TUBAN - Rapat paripurna DPRD Tuban dengan agenda kesimpulan badan anggaran (banggar), padangan akhir (PA) fraksi-fraksi, dan nota persetujuan LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di gedung DPRD Tuban, berlangsung layaknya taman kanak-kanak (TK).
Pemicunya, Rahmat, juru bicara dari Fraksi Gerindra, membacakan PA fraksi dengan nada layaknya anak-anak TK saat membaca. Sikap ini membuat hampir seluruh anggota dewan, undangan, serta tamu, termasuk bupati dan kepala satuan kerja, tertawa ramai.
Saat membaca PA, Rahmat secara sengaja mengeja satu per satu huruf dalam lembaran PA fraksi yang setebal lima halaman itu. Awalnya, para anggota dan dewan serta lainnya tercengang dengan sikap Rahmat.
Namun, lama kelamaan para undangan pun tak kuasa menahan lelucon Fraksi Gerindra. "Kami membaca layaknya anak TK (taman kanak-kanak) ini untuk menggambarkan ketidakberdayaan dewan dan arogansi pemerintah (kabupaten) dalam mengkondisikan sekelompoknya untuk membuat dewan sebagai tukang stempel," kritik politisi PKS asal Kerek ini.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Nurhadi Sunar Endro. "Kami tidak punya maksud lain, namun ini kami lakukan karena eksekutif dan legislatif sudah tak ada lagi keseimbangan," ujarnya.
Dalam LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ada dua fraksi yang tak menerima dua agenda. Yakni, Fraksi Gerinda dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Amanat Bulan Bintang, bulat menerima. Bahkan, FPDIP, yang selama ini dikenal sebagai oposisi, juga menerima LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009 Pemkab Tuban.
Rahmat dalam paparan PA-fraksinya, menyatakan, tidak diterimanya LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD karena beberapa hal. Antara lain, indikasi adanya penurunan aktivitas atau volume pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Sebaliknya, belanja tak langsung justru naik terus akibat tingginya kenaikan belanja pegawai, hibah, dan bantuan sosial.
Tren silpa yang besar setiap tahun juga menunjukkan kinerja pemerintah kurang maksimal. "Besarnya nilai silpa dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok sendiri," terangnya. Rahmat menambahkan, APBD 2009 terkesan buang-buang uang. Misalnya, proyek keramikisasi yang terus dipaksakan, pasar besar Tuban, dan tidak diteruskannya terminal wisata Tuban.
Karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. "Kami lihat selama ini bupati masih sering jalankan roda pemerintahan semaunya sendiri," tegasnya, dengan nada baca seperti anak TK.
Yang lebih tragis lagi, lanjut Rahmat, eksekutif lebih dominan dalam mengambil berbagai keputusan, tanpa pengawasan DPRD. "Bila eksekutif terlalu dominan, akan tercipta pemerintahan tirani (adigang adigung) yang tak diinginkan masyarakat," ujarnya.
Alasan hampir sama disampaikan juru bicara FKB, Fahmi Fikroni yang menyimpulkan belum bisa menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009. "Kami melihat tak ada iktikad baik dari bupati. Sebab, DPRD terkesan sebagai lembaga pelengkap saja. Bahkan hanya dipandang sebelah mata," tegasnya.
Meski dua fraksi belum menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Ketua DPRD Kristiawan menawarkan, apakah LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bisa ditandatangani atau tidak. Karena semua setuju, eksekutif dan legislatif meneken LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sindiran FGeridra dan dan FKB, ditanggapi Bupati Haeny Relawati R.W. "Saya berdoa apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi tak sepenuh hati," jawabnya. Sementara tentang PA FKB yang menilai bahwa bupati menganggap dewan sebelah mata, Haeny memberi tanggapan dengan serius. Ketua DPD Partai Golkar Tuban ini menilai, dirinya masih normal. "Pak Fahmi Fikroni, saya masih normal. Coba tatap mata saya, kedua mata saya masih melek, bahkan ditambah dengan kaca mata. Jadi nggak memandang sebelah mata," geramnya. (zak/fiq) dikutip dari Radar JP Bojonegoro
Tidak ada komentar:
Posting Komentar