TUBAN - Rapat paripurna DPRD Tuban dengan agenda kesimpulan badan anggaran (banggar), padangan akhir (PA) fraksi-fraksi, dan nota persetujuan LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di gedung DPRD Tuban, berlangsung layaknya taman kanak-kanak (TK).
Pemicunya, Rahmat, juru bicara dari Fraksi Gerindra, membacakan PA fraksi dengan nada layaknya anak-anak TK saat membaca. Sikap ini membuat hampir seluruh anggota dewan, undangan, serta tamu, termasuk bupati dan kepala satuan kerja, tertawa ramai.
Saat membaca PA, Rahmat secara sengaja mengeja satu per satu huruf dalam lembaran PA fraksi yang setebal lima halaman itu. Awalnya, para anggota dan dewan serta lainnya tercengang dengan sikap Rahmat.
Namun, lama kelamaan para undangan pun tak kuasa menahan lelucon Fraksi Gerindra. "Kami membaca layaknya anak TK (taman kanak-kanak) ini untuk menggambarkan ketidakberdayaan dewan dan arogansi pemerintah (kabupaten) dalam mengkondisikan sekelompoknya untuk membuat dewan sebagai tukang stempel," kritik politisi PKS asal Kerek ini.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Nurhadi Sunar Endro. "Kami tidak punya maksud lain, namun ini kami lakukan karena eksekutif dan legislatif sudah tak ada lagi keseimbangan," ujarnya.
Dalam LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ada dua fraksi yang tak menerima dua agenda. Yakni, Fraksi Gerinda dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Amanat Bulan Bintang, bulat menerima. Bahkan, FPDIP, yang selama ini dikenal sebagai oposisi, juga menerima LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009 Pemkab Tuban.
Rahmat dalam paparan PA-fraksinya, menyatakan, tidak diterimanya LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD karena beberapa hal. Antara lain, indikasi adanya penurunan aktivitas atau volume pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Sebaliknya, belanja tak langsung justru naik terus akibat tingginya kenaikan belanja pegawai, hibah, dan bantuan sosial.
Tren silpa yang besar setiap tahun juga menunjukkan kinerja pemerintah kurang maksimal. "Besarnya nilai silpa dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok sendiri," terangnya. Rahmat menambahkan, APBD 2009 terkesan buang-buang uang. Misalnya, proyek keramikisasi yang terus dipaksakan, pasar besar Tuban, dan tidak diteruskannya terminal wisata Tuban.
Karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. "Kami lihat selama ini bupati masih sering jalankan roda pemerintahan semaunya sendiri," tegasnya, dengan nada baca seperti anak TK.
Yang lebih tragis lagi, lanjut Rahmat, eksekutif lebih dominan dalam mengambil berbagai keputusan, tanpa pengawasan DPRD. "Bila eksekutif terlalu dominan, akan tercipta pemerintahan tirani (adigang adigung) yang tak diinginkan masyarakat," ujarnya.
Alasan hampir sama disampaikan juru bicara FKB, Fahmi Fikroni yang menyimpulkan belum bisa menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009. "Kami melihat tak ada iktikad baik dari bupati. Sebab, DPRD terkesan sebagai lembaga pelengkap saja. Bahkan hanya dipandang sebelah mata," tegasnya.
Meski dua fraksi belum menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Ketua DPRD Kristiawan menawarkan, apakah LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bisa ditandatangani atau tidak. Karena semua setuju, eksekutif dan legislatif meneken LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sindiran FGeridra dan dan FKB, ditanggapi Bupati Haeny Relawati R.W. "Saya berdoa apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi tak sepenuh hati," jawabnya. Sementara tentang PA FKB yang menilai bahwa bupati menganggap dewan sebelah mata, Haeny memberi tanggapan dengan serius. Ketua DPD Partai Golkar Tuban ini menilai, dirinya masih normal. "Pak Fahmi Fikroni, saya masih normal. Coba tatap mata saya, kedua mata saya masih melek, bahkan ditambah dengan kaca mata. Jadi nggak memandang sebelah mata," geramnya. (zak/fiq) dikutip dari Radar JP Bojonegoro
Sabtu, 17 Juli 2010
Duet Kiai Mahfud dan Gus Maksum Pimpin PKNU Tuban
Muscab I PKNU Tuban akhirnya memilih duet KH. Mahfud Ja’far dan H. Agus Maksum sebagai Ketua Dewan syuro dan ketua Dewan Tanfidz DPC PKNU Kabupaten tuban periode 2010-2015, Sabtu (17/7/2010) malam. Seperti diprediksi sejak awal, jika Musyawarah Cabang (Muscab) akan berlansung kurang berimbang alias tidak ada persaingan sengit, karena calon yang jadi maju dalam pemilihan ketua Tanfidz hanya dua orang yaitu Gus maksum dan Budi utomo. Sementara ketua lama, Amirin ismail tidak jadi maju karena alasan kesehatan, begitu juga Saiful Huda. Anggota DPRD Tuban ini juga tidak maju meski beberapa DPAC sebelumnya juga mengusulkan.
Pemilihan tersebut berlangsung tidak lama, dan Gus Maksum, panggilan akrabnya menang mutlak dalam pemilihan dan menyingkirkan kandidat lain, yakni Budi Utomo dari Bapilu DPC PKNU Tuban.
Pantauan beritajatim.com di lokasi musyawarah cabang (muscab) menyebutkan, jika saat proses pemilihan berlangsung, nama putra pendiri PKNU itu tampak mendominasi.
Pasalnya dari 21 suara, sebanyak 17 memilih Gus Maksum, Sedangkan 3 suara memilih Budi Utomo dan 1 suara tidak sah. Selain Ketua Tanfidz, secara aklamasi juga dipilih K Mahfud Ja'far dari Bejagung sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKNU Tuban.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiyai Yahya, salah satu pengurus dewan syuro periode sebelumnya, untuk dewan syuro pihaknya akan melakukan pemilihan secara aklamasi.
"Itu sudah disepakati oleh peserta Muscab DPC PKNU Tuban," katanya.
Sehingga dalam kepengurusan baru, akan dipilih oleh tim formatur yang terdiri dari ketua Dewan Tanfidz dan Ketua Dewan Syuro terpilih, serta perwakilan dari ke-lima daerah pemilihan (dapil) yang ada dikabupaten Tuban.
Tim formatur yang disepakati dalam Muscab I PKNU itu adalah KH. Mahfud Ja’far (Ketua Dewan Syuro terpilih) bertindak sebagai ketua tim formatur, Agus Ma’shum (Ketua Dewan Tanfidz terpilih) sebagai sekretaris tim formatur, dan lima anggota, yaitu Saiful Huda, Moh. Mundzir, Ahem Sultoni, Nidzom dan Masta’in. Tim formatur ini diberi waktu sepuluh hari untuk melengkapai kepengurusan DPC.
Terpisah ketua terpilih H Agus Maksum menjelaskan jika semua ini merupakan bentuk keberhasilan bersama dan juga kepercayaan dari warga PKNU untuk dirinya dipercaya memimpin partai ulama.
"Diharapkan, kedepannya PKNU dapat menjadi lebih maju, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat," terangnya.
Dijelaskan, pemilihan terhadap dirinya diharapkan bisa semakin memajukan PKNU Tuban, dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Mengenai kepengurusan baru, dirinya akan lebih memperbanyak dengan personil pemuda, karena dinilai akan lebih memiliki waktu dan lebih kreatif dan bersemangat.
"Yang jelas, partai membutuhkan pemikiran yang masih segar dan itu dimiliki oleh darah-darah muda," sambungnya. [mut/dul]
Pemilihan tersebut berlangsung tidak lama, dan Gus Maksum, panggilan akrabnya menang mutlak dalam pemilihan dan menyingkirkan kandidat lain, yakni Budi Utomo dari Bapilu DPC PKNU Tuban.
Pantauan beritajatim.com di lokasi musyawarah cabang (muscab) menyebutkan, jika saat proses pemilihan berlangsung, nama putra pendiri PKNU itu tampak mendominasi.
Pasalnya dari 21 suara, sebanyak 17 memilih Gus Maksum, Sedangkan 3 suara memilih Budi Utomo dan 1 suara tidak sah. Selain Ketua Tanfidz, secara aklamasi juga dipilih K Mahfud Ja'far dari Bejagung sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKNU Tuban.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiyai Yahya, salah satu pengurus dewan syuro periode sebelumnya, untuk dewan syuro pihaknya akan melakukan pemilihan secara aklamasi.
"Itu sudah disepakati oleh peserta Muscab DPC PKNU Tuban," katanya.
Sehingga dalam kepengurusan baru, akan dipilih oleh tim formatur yang terdiri dari ketua Dewan Tanfidz dan Ketua Dewan Syuro terpilih, serta perwakilan dari ke-lima daerah pemilihan (dapil) yang ada dikabupaten Tuban.
Tim formatur yang disepakati dalam Muscab I PKNU itu adalah KH. Mahfud Ja’far (Ketua Dewan Syuro terpilih) bertindak sebagai ketua tim formatur, Agus Ma’shum (Ketua Dewan Tanfidz terpilih) sebagai sekretaris tim formatur, dan lima anggota, yaitu Saiful Huda, Moh. Mundzir, Ahem Sultoni, Nidzom dan Masta’in. Tim formatur ini diberi waktu sepuluh hari untuk melengkapai kepengurusan DPC.
Terpisah ketua terpilih H Agus Maksum menjelaskan jika semua ini merupakan bentuk keberhasilan bersama dan juga kepercayaan dari warga PKNU untuk dirinya dipercaya memimpin partai ulama.
"Diharapkan, kedepannya PKNU dapat menjadi lebih maju, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat," terangnya.
Dijelaskan, pemilihan terhadap dirinya diharapkan bisa semakin memajukan PKNU Tuban, dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Mengenai kepengurusan baru, dirinya akan lebih memperbanyak dengan personil pemuda, karena dinilai akan lebih memiliki waktu dan lebih kreatif dan bersemangat.
"Yang jelas, partai membutuhkan pemikiran yang masih segar dan itu dimiliki oleh darah-darah muda," sambungnya. [mut/dul]
Senin, 12 Juli 2010
Tips melindungi anak dari penculikan
Beberapa hari ni santer di beritakan mengenai maraknya kasus penculikan anak. Saya sebagai orang tua tentu saja sangat khawatir sekali. Apalagi anak saya sedang lucu-lucunya. Saya sendiri sangat was-was akan hal ini, takut bila terjadi pada anak saya. Entah apa sebenarnya motif para penculik anak tersebut. Motif uang kah ? atau ada motif lainnya.
Sepertinya mungkin kita harus lebih extra dalam pengawasan terhadap anak-anak kita. Entah itu di sekolah, di rumah atau di lingkungan bermain anak-anak. Banyak cara sebetulnya yang dapat kita lakukan dalam melindungi anak-anak kita dari penculikan. Kemarin seorang teman mengirimi saya email tentang bagaimana cara yang telah Ia lakukan dalam melindungi anaknya dari penculikan.
Berikut petikan emailnya tentang tips melindungi anak dari penculikan :
• Jangan biarkan anak-anak kita tanpa pengawasan orang tua atau keluarga yang dapat kita percaya.
To do list : hendaknya waspada juga kepada anggota keluarga kita yang belum dapat kita percaya.
• Bagi anak yang bersekolah. Sampaikan kepadanya agar tidak termakan bujuk rayu orang yang tidak dikenal. Usahakan kita mengantar dan menjemput anak kita langsung.
To do list : sampaikan juga kepada pihak sekolah bahwa untuk mengawasi anak-anak kita. Terutama pada saat jam istirahat dan jam pulang sekolah.
• Jangan membiarkan anak pergi sendirian dan ketahuilah dimana pun anak anda berada.
To do list : dapat menggunakan teknologi dalam hal ini.
• Ajarkan kepada anak anda bagimana menghadapi orang tidak ia kenal.
To do list : ajarkan cara berlari dan berteriak atau mengigit bila dalam keadaan terdesak.
• Laporkan kepada polisi atau RT bila menemukan orang yang mencurigakan di sekitar kita.
• Ajak anggota masyarakat dalam lingkungan anda untuk ronda atau saling mengawasi lingkungan sekitar kita.
• Jangan terlalu percaya pada pembantu rumah kita yang baru dikenal.
Sungguh prihatin memang kejadian yang marak akhir-akhir ini tentang penculikan anak. Semoga beberapa cara diatas dapat membantu kita melindungi anak dari penculikan.
Sepertinya mungkin kita harus lebih extra dalam pengawasan terhadap anak-anak kita. Entah itu di sekolah, di rumah atau di lingkungan bermain anak-anak. Banyak cara sebetulnya yang dapat kita lakukan dalam melindungi anak-anak kita dari penculikan. Kemarin seorang teman mengirimi saya email tentang bagaimana cara yang telah Ia lakukan dalam melindungi anaknya dari penculikan.
Berikut petikan emailnya tentang tips melindungi anak dari penculikan :
• Jangan biarkan anak-anak kita tanpa pengawasan orang tua atau keluarga yang dapat kita percaya.
To do list : hendaknya waspada juga kepada anggota keluarga kita yang belum dapat kita percaya.
• Bagi anak yang bersekolah. Sampaikan kepadanya agar tidak termakan bujuk rayu orang yang tidak dikenal. Usahakan kita mengantar dan menjemput anak kita langsung.
To do list : sampaikan juga kepada pihak sekolah bahwa untuk mengawasi anak-anak kita. Terutama pada saat jam istirahat dan jam pulang sekolah.
• Jangan membiarkan anak pergi sendirian dan ketahuilah dimana pun anak anda berada.
To do list : dapat menggunakan teknologi dalam hal ini.
• Ajarkan kepada anak anda bagimana menghadapi orang tidak ia kenal.
To do list : ajarkan cara berlari dan berteriak atau mengigit bila dalam keadaan terdesak.
• Laporkan kepada polisi atau RT bila menemukan orang yang mencurigakan di sekitar kita.
• Ajak anggota masyarakat dalam lingkungan anda untuk ronda atau saling mengawasi lingkungan sekitar kita.
• Jangan terlalu percaya pada pembantu rumah kita yang baru dikenal.
Sungguh prihatin memang kejadian yang marak akhir-akhir ini tentang penculikan anak. Semoga beberapa cara diatas dapat membantu kita melindungi anak dari penculikan.
Jumat, 09 Juli 2010
Tanggapi LKPJ Bupati, Beberapa Fraksi Serang Pemkab Tuban
Rabu, 07 Juli 2010 21:50:55 WIB
Reporter : M Muthohar
Tuban (beritajatim.com) - Pandangan Umum (PU) Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Tuban (7/7/2010) berjalan cukup panas dan beberapa diantaranya ada yang sangat pedas mengkritik pemerintahan Bupati Tuban.
Hal itu dilakukan untuk menanggapi Kaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2009 yang disampaikan oleh Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Sebagian besar fraksi digedung patung, sebutan lain Kantor DPRD Tuban tersebut, menyoroti sejumlah proyek yang hingga saat ini belum ada titik temu dan penyelesaiannya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi, terutama yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Haeny seperti FPDIP, FPKB, FGerindra, juga menyoroti sejumlah faslitas pelayanan pada masyarakat yang dinilai tidak maksimal dan semakin memberatkan masyarakat.
Seperti halnya pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang saat ini pengurusaannya ditangani Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Cacatan Sipil dan Sosial (Disnakerdukcapilsos).
"Akhir-Akhir ini pengurusan KTP dan KK di Kabupaten Tuban menjadi semakin sulit, dan cenderung memberatkan masyarakat secara umum," kata Saiful Huda Mudhofar, Juru Bicara dari Fraksi Gerindara.
Alasan mendasarnya adalah dengan disentralkanya pengurusan surat menyurat yang banyak diperlukan masyarakat umum itu ke Disnakerdukcapilsos.
"Oleh karena itu kami menghimbau agar pemerintah segera mencarikan solusi terbaik dengan mengoktimalkan UPTD, agar beban masyarakat tidak semakin berat,” jelasnya.
Disisi yang lain, sejumlah Dinas, Lembaga dan kantor yang bersentuhan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat juga menjadi incaran kritik dewan.
Diantaranya Bapemas, Disnakerdukcapilsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). Mereka menilai kalau Pemkab Tuban belum mempunyai i'tikad baik untuk memajukan sektor pendidikan.
"Dengan jumlah angaran APBD yang menembus 1 trilyun, sungguh ironis bila pada kenyataanya dunia pendidikan di Kabupaten Tuban sangat mahal," tambahnya.
Hal senada juga dijelaskan oleh PKNU yang mengakui, disaat pemerintah pusat menghalakan slogan “sekolah gratis”, justru potret di Kabupaten Tuban ini masih jauh lebih mahal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang berlomba-lomba menarik iuran yang memberatkan orang tua murid.
Kritik pedas lain kebanyakan menyangkut proyek yang dianggap tidak jelas peruntukannya dan dipertanyakan. Seperti rehab gedung Pemkab Tuban senilai Rp 10,1 milyar, pembangunan sarana dan prasarana Pantai Bom Rp 6,8 miliar, terbengkalaianya Pasar Baru Tuban (PBT), dan pembangunan Terminal Wisata Laut Tuban (TWLT) yang dinilai pemborosan oleh banyak kalangan.
"Bisa dilihat sendiri, seperti pembangunan gedung pemkab, pantai bom yang semua masyarakat mengetahuinya. Kalau keterlambatanya sekitar 4 bulan, oleh karena itu kami meminta rincian denda atas keterlambatan proyek tersebut,” lanjut juru FPKB, Dodik Fahrudin. [mut/dul/ted] dikutip dari Harian Bhirawa.
Reporter : M Muthohar
Tuban (beritajatim.com) - Pandangan Umum (PU) Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Tuban (7/7/2010) berjalan cukup panas dan beberapa diantaranya ada yang sangat pedas mengkritik pemerintahan Bupati Tuban.
Hal itu dilakukan untuk menanggapi Kaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2009 yang disampaikan oleh Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Sebagian besar fraksi digedung patung, sebutan lain Kantor DPRD Tuban tersebut, menyoroti sejumlah proyek yang hingga saat ini belum ada titik temu dan penyelesaiannya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi, terutama yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Haeny seperti FPDIP, FPKB, FGerindra, juga menyoroti sejumlah faslitas pelayanan pada masyarakat yang dinilai tidak maksimal dan semakin memberatkan masyarakat.
Seperti halnya pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang saat ini pengurusaannya ditangani Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Cacatan Sipil dan Sosial (Disnakerdukcapilsos).
"Akhir-Akhir ini pengurusan KTP dan KK di Kabupaten Tuban menjadi semakin sulit, dan cenderung memberatkan masyarakat secara umum," kata Saiful Huda Mudhofar, Juru Bicara dari Fraksi Gerindara.
Alasan mendasarnya adalah dengan disentralkanya pengurusan surat menyurat yang banyak diperlukan masyarakat umum itu ke Disnakerdukcapilsos.
"Oleh karena itu kami menghimbau agar pemerintah segera mencarikan solusi terbaik dengan mengoktimalkan UPTD, agar beban masyarakat tidak semakin berat,” jelasnya.
Disisi yang lain, sejumlah Dinas, Lembaga dan kantor yang bersentuhan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat juga menjadi incaran kritik dewan.
Diantaranya Bapemas, Disnakerdukcapilsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). Mereka menilai kalau Pemkab Tuban belum mempunyai i'tikad baik untuk memajukan sektor pendidikan.
"Dengan jumlah angaran APBD yang menembus 1 trilyun, sungguh ironis bila pada kenyataanya dunia pendidikan di Kabupaten Tuban sangat mahal," tambahnya.
Hal senada juga dijelaskan oleh PKNU yang mengakui, disaat pemerintah pusat menghalakan slogan “sekolah gratis”, justru potret di Kabupaten Tuban ini masih jauh lebih mahal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang berlomba-lomba menarik iuran yang memberatkan orang tua murid.
Kritik pedas lain kebanyakan menyangkut proyek yang dianggap tidak jelas peruntukannya dan dipertanyakan. Seperti rehab gedung Pemkab Tuban senilai Rp 10,1 milyar, pembangunan sarana dan prasarana Pantai Bom Rp 6,8 miliar, terbengkalaianya Pasar Baru Tuban (PBT), dan pembangunan Terminal Wisata Laut Tuban (TWLT) yang dinilai pemborosan oleh banyak kalangan.
"Bisa dilihat sendiri, seperti pembangunan gedung pemkab, pantai bom yang semua masyarakat mengetahuinya. Kalau keterlambatanya sekitar 4 bulan, oleh karena itu kami meminta rincian denda atas keterlambatan proyek tersebut,” lanjut juru FPKB, Dodik Fahrudin. [mut/dul/ted] dikutip dari Harian Bhirawa.
Minggu, 27 Juni 2010
Ketua Komisi A Dimosi tak Percaya
GEGERAN para anggota dewan tak hanya terjadi di rapat paripurna. Di internal komisi A, konflik juga muncul. Tubuh anggota komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua Komisi A Agung Supriyanto.
Mosi itu dilatarbelakangi ketidakpuasan anggota komisi A terhadap Agung. Ketua komisi itu dianggap selalu mengambil keputusan secara sepihak. Tujuh dari 12 anggota komisi yang menyatakan mosi tidak percaya adalah Fahmi Fikroni, Dody Fakhruddin, Syaiful Huda, M. Abu Cholifah, Eny Kristyawati, Ali As'adi, dan Hendrat Setiadji.
Kemarin (25/6), mereka secara bersama-sama membubuhkan tanda tangan di bawah pernyataan mosi tidak percaya tersebut. ''Mosi ini akan kami sampaikan segera ke ketua DPRD Tuban,'' kata Syaiful Huda kepada wartawan koran ini.
Menurut dia, mosi itu dilakukan karena ketua komisi A merubah jadwal kegiatan tanpa koordinasi dan memberitahukan kepada anggotanya. ''Dia telah dua kali merubah jadwal tanpa koordinasi,'' ujarnya.
Pertama, kata wakil ketua F-Gerindra ini, ketika Agung mencoret keputusan rapat internal komisi A tentang agenda rapat kerja dengan tim panitia atau penanggung jawab CPNS pada 2009. Kedua, tidak mengundang instansi-instansi saat raker dengan Gembbbel. Padahal, saat rapat internal komisi A telah disepakati raker itu mengundang instansi terkait. ''Karena pihak Gembbbel telah bersedia mengikuti aturan main dan mekanisme yang ada,'' katanya.
''Kami berharap posisi ketua komisi A segera diserahkan kepemimpinannya kepada orang yang lebih amanat dan kredibel,'' imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Agung Supriyanto mengatakan, secara pribadi dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang telah diagendakan secara terbuka. ''Kalau masalah CPNS, saya sudah sampaikan di dalam forum banmus. Karena pertimbangan kasus gugatan CPNS sudah ada keputuan PTUN itu, maka banmus menyepakati tidak ada. Dan di dalam banmus itu pun ada salah satu anggota komisi A,'' ujarnya.
Terkait dengan Gembbbel, lanjut dia, dijadwalkan tentang agenda Gembbbel, tanpa menyebutkan siapa yang diundang. ''Oleh karena itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun komunikasi lagi. Kalau sekiranya dianggap itu, saya akan berusaha membangun komunikasi kembali,'' katanya. (zak/yan)
Dikutib dari Radar JP, 26/06/10
Mosi itu dilatarbelakangi ketidakpuasan anggota komisi A terhadap Agung. Ketua komisi itu dianggap selalu mengambil keputusan secara sepihak. Tujuh dari 12 anggota komisi yang menyatakan mosi tidak percaya adalah Fahmi Fikroni, Dody Fakhruddin, Syaiful Huda, M. Abu Cholifah, Eny Kristyawati, Ali As'adi, dan Hendrat Setiadji.
Kemarin (25/6), mereka secara bersama-sama membubuhkan tanda tangan di bawah pernyataan mosi tidak percaya tersebut. ''Mosi ini akan kami sampaikan segera ke ketua DPRD Tuban,'' kata Syaiful Huda kepada wartawan koran ini.
Menurut dia, mosi itu dilakukan karena ketua komisi A merubah jadwal kegiatan tanpa koordinasi dan memberitahukan kepada anggotanya. ''Dia telah dua kali merubah jadwal tanpa koordinasi,'' ujarnya.
Pertama, kata wakil ketua F-Gerindra ini, ketika Agung mencoret keputusan rapat internal komisi A tentang agenda rapat kerja dengan tim panitia atau penanggung jawab CPNS pada 2009. Kedua, tidak mengundang instansi-instansi saat raker dengan Gembbbel. Padahal, saat rapat internal komisi A telah disepakati raker itu mengundang instansi terkait. ''Karena pihak Gembbbel telah bersedia mengikuti aturan main dan mekanisme yang ada,'' katanya.
''Kami berharap posisi ketua komisi A segera diserahkan kepemimpinannya kepada orang yang lebih amanat dan kredibel,'' imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Agung Supriyanto mengatakan, secara pribadi dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang telah diagendakan secara terbuka. ''Kalau masalah CPNS, saya sudah sampaikan di dalam forum banmus. Karena pertimbangan kasus gugatan CPNS sudah ada keputuan PTUN itu, maka banmus menyepakati tidak ada. Dan di dalam banmus itu pun ada salah satu anggota komisi A,'' ujarnya.
Terkait dengan Gembbbel, lanjut dia, dijadwalkan tentang agenda Gembbbel, tanpa menyebutkan siapa yang diundang. ''Oleh karena itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun komunikasi lagi. Kalau sekiranya dianggap itu, saya akan berusaha membangun komunikasi kembali,'' katanya. (zak/yan)
Dikutib dari Radar JP, 26/06/10
Demo Gembbbel Berakhir Ricuh
TUBAN - Demo Gerakan Masyarakat Bancang, Becok, Birbin, Tegal Pelem dan Karangrejo Peduli Lingkungan (Gembbbel) di gedung DPRD Tuban kemarin (24/6) berakhir ricuh. Polisi dan massa pendemo terlibat saling dorong di sekitar jalan bundaran patung Letda Soetjipto.
Pemicunya, massa pendemo yang memblokir jalan di bundaran patung menolak meninggalkan simpul jalan nasional tersebut. Di simpang jalan inilah pengunjuk rasa beraksi. Selain berorasi, sebagian pengunjuk rasa tidur-tiduran di aspal. Awalnya, polisi mentolelir. Untuk mengamankan, arus lalu lintas dari Babat yang masuk simpang jalan tersebut dialihkan ke Jalan Letda Soetjipto.
Setelah beberapa lama tidak terlihat pergerakan mereka meninggalkan simpang jalan tersebut, Kabag Ops Polres Tuban Kompol Agus Widodo dan Kasat Intelkam AKP Singgih mendekati sejumlah tokoh pengunjuk rasa untuk meminta massa meninggalkan bundaran patung. Karena pendekatan persuasif tak membuahkan hasil, puluhan polisi berusaha menghela dengan cara menggiring mereka menjauh dari simpang jalan.
Namun, massa justru berusaha bertahan. Saat polisi dan massa saling berhadapan inilah insiden dorong-mendorong terjadi. Pendemo yang berusaha melawan itu pun berhasil didesak mundur, menjauh dari bundaran patung. Kompol Agus Widodo menegaskan, massa pendemo tidak boleh dibiarkan terlalu lama menduduki bundaran patung yang merupakan lintas jalan nasional. "Aksi pemblokiran jalan sangat merugikan pengguna jalan. Kami tidak mentolelir," tegasnya.
Sementara itu, Kuncoko, koordinator pendemo mengutuk sikap polisi. Menurut dia, sikap polisi yang menghalangi massa berdemo di bundaran patung menunjukkan keberpihakan aparat terhadap PT Semen Gresik (SG) yang jadi objek demo. Pemblokiran jalan patung merupakan bentuk luapan emosi massa yang tidak puas dengan Ketua DPRD Tuban Kristiawan dan komisi A.
Massa yang awalnya demo di halaman gedung dewan terkait penolakan perluasan lahan PT SG Tuban, diterima Kristiawan dan komisi A. Dalam dialog tersebut, dewan tak bisa menghadirkan bupati dan instansi terkait sebagaimana dijanjikan dewan. Ketika dialog, Saiful Huda, anggota komisi A, mengatakan seharusnya dewan menghadirkan instansi terkait. Karena instansi terkait tak ada, wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini pun menilai dialog tak akan bisa menyelesikan masalah.
Menurut Saiful Huda, keputusan mengundang instansi terkait sudah diagendakan dalam komisi A. Itu pun setelah disepakati dalam rapat badan musyawarah (banmus). "Kalau dewan tidak mengundang (instansi terkait), dewan ada permainan," tegasnya. Namun, Kristiawan membela diri. Dia mengatakan, penyelesaian masalah tersebut butuh proses. Karena itu, kalau pun bupati tak bisa hadir, kemungkinan bupati mendelegasikan kepada stafnya yang ditugaskan. (ds/fiq)
Dikutip dari Radar JP, 25/06/10
Pemicunya, massa pendemo yang memblokir jalan di bundaran patung menolak meninggalkan simpul jalan nasional tersebut. Di simpang jalan inilah pengunjuk rasa beraksi. Selain berorasi, sebagian pengunjuk rasa tidur-tiduran di aspal. Awalnya, polisi mentolelir. Untuk mengamankan, arus lalu lintas dari Babat yang masuk simpang jalan tersebut dialihkan ke Jalan Letda Soetjipto.
Setelah beberapa lama tidak terlihat pergerakan mereka meninggalkan simpang jalan tersebut, Kabag Ops Polres Tuban Kompol Agus Widodo dan Kasat Intelkam AKP Singgih mendekati sejumlah tokoh pengunjuk rasa untuk meminta massa meninggalkan bundaran patung. Karena pendekatan persuasif tak membuahkan hasil, puluhan polisi berusaha menghela dengan cara menggiring mereka menjauh dari simpang jalan.
Namun, massa justru berusaha bertahan. Saat polisi dan massa saling berhadapan inilah insiden dorong-mendorong terjadi. Pendemo yang berusaha melawan itu pun berhasil didesak mundur, menjauh dari bundaran patung. Kompol Agus Widodo menegaskan, massa pendemo tidak boleh dibiarkan terlalu lama menduduki bundaran patung yang merupakan lintas jalan nasional. "Aksi pemblokiran jalan sangat merugikan pengguna jalan. Kami tidak mentolelir," tegasnya.
Sementara itu, Kuncoko, koordinator pendemo mengutuk sikap polisi. Menurut dia, sikap polisi yang menghalangi massa berdemo di bundaran patung menunjukkan keberpihakan aparat terhadap PT Semen Gresik (SG) yang jadi objek demo. Pemblokiran jalan patung merupakan bentuk luapan emosi massa yang tidak puas dengan Ketua DPRD Tuban Kristiawan dan komisi A.
Massa yang awalnya demo di halaman gedung dewan terkait penolakan perluasan lahan PT SG Tuban, diterima Kristiawan dan komisi A. Dalam dialog tersebut, dewan tak bisa menghadirkan bupati dan instansi terkait sebagaimana dijanjikan dewan. Ketika dialog, Saiful Huda, anggota komisi A, mengatakan seharusnya dewan menghadirkan instansi terkait. Karena instansi terkait tak ada, wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini pun menilai dialog tak akan bisa menyelesikan masalah.
Menurut Saiful Huda, keputusan mengundang instansi terkait sudah diagendakan dalam komisi A. Itu pun setelah disepakati dalam rapat badan musyawarah (banmus). "Kalau dewan tidak mengundang (instansi terkait), dewan ada permainan," tegasnya. Namun, Kristiawan membela diri. Dia mengatakan, penyelesaian masalah tersebut butuh proses. Karena itu, kalau pun bupati tak bisa hadir, kemungkinan bupati mendelegasikan kepada stafnya yang ditugaskan. (ds/fiq)
Dikutip dari Radar JP, 25/06/10
Jumat, 11 Juni 2010
Pemkab Tuban Tidak Peduli pada Madin
Pemkab Tuban Tidak Peduli pada Madin
Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H Saifullah Yusuf, atau kerap disapa Gus Ipul kemarin saat bertandang ke Kabupaten Tuban menyikapi terkait dengan sikap Pemkab Tuban yang tidak menganggarkan dana sharring untuk biaya operasional sekolah (BOSDA).
Menurut Wagub yang baru terpilih sebagai Ketua KONI Jatim ini, kalau Pemprov akan tetap memberikan kekurangan 50 persen anggaran yang tidak diberikan oleh Pemkab Tuban. "Ini menjadi catatan kami karena selama ini baru Tuban yang tidak menganggarkan," jelasnya.
Dan penunjang yang diperuntukkan bagi Madrasah Diniyah maupun pondok pesantren di bumi Ronggolawe tidak dianggarkan di anggarsn pendapatan dan belanja daerah (APBD) tuban tahun 2010-2011.
Sehingga dana senilai Rp10 miliar lebih dari pemprov terancam mengalami kendala pencairan. "Meski tidak 100 persen, jika Pemkab Tuban tidak menganggarkan mak akan kita anggarkan dari provinsi, dan semoga tahun depan menganggarkan," terang Gus Ipul yang juga sebagai Ketua Umum PP GP Ansor.
Sementara salah satu anggota DPRD Kabupaten Tuban dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama' (PKNU) Saiful Huda yang juga masih aktif sebagai ustadz di Pon.Pes Langiran prihatin dengan sikap dan langkah dari Pemkab Tuban yang ia nilai tidak memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan dalam hal ini madrasah diniyah (Madin).
Ia mengaku akan memperjuangkan sepenuhnya nanti pada saat PAK, karena apapun bentuknya, Madin adalah bagian dari lembaga pendidikan yang ikut mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.
"Meski pada penetapan APBD kita tidak bisa merubah sepeserpun, kita akan berusah nanti pada PAK," terang Saiful Huda saat dikonfirmasi bhirawa via phonselnya. [hud]
Dikutip dari harian Bhirawa, 7 Juni 2010
Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H Saifullah Yusuf, atau kerap disapa Gus Ipul kemarin saat bertandang ke Kabupaten Tuban menyikapi terkait dengan sikap Pemkab Tuban yang tidak menganggarkan dana sharring untuk biaya operasional sekolah (BOSDA).
Menurut Wagub yang baru terpilih sebagai Ketua KONI Jatim ini, kalau Pemprov akan tetap memberikan kekurangan 50 persen anggaran yang tidak diberikan oleh Pemkab Tuban. "Ini menjadi catatan kami karena selama ini baru Tuban yang tidak menganggarkan," jelasnya.
Dan penunjang yang diperuntukkan bagi Madrasah Diniyah maupun pondok pesantren di bumi Ronggolawe tidak dianggarkan di anggarsn pendapatan dan belanja daerah (APBD) tuban tahun 2010-2011.
Sehingga dana senilai Rp10 miliar lebih dari pemprov terancam mengalami kendala pencairan. "Meski tidak 100 persen, jika Pemkab Tuban tidak menganggarkan mak akan kita anggarkan dari provinsi, dan semoga tahun depan menganggarkan," terang Gus Ipul yang juga sebagai Ketua Umum PP GP Ansor.
Sementara salah satu anggota DPRD Kabupaten Tuban dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama' (PKNU) Saiful Huda yang juga masih aktif sebagai ustadz di Pon.Pes Langiran prihatin dengan sikap dan langkah dari Pemkab Tuban yang ia nilai tidak memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan dalam hal ini madrasah diniyah (Madin).
Ia mengaku akan memperjuangkan sepenuhnya nanti pada saat PAK, karena apapun bentuknya, Madin adalah bagian dari lembaga pendidikan yang ikut mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.
"Meski pada penetapan APBD kita tidak bisa merubah sepeserpun, kita akan berusah nanti pada PAK," terang Saiful Huda saat dikonfirmasi bhirawa via phonselnya. [hud]
Dikutip dari harian Bhirawa, 7 Juni 2010
Langganan:
Postingan (Atom)