dinukil dari kotatuban.com- Warga sejumlah desa di kawasaan Ring I PT Holcim Tbk, berharap perusahaan semen tersebut tidak lepas tangan terhadap masalah
pelibatan warga dalam proyek pembangunan sarana penunjang.
Harapan tersebut disampaikan Mustagfirin dan sejumlah warga Desa Merkawang, Kecamatan Kerek dan Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo kepada kotatuban.com, Rabo (16/3).
Menurut tokoh desa tersebut, sikap PT Holcim yang terkesan lepas tangan tersebut justru akan menghambat percepatan pembangunan pabrik. “ Kami akan tetap meminta Holcim melibatkan semua warga dalam proyek pembangunan sarananya. Holcim sudah berjanji, dan kami akan terus menagihnya,” tegas Mustaghfirin, .
Menurutnya, Holcim telah melakukan pengingkaran terhadap janjinya sebab memberikan pekerjaan pembangunan sarana penunjang kepada pihak lain, sehingga hanya sedikit warga yang bisa bekerja dalam proyek tersebut. Akibatnya, muncul kecemburuan yang bisa memicu timbulnya ketidak-rukunan antar warga.
Ditambahkan, mayoritas warga ingin bisa terlibat dalam proyek pembangunan sarana itu. Sebab, sudah selayaknya warga menuntut kompensasi tersebut karena mereka telah merelakan lahannya untuk kepentingan operasional pabrik semen PT Holcim.
“ Holcim seharusnya mengganti pendapatan warga yang menurun karena tidak bisa menggarap lahan pertaniannya lagi lantaran adanya pembangunan pabrik ini,” kata Mustaghfirin berdalih.
Sebenarnya, kata Mustagfirin, warga di sekitar kawasan itu tidak menuntut lebih. Mereka sadar untuk bisa diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan modal asing seperti PT Holcim, diperlukan skill dan pengalaman yang cukup. Warga hanya meminta pekerjaan yang tidak membutuhkan skill atau ketrampilan khusus. Mereka berharap, pekerjaan jenis tersebut diprioritaskan bagi warga sekitar pabrik.
“ Masak hanya kerja bikin pagar gitu saja harus mendatangkan tenaga dari luar. Pekerjaan itu kan tidak butuh pendidikan tinggi, kami ini mampu untuk mengerjakan pekerjaan seperti itu,” kata Mustaghfirin.
Mustaghfirin khawatir pembangunan pabrik semen yang sudah tertunda beberapa kali itu kembali mandeg apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan. “ Kami semua juga mengharap pabrik segera jadi. Tapi kalau kami yang sudah melepaskan lahan mata pencaharian diabaikan, ya jelas kami nggak terima,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Corporate Communication Manager PT Holcim Indonesia, Deny Nuryandain, mengatakan, pihaknya sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Deny membantah jika pihaknya dianggap lepas tangan, karena semua telah dilakukan sesuai janji dan kesepakatan antara warga dengan PT Holcim.
Menurut Denny, tidak seharusnya warga mempermasalahkan pembagian kerja dalam pembangunan sarana penunjang tersebut karena 60 persen lebih tenaga kerja proyek itu warga desa sekitar. “ Kita sudah serahkan pekerjaan itu pada warga melalui Kepala Desa-Kepala Desa yang ada di kawasan Ring I. Harapan kami, agar proyek itu benar-benar bisa memberi manfaat ekonomis pada warga,” jelas Denny.
Menurut Denny, adanya ketidak puasan sejumlah warga tersebut merupakan hal yang sangat wajar, lantaran terbatasnya pekerjaan, sementara warga yang menginginkan bekerja sangat banyak.
Masalah ini pun, kata Denny, sebenarnya sudah ditemukan solusinya, yakni dengan cara menjadwal warga secara bergiliran untuk bekerja dalam proyek pembangunan sarana itu. “ Tapi kalau dengan cara ini warga masih tidak puas, ya kami harus bilang apa ? PT Holcim tidak berniat mengabaikan warga, tapi tentu saja tidak bisa memuaskan keseluruhan. Itu wajar,” kata Denny Nuryandain.
Peletakan batu pertama pabrik semen yang mayoritas sahamnya dikuasai Holdevin BV, Swedia, ini telah dilaksanakan 15 Desember 2010 lalu. Selama ini, terhitung sudah tiga kali PT Holcim melakukan peletakan batu pertama
pembangunan pabriknya. Dua peletakan batu pertama tidak berlanjut, sehingga dilakukan kembali peletakan batu pertama akhir 2010 itu.
Banyak pihak berharap peletakan batu pertama yang ketiga itu tidak mandeg
seperti sebelumnya. Sebab jika PT Holcim kembali gagal mewujudkan pabriknya di Tuban, pasar semen nasional dikhawatirkan mengalami guncangan pada 2013 mendatang, lantaran dimungkinkannya terjadi shortage atau kelangkaan semen.
PT Holcim sendiri menarget pabrik yang bakal dibangunnya di Tuban telah beroprasi pada 2013, dengan kapasitas produksi sebesar 1,7 juta ton/tahun. Dengan kapasitas sebesar itu, PT Holcim bakal menyumbang 10 persen dari total kebutuhan semen nasional. (sudra)
Rabu, 16 Maret 2011
Pemkab Tuban Dinilai Tak Tegas Tindak Supermarket Bodong
Dikutip dari kotatuban.com- Meski keberadaannya mengancam pasar tradisional, tampaknya Pemkab Tuban tak ambil peduli dengan keberadaan sejumlah supermarket di wilayah Tuban yang bodong alias belum memenuhi perijinan.
Salah satu supermarket yang disinyalir bodong itu adalah supermarket Samudra di Jl Diponegoro Tuban. Pusat perbelanjaan modern ini yang sudah beroperasi sejak Oktober 2010 lalu belum mengantongi ijin operasional atau SIUP dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata Pemkab Tuban.
Pusat perbelanjaan yang diprediksi menjadi pesaing utama Bravo Supermarket ini mulai dilaunching sejak enam bulan lalu. Namun, dari segi perijinan, mereka baru mengantongi HO (izin gangguan) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) saja. Sementara untuk SIUP, hingga saat ini belum pernah ada prosesnya.
“Kalau IMB dan HO, Samudra Supermarket memang sudah punya. Tapi, untuk SIUP-nya sampai saat ini juga belum ada,” terang Budi Wiyana, Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Pemkab Tuban, Rabu (16/3).
Sebetulnya, pihaknya sudah mengetahui pelanggaran tersebut sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, pihaknya juga telah memberikan peringatan kepada pengelola pusat perbelanjaan ini supaya secepatnya memproses kelengkapan izin usahanya.
Kendati demikian, sampai saat ini peringatan tersebut masih belum dipatuhi. “Saya tidak tahu mengapa peringatan kami belum ditindaklanjuti pihak Samudra,” tandas Budi.
Ditrambahkan, sesuai Perpres (Peraturan Presiden) nomor 112 tahun 2007 yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebuah Supermarket harus dilengkapi dengan Studi Sosial Ekonomi.
Studi ini di dalamnya menyangkut tentang penataan masalah infrastruktur pusat perbelanjaan itu sendiri, lalu lintas di sekitarnya, aspek ekonomi sekitar, UMKM local, warga sekitar dan kususnya usaha sejenis yang berada di radius 500 meter dari pusat perbelanjaan tersebut.
“Artinya, selain belum mengantongi SIUP, Samudra Supermarket juga masih belum melakukan Studi Sosial Ekonomi sebagaimana ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ditanya tentang penertiban yang akan dilakukan, Budi Wiyana mengaku bahwa pihaknya masih terus berupaya untuk memberi peringatan dan melakukan pembinaan. Sementara untuk penertiban, sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang dari Satpol PP.
“Selain Samudra, di Kabupaten Tuban ini juga masih banyak Indomaret dan Alfamart yang izinnya belum lengkap mesti sudah beroperasi,” sambung Budi yang mengaku tidak hafal jumlah pasti, dan lokasi Indomaret maupun Alfamart yang bodong itu.
Terpisah, Agus Budi Siswa Jaya, selaku Store Manager Samudra Supermarket mengaku sangat kaget ketika dikonfirmasi mengenai hal ini. “Saya memang tidak tahu persis apakah benar bahwa Samudra tidak mengantongi izin. Tapi, menurut saya, tidak mungkin pusat perbelanjaan sebesar ini belum dilengkapi dengan izin. Bos saya melakukan investasi sangat besar dalam membuka usaha ini, jadi saya kira sangat tidak masuk akal kalau masalah perijinan saja belum tuntas,” jawabnya singkat. (ros/bd)
Salah satu supermarket yang disinyalir bodong itu adalah supermarket Samudra di Jl Diponegoro Tuban. Pusat perbelanjaan modern ini yang sudah beroperasi sejak Oktober 2010 lalu belum mengantongi ijin operasional atau SIUP dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata Pemkab Tuban.
Pusat perbelanjaan yang diprediksi menjadi pesaing utama Bravo Supermarket ini mulai dilaunching sejak enam bulan lalu. Namun, dari segi perijinan, mereka baru mengantongi HO (izin gangguan) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) saja. Sementara untuk SIUP, hingga saat ini belum pernah ada prosesnya.
“Kalau IMB dan HO, Samudra Supermarket memang sudah punya. Tapi, untuk SIUP-nya sampai saat ini juga belum ada,” terang Budi Wiyana, Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Pemkab Tuban, Rabu (16/3).
Sebetulnya, pihaknya sudah mengetahui pelanggaran tersebut sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, pihaknya juga telah memberikan peringatan kepada pengelola pusat perbelanjaan ini supaya secepatnya memproses kelengkapan izin usahanya.
Kendati demikian, sampai saat ini peringatan tersebut masih belum dipatuhi. “Saya tidak tahu mengapa peringatan kami belum ditindaklanjuti pihak Samudra,” tandas Budi.
Ditrambahkan, sesuai Perpres (Peraturan Presiden) nomor 112 tahun 2007 yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebuah Supermarket harus dilengkapi dengan Studi Sosial Ekonomi.
Studi ini di dalamnya menyangkut tentang penataan masalah infrastruktur pusat perbelanjaan itu sendiri, lalu lintas di sekitarnya, aspek ekonomi sekitar, UMKM local, warga sekitar dan kususnya usaha sejenis yang berada di radius 500 meter dari pusat perbelanjaan tersebut.
“Artinya, selain belum mengantongi SIUP, Samudra Supermarket juga masih belum melakukan Studi Sosial Ekonomi sebagaimana ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ditanya tentang penertiban yang akan dilakukan, Budi Wiyana mengaku bahwa pihaknya masih terus berupaya untuk memberi peringatan dan melakukan pembinaan. Sementara untuk penertiban, sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang dari Satpol PP.
“Selain Samudra, di Kabupaten Tuban ini juga masih banyak Indomaret dan Alfamart yang izinnya belum lengkap mesti sudah beroperasi,” sambung Budi yang mengaku tidak hafal jumlah pasti, dan lokasi Indomaret maupun Alfamart yang bodong itu.
Terpisah, Agus Budi Siswa Jaya, selaku Store Manager Samudra Supermarket mengaku sangat kaget ketika dikonfirmasi mengenai hal ini. “Saya memang tidak tahu persis apakah benar bahwa Samudra tidak mengantongi izin. Tapi, menurut saya, tidak mungkin pusat perbelanjaan sebesar ini belum dilengkapi dengan izin. Bos saya melakukan investasi sangat besar dalam membuka usaha ini, jadi saya kira sangat tidak masuk akal kalau masalah perijinan saja belum tuntas,” jawabnya singkat. (ros/bd)
Sabtu, 12 Maret 2011
Membaca Peluang PKNU di Pemilu 2014
DUTA MASYARAKAT:
SURABAYA - Secara teori partai berbasis agama tidak bisa besar. Tapi teori ini bisa jadi keliru sebab di negara-negara maju justru berbalik. Partai-partai besar selalu terkait dengan ideologi atau agama. Demikian Prof Dr Kacung Marijan, pengamat politik Unair Surabaya, mengawali paparan politiknya dalam acara konsolidasi pengurus PKNU Jawa Timur, di Gedung Astra Nawa, Surabaya, Sabtu (12/3) kemarin.
Guru Besar FISIP Unair ini kemudian memberikan potret lengkap perihal hitam-putihnya perpolitikan di Indonesia. Menurutnya, PKNU masih memiliki peluang besar menuju Senayan, jika para pengemudinya tahu betul lika-liku politik yang ada. “Masih ada peluang besar. Tinggal bagaimana menangkap peluang itu dengan cermat,” jelasnya.
Ia kemudian memaparkan peta politik parpol Islam. Menurutnya, pemilu tahun 1955 memang cukup menggembirakan, parpol Islam kala itu bisa menguasai sekitar 43% suara. Tapi, regulasi politik tidak berpihak kepada parpol Islam. Tahun 1977, kebijakan fusi mengubur impian politisi Islam. PPP yang dipercaya sebagai ‘partai bersama’, hanya memperoleh 29,3%. Begitu seterusnya, menurun dan terus menurun. Pemilu tahun 2009, angka yang sama, 29,3% diperoleh partai Islam.
Kacung juga menyinggung hasil survei sebuah lembaga yang dilakukan Desember 2010. Hasilnya kalau saja parliementary treshold (PT) dipatok 5%, maka hampir semua parpol Islam tamat. PKB, PPP, PKS, PAN juga selesai. Karena menurut survei tersebut, perolehan suara mereka ini hanya sekitar 4 persen bahkan kurang. “Jadi pertemuan PPP dengan kiai-kiai di Kediri kemarin juga tidak ada efek. Ini hanya pertemuan proposal saja,” katanya disambut gerr peserta.
Apalagi, lanjut Kacung, sebagaimana disampaikan Cak Arief (Ketua DPW PKNU Jatim Arief Junaidy, Red.), bahwa deklarator PKNU seperti KH Idris Marzuki juga tidak goyah, tetap di PKNU, tidak pindah ke PPP seperti dilansir media massa. “Sekarang tinggal bagaimana PKNU ‘jualan’ sehingga menarik untuk dipilih. Itu saja,” tegasnya.
Lebih jelas lagi, Kacung yang juga Ketua PBNU memaparkan perubahan-perubahan perilaku pemilih, dan ini bisa menjadi modal dasar PKNU bergerak ke depan. Diakui, bahwa, selain adanya faktor ideologi dan psychology politik, dalam perilaku pemilih ada faktor ‘berjuang’ (beras, baju dan uang) alias money politics. “Yang terakhir ini sangat tidak sehat dalam demokrasi, tetapi tetap harus diantisipasi PKNU,” tegasnya.
Menurut Kacung, yang tak kalah penting adalah membaca massa mengambang (floating mass). Sebab, menurut hasil survei, massa mengambang jumlahnya 30%. Dari jumlah itu, 50% massa mengambang tergantung ‘berjuang’ alias duit, 50% lagi tidak. “Nah, masih ada kesempatan besar bagi PKNU, kalau tidak punya duit, ya jualan program,” tambahnya.
Dalam guyonan Kacung, mengaca pemilu 2009, PKNU modalnya cukup cekak. Tidak tampak iklan-iklan di TV sebagaimana parpol besar. Berbeda dengan Partai Demokrat, PAN, PKB, PDIP, Golkar, bahkan Gerindra dan Hanura, mereka banyak uang. “Saya sendiri sampai heran ini duit siapa dan dari mana. Kalau PAN mungkin jelas Mas Sutrisno Bachir. Nah, dengan dana terbatas, PKNU masih dapat 1,8%, ini sudah luar biasa,” tegasnya.
Hal lain yang harus diperhatikan, katanya, adalah mengambil ancang-ancang politik yang tepat. Sekarang ini, sudah ada parpol yang melakukan identifikasi dan peletakan caleg andal di daerah-daerah tertentu. “PKNU kalau tidak mau ketinggalan harus menata mulai sekarang. Ambil contoh, cari tiga caleg andal di masing-masing Dapil, kalau bisa andal bersama duitnya sekalian, dan letakkan caleg pada tempatnya” ujarnya.
Untuk menyiasati perebuatan kursi, tidak perlu ngecer ke mana-mana. Desain pemilu kita ini perlu dibaca cermat. Ibarat jualan, jangan meletakkan outlet di semua tempat. “Konsentrasi di daerah basis. Jangan mengaburkan tenaga, bisa-bisa seperti nguyahi segoro,” jelas Kacung.
* mky/ud
SURABAYA - Secara teori partai berbasis agama tidak bisa besar. Tapi teori ini bisa jadi keliru sebab di negara-negara maju justru berbalik. Partai-partai besar selalu terkait dengan ideologi atau agama. Demikian Prof Dr Kacung Marijan, pengamat politik Unair Surabaya, mengawali paparan politiknya dalam acara konsolidasi pengurus PKNU Jawa Timur, di Gedung Astra Nawa, Surabaya, Sabtu (12/3) kemarin.
Guru Besar FISIP Unair ini kemudian memberikan potret lengkap perihal hitam-putihnya perpolitikan di Indonesia. Menurutnya, PKNU masih memiliki peluang besar menuju Senayan, jika para pengemudinya tahu betul lika-liku politik yang ada. “Masih ada peluang besar. Tinggal bagaimana menangkap peluang itu dengan cermat,” jelasnya.
Ia kemudian memaparkan peta politik parpol Islam. Menurutnya, pemilu tahun 1955 memang cukup menggembirakan, parpol Islam kala itu bisa menguasai sekitar 43% suara. Tapi, regulasi politik tidak berpihak kepada parpol Islam. Tahun 1977, kebijakan fusi mengubur impian politisi Islam. PPP yang dipercaya sebagai ‘partai bersama’, hanya memperoleh 29,3%. Begitu seterusnya, menurun dan terus menurun. Pemilu tahun 2009, angka yang sama, 29,3% diperoleh partai Islam.
Kacung juga menyinggung hasil survei sebuah lembaga yang dilakukan Desember 2010. Hasilnya kalau saja parliementary treshold (PT) dipatok 5%, maka hampir semua parpol Islam tamat. PKB, PPP, PKS, PAN juga selesai. Karena menurut survei tersebut, perolehan suara mereka ini hanya sekitar 4 persen bahkan kurang. “Jadi pertemuan PPP dengan kiai-kiai di Kediri kemarin juga tidak ada efek. Ini hanya pertemuan proposal saja,” katanya disambut gerr peserta.
Apalagi, lanjut Kacung, sebagaimana disampaikan Cak Arief (Ketua DPW PKNU Jatim Arief Junaidy, Red.), bahwa deklarator PKNU seperti KH Idris Marzuki juga tidak goyah, tetap di PKNU, tidak pindah ke PPP seperti dilansir media massa. “Sekarang tinggal bagaimana PKNU ‘jualan’ sehingga menarik untuk dipilih. Itu saja,” tegasnya.
Lebih jelas lagi, Kacung yang juga Ketua PBNU memaparkan perubahan-perubahan perilaku pemilih, dan ini bisa menjadi modal dasar PKNU bergerak ke depan. Diakui, bahwa, selain adanya faktor ideologi dan psychology politik, dalam perilaku pemilih ada faktor ‘berjuang’ (beras, baju dan uang) alias money politics. “Yang terakhir ini sangat tidak sehat dalam demokrasi, tetapi tetap harus diantisipasi PKNU,” tegasnya.
Menurut Kacung, yang tak kalah penting adalah membaca massa mengambang (floating mass). Sebab, menurut hasil survei, massa mengambang jumlahnya 30%. Dari jumlah itu, 50% massa mengambang tergantung ‘berjuang’ alias duit, 50% lagi tidak. “Nah, masih ada kesempatan besar bagi PKNU, kalau tidak punya duit, ya jualan program,” tambahnya.
Dalam guyonan Kacung, mengaca pemilu 2009, PKNU modalnya cukup cekak. Tidak tampak iklan-iklan di TV sebagaimana parpol besar. Berbeda dengan Partai Demokrat, PAN, PKB, PDIP, Golkar, bahkan Gerindra dan Hanura, mereka banyak uang. “Saya sendiri sampai heran ini duit siapa dan dari mana. Kalau PAN mungkin jelas Mas Sutrisno Bachir. Nah, dengan dana terbatas, PKNU masih dapat 1,8%, ini sudah luar biasa,” tegasnya.
Hal lain yang harus diperhatikan, katanya, adalah mengambil ancang-ancang politik yang tepat. Sekarang ini, sudah ada parpol yang melakukan identifikasi dan peletakan caleg andal di daerah-daerah tertentu. “PKNU kalau tidak mau ketinggalan harus menata mulai sekarang. Ambil contoh, cari tiga caleg andal di masing-masing Dapil, kalau bisa andal bersama duitnya sekalian, dan letakkan caleg pada tempatnya” ujarnya.
Untuk menyiasati perebuatan kursi, tidak perlu ngecer ke mana-mana. Desain pemilu kita ini perlu dibaca cermat. Ibarat jualan, jangan meletakkan outlet di semua tempat. “Konsentrasi di daerah basis. Jangan mengaburkan tenaga, bisa-bisa seperti nguyahi segoro,” jelas Kacung.
* mky/ud
Selasa, 08 Maret 2011
Tanggul Bengawan Solo Longsor, Kec Plumpang dan Widang Terancam Banjir Lagi
kotatuban.com – Tanggul di Dusun Plandirejo, Desa Simorejo, Kecamatan Widang mengalami longsor di tiga titik akibat meningkatnya debit air Bengawan Solo seminggu belakangan. Tiga titik itu masing-masing sepanjang 25 meter, 65 meter dan 15 meter dengan lebar rata-rata 3 meter dan kedalaman 3 meter.
“Longsornya tanggul ini terjadi pada Selasa (8/3/2011) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB,” kata Khoirul, warga setempat. “Dan warga saat ini mulai was-was karena takut banjir akan datang jika tanggul sampai jebol,” tambahnya.
Diceritakan, jika sampai tanggul di Desa Simorejo tersebut jebol ada 8 desa yang terancam kebanjiran. Antaran lain Desa Tegalrejo, Kedungharjo, Simorejo, Tegalsari, Desa Banjar, Mlangi, Kujung dan Desa Mrutuk yang semuanya masuk wilayah kecamatan Widang.
Selasa siang, Camat Widang Joko Ludiono bersama Kapolsek Ali Khanafi dan Kepala Desa Simorejo M Thohir datang langsung ke lokasi longsornya tanggul tersebut. Setelah memastikan kondisinya, merekapun berharap pemerintah segera member perhatian untuk perbaikan tanggul ini.
Menurut Camat Joko Ludiono, pada Januari 2009 lalu memang telah dilakukan perbaikan terhadap tanggul ini. Namun, karena debit air sepekan terakhir setinggi rata-rata 6,7 meter membuat tanggul mengalami longsor.
Hal yang sama disampaikan Kepala Desa Simorejo, M Thohir. “Kalau sampai tanggul ini jebol, maka warga Simoharjo yang berjumlah 1096 KK dan warga di desa lain di sekitar tanggul juga akan kebanjiran akibat luberan air sungai,” ujarnya. Dengan kondisi ini, phak telah mengeluarkan himbauan supaya selalu waspada jika sewaktu-waktu tanggul jebol dan terjadi banjir. (ik) Dikutib dari Tuban.com
“Longsornya tanggul ini terjadi pada Selasa (8/3/2011) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB,” kata Khoirul, warga setempat. “Dan warga saat ini mulai was-was karena takut banjir akan datang jika tanggul sampai jebol,” tambahnya.
Diceritakan, jika sampai tanggul di Desa Simorejo tersebut jebol ada 8 desa yang terancam kebanjiran. Antaran lain Desa Tegalrejo, Kedungharjo, Simorejo, Tegalsari, Desa Banjar, Mlangi, Kujung dan Desa Mrutuk yang semuanya masuk wilayah kecamatan Widang.
Selasa siang, Camat Widang Joko Ludiono bersama Kapolsek Ali Khanafi dan Kepala Desa Simorejo M Thohir datang langsung ke lokasi longsornya tanggul tersebut. Setelah memastikan kondisinya, merekapun berharap pemerintah segera member perhatian untuk perbaikan tanggul ini.
Menurut Camat Joko Ludiono, pada Januari 2009 lalu memang telah dilakukan perbaikan terhadap tanggul ini. Namun, karena debit air sepekan terakhir setinggi rata-rata 6,7 meter membuat tanggul mengalami longsor.
Hal yang sama disampaikan Kepala Desa Simorejo, M Thohir. “Kalau sampai tanggul ini jebol, maka warga Simoharjo yang berjumlah 1096 KK dan warga di desa lain di sekitar tanggul juga akan kebanjiran akibat luberan air sungai,” ujarnya. Dengan kondisi ini, phak telah mengeluarkan himbauan supaya selalu waspada jika sewaktu-waktu tanggul jebol dan terjadi banjir. (ik) Dikutib dari Tuban.com
Rabu, 02 Maret 2011
Hasil-Hasil Muspimnas I PKNU 2011
SURABAYA - Musyawarah Pimpinan I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (Muspim I PKNU) di Hotel Sinar Surabaya, 22 � 23 Februari 2011, merekomendasikan sejumlah penyelesaian masalah bangsa. Mulai penyelesaian kasus Ahmadiyah hingga adanya skenario besar meminggirkan atau bahkan menghilangkan eksistensi partai Islam. Untuk itu PKNU pasang badan menghadapi upaya “sekularisasi total” yang hendak dilakukan segelintir orang terhadap negara Indonesia.
“Sikap (sekularisasi) ini bersifat ahistoris. Artinya menghilangkan peran para founding fathers kita yang telah berjuang secara ikhlas dan komitmen untuk mengarahkan Indonesia sebagai negara yang senantiasa berlandaskan pada keagamaan.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila telah mengukuhkan sikap keberagaman bangsa Indonesia. Multikultural dan pluralitas bangsa kita tidak serta merta dijadikan landasan untuk membawa Indonesia pada sekularisasi, apalagi dengan kebijakan yang menghilangkan partai Islam,” kata Ketua Umum DPP PKNU, Drs Choirul Anam (Cak Anam) saat memimpin Muspim I PKNU, Rabu (23/2) kemarin.
Dengan demikian, lanjut Cak Anam, PKNU ingin menandaskan kembali perlunya partai Islam untuk tetap berkiprah di arena perpolitikan dengan semangat pada demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bersama. Terjadinya degradasi moral dan hilangnya integritas etika yang menghiruk pikuk ranah publik kita seperti kasus-kasus korupsi, mafia pajak dan ketidakpastian hukum menjadi keprihatinan yang teramat mendalam sehingga secara simultan memerlukan sebuah “pencerahan” sekaligus “revolusi sistemik” yang mendesak untuk dilakukan.
“Dari sinilah, keberadaan partai Islam yang kaffah mempunyai urgensitas yang vital di negeri kita dalam rangka ikut membenahi aspek moralitas bangsa,” ungkap Cak Anam.
Pandangan yang berkembang selama ini bahwa partai Islam tidak mampu berbuat “revolusioner” dan sering dipandang “loyo” dalam melakukan pendobrakan terhadap sistem yang korup, kata dia, merupakan pandangan yang tidak objektif. Landasan ajaran Islam yang komprehensif, nilai-nilai Ahlussunnah wal jamaah yang senantiasa mewartakan Islam sebagai rahmatan lil alamin, akan menjadi spirit dan arah PKNU untuk menyikapi segala hal berkaitan dengan visi besar keindonesiaan. “Sebab itu pula segala bentuk sistem dan kebijakan yang akan mengerdilkan atau menghilangkan keberadaan partai Islam justru akan mengekang demokrasi atau bahkan membunuh demokrasi,” tegas mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini.
Selain ancaman sekularisme, PKNU juga sepakat bahwa Ahmadiyah telah nyata melakukan penistaan terhadap agama Islam dan melanggar SKB tiga menteri. Karena itu, PKNU meminta kepada Presiden SBY supaya membubarkan Ahmadiyah atau menjadi agama baru di luar Islam. “PKNU akan secara resmi mengirim surat kepada Presiden SBY supaya membubarkan Ahmadiyah atau menjadi agama baru selain Islam,” katanya.
Lima keputusan
Muspim I PKNU setelah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai, juga menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
(1) Untuk proses pendaftaran penyesuaian sebagai badan hukum, PKNU akan menyelesaikannya di bulan Juli 2011;
(2) Mengusulkan kepada Dewan Syura DPP, DPW dan DPC PKNU untuk membentuk kajian atau halaqoh siyasiyah yang secara berkala melakukan pengkajian terhadap Raperda/Perda dan RUU/ UU;
(3) Muspim I PKNU memutuskan Shalawat Nariyah sebagai bagian dari prosesi acara-acara PKNU; (4) Muspim I PKNU meminta kepada Dewan Mustasyar DPP PKNU untuk mengeluarkan Fatwa Ulama PKNU tentang TAUBAT NASIONAL; dan
(5) Meminta kepada Dewan Mustasyar dan Dewan Syura DPP PKNU untuk mengeluarkan RESOLUSI MORAL dalam bentuk GERAKAN PKNU BERSHALAWAT.
“Sikap (sekularisasi) ini bersifat ahistoris. Artinya menghilangkan peran para founding fathers kita yang telah berjuang secara ikhlas dan komitmen untuk mengarahkan Indonesia sebagai negara yang senantiasa berlandaskan pada keagamaan.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila telah mengukuhkan sikap keberagaman bangsa Indonesia. Multikultural dan pluralitas bangsa kita tidak serta merta dijadikan landasan untuk membawa Indonesia pada sekularisasi, apalagi dengan kebijakan yang menghilangkan partai Islam,” kata Ketua Umum DPP PKNU, Drs Choirul Anam (Cak Anam) saat memimpin Muspim I PKNU, Rabu (23/2) kemarin.
Dengan demikian, lanjut Cak Anam, PKNU ingin menandaskan kembali perlunya partai Islam untuk tetap berkiprah di arena perpolitikan dengan semangat pada demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bersama. Terjadinya degradasi moral dan hilangnya integritas etika yang menghiruk pikuk ranah publik kita seperti kasus-kasus korupsi, mafia pajak dan ketidakpastian hukum menjadi keprihatinan yang teramat mendalam sehingga secara simultan memerlukan sebuah “pencerahan” sekaligus “revolusi sistemik” yang mendesak untuk dilakukan.
“Dari sinilah, keberadaan partai Islam yang kaffah mempunyai urgensitas yang vital di negeri kita dalam rangka ikut membenahi aspek moralitas bangsa,” ungkap Cak Anam.
Pandangan yang berkembang selama ini bahwa partai Islam tidak mampu berbuat “revolusioner” dan sering dipandang “loyo” dalam melakukan pendobrakan terhadap sistem yang korup, kata dia, merupakan pandangan yang tidak objektif. Landasan ajaran Islam yang komprehensif, nilai-nilai Ahlussunnah wal jamaah yang senantiasa mewartakan Islam sebagai rahmatan lil alamin, akan menjadi spirit dan arah PKNU untuk menyikapi segala hal berkaitan dengan visi besar keindonesiaan. “Sebab itu pula segala bentuk sistem dan kebijakan yang akan mengerdilkan atau menghilangkan keberadaan partai Islam justru akan mengekang demokrasi atau bahkan membunuh demokrasi,” tegas mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini.
Selain ancaman sekularisme, PKNU juga sepakat bahwa Ahmadiyah telah nyata melakukan penistaan terhadap agama Islam dan melanggar SKB tiga menteri. Karena itu, PKNU meminta kepada Presiden SBY supaya membubarkan Ahmadiyah atau menjadi agama baru di luar Islam. “PKNU akan secara resmi mengirim surat kepada Presiden SBY supaya membubarkan Ahmadiyah atau menjadi agama baru selain Islam,” katanya.
Lima keputusan
Muspim I PKNU setelah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai, juga menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
(1) Untuk proses pendaftaran penyesuaian sebagai badan hukum, PKNU akan menyelesaikannya di bulan Juli 2011;
(2) Mengusulkan kepada Dewan Syura DPP, DPW dan DPC PKNU untuk membentuk kajian atau halaqoh siyasiyah yang secara berkala melakukan pengkajian terhadap Raperda/Perda dan RUU/ UU;
(3) Muspim I PKNU memutuskan Shalawat Nariyah sebagai bagian dari prosesi acara-acara PKNU; (4) Muspim I PKNU meminta kepada Dewan Mustasyar DPP PKNU untuk mengeluarkan Fatwa Ulama PKNU tentang TAUBAT NASIONAL; dan
(5) Meminta kepada Dewan Mustasyar dan Dewan Syura DPP PKNU untuk mengeluarkan RESOLUSI MORAL dalam bentuk GERAKAN PKNU BERSHALAWAT.
PKNU Siap Merger dengan PKB atau PBB
Penjajakan merger parpol disampaikan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam saat Rapat Pimpinan Nasional PKNU di Hotel Sinar Juanda Sidoarjo, Selasa (22/2). Menurut Cak Anam, PKNU siap melakukan merger asalkan dengan parpol berbasis Islam dan memiliki visi sama.
Uniknya, Cak Anam menegaskan bahwa PKNU idealnya merger dengan PKB, baik PKB Muhaimin Iskandar maupun PKB Gus Dur. Selain PKB, parpol lain yang dinilai cocok adalah Partai Bulan Bintang (PBB).
Penjajakan merger parpol bisa saja terealisasi. Mengingat saat ini ada Undang-Undang Partai Politik baru yang bisa mematikan partai-partai kecil.
Sebab UU Parpol baru itu mensyaratkan semua parpol, baik baru maupun lama, untuk melakukan verifikasi. Persyaratan verifikasi sesuai UU Parpol baru sangat berat.
Persyaratan yang memberatkan tersebut di antaranya mewajibkan setiap parpol harus memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. "Tapi idealnya parpol-parpol Islam memang harus bersatu dengan adanya UU Parpol baru ini," kata Cak Anam. (OL-5)
Uniknya, Cak Anam menegaskan bahwa PKNU idealnya merger dengan PKB, baik PKB Muhaimin Iskandar maupun PKB Gus Dur. Selain PKB, parpol lain yang dinilai cocok adalah Partai Bulan Bintang (PBB).
Penjajakan merger parpol bisa saja terealisasi. Mengingat saat ini ada Undang-Undang Partai Politik baru yang bisa mematikan partai-partai kecil.
Sebab UU Parpol baru itu mensyaratkan semua parpol, baik baru maupun lama, untuk melakukan verifikasi. Persyaratan verifikasi sesuai UU Parpol baru sangat berat.
Persyaratan yang memberatkan tersebut di antaranya mewajibkan setiap parpol harus memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. "Tapi idealnya parpol-parpol Islam memang harus bersatu dengan adanya UU Parpol baru ini," kata Cak Anam. (OL-5)
Langganan:
Postingan (Atom)