Jumat, 09 Juli 2010

Tanggapi LKPJ Bupati, Beberapa Fraksi Serang Pemkab Tuban

Rabu, 07 Juli 2010 21:50:55 WIB
Reporter : M Muthohar

Tuban (beritajatim.com) - Pandangan Umum (PU) Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Tuban (7/7/2010) berjalan cukup panas dan beberapa diantaranya ada yang sangat pedas mengkritik pemerintahan Bupati Tuban.

Hal itu dilakukan untuk menanggapi Kaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2009 yang disampaikan oleh Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Sebagian besar fraksi digedung patung, sebutan lain Kantor DPRD Tuban tersebut, menyoroti sejumlah proyek yang hingga saat ini belum ada titik temu dan penyelesaiannya.

Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi, terutama yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Haeny seperti FPDIP, FPKB, FGerindra, juga menyoroti sejumlah faslitas pelayanan pada masyarakat yang dinilai tidak maksimal dan semakin memberatkan masyarakat.

Seperti halnya pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang saat ini pengurusaannya ditangani Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Cacatan Sipil dan Sosial (Disnakerdukcapilsos).

"Akhir-Akhir ini pengurusan KTP dan KK di Kabupaten Tuban menjadi semakin sulit, dan cenderung memberatkan masyarakat secara umum," kata Saiful Huda Mudhofar, Juru Bicara dari Fraksi Gerindara.

Alasan mendasarnya adalah dengan disentralkanya pengurusan surat menyurat yang banyak diperlukan masyarakat umum itu ke Disnakerdukcapilsos.

"Oleh karena itu kami menghimbau agar pemerintah segera mencarikan solusi terbaik dengan mengoktimalkan UPTD, agar beban masyarakat tidak semakin berat,” jelasnya.

Disisi yang lain, sejumlah Dinas, Lembaga dan kantor yang bersentuhan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat juga menjadi incaran kritik dewan.

Diantaranya Bapemas, Disnakerdukcapilsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). Mereka menilai kalau Pemkab Tuban belum mempunyai i'tikad baik untuk memajukan sektor pendidikan.

"Dengan jumlah angaran APBD yang menembus 1 trilyun, sungguh ironis bila pada kenyataanya dunia pendidikan di Kabupaten Tuban sangat mahal," tambahnya.

Hal senada juga dijelaskan oleh PKNU yang mengakui, disaat pemerintah pusat menghalakan slogan “sekolah gratis”, justru potret di Kabupaten Tuban ini masih jauh lebih mahal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang berlomba-lomba menarik iuran yang memberatkan orang tua murid.

Kritik pedas lain kebanyakan menyangkut proyek yang dianggap tidak jelas peruntukannya dan dipertanyakan. Seperti rehab gedung Pemkab Tuban senilai Rp 10,1 milyar, pembangunan sarana dan prasarana Pantai Bom Rp 6,8 miliar, terbengkalaianya Pasar Baru Tuban (PBT), dan pembangunan Terminal Wisata Laut Tuban (TWLT) yang dinilai pemborosan oleh banyak kalangan.

"Bisa dilihat sendiri, seperti pembangunan gedung pemkab, pantai bom yang semua masyarakat mengetahuinya. Kalau keterlambatanya sekitar 4 bulan, oleh karena itu kami meminta rincian denda atas keterlambatan proyek tersebut,” lanjut juru FPKB, Dodik Fahrudin. [mut/dul/ted] dikutip dari Harian Bhirawa.

Tidak ada komentar: