Silatnas (Silaturrahim Nasional) II DPW PKNU (Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama) se-Indonesia yang berlangsung 28-30 Juli di Hotel Pacifik Batam, Kepulauan Riau, kemarin ditutup dengan acara makan bersama masakan seafood di restoran Golden. “Alhamdulillah, Silatnas II berjalan lancar dan maksimal,” kata Khoirudin Nasution, sekretaris DPW PKNU Provinsi Kepri yang juga ketua panitia Silatnas.
Silatnas II memang berbeda dengan Silatnas I baik pelaksanaan maupun materi bahasannya. Silatnas I yang berlangsung di Bali (25-27 Juni 2010) lalu, terfokus pada persoalan isu islah dengan PKB yang sempat digulirkan oleh tokoh-tokoh PKNU sendiri.
“Tapi kami pimpinan DPW PKNU seluruh Indonesia dalam Silatnas I di Bali menolak gagasan islah tersebut dengan alasan tidak ada dasarnya. Dan PKNU sendiri tidak sedang terlibat konflik dengan siapa pun,” tambah Khoiruddin.
Karena itu, dalam Silatnas II, isu islah tidak dibicarakan lagi, karena dianggap sudah tidak ada. Fokus pembicaraan tertuju pada draft materi muktamar yang telah disiapkan oleh DPP PKNU baik mengenai perubahan pasal-pasal AD/ART maupun yang menyangkut program pengembangan PKNU lima tahun ke depan.
Pelaksanaan Silatnas II juga terlihat agak formal dan tertib. Dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP PKNU Drs Choirul Anam, dan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. “Saya menghargai Silatnas ini sebagai kreasi positif kawan-kawan DPW sekalipun secara konstitusional tidak diatur dalam konstitusi partai,” kata Cak Anam—sapaan akrab ketua umum DPP PKNU—dalam kata sambutannya. “Saya katakan sebagai kreasi positif karena di saat DPP PKNU didera isu islah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh PKNU sendiri, kawan-kawan DPW ini segera tampil mengingatkan untuk tidak latah,” puji Cak Anam kepada peserta Silatnas II. Dan yang penting lagi, Silatnas Batam ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur serta tokoh-tokoh politik dan pemuka-pemuka agama seluruh Batam. “Kalau Ketua Umumnya tidak datang, apa nanti kata Pak Gubernur,” tambah Cak Anam.
Gubernur Kepri, Muhammad Sani, dan Wakil Gubernur Muhammad Suryo bukan hanya memberikan kata sambutan dalam Silatnas, tetapi juga mempersembahkan tanda penerimaan tulus ihlas terhadap PKNU di bumi Kepri dengan memberikan sekotak daun sirih kepada Ketua Umum DPP PKNU untuk dicicipi bersama. “Tadi saya ditanya Pak Ketua (Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam) apa arti dari persembahan daun sirih ini? Artinya, kami pemerintah Provinsi Kepri dengan tulus ihlas menerima PKNU dan sebaliknya PKNU juga dengan tulus islah membantu kami membangun Kepri,” kata Gubernur Muhammad Sani yang baru saja terpilih dalam Pemilukada baru-baru ini atas dukungan PKNU, PDIP, PIB, dan Hanura.
Muhatar Thahir, Ketua DPW PKNU Sulawesi Selatan, juru bicara DPW PKNU seluruh Indonesia menegaskan, Silatnas Batam berhasil merumuskan beberapa rekomendasi mengenai perubahan AD/ART, program kerja, dan isu-isu politik nasional. “Rekomendasi ini akan segera disampaikan ke DPP sebagai bahan penyempurnaan draft materi muktamar yang akan datang. Sehingga, muktamar yang akan berlangsung 1 Muharram nanti, tidak perlu banyak perdebatan lagi,” tegas Muhtar yang juga dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Muktamar I PKNU yang sudah dipastikan dilaksanakan di atas kapal pesiar.
(dikutip dari harian Duta).
Senin, 16 Agustus 2010
Sabtu, 14 Agustus 2010
Anggaplah Ramadlan Ini yang Terakhir
Hari ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadlan. Ini adalah anugrah besardari Allah SWT yang harus disyukuri, lebih-lebih kita dapat mengisi bulan suciini dengan serangkaian ibadah, mulai dari puasa, tarawih, tadarrus, shodaqohdan lain sebagainya.
Manusia dalam menyikapi datangnya bulan Ramadlan sepertiyang terjadi sekarang ini setidak-tidaknya ada tiga kelompok besar. Pertama,bagi manusia yang tidak mempunyai sinar ketauhidan dalam hatinya, bulanRamadlan seperti yang terjadi sekarang ini tak ada bedanya dengan bulan-bulanlainnya, sehingga mereka bebas melakukan apa saja, meskipun berupa sesuatu yangbertentangan dengan syari'at Islam sekalipun.
Kedua,manusia yang tidak mengetahui keistimewaan dankeunggulan bulan Ramadlan. Mereka melakukan ibadah puasa semata-mata karenaikut-ikutan orang lain atau formalitas belaka (bukan atas dorongan iman danmencari pahala dari Allah). Tetangganya atau teman kantornya sama puasa, makadia juga berpuasa. Mereka tidak berusaha menyempurnakan ibadah puasa di bulansuci ini dengan rangkaian ibadah-ibadah lainnya, tetapi sebaliknya kerapkalimereka mengisinya justru dengan perbuatan-perbutan yang tercela dan tidakberguna. Barangkali inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: "Banyakorang berpuasa akan tetapi tidak mendapat bagian pahala melainkan hanyalah rasalapar dan dahaga, serta banyak pula orang yang bangun malam akan tetapi tidakmendapat bagian pahala kecuali hanyalah kelelahan dan keletihan". (H.R.Ibnu Majah dari Abi Hurairah)
Ketiga, kelompok manusia yang berperpenampilan dan berperilaku ala"Ramadlan" tapi terbatas pada sisi lahiriyah semata, bukan sekaligus dalambitiniyahnya. Fenomena ini dapat dengan jelas kita lihat misalnya terkait menuacara televisi yang setiap hari jadi tontonan keluarga kita. Para artis yangditampilkan bermain peran sebagai kiai, ustadz atau ustadzah, dari segipenampilan dan pembicaraan mereka seakan-akan patut dijadikan sebagai teladan.Namun ketika mereka sudah keluar dari peran itu, semuanya kembali sepertiasalnya, dan bahkan berperilaku dan berpenampilan kontra "Ramadlan".
Keempat, manusia yang mengetahui betul keagungan dankeistimewaan bulan Ramadlan dan mereka menyadari adanya keterbatasan kesempatandan umur seseorang, oleh karenanya walaupun bulan Ramadlan pasti datang setiaptahun, tapi mereka benar-benar menyambut dan menganggap bulan Ramadlan iniadalah yang terakhir, sehingga mereka menjalankan ibadah puasa dengan penuhkeimanan dan menyempurnakannya dengan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Merekasangat khawatir akan berpisah dengan bulan mulia ini, dan jika memangperpisahan itu datang mereka menangis sebagaimana menangisnya bumi, langit danpara malaikat.
Sebuah Hadits menerangkan hal ini, "Ketika tiba akhirmalam Ramadlan, langit, bumi dan malaikat menangis karena adanya musibah yangmenimpa umat Nabi Muhammad. (Sahabat) bertanya, "Musibahapakah wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Berpisah dengan bulan Ramadlan, sebabpada bulan ini doa dikabulkan dan shadaqah diterima."
Semoga kita dapat mengoptimalkan perjumpaan dengan bulanRamadlan tahun ini dengan serangkaian amal kebaikan mulai dari yang wajib maupunyang sunnah secara ikhlas, sehingga patutlah kita keluar dari bulan inimenyebut diri sebagai pemenang, bukan pecundang.
Manusia dalam menyikapi datangnya bulan Ramadlan sepertiyang terjadi sekarang ini setidak-tidaknya ada tiga kelompok besar. Pertama,bagi manusia yang tidak mempunyai sinar ketauhidan dalam hatinya, bulanRamadlan seperti yang terjadi sekarang ini tak ada bedanya dengan bulan-bulanlainnya, sehingga mereka bebas melakukan apa saja, meskipun berupa sesuatu yangbertentangan dengan syari'at Islam sekalipun.
Kedua,manusia yang tidak mengetahui keistimewaan dankeunggulan bulan Ramadlan. Mereka melakukan ibadah puasa semata-mata karenaikut-ikutan orang lain atau formalitas belaka (bukan atas dorongan iman danmencari pahala dari Allah). Tetangganya atau teman kantornya sama puasa, makadia juga berpuasa. Mereka tidak berusaha menyempurnakan ibadah puasa di bulansuci ini dengan rangkaian ibadah-ibadah lainnya, tetapi sebaliknya kerapkalimereka mengisinya justru dengan perbuatan-perbutan yang tercela dan tidakberguna. Barangkali inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: "Banyakorang berpuasa akan tetapi tidak mendapat bagian pahala melainkan hanyalah rasalapar dan dahaga, serta banyak pula orang yang bangun malam akan tetapi tidakmendapat bagian pahala kecuali hanyalah kelelahan dan keletihan". (H.R.Ibnu Majah dari Abi Hurairah)
Ketiga, kelompok manusia yang berperpenampilan dan berperilaku ala"Ramadlan" tapi terbatas pada sisi lahiriyah semata, bukan sekaligus dalambitiniyahnya. Fenomena ini dapat dengan jelas kita lihat misalnya terkait menuacara televisi yang setiap hari jadi tontonan keluarga kita. Para artis yangditampilkan bermain peran sebagai kiai, ustadz atau ustadzah, dari segipenampilan dan pembicaraan mereka seakan-akan patut dijadikan sebagai teladan.Namun ketika mereka sudah keluar dari peran itu, semuanya kembali sepertiasalnya, dan bahkan berperilaku dan berpenampilan kontra "Ramadlan".
Keempat, manusia yang mengetahui betul keagungan dankeistimewaan bulan Ramadlan dan mereka menyadari adanya keterbatasan kesempatandan umur seseorang, oleh karenanya walaupun bulan Ramadlan pasti datang setiaptahun, tapi mereka benar-benar menyambut dan menganggap bulan Ramadlan iniadalah yang terakhir, sehingga mereka menjalankan ibadah puasa dengan penuhkeimanan dan menyempurnakannya dengan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Merekasangat khawatir akan berpisah dengan bulan mulia ini, dan jika memangperpisahan itu datang mereka menangis sebagaimana menangisnya bumi, langit danpara malaikat.
Sebuah Hadits menerangkan hal ini, "Ketika tiba akhirmalam Ramadlan, langit, bumi dan malaikat menangis karena adanya musibah yangmenimpa umat Nabi Muhammad. (Sahabat) bertanya, "Musibahapakah wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Berpisah dengan bulan Ramadlan, sebabpada bulan ini doa dikabulkan dan shadaqah diterima."
Semoga kita dapat mengoptimalkan perjumpaan dengan bulanRamadlan tahun ini dengan serangkaian amal kebaikan mulai dari yang wajib maupunyang sunnah secara ikhlas, sehingga patutlah kita keluar dari bulan inimenyebut diri sebagai pemenang, bukan pecundang.
Minggu, 01 Agustus 2010
Alumni Langitan Serukan Karaoke Ditutup Selama Ramadlan
Alumni Ponpes. Langitan di daerah Kabupaten Tuban yang beraneka ragam profesinya mulai dari kiai, guru, pejabat, pengusaha, petani dan lain sebagainya berkumpul kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Terlihat guyub sekali, tak ubahnya dengan waktu dulu ketika masih sama-sama mengaji di pondok. Berkumpulnya para alumni Ponpes Langitan ini dalam rangka mengikuti acara Pelantikan Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Keluarga Santri dan Alumni Ponpes Langitan (Kesan) periode 2010-2015 di Gedung KSPKP Tuban (31/7).
Selain dihadiri Pengurus Pusat Kesan dan keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Langitan seperti KH. Muhammad Faqih, KH. Abdulloh Habib, KH. Ali Marzuqi, juga dihadiri oleh kiai-kiai Tuban misalnya KH. Fathul Huda, KH. Muhyin Faqih dan KH. Mansur.
Dalam acara pelantikan ini, Pengurus Cabang Kesan Tuban mengeluarkan “Maklumat” yang berisi seruan kepada Bupati Tuban, aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang agar selama bulan Ramadlan ini:
1. Menutup beroperasinya tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke.
2. Menginstruksikan kepada semua pengusaha rumah makan, restoran, cafe, warung, kedai kopi dan lain-lain agar tidak membuka usaha secara demonstratif dan harus memasang kain penutup atau sekat di siang hari.
3. Merazia tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai ajang minum-minuman keras.
4. Menginstruksikan kepada pengelola hotel dan tempat-tempat penginapan lainnya untuk tidak mengijinkan kepada pasangan yang bukan suami istri untuk menginap.
5. Melarang perdaran jual beli petasan.
Seruan ini rencananya akan disampaikan secara resmi kepada pihak-pihak yang berkompeten. “Maklumat ini besuk akan kita kirimkan kepada Bupati, aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait,” ujar Saiful Huda, Sekretaris Kesan Cabang Tuban. Pria yang juga merupakan anggota DPRD kabupaten Tuban ini sangat berharap agar pemerintah Kabupaten Tuban dapat merespons maklumat Kesan Cabang Tuban tersebut.(Ody).
Selain dihadiri Pengurus Pusat Kesan dan keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Langitan seperti KH. Muhammad Faqih, KH. Abdulloh Habib, KH. Ali Marzuqi, juga dihadiri oleh kiai-kiai Tuban misalnya KH. Fathul Huda, KH. Muhyin Faqih dan KH. Mansur.
Dalam acara pelantikan ini, Pengurus Cabang Kesan Tuban mengeluarkan “Maklumat” yang berisi seruan kepada Bupati Tuban, aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang agar selama bulan Ramadlan ini:
1. Menutup beroperasinya tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke.
2. Menginstruksikan kepada semua pengusaha rumah makan, restoran, cafe, warung, kedai kopi dan lain-lain agar tidak membuka usaha secara demonstratif dan harus memasang kain penutup atau sekat di siang hari.
3. Merazia tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai ajang minum-minuman keras.
4. Menginstruksikan kepada pengelola hotel dan tempat-tempat penginapan lainnya untuk tidak mengijinkan kepada pasangan yang bukan suami istri untuk menginap.
5. Melarang perdaran jual beli petasan.
Seruan ini rencananya akan disampaikan secara resmi kepada pihak-pihak yang berkompeten. “Maklumat ini besuk akan kita kirimkan kepada Bupati, aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait,” ujar Saiful Huda, Sekretaris Kesan Cabang Tuban. Pria yang juga merupakan anggota DPRD kabupaten Tuban ini sangat berharap agar pemerintah Kabupaten Tuban dapat merespons maklumat Kesan Cabang Tuban tersebut.(Ody).
Sabtu, 17 Juli 2010
FKB dan FGerindra Tak Terima LPKJ Bupati Tuban
TUBAN - Rapat paripurna DPRD Tuban dengan agenda kesimpulan badan anggaran (banggar), padangan akhir (PA) fraksi-fraksi, dan nota persetujuan LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di gedung DPRD Tuban, berlangsung layaknya taman kanak-kanak (TK).
Pemicunya, Rahmat, juru bicara dari Fraksi Gerindra, membacakan PA fraksi dengan nada layaknya anak-anak TK saat membaca. Sikap ini membuat hampir seluruh anggota dewan, undangan, serta tamu, termasuk bupati dan kepala satuan kerja, tertawa ramai.
Saat membaca PA, Rahmat secara sengaja mengeja satu per satu huruf dalam lembaran PA fraksi yang setebal lima halaman itu. Awalnya, para anggota dan dewan serta lainnya tercengang dengan sikap Rahmat.
Namun, lama kelamaan para undangan pun tak kuasa menahan lelucon Fraksi Gerindra. "Kami membaca layaknya anak TK (taman kanak-kanak) ini untuk menggambarkan ketidakberdayaan dewan dan arogansi pemerintah (kabupaten) dalam mengkondisikan sekelompoknya untuk membuat dewan sebagai tukang stempel," kritik politisi PKS asal Kerek ini.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Nurhadi Sunar Endro. "Kami tidak punya maksud lain, namun ini kami lakukan karena eksekutif dan legislatif sudah tak ada lagi keseimbangan," ujarnya.
Dalam LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ada dua fraksi yang tak menerima dua agenda. Yakni, Fraksi Gerinda dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Amanat Bulan Bintang, bulat menerima. Bahkan, FPDIP, yang selama ini dikenal sebagai oposisi, juga menerima LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009 Pemkab Tuban.
Rahmat dalam paparan PA-fraksinya, menyatakan, tidak diterimanya LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD karena beberapa hal. Antara lain, indikasi adanya penurunan aktivitas atau volume pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Sebaliknya, belanja tak langsung justru naik terus akibat tingginya kenaikan belanja pegawai, hibah, dan bantuan sosial.
Tren silpa yang besar setiap tahun juga menunjukkan kinerja pemerintah kurang maksimal. "Besarnya nilai silpa dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok sendiri," terangnya. Rahmat menambahkan, APBD 2009 terkesan buang-buang uang. Misalnya, proyek keramikisasi yang terus dipaksakan, pasar besar Tuban, dan tidak diteruskannya terminal wisata Tuban.
Karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. "Kami lihat selama ini bupati masih sering jalankan roda pemerintahan semaunya sendiri," tegasnya, dengan nada baca seperti anak TK.
Yang lebih tragis lagi, lanjut Rahmat, eksekutif lebih dominan dalam mengambil berbagai keputusan, tanpa pengawasan DPRD. "Bila eksekutif terlalu dominan, akan tercipta pemerintahan tirani (adigang adigung) yang tak diinginkan masyarakat," ujarnya.
Alasan hampir sama disampaikan juru bicara FKB, Fahmi Fikroni yang menyimpulkan belum bisa menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009. "Kami melihat tak ada iktikad baik dari bupati. Sebab, DPRD terkesan sebagai lembaga pelengkap saja. Bahkan hanya dipandang sebelah mata," tegasnya.
Meski dua fraksi belum menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Ketua DPRD Kristiawan menawarkan, apakah LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bisa ditandatangani atau tidak. Karena semua setuju, eksekutif dan legislatif meneken LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sindiran FGeridra dan dan FKB, ditanggapi Bupati Haeny Relawati R.W. "Saya berdoa apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi tak sepenuh hati," jawabnya. Sementara tentang PA FKB yang menilai bahwa bupati menganggap dewan sebelah mata, Haeny memberi tanggapan dengan serius. Ketua DPD Partai Golkar Tuban ini menilai, dirinya masih normal. "Pak Fahmi Fikroni, saya masih normal. Coba tatap mata saya, kedua mata saya masih melek, bahkan ditambah dengan kaca mata. Jadi nggak memandang sebelah mata," geramnya. (zak/fiq) dikutip dari Radar JP Bojonegoro
Pemicunya, Rahmat, juru bicara dari Fraksi Gerindra, membacakan PA fraksi dengan nada layaknya anak-anak TK saat membaca. Sikap ini membuat hampir seluruh anggota dewan, undangan, serta tamu, termasuk bupati dan kepala satuan kerja, tertawa ramai.
Saat membaca PA, Rahmat secara sengaja mengeja satu per satu huruf dalam lembaran PA fraksi yang setebal lima halaman itu. Awalnya, para anggota dan dewan serta lainnya tercengang dengan sikap Rahmat.
Namun, lama kelamaan para undangan pun tak kuasa menahan lelucon Fraksi Gerindra. "Kami membaca layaknya anak TK (taman kanak-kanak) ini untuk menggambarkan ketidakberdayaan dewan dan arogansi pemerintah (kabupaten) dalam mengkondisikan sekelompoknya untuk membuat dewan sebagai tukang stempel," kritik politisi PKS asal Kerek ini.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Nurhadi Sunar Endro. "Kami tidak punya maksud lain, namun ini kami lakukan karena eksekutif dan legislatif sudah tak ada lagi keseimbangan," ujarnya.
Dalam LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ada dua fraksi yang tak menerima dua agenda. Yakni, Fraksi Gerinda dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Amanat Bulan Bintang, bulat menerima. Bahkan, FPDIP, yang selama ini dikenal sebagai oposisi, juga menerima LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009 Pemkab Tuban.
Rahmat dalam paparan PA-fraksinya, menyatakan, tidak diterimanya LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD karena beberapa hal. Antara lain, indikasi adanya penurunan aktivitas atau volume pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Sebaliknya, belanja tak langsung justru naik terus akibat tingginya kenaikan belanja pegawai, hibah, dan bantuan sosial.
Tren silpa yang besar setiap tahun juga menunjukkan kinerja pemerintah kurang maksimal. "Besarnya nilai silpa dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok sendiri," terangnya. Rahmat menambahkan, APBD 2009 terkesan buang-buang uang. Misalnya, proyek keramikisasi yang terus dipaksakan, pasar besar Tuban, dan tidak diteruskannya terminal wisata Tuban.
Karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. "Kami lihat selama ini bupati masih sering jalankan roda pemerintahan semaunya sendiri," tegasnya, dengan nada baca seperti anak TK.
Yang lebih tragis lagi, lanjut Rahmat, eksekutif lebih dominan dalam mengambil berbagai keputusan, tanpa pengawasan DPRD. "Bila eksekutif terlalu dominan, akan tercipta pemerintahan tirani (adigang adigung) yang tak diinginkan masyarakat," ujarnya.
Alasan hampir sama disampaikan juru bicara FKB, Fahmi Fikroni yang menyimpulkan belum bisa menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009. "Kami melihat tak ada iktikad baik dari bupati. Sebab, DPRD terkesan sebagai lembaga pelengkap saja. Bahkan hanya dipandang sebelah mata," tegasnya.
Meski dua fraksi belum menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Ketua DPRD Kristiawan menawarkan, apakah LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bisa ditandatangani atau tidak. Karena semua setuju, eksekutif dan legislatif meneken LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sindiran FGeridra dan dan FKB, ditanggapi Bupati Haeny Relawati R.W. "Saya berdoa apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi tak sepenuh hati," jawabnya. Sementara tentang PA FKB yang menilai bahwa bupati menganggap dewan sebelah mata, Haeny memberi tanggapan dengan serius. Ketua DPD Partai Golkar Tuban ini menilai, dirinya masih normal. "Pak Fahmi Fikroni, saya masih normal. Coba tatap mata saya, kedua mata saya masih melek, bahkan ditambah dengan kaca mata. Jadi nggak memandang sebelah mata," geramnya. (zak/fiq) dikutip dari Radar JP Bojonegoro
Duet Kiai Mahfud dan Gus Maksum Pimpin PKNU Tuban
Muscab I PKNU Tuban akhirnya memilih duet KH. Mahfud Ja’far dan H. Agus Maksum sebagai Ketua Dewan syuro dan ketua Dewan Tanfidz DPC PKNU Kabupaten tuban periode 2010-2015, Sabtu (17/7/2010) malam. Seperti diprediksi sejak awal, jika Musyawarah Cabang (Muscab) akan berlansung kurang berimbang alias tidak ada persaingan sengit, karena calon yang jadi maju dalam pemilihan ketua Tanfidz hanya dua orang yaitu Gus maksum dan Budi utomo. Sementara ketua lama, Amirin ismail tidak jadi maju karena alasan kesehatan, begitu juga Saiful Huda. Anggota DPRD Tuban ini juga tidak maju meski beberapa DPAC sebelumnya juga mengusulkan.
Pemilihan tersebut berlangsung tidak lama, dan Gus Maksum, panggilan akrabnya menang mutlak dalam pemilihan dan menyingkirkan kandidat lain, yakni Budi Utomo dari Bapilu DPC PKNU Tuban.
Pantauan beritajatim.com di lokasi musyawarah cabang (muscab) menyebutkan, jika saat proses pemilihan berlangsung, nama putra pendiri PKNU itu tampak mendominasi.
Pasalnya dari 21 suara, sebanyak 17 memilih Gus Maksum, Sedangkan 3 suara memilih Budi Utomo dan 1 suara tidak sah. Selain Ketua Tanfidz, secara aklamasi juga dipilih K Mahfud Ja'far dari Bejagung sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKNU Tuban.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiyai Yahya, salah satu pengurus dewan syuro periode sebelumnya, untuk dewan syuro pihaknya akan melakukan pemilihan secara aklamasi.
"Itu sudah disepakati oleh peserta Muscab DPC PKNU Tuban," katanya.
Sehingga dalam kepengurusan baru, akan dipilih oleh tim formatur yang terdiri dari ketua Dewan Tanfidz dan Ketua Dewan Syuro terpilih, serta perwakilan dari ke-lima daerah pemilihan (dapil) yang ada dikabupaten Tuban.
Tim formatur yang disepakati dalam Muscab I PKNU itu adalah KH. Mahfud Ja’far (Ketua Dewan Syuro terpilih) bertindak sebagai ketua tim formatur, Agus Ma’shum (Ketua Dewan Tanfidz terpilih) sebagai sekretaris tim formatur, dan lima anggota, yaitu Saiful Huda, Moh. Mundzir, Ahem Sultoni, Nidzom dan Masta’in. Tim formatur ini diberi waktu sepuluh hari untuk melengkapai kepengurusan DPC.
Terpisah ketua terpilih H Agus Maksum menjelaskan jika semua ini merupakan bentuk keberhasilan bersama dan juga kepercayaan dari warga PKNU untuk dirinya dipercaya memimpin partai ulama.
"Diharapkan, kedepannya PKNU dapat menjadi lebih maju, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat," terangnya.
Dijelaskan, pemilihan terhadap dirinya diharapkan bisa semakin memajukan PKNU Tuban, dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Mengenai kepengurusan baru, dirinya akan lebih memperbanyak dengan personil pemuda, karena dinilai akan lebih memiliki waktu dan lebih kreatif dan bersemangat.
"Yang jelas, partai membutuhkan pemikiran yang masih segar dan itu dimiliki oleh darah-darah muda," sambungnya. [mut/dul]
Pemilihan tersebut berlangsung tidak lama, dan Gus Maksum, panggilan akrabnya menang mutlak dalam pemilihan dan menyingkirkan kandidat lain, yakni Budi Utomo dari Bapilu DPC PKNU Tuban.
Pantauan beritajatim.com di lokasi musyawarah cabang (muscab) menyebutkan, jika saat proses pemilihan berlangsung, nama putra pendiri PKNU itu tampak mendominasi.
Pasalnya dari 21 suara, sebanyak 17 memilih Gus Maksum, Sedangkan 3 suara memilih Budi Utomo dan 1 suara tidak sah. Selain Ketua Tanfidz, secara aklamasi juga dipilih K Mahfud Ja'far dari Bejagung sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKNU Tuban.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiyai Yahya, salah satu pengurus dewan syuro periode sebelumnya, untuk dewan syuro pihaknya akan melakukan pemilihan secara aklamasi.
"Itu sudah disepakati oleh peserta Muscab DPC PKNU Tuban," katanya.
Sehingga dalam kepengurusan baru, akan dipilih oleh tim formatur yang terdiri dari ketua Dewan Tanfidz dan Ketua Dewan Syuro terpilih, serta perwakilan dari ke-lima daerah pemilihan (dapil) yang ada dikabupaten Tuban.
Tim formatur yang disepakati dalam Muscab I PKNU itu adalah KH. Mahfud Ja’far (Ketua Dewan Syuro terpilih) bertindak sebagai ketua tim formatur, Agus Ma’shum (Ketua Dewan Tanfidz terpilih) sebagai sekretaris tim formatur, dan lima anggota, yaitu Saiful Huda, Moh. Mundzir, Ahem Sultoni, Nidzom dan Masta’in. Tim formatur ini diberi waktu sepuluh hari untuk melengkapai kepengurusan DPC.
Terpisah ketua terpilih H Agus Maksum menjelaskan jika semua ini merupakan bentuk keberhasilan bersama dan juga kepercayaan dari warga PKNU untuk dirinya dipercaya memimpin partai ulama.
"Diharapkan, kedepannya PKNU dapat menjadi lebih maju, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat," terangnya.
Dijelaskan, pemilihan terhadap dirinya diharapkan bisa semakin memajukan PKNU Tuban, dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Mengenai kepengurusan baru, dirinya akan lebih memperbanyak dengan personil pemuda, karena dinilai akan lebih memiliki waktu dan lebih kreatif dan bersemangat.
"Yang jelas, partai membutuhkan pemikiran yang masih segar dan itu dimiliki oleh darah-darah muda," sambungnya. [mut/dul]
Senin, 12 Juli 2010
Tips melindungi anak dari penculikan
Beberapa hari ni santer di beritakan mengenai maraknya kasus penculikan anak. Saya sebagai orang tua tentu saja sangat khawatir sekali. Apalagi anak saya sedang lucu-lucunya. Saya sendiri sangat was-was akan hal ini, takut bila terjadi pada anak saya. Entah apa sebenarnya motif para penculik anak tersebut. Motif uang kah ? atau ada motif lainnya.
Sepertinya mungkin kita harus lebih extra dalam pengawasan terhadap anak-anak kita. Entah itu di sekolah, di rumah atau di lingkungan bermain anak-anak. Banyak cara sebetulnya yang dapat kita lakukan dalam melindungi anak-anak kita dari penculikan. Kemarin seorang teman mengirimi saya email tentang bagaimana cara yang telah Ia lakukan dalam melindungi anaknya dari penculikan.
Berikut petikan emailnya tentang tips melindungi anak dari penculikan :
• Jangan biarkan anak-anak kita tanpa pengawasan orang tua atau keluarga yang dapat kita percaya.
To do list : hendaknya waspada juga kepada anggota keluarga kita yang belum dapat kita percaya.
• Bagi anak yang bersekolah. Sampaikan kepadanya agar tidak termakan bujuk rayu orang yang tidak dikenal. Usahakan kita mengantar dan menjemput anak kita langsung.
To do list : sampaikan juga kepada pihak sekolah bahwa untuk mengawasi anak-anak kita. Terutama pada saat jam istirahat dan jam pulang sekolah.
• Jangan membiarkan anak pergi sendirian dan ketahuilah dimana pun anak anda berada.
To do list : dapat menggunakan teknologi dalam hal ini.
• Ajarkan kepada anak anda bagimana menghadapi orang tidak ia kenal.
To do list : ajarkan cara berlari dan berteriak atau mengigit bila dalam keadaan terdesak.
• Laporkan kepada polisi atau RT bila menemukan orang yang mencurigakan di sekitar kita.
• Ajak anggota masyarakat dalam lingkungan anda untuk ronda atau saling mengawasi lingkungan sekitar kita.
• Jangan terlalu percaya pada pembantu rumah kita yang baru dikenal.
Sungguh prihatin memang kejadian yang marak akhir-akhir ini tentang penculikan anak. Semoga beberapa cara diatas dapat membantu kita melindungi anak dari penculikan.
Sepertinya mungkin kita harus lebih extra dalam pengawasan terhadap anak-anak kita. Entah itu di sekolah, di rumah atau di lingkungan bermain anak-anak. Banyak cara sebetulnya yang dapat kita lakukan dalam melindungi anak-anak kita dari penculikan. Kemarin seorang teman mengirimi saya email tentang bagaimana cara yang telah Ia lakukan dalam melindungi anaknya dari penculikan.
Berikut petikan emailnya tentang tips melindungi anak dari penculikan :
• Jangan biarkan anak-anak kita tanpa pengawasan orang tua atau keluarga yang dapat kita percaya.
To do list : hendaknya waspada juga kepada anggota keluarga kita yang belum dapat kita percaya.
• Bagi anak yang bersekolah. Sampaikan kepadanya agar tidak termakan bujuk rayu orang yang tidak dikenal. Usahakan kita mengantar dan menjemput anak kita langsung.
To do list : sampaikan juga kepada pihak sekolah bahwa untuk mengawasi anak-anak kita. Terutama pada saat jam istirahat dan jam pulang sekolah.
• Jangan membiarkan anak pergi sendirian dan ketahuilah dimana pun anak anda berada.
To do list : dapat menggunakan teknologi dalam hal ini.
• Ajarkan kepada anak anda bagimana menghadapi orang tidak ia kenal.
To do list : ajarkan cara berlari dan berteriak atau mengigit bila dalam keadaan terdesak.
• Laporkan kepada polisi atau RT bila menemukan orang yang mencurigakan di sekitar kita.
• Ajak anggota masyarakat dalam lingkungan anda untuk ronda atau saling mengawasi lingkungan sekitar kita.
• Jangan terlalu percaya pada pembantu rumah kita yang baru dikenal.
Sungguh prihatin memang kejadian yang marak akhir-akhir ini tentang penculikan anak. Semoga beberapa cara diatas dapat membantu kita melindungi anak dari penculikan.
Jumat, 09 Juli 2010
Tanggapi LKPJ Bupati, Beberapa Fraksi Serang Pemkab Tuban
Rabu, 07 Juli 2010 21:50:55 WIB
Reporter : M Muthohar
Tuban (beritajatim.com) - Pandangan Umum (PU) Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Tuban (7/7/2010) berjalan cukup panas dan beberapa diantaranya ada yang sangat pedas mengkritik pemerintahan Bupati Tuban.
Hal itu dilakukan untuk menanggapi Kaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2009 yang disampaikan oleh Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Sebagian besar fraksi digedung patung, sebutan lain Kantor DPRD Tuban tersebut, menyoroti sejumlah proyek yang hingga saat ini belum ada titik temu dan penyelesaiannya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi, terutama yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Haeny seperti FPDIP, FPKB, FGerindra, juga menyoroti sejumlah faslitas pelayanan pada masyarakat yang dinilai tidak maksimal dan semakin memberatkan masyarakat.
Seperti halnya pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang saat ini pengurusaannya ditangani Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Cacatan Sipil dan Sosial (Disnakerdukcapilsos).
"Akhir-Akhir ini pengurusan KTP dan KK di Kabupaten Tuban menjadi semakin sulit, dan cenderung memberatkan masyarakat secara umum," kata Saiful Huda Mudhofar, Juru Bicara dari Fraksi Gerindara.
Alasan mendasarnya adalah dengan disentralkanya pengurusan surat menyurat yang banyak diperlukan masyarakat umum itu ke Disnakerdukcapilsos.
"Oleh karena itu kami menghimbau agar pemerintah segera mencarikan solusi terbaik dengan mengoktimalkan UPTD, agar beban masyarakat tidak semakin berat,” jelasnya.
Disisi yang lain, sejumlah Dinas, Lembaga dan kantor yang bersentuhan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat juga menjadi incaran kritik dewan.
Diantaranya Bapemas, Disnakerdukcapilsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). Mereka menilai kalau Pemkab Tuban belum mempunyai i'tikad baik untuk memajukan sektor pendidikan.
"Dengan jumlah angaran APBD yang menembus 1 trilyun, sungguh ironis bila pada kenyataanya dunia pendidikan di Kabupaten Tuban sangat mahal," tambahnya.
Hal senada juga dijelaskan oleh PKNU yang mengakui, disaat pemerintah pusat menghalakan slogan “sekolah gratis”, justru potret di Kabupaten Tuban ini masih jauh lebih mahal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang berlomba-lomba menarik iuran yang memberatkan orang tua murid.
Kritik pedas lain kebanyakan menyangkut proyek yang dianggap tidak jelas peruntukannya dan dipertanyakan. Seperti rehab gedung Pemkab Tuban senilai Rp 10,1 milyar, pembangunan sarana dan prasarana Pantai Bom Rp 6,8 miliar, terbengkalaianya Pasar Baru Tuban (PBT), dan pembangunan Terminal Wisata Laut Tuban (TWLT) yang dinilai pemborosan oleh banyak kalangan.
"Bisa dilihat sendiri, seperti pembangunan gedung pemkab, pantai bom yang semua masyarakat mengetahuinya. Kalau keterlambatanya sekitar 4 bulan, oleh karena itu kami meminta rincian denda atas keterlambatan proyek tersebut,” lanjut juru FPKB, Dodik Fahrudin. [mut/dul/ted] dikutip dari Harian Bhirawa.
Reporter : M Muthohar
Tuban (beritajatim.com) - Pandangan Umum (PU) Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Tuban (7/7/2010) berjalan cukup panas dan beberapa diantaranya ada yang sangat pedas mengkritik pemerintahan Bupati Tuban.
Hal itu dilakukan untuk menanggapi Kaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2009 yang disampaikan oleh Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Sebagian besar fraksi digedung patung, sebutan lain Kantor DPRD Tuban tersebut, menyoroti sejumlah proyek yang hingga saat ini belum ada titik temu dan penyelesaiannya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi, terutama yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Haeny seperti FPDIP, FPKB, FGerindra, juga menyoroti sejumlah faslitas pelayanan pada masyarakat yang dinilai tidak maksimal dan semakin memberatkan masyarakat.
Seperti halnya pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang saat ini pengurusaannya ditangani Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Cacatan Sipil dan Sosial (Disnakerdukcapilsos).
"Akhir-Akhir ini pengurusan KTP dan KK di Kabupaten Tuban menjadi semakin sulit, dan cenderung memberatkan masyarakat secara umum," kata Saiful Huda Mudhofar, Juru Bicara dari Fraksi Gerindara.
Alasan mendasarnya adalah dengan disentralkanya pengurusan surat menyurat yang banyak diperlukan masyarakat umum itu ke Disnakerdukcapilsos.
"Oleh karena itu kami menghimbau agar pemerintah segera mencarikan solusi terbaik dengan mengoktimalkan UPTD, agar beban masyarakat tidak semakin berat,” jelasnya.
Disisi yang lain, sejumlah Dinas, Lembaga dan kantor yang bersentuhan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat juga menjadi incaran kritik dewan.
Diantaranya Bapemas, Disnakerdukcapilsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). Mereka menilai kalau Pemkab Tuban belum mempunyai i'tikad baik untuk memajukan sektor pendidikan.
"Dengan jumlah angaran APBD yang menembus 1 trilyun, sungguh ironis bila pada kenyataanya dunia pendidikan di Kabupaten Tuban sangat mahal," tambahnya.
Hal senada juga dijelaskan oleh PKNU yang mengakui, disaat pemerintah pusat menghalakan slogan “sekolah gratis”, justru potret di Kabupaten Tuban ini masih jauh lebih mahal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang berlomba-lomba menarik iuran yang memberatkan orang tua murid.
Kritik pedas lain kebanyakan menyangkut proyek yang dianggap tidak jelas peruntukannya dan dipertanyakan. Seperti rehab gedung Pemkab Tuban senilai Rp 10,1 milyar, pembangunan sarana dan prasarana Pantai Bom Rp 6,8 miliar, terbengkalaianya Pasar Baru Tuban (PBT), dan pembangunan Terminal Wisata Laut Tuban (TWLT) yang dinilai pemborosan oleh banyak kalangan.
"Bisa dilihat sendiri, seperti pembangunan gedung pemkab, pantai bom yang semua masyarakat mengetahuinya. Kalau keterlambatanya sekitar 4 bulan, oleh karena itu kami meminta rincian denda atas keterlambatan proyek tersebut,” lanjut juru FPKB, Dodik Fahrudin. [mut/dul/ted] dikutip dari Harian Bhirawa.
Langganan:
Postingan (Atom)