah.
Konsolidasi itu hanya menjelaskan mengapa NU bersama PKB Tuban mencalonkan dan mendukung Noor Nahar menjadi Bupati Tuban 2011-2016. Penjelasan ini sangat penting, sehingga warga NU dalam menentukan pilihan nantinya tidak hanya sekedar memilih calon. “Tapi, pilihannya adalah benar-benar sosok yang bisa membawa Tuban lebih baik,” paparnya.
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPC PKB Tuban Ali Imron, pihaknya kini tengah melakukan lobi politik dengan sejumlah parpol di Tuban. Bukan hanya parpol yang memiliki kursi di DPRD saja, tetapi juga parpol non parlemen, semuanya dilobi untuk mendukung dan memenangkan pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban. “Kita masih terus melakukan pembicaraan untuk menentukan calon wakil bupatinya (cawabup),” ujar mantan Ketua IPNU Cabang Tuban itu.
Yang pasti, lanjutnya, pencalonan Noor Nahar sebagai bupati merupakan harga mati. Sehingga tokoh lain yang direkomendasi parpol koalisi nantinya sebagai Cawabup. Saat ini sosok Cawabup yang bakal mendampingi Noor Nahar sudah hampir deal, namun, belum bisa diumumkan ke publik. “Nantilah, pada saatnya pasti kita umumkan. Sekarang masih terus kita matangkan,” ungkap polistisi berkacamata itu.
Informasi yang berkembang, sudah ada sejumlah nama yang diincar untuk menjadi Cawabup mendamping Noor Nahar Husein. Diantaranya adalah Goh Cong Ping (PDIP), HM. Anwar (Demokrat dan pengusaha), Bambang Suhariyanto (mantan Direktur RSUD Tuban), dan Nasaruddin (adik kandung Ketua NU Tuban, Fatchul Huda).
Namun, sejauh ini belum ditentukan siapa yang bakal mendampingi Noor Nahar. Sebab, cawabup nantinya harus mendapatkan rekomendasi dari partai lain. “PKB kan hanya punya 7 kursi di DPRD Tuban, jadi untuk bisa mencalonkan harus menggandeng partai lain yang bisa menggenapi 8 kursi sesui aturan dari KPU,” pungkas Imron. (ros)
Dikutip dari kotatuban.com.
Pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban pada Pemilukada 2011 diputuskan melalui rapat gabungan antara PC NU dan PKB Tuban. Diharapkan dengan dukungan penuh dari NU, sosok Noor Nahar yang pernah kalah dua kali dalam perhelatan perebutan kepala daerah Tuban, kali ini bisa memenangkannya.
“Kampanye” ala NU itu dikemas dalam ajang konsolidasi antar pengurus NU dan Badan Otonom (Banom) yakni, Muslimat, Fatayat dan IPPNU di seluruh kecamatan. “Kampanye” itu akan dilanjutkan dengan kegiatan yang sama untuk banom NU lainnya, seperti, Ansor, IPNU dan lembaga lainnya.
“Kami memang melakukan konsolidasi agar warga NU bisa bersatu dalam menghadapi Pemilukada mendatang,” jelas Wakil Syuriah NU Cabang Tuban, KH Nasuruddin di tengah-tengah acara konsolidasi dengan Muslimat NU Kecamatan Singgahan, Minggu (31/11).
Dikatakan, Pemilukada 2011, warga NU harus bersatu dan mendukung Noor Nahar sebagai Bupati Tuban. Sebab, jika warga NU tidak bersatu dalam satu pilihan, niscaya calon yang sudah diputuskan bersama tidak akan bisa memenangkan pertarungan tersebut. “Pencalonan Pak Noor Nahar ini kebutuhan NU, maka harus didukung,” tutur Nasuruddin yang juga salah satu pengurus teras DPC PPP Tuban itu.
Ditambahkan, meski pihaknya pengurus PPP, namun tidak ada salahnya mendukung pencalonan Noor Nahar kendati yang bersangkutan dicalonkan PKB. “Kapasitas saya di sini pengurus NU, bukan pengurus PPP. Saya juga berharap warga NU yang kebetulan menjadi anggota partai di luar PKB juga tetap mendukung pencalonan Noor Nahar, karena ini keputusan NU,” tandas kyai yang juga mantan anggota DPRD Tuban dari PPP ini.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Muslimat NU Cabang Tuban, Hj Musyarofah. Pemilukada 2011 merupakan tantangan bagi warga NU secara keseluruhan, baik yang ada di PKB maupun di luar PKB.
“Kita jangan hanya melihat Pak Noor Nahar sebagai Ketua PKB, tapi, kita harus memandang Ketua PC NU Tuban Pak Fatchul Huda. Kalau Pak Noor kalah lagi, secara tidak langsung NU juga kalah. Makanya, harus didukung semua warga NU dan elemen lainnya,” tutur Musyarofah yang juga Wakil Sekretaris DPC PKB Tuban itu.
Meski secara tegas para petinggi NU dan Muslimat NU Tuban meminta agar warga NU mendukung dan memilih pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban, namun, mereka tidak mau acara itu dikatakan sebagai ajang kampanye.
“Ini konsolidasi organisasi dan sudah sering kita lakukan. Kalau sekarang kita bicara Pemilukada, kan wajar karena memang lagi musimnya,” tutur salah satu pengurus Fatayat Singgahan Hj. Cholidah.
Konsolidasi itu hanya menjelaskan mengapa NU bersama PKB Tuban mencalonkan dan mendukung Noor Nahar menjadi Bupati Tuban 2011-2016. Penjelasan ini sangat penting, sehingga warga NU dalam menentukan pilihan nantinya tidak hanya sekedar memilih calon. “Tapi, pilihannya adalah benar-benar sosok yang bisa membawa Tuban lebih baik,” paparnya.
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPC PKB Tuban Ali Imron, pihaknya kini tengah melakukan lobi politik dengan sejumlah parpol di Tuban. Bukan hanya parpol yang memiliki kursi di DPRD saja, tetapi juga parpol non parlemen, semuanya dilobi untuk mendukung dan memenangkan pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban. “Kita masih terus melakukan pembicaraan untuk menentukan calon wakil bupatinya (cawabup),” ujar mantan Ketua IPNU Cabang Tuban itu.
Yang pasti, lanjutnya, pencalonan Noor Nahar sebagai bupati merupakan harga mati. Sehingga tokoh lain yang direkomendasi parpol koalisi nantinya sebagai Cawabup. Saat ini sosok Cawabup yang bakal mendampingi Noor Nahar sudah hampir deal, namun, belum bisa diumumkan ke publik. “Nantilah, pada saatnya pasti kita umumkan. Sekarang masih terus kita matangkan,” ungkap polistisi berkacamata itu.
Informasi yang berkembang, sudah ada sejumlah nama yang diincar untuk menjadi Cawabup mendamping Noor Nahar Husein. Diantaranya adalah Goh Cong Ping (PDIP), HM. Anwar (Demokrat dan pengusaha), Bambang Suhariyanto (mantan Direktur RSUD Tuban), dan Nasaruddin (adik kandung Ketua NU Tuban, Fatchul Huda).
Namun, sejauh ini belum ditentukan siapa yang bakal mendampingi Noor Nahar. Sebab, cawabup nantinya harus mendapatkan rekomendasi dari partai lain. “PKB kan hanya punya 7 kursi di DPRD Tuban, jadi untuk bisa mencalonkan harus menggandeng partai lain yang bisa menggenapi 8 kursi sesui aturan dari KPU,” pungkas Imron. (ros)
Dikutip dari kotatuban.com.
Langganan:
Postingan (Atom)