Tuban, Bhirawa
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tuban yang membahas tentang laporan badan anggaran (Banggar) dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD tahun 2011 Kamis (25/11) kemarin gagal di gelar.
Pasalnya, tiga fraksi, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Gerindra yang terdiri dari partai PKS, PKNU dan Partai Gerindra 'Boikot' paripurnas yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Tuban.
Rapat paripurna yang akan membahas rancangan kerja tahun 2011, yang dipimpin oleh Kristiawan, SP, MM (Ketua DPRD Tuban), tanpa didampingi oleh seluruh wakil ketua DPRD, diantaranya Drs. Sa'dun Naim, Teguh Prabowo alis Cong Ping dan Kristiawan ini sempat di skores dua kali karena tidak memenuhi qorum persidangan atau hanya 21 anggota DPRD yang hadir.
Ke-21 anggota DPRD tersebut, terdiri dari Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi Amanat Bulan Bintang, dan tiga orang dari Fraksi Demokrarat dan satu anggoata dewan dari FPP. Tiga orang dari Fraksi Demokrarat ini adalah Elfy Alfiah (Ketua Fraksi), Arifudin dan ma'atus Sholihah, sementara satu orang dari FPP adalah H. MAshud Fakih.
Drs. Imron Chudlori ketua FKB saat dikonfirmasi alasan fraksinya tidak menghadiri rapat paripurna tersebut dikarenakan, pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Tuban terlalu memaksakan kehendak terkait anggaran yang di ajukan, selian itu terdapat pula beberapa kepentingan kegiatan di internal DPRD yang selama ini angarankan juga tidak di akomodir.
"Banyak hal, yang pasti eksekutif telalu memaksakan kehendak, seperti halnya rancangan kegiatan angaran dari masing-masing SKPD yang seharusnya disertakan dalam pembahasan itu tidak pernah disertakan, terus kita mau memberikan masukan dan koreksi gimana," kata politisi dari Kecamatan Montong saat dikonfirmasi bhiarawa via phonselnya.
Begitu juga dengan ketua Fraksi PDIP, Karjo bahwa keberadaan legislatif dan eksekutif itu sejajaran. Dan legislatif mempunyai diantanya fungsi kontroling, bageting. Akan tetapi selama ini, pihak eksekutif masih memperlakukan legeslatif hanya sebagai lembaga penyetempel angaran eksekutif.
"Kita kan juga mempunyai fungsi kontrol, dan penganggaran, semua apa yang pernah kita usulkan hanya ditampung dan ditampung saja, kita kan juga mempunyai kostituen, dan kita tidak mau dianggap sebagai wakil rakyat yang mandul, karena tidak dinilai tidak bisa memperjauangkan hak-hak konstituen kita," kata Karjo yang juga ketua DPC PDIP Tuban ini saat dikonfirmasi bhirawa.
Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Gerindra Saiful Huda, saat dikonfirmasi Bhirawa via phonselnya mengungkapkan, selain beberapa kegiatan yang diusulkan oleh legislatif tidak pernah direspon oleh eksekutif, dalam RAPBD yang diajukan ini ia menilai banyak dana bantuan social yang tidak jelas peruntukanya atau rentan dengan kebijakan politik menjelang suksesi di kabupaten tuban pada 2011 mendatang.
"Kita tidak mau APBD tahun 2011 ini sama dengan tahun 2010 yang lalu, banyak dana bantuan social yang perlu dipertanyakan keguanaanya, seperti bantuan untuk Masjid Jami'u Shoghir yang fiktif, juga dana untuk pasar baru tuban (PBT) yang juga masih bermasalah hingga saat ini" Kata Politisi PKNU asal kecamatan widang ini pada bhirawa.
Sementara, ketua DPRD Tuban, Kristiawan, SP, MM saat dikonfirmasi bhirawa terkait dengan gagalnya rapat pembahasan RAPBD menyatakan kalau sesuai dengan tatip persidangan, pasal 86 atat 5 kalau rapat atau persidangan dua kali tidak memenuhi qorum, maka akan dilaksanakan maksimal 3 hari setelah itu, atau akan dibahas dalam badan musyawarah (Banmus) lagi untuk menjadwal rapat atau siding paripurna.
"Kalau memeng tidak sepakat, ya..jangan terus tidak hadir, kan semua bisa dimusyawarahkan. Dan sesuai dengan tatip persidangan, kalau dua kali tidak memenuhi persidangakan maka maksimal tiga hari akan kita lakukan lagi paripurna lagi, atau Banmus akan menjadwal lagi," kata Kristiawan. [hud]
Jumat, 26 November 2010
Selasa, 23 November 2010
Langitan Bantu Korban Merapi
Bencana merapi bukan hanya menyedot animo masyarakat sekitar pegunungan yang terletak di Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, namun juga para santri. Terbukti, santri Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, setelah mendapat instruksi langsung dari pengasuh, KH Abdullah Faqih telah menyalurkan sumbangan mulai hari Ahad kemarin hingga tulisan ini diterbitkan masih dalam proses pendistribusian. Dalam sebuah pengajian, Kiai kharismatik itu menyampaikan, “Insyallah bantuan untuk korban merapi akan didistribusikan langsung kepada para korban sehingga bisa tepat sasaran, doanya semoga lancar.”
Sumbangan itu didistribusikan oleh Tim Langitan Peduli Merapi yang dikomandoi oleh H Agus Makshum Faqih dan Agus Mukhtar Humaidi lewat bantuan para alumni di sekitar wilayah bencana. Untuk tahap awal, tim telah menyisir 3 wilayah yaitu, pertama, Tambanan, Ngaglik, Sleman; kedua, Lodoyong, Tempel, Sleman; dan ketiga, Galombo, Magelang.
Adapun jumlah sumbangan adalah uang senilai 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), ratusan kardus pakaian layak pakai, 350 kardus minuman mineral, dan lain sebagainya. Jika diestimasikan dalam bentuk jumlah, semua sumbangan senilai Rp. 53.625.000 (limapuluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Instruksi KH Abdullah Faqih
Perhatian KH Abdullah Faqih terhadap bencana alam terkhusus erupsi gunung merapi sangat besar. Beliau telah menginstruksikan kepada seluruh santri, baik putra maupun putri. Atau bahkan di sela-sela pengajian umum kitab Ihya’ Ulumuddin untuk santri kalong (mbajak : jawa) pun beliau juga menginstruksikan hal yang sama.
“Manusia tidak boleh memiliki prasangka bahwa dirinya, keluarga dan orang-orang terdekatnya akan senantiasa aman dari musibah. Sehingga mereka acuh tak acuh terhadap saudara sesama muslim yang terkena musibah,” kata beliau.
“Untuk itu, mari kita ulurkan tangan untuk korban bencana merapi. Yang hari ini membawa uang, silakan menyisihkan sebagian yang dimiliki. Sebab orang mukmin itu seperti satu tubuh. Saling bantu membantu” tambah beliau.
Karena, meskipun tidak bisa mengganti kehilangan yang mereka alami, setidaknya bantuan itu bisa sedikit meringankan beban dan melipur hati mereka. Dengan sedikit kepedulian tersebut, mereka tidak akan merasa terkucil dan terabaikan. Sebab masih ada saudara sesama muslim yang senantiasa membantu dalam kesuliatan yang mereka alami.
Selain itu beliau juga mengintruksikan kepada para santri dan alumnus yang hadir dalam pengajian mingguan tersebut untuk mewujudkan kepeduliannya dalam bentuk sumbangan fisik. baik berupa uang, pakaian atau bahan-bahan makanan.
Dalam pengajian itu, beliau juga mengatakan bahwa umat Islam yang kebetulan tengah menghadapi bencana tidak perlu merasa berkecil hati. Dan jangan pula merasa putus asa atas kasih sayang Allah Swt. Karena segala musibah dan bencana tersebut bisa jadi adalah pengganti atas siksa neraka yang berlipat-lipat kali lebih pedih. Siksaan itu diberikan di dunia, sebagai wujud belas kasih Allah Swt kepada hambanya yang beriman.
Pentingnya Mendatangkan Psikolog dan Motivator
Hasil pengamatan Tim Langitan Peduli Merapi ini, terutama ketika melihat kondisi real di Stadio Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta yang sempat menampung ribuan pengungsi dan berbagai informasi lain, maka perlu kiranya mendatangkan para psikolog. Hal ini mengingat kebanyakan para donatur menyumbang dalam bentuk benda. Hingga pada pos-pos besar sumbangan itu menumpuk-numpuk.
Padahal selain bencana lahir, hal yang tidak dapat kita sepelekan adalah gejolak emosional dan rasa trauma yang mendalam para pengungsi. Terutama para anak-anak yang belum bisa berpikir secara jernih tentang bencana alam. Apalagi hari-hari ini mereka harus libur sekolah. Sesuatu yang selayaknya tidak terjadi.
Selain itu, penting juga mendatangkan para motivator untuk membangun kembali jiwa para korban yang hancur diterpa bencana. Bagian ini bisa diisi oleh kawan-kawan aktifis dakwah. Merenungkan kembali bahwa ada kekuatan adi kodrati di balik semua kejadian ini. Mencari hikmah yang terselip dari bencana ini dan sebagai instropeksi diri atas berbagai sikap serta prilaku manusia. [chantrek n a-doang]
Data Sumbangan Langitan Peduli Merapi
Uang tunai 28.000.000
350 kardus air minum senilai 4.025.000
Ratusan kardus pakaian layak pakai senilai 15.750.000
200 sarung baru senilai 4.400.000
4 kardus sarimi senilai 220.000
7 kardus obat-obatan senilai 1.230.000
Jumlah senilai 53.625.000
Sumber :
Data Tim Langitan Peduli Merapi
Sumbangan itu didistribusikan oleh Tim Langitan Peduli Merapi yang dikomandoi oleh H Agus Makshum Faqih dan Agus Mukhtar Humaidi lewat bantuan para alumni di sekitar wilayah bencana. Untuk tahap awal, tim telah menyisir 3 wilayah yaitu, pertama, Tambanan, Ngaglik, Sleman; kedua, Lodoyong, Tempel, Sleman; dan ketiga, Galombo, Magelang.
Adapun jumlah sumbangan adalah uang senilai 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), ratusan kardus pakaian layak pakai, 350 kardus minuman mineral, dan lain sebagainya. Jika diestimasikan dalam bentuk jumlah, semua sumbangan senilai Rp. 53.625.000 (limapuluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Instruksi KH Abdullah Faqih
Perhatian KH Abdullah Faqih terhadap bencana alam terkhusus erupsi gunung merapi sangat besar. Beliau telah menginstruksikan kepada seluruh santri, baik putra maupun putri. Atau bahkan di sela-sela pengajian umum kitab Ihya’ Ulumuddin untuk santri kalong (mbajak : jawa) pun beliau juga menginstruksikan hal yang sama.
“Manusia tidak boleh memiliki prasangka bahwa dirinya, keluarga dan orang-orang terdekatnya akan senantiasa aman dari musibah. Sehingga mereka acuh tak acuh terhadap saudara sesama muslim yang terkena musibah,” kata beliau.
“Untuk itu, mari kita ulurkan tangan untuk korban bencana merapi. Yang hari ini membawa uang, silakan menyisihkan sebagian yang dimiliki. Sebab orang mukmin itu seperti satu tubuh. Saling bantu membantu” tambah beliau.
Karena, meskipun tidak bisa mengganti kehilangan yang mereka alami, setidaknya bantuan itu bisa sedikit meringankan beban dan melipur hati mereka. Dengan sedikit kepedulian tersebut, mereka tidak akan merasa terkucil dan terabaikan. Sebab masih ada saudara sesama muslim yang senantiasa membantu dalam kesuliatan yang mereka alami.
Selain itu beliau juga mengintruksikan kepada para santri dan alumnus yang hadir dalam pengajian mingguan tersebut untuk mewujudkan kepeduliannya dalam bentuk sumbangan fisik. baik berupa uang, pakaian atau bahan-bahan makanan.
Dalam pengajian itu, beliau juga mengatakan bahwa umat Islam yang kebetulan tengah menghadapi bencana tidak perlu merasa berkecil hati. Dan jangan pula merasa putus asa atas kasih sayang Allah Swt. Karena segala musibah dan bencana tersebut bisa jadi adalah pengganti atas siksa neraka yang berlipat-lipat kali lebih pedih. Siksaan itu diberikan di dunia, sebagai wujud belas kasih Allah Swt kepada hambanya yang beriman.
Pentingnya Mendatangkan Psikolog dan Motivator
Hasil pengamatan Tim Langitan Peduli Merapi ini, terutama ketika melihat kondisi real di Stadio Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta yang sempat menampung ribuan pengungsi dan berbagai informasi lain, maka perlu kiranya mendatangkan para psikolog. Hal ini mengingat kebanyakan para donatur menyumbang dalam bentuk benda. Hingga pada pos-pos besar sumbangan itu menumpuk-numpuk.
Padahal selain bencana lahir, hal yang tidak dapat kita sepelekan adalah gejolak emosional dan rasa trauma yang mendalam para pengungsi. Terutama para anak-anak yang belum bisa berpikir secara jernih tentang bencana alam. Apalagi hari-hari ini mereka harus libur sekolah. Sesuatu yang selayaknya tidak terjadi.
Selain itu, penting juga mendatangkan para motivator untuk membangun kembali jiwa para korban yang hancur diterpa bencana. Bagian ini bisa diisi oleh kawan-kawan aktifis dakwah. Merenungkan kembali bahwa ada kekuatan adi kodrati di balik semua kejadian ini. Mencari hikmah yang terselip dari bencana ini dan sebagai instropeksi diri atas berbagai sikap serta prilaku manusia. [chantrek n a-doang]
Data Sumbangan Langitan Peduli Merapi
Uang tunai 28.000.000
350 kardus air minum senilai 4.025.000
Ratusan kardus pakaian layak pakai senilai 15.750.000
200 sarung baru senilai 4.400.000
4 kardus sarimi senilai 220.000
7 kardus obat-obatan senilai 1.230.000
Jumlah senilai 53.625.000
Sumber :
Data Tim Langitan Peduli Merapi
Minggu, 21 November 2010
Sekda Tuban Perpisahan, Nglencer ke Singapura, Bentuk Arogansi Kekuasaan
Dikutip dari kotatuban.com
Sekretaris Daerah Tuban Hj. Ir Parastuti yang kini sedang melakukan pesta perpisahan akhir masa jabatannya di Singapura, menuai kritik masyarakat Tuban. Acara yang memakan waktu 3 hari sejak keberangkatan rombongan Sabtu Pagi (20/11) dan diperkirakan tiba kembali di Kota Tuban Senin (22/11) tersebut membawa 90 orang yang terdiri dari pejabat teras Tuban beserta keluarganya,dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap berbagai musibah yang dialami bangsa ini. Demikian dikatakan oleh Calon Wakil Bupati dari unsur perseorangan Edi Toyyibi.
Menurut Edi Toyyibi, Pesta perpisahan tersebut dapat membuat kesan yang tak baik bagi masyarakat Tuban. Hal ini dapat menguatkan fakta bahwa kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Tuban cukup tinggi antara orang kaya dan orang miskin. “Ada banyak fakta masyarakat Tuban yang tak mampu membiayai tranportasinya untuk berobat, di sisi lain pejabat Tuban berhura-hura di negeri orang,” kata Edi Toyyibi yang juga mantan anggota Panwaskab Tuban.
Edi Toyyibi menambahkan meskipun hal ini dilakukannya tidak menggunakan biaya APBD Tuban, namun manfaatnya hanya bisa dinikmati pejabat-pejabat tersebut. Pesta perpisahan ini seyogyanya dilakukan di Kota Tuban sendiri. “Kalau begini siapa yang diuntungkan? Kalau bukan pejabat tersebut dan pengusaha-pengusaha negeri Singa tersebut. Sayangkan. Kalau dihelat di Tuban, keuntungannya bisa diraih oleh pengusaha lokal, dari hotel hingga catering,” ujar Edi Toyyibi yang optimis lulus verifikasi faktual KPU berpasangan dengan dr. Bambang Lukmantono.
Sementara itu, Drs. Bambang Sutigno menanggapi lain. Menurut Bambang yang pernah menjabat anggota fraksi Partai Golkar 3 periode ini, perpisahan tersebut merupakan bentuk arogansi dari sebuah kekuasaan. Apalagi hal ini dilakukan pada saat proses pemilukada 2011 Tuban sedang berlangsung. “Perpisahan ini kental dengan nuansa politik mengingat Parastuti adalah salah satu kandidat Calon Bupati yang diusulkan mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golar oleh Bupati Tuban Dra. Haeny Relawati RW bersama 2 nama yang lain,” kata Bambang Sutigno yang kini aktif di Konsorsium LSM SP5.
Bambang mengatakan bila nanti ditemukan indikasi atau dugaan pengkondisian para pejabat teras di lingkungan Pemkab Tuban ke arah dukungan calon pasangan kepala daerah tertentu bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pemilu. “Bisa juga dikenakan sanksi bagi PNS dengan UU Kedisiplinan PNS bila hal ini terjadi,” tegas Bambang.
Bambang menyesalkan pesta perpisahan Sekda Tuban ini. Wajar bila kelak Anggota DPRD atau KPUD Tuban mempertanyakan perihal pesta ini. Pasalnya Mantan Sekda Parastuti belum mundur dari pencalonannya sebagai kandidat calon bupati dari Partai Golkar. (zen)
Sekretaris Daerah Tuban Hj. Ir Parastuti yang kini sedang melakukan pesta perpisahan akhir masa jabatannya di Singapura, menuai kritik masyarakat Tuban. Acara yang memakan waktu 3 hari sejak keberangkatan rombongan Sabtu Pagi (20/11) dan diperkirakan tiba kembali di Kota Tuban Senin (22/11) tersebut membawa 90 orang yang terdiri dari pejabat teras Tuban beserta keluarganya,dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap berbagai musibah yang dialami bangsa ini. Demikian dikatakan oleh Calon Wakil Bupati dari unsur perseorangan Edi Toyyibi.
Menurut Edi Toyyibi, Pesta perpisahan tersebut dapat membuat kesan yang tak baik bagi masyarakat Tuban. Hal ini dapat menguatkan fakta bahwa kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Tuban cukup tinggi antara orang kaya dan orang miskin. “Ada banyak fakta masyarakat Tuban yang tak mampu membiayai tranportasinya untuk berobat, di sisi lain pejabat Tuban berhura-hura di negeri orang,” kata Edi Toyyibi yang juga mantan anggota Panwaskab Tuban.
Edi Toyyibi menambahkan meskipun hal ini dilakukannya tidak menggunakan biaya APBD Tuban, namun manfaatnya hanya bisa dinikmati pejabat-pejabat tersebut. Pesta perpisahan ini seyogyanya dilakukan di Kota Tuban sendiri. “Kalau begini siapa yang diuntungkan? Kalau bukan pejabat tersebut dan pengusaha-pengusaha negeri Singa tersebut. Sayangkan. Kalau dihelat di Tuban, keuntungannya bisa diraih oleh pengusaha lokal, dari hotel hingga catering,” ujar Edi Toyyibi yang optimis lulus verifikasi faktual KPU berpasangan dengan dr. Bambang Lukmantono.
Sementara itu, Drs. Bambang Sutigno menanggapi lain. Menurut Bambang yang pernah menjabat anggota fraksi Partai Golkar 3 periode ini, perpisahan tersebut merupakan bentuk arogansi dari sebuah kekuasaan. Apalagi hal ini dilakukan pada saat proses pemilukada 2011 Tuban sedang berlangsung. “Perpisahan ini kental dengan nuansa politik mengingat Parastuti adalah salah satu kandidat Calon Bupati yang diusulkan mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golar oleh Bupati Tuban Dra. Haeny Relawati RW bersama 2 nama yang lain,” kata Bambang Sutigno yang kini aktif di Konsorsium LSM SP5.
Bambang mengatakan bila nanti ditemukan indikasi atau dugaan pengkondisian para pejabat teras di lingkungan Pemkab Tuban ke arah dukungan calon pasangan kepala daerah tertentu bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pemilu. “Bisa juga dikenakan sanksi bagi PNS dengan UU Kedisiplinan PNS bila hal ini terjadi,” tegas Bambang.
Bambang menyesalkan pesta perpisahan Sekda Tuban ini. Wajar bila kelak Anggota DPRD atau KPUD Tuban mempertanyakan perihal pesta ini. Pasalnya Mantan Sekda Parastuti belum mundur dari pencalonannya sebagai kandidat calon bupati dari Partai Golkar. (zen)
HARLAH KE-4 PKNU: Awas, Asing Bermain Habisi Partai Islam!
DUTA MASYARAKAT,
JAKARTA—Rencana penerapan Parliementary Treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen diyakini sebagai upaya menghabisi partai Islam di Indonesia pada pemilu 2014. Upaya itu disinyalir pula merupakan misi asing musuh Islam yang tidak menginginkan partai Islam bersatu dan berjaya di tanah air.
Karena itu, tidak ada jalan lain, kecuali partai Islam harus duduk bersama, bersatu menyatukan visi, dan menggalang kekuatan guna menghadapi pemilu 2014. Jika langkah ini tidak dilakukan secepatnya maka partai Islam bisa habis.
Demikian salah satu kesimpulan seminar nasional bertajuk, “Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam dalam Pemilu 2014” di Hotel Park, Jakarta Timur, Sabtu (20/11) kemarin. Seminar yang dibagi menjadi dua sesi itu merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-4 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Sesi pertama, Ketua Umum PBB M.S. Ka’ban, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozim Khumaedi, dan mantan elite Partai Syarikat Islam Dahlan Abdul Hamid didaulat sebagai narasumber. Sementara di sesi kedua, giliran Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dipercaya untuk memberikan materi serta Dirjen Perundang-undangan Kemenkum & HAM Wahiduddin Adam yang tampil mewakili Menkum & HAM Patrialis Akbar.
Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali dalam paparannya mengatakan, partai-partai Islam harus menemukan format untuk menyatukan diri. Untuk itu lontaran gagasan konfederasi menarik untuk disambut oleh partai-partai Islam.
“Jangan sampai tidak ada partai Islam di bumi Indonesia. Berpikir yang terjelek sebelum semua benar-benar terjadi menimpa partai Islam,” katanya.
Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam menambahkan, politik Indonesia tidak bisa menafikan keberadaan partai Islam. “Semoga ke depan kerjasama dengan partai-partai Islam tetap terjaga. Momentum harlah IV PKNU ini untuk mencari isu bersama yang akan diperjuangjan partai Islam,” katanya.
Mantan fungsionaris PSI, Dahlan Abdul Hamid yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Irak juga mengingatkan agar partai Islam mencari solusi dan format peraturan yang baik, tidak hanya untuk 2014 tapi jauh ke depan. Selain itu harus bisa menghilangkan ego untuk mencari kursi kekuasaan.
“Hari ini, tentukan siapa capres 2014 yang akan diusung partai Islam. Kalau tidak begitu sama saja bohong. Partai Islam akan hancur seperti partai Islam di Palestina,” tegas Dahlan.
Menurutnya, partai Islam harus bisa menghitung kemungkinan pahit di 2014, bagaimana jika hanya enam partai yang lolos PT. Jika partai Islam tidak bisa menghitung kemungkinan terpahit, maka ke depan partai Islam bisa hancur lebur karena tidak siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Sementara itu, Ketua Umum PBB M.S. Ka’ban menilai bahwa persoalan utama yang
harus dipikirkan bukan persoalan berapa PT bakal dinaikkan. “Persoalan kita bukan PT, tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil, seperti pemilu di tahun 55. Selain itu, bagaimana agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang,” papar Ka’ban.
Terkait dengan persoalan parpol Islam yang dihadapkan dengan penyederhanaan partai melalui kenaikan PT, Ka’ban mengaku pernah membahas soal ini dengan elite Partai Golkar dan sejumlah tokoh lain dalam beberapa diskusi dan seminar. “Saya tanya, paling sederhana itu apa, berapa? Jika paling sederhana itu satu, ya berarti seperti di China. Kalau dua, ya seperti di Amerika, ataukah tiga seperti Orde Baru. Atau cukup dua partai, partai Hizbullah dengan hizbusetan?” kata Ka’ban, bercanda.
Namun semua pilihan-pilihan itu, kata dia, tidak disetujui oleh elite partai, tapi setelah partai banyak kemudian ada niat untuk kembali menyederhanakan lagi. “Golkar mau enam, kenapa tidak tujuh. Oh, karena Gerindra dan Hanura dari Golkar, makanya tidak mau lebih dari enam. Jadi ini sama saja killing (pembunuhan) politik,” urai Ka’ban.
Jika PT naik lima persen, Ka’ban memprediksi Hanura dan Gerindra bisa tamat. Diakui Ka’ban, PT 2, 5 persen saja cukup sulit, apalagi jika PT jadi lima persen. Untuk itu, dia mengingatkan agar partai Islam yang kini berada di parlemen untuk tidak terlalu jumawa dengan rencana kenaikan PT lima persen.
“PKS jangan terlalu jumawa dengan PT 5 persen. Soal PT ini, saya ada suudhzon politik, jangan-jangan ini permainan asing. Padahal, Islam itu bukan dimusihi tapi untuk dikawani,” tutup Ka’ban. Dalam acara tersebut hadir sejumlah tokoh di antaranya Sekjen DPP PKB versi Gus Dur, Yenny Wahid, dan sejumlah tokoh lain.
* ful
JAKARTA—Rencana penerapan Parliementary Treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen diyakini sebagai upaya menghabisi partai Islam di Indonesia pada pemilu 2014. Upaya itu disinyalir pula merupakan misi asing musuh Islam yang tidak menginginkan partai Islam bersatu dan berjaya di tanah air.
Karena itu, tidak ada jalan lain, kecuali partai Islam harus duduk bersama, bersatu menyatukan visi, dan menggalang kekuatan guna menghadapi pemilu 2014. Jika langkah ini tidak dilakukan secepatnya maka partai Islam bisa habis.
Demikian salah satu kesimpulan seminar nasional bertajuk, “Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam dalam Pemilu 2014” di Hotel Park, Jakarta Timur, Sabtu (20/11) kemarin. Seminar yang dibagi menjadi dua sesi itu merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-4 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Sesi pertama, Ketua Umum PBB M.S. Ka’ban, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozim Khumaedi, dan mantan elite Partai Syarikat Islam Dahlan Abdul Hamid didaulat sebagai narasumber. Sementara di sesi kedua, giliran Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dipercaya untuk memberikan materi serta Dirjen Perundang-undangan Kemenkum & HAM Wahiduddin Adam yang tampil mewakili Menkum & HAM Patrialis Akbar.
Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali dalam paparannya mengatakan, partai-partai Islam harus menemukan format untuk menyatukan diri. Untuk itu lontaran gagasan konfederasi menarik untuk disambut oleh partai-partai Islam.
“Jangan sampai tidak ada partai Islam di bumi Indonesia. Berpikir yang terjelek sebelum semua benar-benar terjadi menimpa partai Islam,” katanya.
Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam menambahkan, politik Indonesia tidak bisa menafikan keberadaan partai Islam. “Semoga ke depan kerjasama dengan partai-partai Islam tetap terjaga. Momentum harlah IV PKNU ini untuk mencari isu bersama yang akan diperjuangjan partai Islam,” katanya.
Mantan fungsionaris PSI, Dahlan Abdul Hamid yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Irak juga mengingatkan agar partai Islam mencari solusi dan format peraturan yang baik, tidak hanya untuk 2014 tapi jauh ke depan. Selain itu harus bisa menghilangkan ego untuk mencari kursi kekuasaan.
“Hari ini, tentukan siapa capres 2014 yang akan diusung partai Islam. Kalau tidak begitu sama saja bohong. Partai Islam akan hancur seperti partai Islam di Palestina,” tegas Dahlan.
Menurutnya, partai Islam harus bisa menghitung kemungkinan pahit di 2014, bagaimana jika hanya enam partai yang lolos PT. Jika partai Islam tidak bisa menghitung kemungkinan terpahit, maka ke depan partai Islam bisa hancur lebur karena tidak siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Sementara itu, Ketua Umum PBB M.S. Ka’ban menilai bahwa persoalan utama yang
harus dipikirkan bukan persoalan berapa PT bakal dinaikkan. “Persoalan kita bukan PT, tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil, seperti pemilu di tahun 55. Selain itu, bagaimana agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang,” papar Ka’ban.
Terkait dengan persoalan parpol Islam yang dihadapkan dengan penyederhanaan partai melalui kenaikan PT, Ka’ban mengaku pernah membahas soal ini dengan elite Partai Golkar dan sejumlah tokoh lain dalam beberapa diskusi dan seminar. “Saya tanya, paling sederhana itu apa, berapa? Jika paling sederhana itu satu, ya berarti seperti di China. Kalau dua, ya seperti di Amerika, ataukah tiga seperti Orde Baru. Atau cukup dua partai, partai Hizbullah dengan hizbusetan?” kata Ka’ban, bercanda.
Namun semua pilihan-pilihan itu, kata dia, tidak disetujui oleh elite partai, tapi setelah partai banyak kemudian ada niat untuk kembali menyederhanakan lagi. “Golkar mau enam, kenapa tidak tujuh. Oh, karena Gerindra dan Hanura dari Golkar, makanya tidak mau lebih dari enam. Jadi ini sama saja killing (pembunuhan) politik,” urai Ka’ban.
Jika PT naik lima persen, Ka’ban memprediksi Hanura dan Gerindra bisa tamat. Diakui Ka’ban, PT 2, 5 persen saja cukup sulit, apalagi jika PT jadi lima persen. Untuk itu, dia mengingatkan agar partai Islam yang kini berada di parlemen untuk tidak terlalu jumawa dengan rencana kenaikan PT lima persen.
“PKS jangan terlalu jumawa dengan PT 5 persen. Soal PT ini, saya ada suudhzon politik, jangan-jangan ini permainan asing. Padahal, Islam itu bukan dimusihi tapi untuk dikawani,” tutup Ka’ban. Dalam acara tersebut hadir sejumlah tokoh di antaranya Sekjen DPP PKB versi Gus Dur, Yenny Wahid, dan sejumlah tokoh lain.
* ful
Jumat, 19 November 2010
PKNU Lebih Memilih PPP Berfederasi
Jakarta, CyberNews. Agenda utama Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), 12-14 Desember 2010, selain memilih pengurus baru, menurut Wakil Sekjen DPP Andi Najmi, juga menentukan arah federasi atau koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Federasi atau koalisi PKNU lebih cenderung memilih saudara tua, PPP,"ujar Andi Najmi dihubungi di Jakarta, Jumat (19/11).
Alasan lebih memilih PPP, menurutnya, karena kesamaan asas Islam. Hal itu penting untuk menghadapi upaya pihak yang ingin memarjinalkan partai berasas Islam melalui peningkatan batas ambang 2,5 persen menjadi 5 persen. Upaya menaikkan batas ambang masuk parlemen atau dikenal dengan parliamentary treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen adalah bentuk arogansi dan egoisme partai besar untuk menggusur partai berasas Islam.
Keinginan tesebut, menurutnya, juga merupakan arogansi dan sikap egoisme partai-partai besar yang ingin menikmati kekuasaan lebih besar. Dalam konteks politik transisional seperti sekarang, hal itu justeru bisa berbahaya karana bisa memunculkan kartel politik, yang bisa mengarah kepada sistem pemerintahan yang otoriter.
"Kita masih trauma dengan masa Orba, dimana partai hanya tiga yang dengan mudah dikooptasi oleh pemerintah," ujarnya.
Seperti diketahui, PKNU sendiri lahir dari konflik PKB setelah Muktamar Semarang. Sejumlah kiai akhirnya mendirikan PKNU. Namun pada Pemilu 2009 hanya memperoleh dukungan 1,49 juta.
Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) rencananya digelar di atas kapal pesiar, 12-14 Desember mendatang. Andi Najmi mengatakan mengatakan hal itu dilakukan sebagai napak tilas zaman Walisongo dalam bentuk syiar agama Islam menggunakan perahu.
"Kapal itu akan berlayar mulai Tanjung Perak Surabaya, transit di Semarang untuk bakti sosial membagikan 5.000 dos mi instan, dan berakhir di Tanjung Priok Jakarta,"ujar Andi Najmi.
Jumlah peserta Muktamar PKNU sekitar 4.000 orang, sementara kapal mampu menampung 7.000 penumpang. Di kapal mereka akan menggelar rapat-rapat sidang.
( A Adib /CN27 )
"Federasi atau koalisi PKNU lebih cenderung memilih saudara tua, PPP,"ujar Andi Najmi dihubungi di Jakarta, Jumat (19/11).
Alasan lebih memilih PPP, menurutnya, karena kesamaan asas Islam. Hal itu penting untuk menghadapi upaya pihak yang ingin memarjinalkan partai berasas Islam melalui peningkatan batas ambang 2,5 persen menjadi 5 persen. Upaya menaikkan batas ambang masuk parlemen atau dikenal dengan parliamentary treshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen adalah bentuk arogansi dan egoisme partai besar untuk menggusur partai berasas Islam.
Keinginan tesebut, menurutnya, juga merupakan arogansi dan sikap egoisme partai-partai besar yang ingin menikmati kekuasaan lebih besar. Dalam konteks politik transisional seperti sekarang, hal itu justeru bisa berbahaya karana bisa memunculkan kartel politik, yang bisa mengarah kepada sistem pemerintahan yang otoriter.
"Kita masih trauma dengan masa Orba, dimana partai hanya tiga yang dengan mudah dikooptasi oleh pemerintah," ujarnya.
Seperti diketahui, PKNU sendiri lahir dari konflik PKB setelah Muktamar Semarang. Sejumlah kiai akhirnya mendirikan PKNU. Namun pada Pemilu 2009 hanya memperoleh dukungan 1,49 juta.
Muktamar I Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) rencananya digelar di atas kapal pesiar, 12-14 Desember mendatang. Andi Najmi mengatakan mengatakan hal itu dilakukan sebagai napak tilas zaman Walisongo dalam bentuk syiar agama Islam menggunakan perahu.
"Kapal itu akan berlayar mulai Tanjung Perak Surabaya, transit di Semarang untuk bakti sosial membagikan 5.000 dos mi instan, dan berakhir di Tanjung Priok Jakarta,"ujar Andi Najmi.
Jumlah peserta Muktamar PKNU sekitar 4.000 orang, sementara kapal mampu menampung 7.000 penumpang. Di kapal mereka akan menggelar rapat-rapat sidang.
( A Adib /CN27 )
Kamis, 18 November 2010
PKNU dan Partai-Partai Islam rapatkan barisan
DUTA MASYARAKAT, 19 November 2010
JAKARTA — Puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-4 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sabtu (20/11) besok di Hotel Park, Jakarta Timur, akan menjadi ajang konsolidasi partai-partai Islam. Konsolidasi dilakukan untuk mengantisipasi adanya upaya penjegalan partai Islam melalui berbagai cara pada Pemilu 2014.
Salah satunya rencana menaikkan parliementary threshold (PT) pada Pemilu 2014 menjadi 5 persen. Hal itu dipastikan membuat keberadaan partai-partai Islam berada di ujung tanduk sebab rencana itu jelas sebagai upaya rekayasa sistematis untuk menghilangkan eksistensi partai Islam di Indonesia. Karena itu sejumlah tokoh akan hadir dalam acara Harlah PKNU guna menegaskan sikapnya terkait rencana tersebut.
Untuk itu Harlah PKNU juga akan dirangkai dengan seminar bertajuk “Quo Vadis Partai Islam, Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam pada Pemilu 2014”, dengan menampilkan pembicara Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Ketua Umum DPP PBB M.S. Kaban, mantan Sesneg Yusril Izha Mahendra, Menkumham Patrialis Akbar, dan sejumlah tokoh lain.
Wakil Sekjen DPP PKNU Andi Najmi Fuadi saat dihubungi Kamis kemarin menyebutkan, penjegalan partai Islam tersebut tampak kasat mata. Selain menaikkan PT penolakan sejumlah fraksi di DPR terhadap gagasan konfederasi memberangus partai Islam.
“Waktu PT 2,5 persen saja, yang lolos hanya dua partai Islam, PPP dan PKS. Kalau naik menjadi 5 persen habislah partai-partai Islam,” kata Andi, kepada Duta.
Andi menilai, penolakan konfederasi termasuk upaya menjegal kesempatan partai-partai Islam untuk menyatukan diri. Dikatakan, indikasinya sudah sangat jelas ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia. “Maka, partai Islam harus merapatkan barisan untuk melawan kedzoliman. Partai-partai Islam akan berkumpul di forum PKNU besok untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Menurut Andi, PT 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara dari Partai Islam. Suara itu jika digabungkan jumlahnya sangat signifikan. Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak.
“Itu sama saja perampasan hak asasi manusia. Hak seseorang mengaspirasikan suaranya dirampas,” tandasnya.
Mantan anggota DPR dari FKB ini, menambahkan posisi parpol Islam paling kuat hanya bertahan dan tidak akan jauh berubah dari sekarang ini. “Untuk bertahan, maksimal hanya segitu-segitu saja, dengan sebuah syarat harus berani introspeksi diri institusinya mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” imbuhnya.
JAKARTA — Puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-4 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sabtu (20/11) besok di Hotel Park, Jakarta Timur, akan menjadi ajang konsolidasi partai-partai Islam. Konsolidasi dilakukan untuk mengantisipasi adanya upaya penjegalan partai Islam melalui berbagai cara pada Pemilu 2014.
Salah satunya rencana menaikkan parliementary threshold (PT) pada Pemilu 2014 menjadi 5 persen. Hal itu dipastikan membuat keberadaan partai-partai Islam berada di ujung tanduk sebab rencana itu jelas sebagai upaya rekayasa sistematis untuk menghilangkan eksistensi partai Islam di Indonesia. Karena itu sejumlah tokoh akan hadir dalam acara Harlah PKNU guna menegaskan sikapnya terkait rencana tersebut.
Untuk itu Harlah PKNU juga akan dirangkai dengan seminar bertajuk “Quo Vadis Partai Islam, Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam pada Pemilu 2014”, dengan menampilkan pembicara Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Ketua Umum DPP PBB M.S. Kaban, mantan Sesneg Yusril Izha Mahendra, Menkumham Patrialis Akbar, dan sejumlah tokoh lain.
Wakil Sekjen DPP PKNU Andi Najmi Fuadi saat dihubungi Kamis kemarin menyebutkan, penjegalan partai Islam tersebut tampak kasat mata. Selain menaikkan PT penolakan sejumlah fraksi di DPR terhadap gagasan konfederasi memberangus partai Islam.
“Waktu PT 2,5 persen saja, yang lolos hanya dua partai Islam, PPP dan PKS. Kalau naik menjadi 5 persen habislah partai-partai Islam,” kata Andi, kepada Duta.
Andi menilai, penolakan konfederasi termasuk upaya menjegal kesempatan partai-partai Islam untuk menyatukan diri. Dikatakan, indikasinya sudah sangat jelas ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia. “Maka, partai Islam harus merapatkan barisan untuk melawan kedzoliman. Partai-partai Islam akan berkumpul di forum PKNU besok untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah tersebut,” katanya.
Menurut Andi, PT 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara dari Partai Islam. Suara itu jika digabungkan jumlahnya sangat signifikan. Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak.
“Itu sama saja perampasan hak asasi manusia. Hak seseorang mengaspirasikan suaranya dirampas,” tandasnya.
Mantan anggota DPR dari FKB ini, menambahkan posisi parpol Islam paling kuat hanya bertahan dan tidak akan jauh berubah dari sekarang ini. “Untuk bertahan, maksimal hanya segitu-segitu saja, dengan sebuah syarat harus berani introspeksi diri institusinya mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” imbuhnya.
PKNU: Eksistensi Partai Islam Terancam
Jakarta, Bhirawa
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menyatakan, eksistensi partai Islam terancam jika DPR jadi menetapkan ambang batas keterwakilan di parlemen sebesar lima persen.
"Waktu 2,5 persen saja, partai Islam yang lolos hanya PPP dan PKS. Kalau naik menjadi lima persen habislah partai-partai Islam," kata Wakil Sekjen PKNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Kamis (18/11).
Dia mengatakan, parliamentary threshold 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara partai Islam. Padahal, jika suara itu digabungkan jumlahnya sangat berarti.
"Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak. Itu sama saja dengan perampasan hak asasi manusia, hak seseorang untuk mengaspirasikan suaranya," kata Andi.
Apalagi, lanjutnya, sejumlah fraksi di DPR menolak gagasan konfederasi partai yang memungkinkan sejumlah partai Islam menyatukan diri.
Menurut Andi, terindikasi ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia.
"Maka, partai Islam harus merapatkan barisan," kata mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Terkait hal itu, dalam puncak peringatan hari lahir ke-4 PKNU di Jakarta, Sabtu (20/11), akan digelar forum seminar bertajuk "Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam pada Pemilu 2014".
Akan tampil sebagai pembicara antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum PBNU As`ad Said Ali, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, Menkumham Patrialis Akbar, dan pakar hukum tata negara Prof Yusril Izha Mahendra.
Sejumlah partai Islam diundang hadir dalam acara tersebut, antara lain PPP, PBB, Partai Syarekat Islam, dan PPNUI.
"Partai-partai Islam akan berkumpul di forum PKNU untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah tersebut," katanya. [ant]
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menyatakan, eksistensi partai Islam terancam jika DPR jadi menetapkan ambang batas keterwakilan di parlemen sebesar lima persen.
"Waktu 2,5 persen saja, partai Islam yang lolos hanya PPP dan PKS. Kalau naik menjadi lima persen habislah partai-partai Islam," kata Wakil Sekjen PKNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Kamis (18/11).
Dia mengatakan, parliamentary threshold 2,5 pada Pemilu 2009 sudah merampas paksa suara partai Islam. Padahal, jika suara itu digabungkan jumlahnya sangat berarti.
"Kalau dinaikkan lagi, dipastikan jumlah suara yang hangus semakin banyak. Itu sama saja dengan perampasan hak asasi manusia, hak seseorang untuk mengaspirasikan suaranya," kata Andi.
Apalagi, lanjutnya, sejumlah fraksi di DPR menolak gagasan konfederasi partai yang memungkinkan sejumlah partai Islam menyatukan diri.
Menurut Andi, terindikasi ada kekuatan tertentu yang tidak ingin partai Islam berkembang dan kuat di Indonesia.
"Maka, partai Islam harus merapatkan barisan," kata mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Terkait hal itu, dalam puncak peringatan hari lahir ke-4 PKNU di Jakarta, Sabtu (20/11), akan digelar forum seminar bertajuk "Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam pada Pemilu 2014".
Akan tampil sebagai pembicara antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum PBNU As`ad Said Ali, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, Menkumham Patrialis Akbar, dan pakar hukum tata negara Prof Yusril Izha Mahendra.
Sejumlah partai Islam diundang hadir dalam acara tersebut, antara lain PPP, PBB, Partai Syarekat Islam, dan PPNUI.
"Partai-partai Islam akan berkumpul di forum PKNU untuk mencari solusi terbaik mengatasi masalah tersebut," katanya. [ant]
Selasa, 16 November 2010
Hadapi Pemilukada PCNU Tuban Menjelma Parpol, Abaikan Khittah
DUTA MASYARAKAT, 16 November 2010
Cipnal Muchlip tuban
Lagi-lagi NU larut dalam atmosfer Pemilukada. Sikap politik PCNU Tuban yang terang-terangan mendukung Noor Nahar Husain (diusung PKB) dianggap menganaktirikan partai berbasis Nahdliyin lainnya.
Ya, Nahdlatul Ulama (NU), khususnya PCNU Tuban, hari-hari ini menjadi sorotan publik jelang Pemilukada di Bumi Ranggalawe tahun depan. Lewat Ketua PCNU Tuban, H. Fathul Huda, mereka blak-blakan mendukung pencalonan Noor Nahar Husain sebagai bupati.
|Tak hanya itu, Fatkul Huda juga menggerakkan badan otonom (Banom) untuk memenangkan calon yang sudah dua kali kalah dalam perhelatan serupa ini, dan kabarnya akan dipasangkan dengan Nasruddin Ali (adik Fatkul Huda).
Sikap PCNU ini dinilai Syaroful Minan, anggota DPRD yang juga Dewan Pengasuh Ponpes Mambail Futuh, Desa Beji, Kec. Jenu, sebagai sikap politik yang menganaktirikan partai dengan basis NU lainnya. Juga tidak sesuai dengan NU yang telah kembali ke khittah.
”Kalau menggerakkan Banom untuk memenangkan salah satu calon, kan NU menjadi politik praktis. Padahal politik NU dengan konsep rahmatan lil alamin,” jelas wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini.
Sementara M Mukhtar, komandan Banser juga kurang sependapat dengan sikap politik NU yang sudah berpolitik. Namun dirinya tidak akan menghalang-halangi atau melawan keputusan organisasi.
”Sebelumnya saya ketemu dengan beliau (Fatkul Huda, red). Katanya sekarang tidak perlu khittah lagi. Katanya sekarang yang penting memenangkan Pak Noor Nahar,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Sekolah Madarasah Aliyah Ash-Shomadiya (MAS) Makam Agung Tuban, Riza Salahuddin Habibi (Gus Riza). Dia menegaskan bahwa ulama seharusnya menjadi kontrol umat dan tidak berbalik melakukan manuver politik yang merugikan organisasi.
”NU baiknya kalau mau mengundang semua calon diajak kontrak politik, bukan malah seperti ini.,” papar pria yang juga ketua Forum Pemerhati Pendidikan Tuban (FPPT) itu.
Cipnal Muchlip tuban
Lagi-lagi NU larut dalam atmosfer Pemilukada. Sikap politik PCNU Tuban yang terang-terangan mendukung Noor Nahar Husain (diusung PKB) dianggap menganaktirikan partai berbasis Nahdliyin lainnya.
Ya, Nahdlatul Ulama (NU), khususnya PCNU Tuban, hari-hari ini menjadi sorotan publik jelang Pemilukada di Bumi Ranggalawe tahun depan. Lewat Ketua PCNU Tuban, H. Fathul Huda, mereka blak-blakan mendukung pencalonan Noor Nahar Husain sebagai bupati.
|Tak hanya itu, Fatkul Huda juga menggerakkan badan otonom (Banom) untuk memenangkan calon yang sudah dua kali kalah dalam perhelatan serupa ini, dan kabarnya akan dipasangkan dengan Nasruddin Ali (adik Fatkul Huda).
Sikap PCNU ini dinilai Syaroful Minan, anggota DPRD yang juga Dewan Pengasuh Ponpes Mambail Futuh, Desa Beji, Kec. Jenu, sebagai sikap politik yang menganaktirikan partai dengan basis NU lainnya. Juga tidak sesuai dengan NU yang telah kembali ke khittah.
”Kalau menggerakkan Banom untuk memenangkan salah satu calon, kan NU menjadi politik praktis. Padahal politik NU dengan konsep rahmatan lil alamin,” jelas wakil rakyat asal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini.
Sementara M Mukhtar, komandan Banser juga kurang sependapat dengan sikap politik NU yang sudah berpolitik. Namun dirinya tidak akan menghalang-halangi atau melawan keputusan organisasi.
”Sebelumnya saya ketemu dengan beliau (Fatkul Huda, red). Katanya sekarang tidak perlu khittah lagi. Katanya sekarang yang penting memenangkan Pak Noor Nahar,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Sekolah Madarasah Aliyah Ash-Shomadiya (MAS) Makam Agung Tuban, Riza Salahuddin Habibi (Gus Riza). Dia menegaskan bahwa ulama seharusnya menjadi kontrol umat dan tidak berbalik melakukan manuver politik yang merugikan organisasi.
”NU baiknya kalau mau mengundang semua calon diajak kontrak politik, bukan malah seperti ini.,” papar pria yang juga ketua Forum Pemerhati Pendidikan Tuban (FPPT) itu.
Senin, 15 November 2010
Penetapan Idul Adha Arab Saudi Kontroversial
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Keputusan Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi yang menetapkan 1 Dzulhijjah 1431 jatuh pada Ahad (7/11) dan Idul Adha 10 Dzulhijjah bertepatan Selasa (16/11) dianggap kontroversial. Menurut, peneliti astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, hilal awal Dzulhijjah pada Sabtu (6/11) mustahil terlihat.
Dia menjelaskan posisi hilal di Arab Saudi hanya 2 derjat dan berumur kurang dari 13 jam. "Tampaknya faktor ini tidak diperhatikan oleh Arab Saudi," kata Thomas di Jakarta, Jumat (12/11)
Dia mengatakan penetapan tersebut hanya berdasarkan kesaksian individu masyarakat yang melihat hilal saat itu. Namun, naifnya, kesaksian ini tak dicek silang lebih lanjut ke data ilmiah. Bahkan, tuturnya, ini tidak menyebutkan identitas saksi sebagaimana yang berlaku di Indonesia.
Thomas menduga saksi yang bersangkutan salah mengamati hilal dan ada kemungkinan objek lain yang dimaksud. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 2005 silam. Terungkap, bahwa saksi yang dijadikan rujukan rukyat hilal adalah pria berusia lanjut. Anehnya, selama bertahun-tahun saksi tersebut tak pernah tergantikan. Padahal, diprediksikan sebelumnya, awal Dzulhijjah dan Idul Adha tak akan terjadi perbedaan antara Arab Saudi dan Indonesia.
Karenanya, ujar Thomas, berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah astronom Muslim internasional untuk mendekati pemerintah Arab Saudi. Tujuannya untuk memberikan masukan tentang pentingnya kriteria ilmiah dalam pengamatan hilal. Namun demikian, keputusan Mahkamah Agung tersebut tetap sah jika ditinjau dari kacamata syariat.
Hasil keputusan itu merupakan ijtihad fikih yang sah dan benar menurut syariat, meskipun tidak dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. "Saya menyebutnya hilal syar'i bukan hilal 'ilmi," kilahnya.
Menurut Thomas, perbedaan penentuan Idul Adha yang terjadi di Indonesia akibat perbedaan persepsi tentang pemaknaan hari Arafah. Sebagian kalangan beranggapan, hari Arafah adalah waktu pelaksanaan wukuf oleh jamaah haji di Arafah yang ketentuannya mengacu pada ketetapan pemerintah Arab Saudi. Sedangkan kalanga lain memandang Arafah tak terkait dengan wukuf, akan tetapi hari ke sembilan Dzulhijjah sesuai dengan garis dan keberadaan wilayah masing-masing.
Dengan demikian, kata Thomas, penentuannya tak perlu mengacu hasil ketetapan Arab Saudi. Pendapat terakhir banyak diikuti oleh negara-negar Asia Tenggara, di antaranya Indonesia, Malaysia, dan Brunei. "Perbedaan ini harus dipahami betul oleh umat Islam agar bisa disikapi secara arif dan bijaksana," paparnya.
Dia menjelaskan posisi hilal di Arab Saudi hanya 2 derjat dan berumur kurang dari 13 jam. "Tampaknya faktor ini tidak diperhatikan oleh Arab Saudi," kata Thomas di Jakarta, Jumat (12/11)
Dia mengatakan penetapan tersebut hanya berdasarkan kesaksian individu masyarakat yang melihat hilal saat itu. Namun, naifnya, kesaksian ini tak dicek silang lebih lanjut ke data ilmiah. Bahkan, tuturnya, ini tidak menyebutkan identitas saksi sebagaimana yang berlaku di Indonesia.
Thomas menduga saksi yang bersangkutan salah mengamati hilal dan ada kemungkinan objek lain yang dimaksud. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 2005 silam. Terungkap, bahwa saksi yang dijadikan rujukan rukyat hilal adalah pria berusia lanjut. Anehnya, selama bertahun-tahun saksi tersebut tak pernah tergantikan. Padahal, diprediksikan sebelumnya, awal Dzulhijjah dan Idul Adha tak akan terjadi perbedaan antara Arab Saudi dan Indonesia.
Karenanya, ujar Thomas, berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah astronom Muslim internasional untuk mendekati pemerintah Arab Saudi. Tujuannya untuk memberikan masukan tentang pentingnya kriteria ilmiah dalam pengamatan hilal. Namun demikian, keputusan Mahkamah Agung tersebut tetap sah jika ditinjau dari kacamata syariat.
Hasil keputusan itu merupakan ijtihad fikih yang sah dan benar menurut syariat, meskipun tidak dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. "Saya menyebutnya hilal syar'i bukan hilal 'ilmi," kilahnya.
Menurut Thomas, perbedaan penentuan Idul Adha yang terjadi di Indonesia akibat perbedaan persepsi tentang pemaknaan hari Arafah. Sebagian kalangan beranggapan, hari Arafah adalah waktu pelaksanaan wukuf oleh jamaah haji di Arafah yang ketentuannya mengacu pada ketetapan pemerintah Arab Saudi. Sedangkan kalanga lain memandang Arafah tak terkait dengan wukuf, akan tetapi hari ke sembilan Dzulhijjah sesuai dengan garis dan keberadaan wilayah masing-masing.
Dengan demikian, kata Thomas, penentuannya tak perlu mengacu hasil ketetapan Arab Saudi. Pendapat terakhir banyak diikuti oleh negara-negar Asia Tenggara, di antaranya Indonesia, Malaysia, dan Brunei. "Perbedaan ini harus dipahami betul oleh umat Islam agar bisa disikapi secara arif dan bijaksana," paparnya.
PKNU Tuban Panaskan Mesin Politiknya Untuk Memenangkan Setiadjit
TUBAN- Salah satu partai pengusung utama H. Setiadjid untuk maju sebagai cabup Tuban periode 2011-2016 yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mulai memanaskan mesin politiknya untuk mengegolkan jagonya dalam Pemilukada yang akan digeber 1 Maret tahun depan.
Upaya serius PKNU ini ditunjukkan dengan melakukan konsolidasi internal seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKNU seluruh Kabupaten Tuban di kantor DPC PKNU (14/11). Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC PKNU, Agus Ma'shum ini, seluruh pengurus di tingkatan kecamatan telah sepakat untuk serius dalam memenangkan Setiadjit.
Menurut Gus Ma'shum yang merupakan putra KH. Abdullah Faqih Langitan ini jatuhnya pilihan PKNU pada sosok Setiadjit ini karena dilandasi oleh beberapa hal, di antaranya kecocokan visi-missi, pengalaman, kejujuran dan lain-lain. "Faktor-faktor itu tidak ada pada calon-calon lainnya." Ujarnya.
Sementara itu KH. Sihabuddin yang merupakan Sekretaris Dewan Syuro DPC PKNU menyatakan bahwa dukungan PKNU ini sudah dipikirkan secara matang, lahir dan batin, termasuk telah direstui oleh KH. Abdullah Faqih, Pengasuh Pondok Pesantren Langitan.
Upaya serius PKNU ini ditunjukkan dengan melakukan konsolidasi internal seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKNU seluruh Kabupaten Tuban di kantor DPC PKNU (14/11). Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC PKNU, Agus Ma'shum ini, seluruh pengurus di tingkatan kecamatan telah sepakat untuk serius dalam memenangkan Setiadjit.
Menurut Gus Ma'shum yang merupakan putra KH. Abdullah Faqih Langitan ini jatuhnya pilihan PKNU pada sosok Setiadjit ini karena dilandasi oleh beberapa hal, di antaranya kecocokan visi-missi, pengalaman, kejujuran dan lain-lain. "Faktor-faktor itu tidak ada pada calon-calon lainnya." Ujarnya.
Sementara itu KH. Sihabuddin yang merupakan Sekretaris Dewan Syuro DPC PKNU menyatakan bahwa dukungan PKNU ini sudah dipikirkan secara matang, lahir dan batin, termasuk telah direstui oleh KH. Abdullah Faqih, Pengasuh Pondok Pesantren Langitan.
Hanura Isyaratkan Dukung Calon PDIP di Pemilukada Tuban
SURABAYA-SURYA- DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jatim mengisyaratkan untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan bupati (pilbub) Tuban, pertengahan 2011 mendatang.
“Sementara ini, pembicaraan yang kami lakukan hanya dengan PDIP dan beberapa parpol kecil,” jelas HM Sudjatmiko, Sekretaris DPD Hanura Jatim, Minggu (14/11).
Sudjatmiko menjelaskan, kecenderungan bergabung dengan PDIP cukup besar. Alasannya, kedua partai memiliki visi sejalan. “Selain untuk pilbub Tuban ini, PDIP masih perlu dukungan koalisi untuk memenuhi syarat (minimal 15 persen kursi atau suara) untuk mengusung calon,” kata Sudjatmiko.
PDIP Tuban memiliki modal 6 kursi. Itu berarti butuh dua kursi lagi untuk mendaftarkan calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim. “Hanura punya satu kursi, dan tambahan kursi atau suara sudah siap dari partai lain,” tuturnya.
Figur calon yang akan diusung PDIP sendiri masih menunggu konferensi cabang khusus (konfercabsus), yakni Teguh Prabowo (Tjong Ping) sebagai calon. Sementara calon lainnya, Ali Mudji memilih mengundurkan diri. nian
“Sementara ini, pembicaraan yang kami lakukan hanya dengan PDIP dan beberapa parpol kecil,” jelas HM Sudjatmiko, Sekretaris DPD Hanura Jatim, Minggu (14/11).
Sudjatmiko menjelaskan, kecenderungan bergabung dengan PDIP cukup besar. Alasannya, kedua partai memiliki visi sejalan. “Selain untuk pilbub Tuban ini, PDIP masih perlu dukungan koalisi untuk memenuhi syarat (minimal 15 persen kursi atau suara) untuk mengusung calon,” kata Sudjatmiko.
PDIP Tuban memiliki modal 6 kursi. Itu berarti butuh dua kursi lagi untuk mendaftarkan calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim. “Hanura punya satu kursi, dan tambahan kursi atau suara sudah siap dari partai lain,” tuturnya.
Figur calon yang akan diusung PDIP sendiri masih menunggu konferensi cabang khusus (konfercabsus), yakni Teguh Prabowo (Tjong Ping) sebagai calon. Sementara calon lainnya, Ali Mudji memilih mengundurkan diri. nian
Partai Pengusung Setiadjit Minta Kader NU Sebagai Cawabup
kotatuban.com-Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Tuban minta kepada H Setiadjit untuk memilih kader Nahdlatul Ulama sebagai Calon Wakil Bupati (cawabup) untuk mendampinginya pada Pemilukada Tuban 2011 mendatang. ” Sebagai partai pengusung PKNU miinta agar Setiadjid memilih kader NU yang layak sebagai cawabup,” tutur Wakil Sekretaris DPC PKNU Tuban, Muhammad Mundzir, Senin (15/11).
Meski meminta dari kader NU, lanjutnya, tidak harus diambilkan dari kader NU yang kebetulan berada di PKNU. Selain itu juga tidak harus mengambil kader NU yang ada di PKB untuk menjadi calon wakilnya. ”Syukur kalau nanti pilihannya jatuh pada salah satu pengurus NU Tuban atau pengurus badan otonom (banon) NU,” tambahnya.
Meski PKB sudah mencalonkan Ketua PKB Tuban Noor Nahar yang diakui sebagai kader NU dan didukung pengurus NU, tapi, tidak menutup kemungkinan kader NU lainnya kita pasangkan dengan Setiadjit. ” Kader NU yang layak pimpin Tuban kan masih banyak dan tersebar di semua lini. Kemungkinan memilih kader NU menjadi cawabup Setiadjid masih sangat terbuka,” tambah Mundzir.
Hal yang sama juga disampaikan Dewan Penasehat PAN Tuban Suhandoyo. Menurutnya yang paling pas mendampingi Setiadjit adalah kader nahdliyin. ” Kita sadar kondisi Tuban, makanya sangat layak jika nanti yang mendampingi Setiadji adalah warga nahdliyin,” tegas mantan anggota DPRD Tuban ini.
Sementara itu Bakal Calon Bupati (bacabup) Setiadjit yang telah direkomendasi PAN,PKNU dan PKS masih belum mengumumkan cawabupnya. Untuk menentukan pendampingnya akan dipilih sosok yang mampu mendulang suara. ” Tokoh yang mendampingi saya adalah orang yang bisa diterima oleh mayarakat pemilih secara keseluruhan. Bukan sekedar diterima elit pengurus saja,” jelas Setiadjit. (ros)
Meski meminta dari kader NU, lanjutnya, tidak harus diambilkan dari kader NU yang kebetulan berada di PKNU. Selain itu juga tidak harus mengambil kader NU yang ada di PKB untuk menjadi calon wakilnya. ”Syukur kalau nanti pilihannya jatuh pada salah satu pengurus NU Tuban atau pengurus badan otonom (banon) NU,” tambahnya.
Meski PKB sudah mencalonkan Ketua PKB Tuban Noor Nahar yang diakui sebagai kader NU dan didukung pengurus NU, tapi, tidak menutup kemungkinan kader NU lainnya kita pasangkan dengan Setiadjit. ” Kader NU yang layak pimpin Tuban kan masih banyak dan tersebar di semua lini. Kemungkinan memilih kader NU menjadi cawabup Setiadjid masih sangat terbuka,” tambah Mundzir.
Hal yang sama juga disampaikan Dewan Penasehat PAN Tuban Suhandoyo. Menurutnya yang paling pas mendampingi Setiadjit adalah kader nahdliyin. ” Kita sadar kondisi Tuban, makanya sangat layak jika nanti yang mendampingi Setiadji adalah warga nahdliyin,” tegas mantan anggota DPRD Tuban ini.
Sementara itu Bakal Calon Bupati (bacabup) Setiadjit yang telah direkomendasi PAN,PKNU dan PKS masih belum mengumumkan cawabupnya. Untuk menentukan pendampingnya akan dipilih sosok yang mampu mendulang suara. ” Tokoh yang mendampingi saya adalah orang yang bisa diterima oleh mayarakat pemilih secara keseluruhan. Bukan sekedar diterima elit pengurus saja,” jelas Setiadjit. (ros)
Sabtu, 13 November 2010
Peringati HUT Tuban ke-717, Seniman Demo Bupati
Jum'at, 12 November 2010 21:13:22 WIB
Reporter : M Muthohar
Tuban (beritajatim.com) - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tuban yang ke 717, puluhan pemuda yang tergabung dalam Teater Gombal Amoh melakukan aksi teatrikal di depan kantor Pemkab Tuban Jumat (12/11/2010) sore. Dalam aksinya mereka merusak replikan Piala Adipura.
Pantuan beritajatim.com, aksi mereka itu sebagai bentuk simbul protes terhadap para petinggi pemerintahan Kabupaten Tuban yang selama ini dianggap lebih mementingkan mendapatkan piala Adipura dari pada memperdulikan nasib masyarakat kecil.
"Ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintahan sekarang ini," ungkap Dimas, salah satu peserta dalam aksi itu.
Dalam aksinya mereka berjalan kaki dengan membawa replika Adipura yang berisi batu dan foto Bupati Tuban yang tak jelas gambar wajahnya menuju halaman Pemkab Tuban yang berada di jalan Veteran.
Sesampai di depan kantor pemkab, mereka kemudian menggelar teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan masyarakat kecil akibat ketidakpedulian para pemimpinnya. Setelah itu kemudian mereka merusak replika Piala Adipura yang dibawanya secara beramai-ramai.
Untuk aksinya itu, Dimas menjelaskan jika selama ini pemerintah Kabupaten Tuban hanya sibuk memperbaiki infrastruktur jalan, kantor, trotoar dan sebagainya. "Ya pemerintah hanya mementingkan kemehawan kantor-kantor saja, tidak memperdulikan nasib rakyat kecil," ujarnya.
Mereka berharap dengan adanya Pemilukada 2011 nanti siapapun yang menjadi bupatinya, akan memberi perhatian kepada rakyat kecil.
"Ya kita berhadap siapapun yang terpilih akan peduli dengan masyarakat kecil. Dan kita mengingatkan bahwa selama ini masih belum ada keseimbangan antara pembangunan dan kepedulian terhadap orang kecil” tegasnya.[mut/ted]
Reporter : M Muthohar
Tuban (beritajatim.com) - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tuban yang ke 717, puluhan pemuda yang tergabung dalam Teater Gombal Amoh melakukan aksi teatrikal di depan kantor Pemkab Tuban Jumat (12/11/2010) sore. Dalam aksinya mereka merusak replikan Piala Adipura.
Pantuan beritajatim.com, aksi mereka itu sebagai bentuk simbul protes terhadap para petinggi pemerintahan Kabupaten Tuban yang selama ini dianggap lebih mementingkan mendapatkan piala Adipura dari pada memperdulikan nasib masyarakat kecil.
"Ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintahan sekarang ini," ungkap Dimas, salah satu peserta dalam aksi itu.
Dalam aksinya mereka berjalan kaki dengan membawa replika Adipura yang berisi batu dan foto Bupati Tuban yang tak jelas gambar wajahnya menuju halaman Pemkab Tuban yang berada di jalan Veteran.
Sesampai di depan kantor pemkab, mereka kemudian menggelar teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan masyarakat kecil akibat ketidakpedulian para pemimpinnya. Setelah itu kemudian mereka merusak replika Piala Adipura yang dibawanya secara beramai-ramai.
Untuk aksinya itu, Dimas menjelaskan jika selama ini pemerintah Kabupaten Tuban hanya sibuk memperbaiki infrastruktur jalan, kantor, trotoar dan sebagainya. "Ya pemerintah hanya mementingkan kemehawan kantor-kantor saja, tidak memperdulikan nasib rakyat kecil," ujarnya.
Mereka berharap dengan adanya Pemilukada 2011 nanti siapapun yang menjadi bupatinya, akan memberi perhatian kepada rakyat kecil.
"Ya kita berhadap siapapun yang terpilih akan peduli dengan masyarakat kecil. Dan kita mengingatkan bahwa selama ini masih belum ada keseimbangan antara pembangunan dan kepedulian terhadap orang kecil” tegasnya.[mut/ted]
Kamis, 11 November 2010
Keluar dari Madrasah Ramadhan, Masuk Madrasah Dzulhijjah
Kita saat ini tengah berada di permulaan bulan Dzulhijjah. Sudah lima hari ini kita lewati awal bulan Dzulhijjah 1431 H. Dengan demikian berarti kita telah dua bulan lebih keluar dari madrasah Ramadhan, dan kini sedang bersiap dengan tarbiyah Allah SWT yang lain, yakni madrasah Dzulhijjah.
Mengapa disebut madrasah Dzulhijjah? Karena pada bulan ini ada tiga ibadah besar yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan, yaitu haji, shalat idul adha dan qurban. Di samping ada pula ibadah sunnah muakkad bagi yang tidak menunaikan haji yakni puasa arafah.
Saat ini sebagian saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji telah berada di tanah suci. Inilah rangkaian ibadah yang mengandung muatan pendidikan sejarah yang luar biasa. Agar manusia mengambil pelajaran yang tak ternilai dari sana. Bukan hanya bagi mereka yang sudah dipanggil Allah SWT dalam menunaikannya, tetapi juga bagi kita yang belum berkesempatan menjalankan rukun Islam yang kelima.
Di antara pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji adalah pernyataan persamaan derajat manusia di dalam Islam. Islam bukanlah agama yang mempertahankan atau mendukung ketidakadilan atas dasar warna kulit dan suku bangsa. Allah tidak membedakan manusia dari segi hartanya, jabatan dan kekuasaannya. Karenanya berkumpullah jutaan orang di Masjidil Haram, ratusan ribu diantaranya dari Indonesia; mereka setara. Semuanya berbaur menjadi satu sebagai hamba Allah; tak ada bedanya antara presiden dan rakyat biasa, tak ada bedanya antara direktur dan petani-petani desa. Bahkan saat ihram, sekaya dan setinggi apapun jabatan seseorang, mereka semua sama hanya berbalut kain ihram.
Kita pun, yang tidak berada di Masjidil Haram, seharusnya sadar akan hakikat nilai manusia di hadapan Allah SWT. Mereka semua sama. Yang membedakan dan membuat seseorang lebih mulia daripada lainnya adalah ketaqwaannya.
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات/13)
Sesungguhnya manusia yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. (QS. Al-Hujurat : 13)
Hakikat ini seharusnya tertanam kuat dalam jiwa kita dan menjadi pemicu bagi kita untuk terus meningkatkan ketaqwaan. Sementara banyak orang mengumpulkan bekal untuk kehidupan dunianya, Allah menunjukkan pula kepada kita untuk mempersiapkan sebaik-baik bekal, yakni taqwa.
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (البقرة/197)
Dan berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah taqwa. (QS. Al-Baqarah : 197)
Jika saudara-saudara seiman kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji terhampar di hadapannya keutamaan yang sangat luas, maka kita yang tidak berhaji pun, kesempatan emas juga terbuka untuk meraih banyak keutamaan di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Memperbanyak ibadah pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah merupakan pilihan yang tepat, sebab banyak hadits yang menjelaskan keutamaannya. Ibadah itu bisa berupa memperbanyak shadaqah, berdzikir, tilawah, dan amal shalih lainnya. Rasulullah SAW bersabda:
مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ، قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ : وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَىْءٍ
“Tidak ada hari-hari di mana amal shalih lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla dari pada hari-hari ini, yakni hari pertama hingga kesepuluh Dzulhijjah.” Para shahabat pun bertanya, “Ya Rasulullah, meskipun dibandingkan dengan berjihad fi sabilillah?” Beliau menjawab, “Memang, meskipun dibandingkan dengan berjihad fi sabilillah, kecuali seorang yang pergi membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak satu pun diantara keduanya itu yang kembali (mati syahid).” (HR. Bukhori)
Pada bulan Dzulhijjah ini tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah kita disunnahkan berpuasa Arafah. Puasa ini disunnahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi para jamaah haji, mereka tidak diperbolehkan berpuasa. Saat itu mereka harus wukuf di Arafah. Dengan demikian, keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang yang sedang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji.
Keutamaan puasa Arafah ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah r.a. :
سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, “Puasa itu menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun berikutnya.” (HR. Muslim)
Subhaanallah, sungguh luar biasa. Mendengar keutamaan puasa Arafah ini, pantaslah bila pada hari Arafah itu banyak orang yang dibebaskan Allah SWT dari siksa neraka.
مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
Tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah. (HR. Muslim)
Amal khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah Shalat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun waktunya adalah mulai munculnya matahari sampai dengan condongnya matahari ke barat (zawal). Namun sholat Idul Adha ini disunatkan untuk tidak diakhirkan, agar masyarakat bisa secepatnya melakukan penyembelihan binatang qurban. Jika pada shalat idul fitri disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat shalat, maka shalat idul adha adalah kebalikannya: disunnahkan makan setelah shalat id.
Amal lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah qurban. Ibadah qurban ini juga sarat dengan nilai pendidikan. Bahkan sejarah disyariatkannya qurban pada masa Nabi Ibrahim adalah sejarah pengorbanan dan ketaatan. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail-ismail kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi, atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah SWT.
Keutamaan qurban sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:
مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا
Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada Hari Raya Kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu, dan kuku kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. (HR. Tirmidzi)
Demikianlah amal-amal khusus selama bulan Dzulhijjah. Semoga Dzulhijjah 1431 ini semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT sehingga kita memperoleh ridha, rahmat, dan ampuan-Nya.
Mengapa disebut madrasah Dzulhijjah? Karena pada bulan ini ada tiga ibadah besar yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan, yaitu haji, shalat idul adha dan qurban. Di samping ada pula ibadah sunnah muakkad bagi yang tidak menunaikan haji yakni puasa arafah.
Saat ini sebagian saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji telah berada di tanah suci. Inilah rangkaian ibadah yang mengandung muatan pendidikan sejarah yang luar biasa. Agar manusia mengambil pelajaran yang tak ternilai dari sana. Bukan hanya bagi mereka yang sudah dipanggil Allah SWT dalam menunaikannya, tetapi juga bagi kita yang belum berkesempatan menjalankan rukun Islam yang kelima.
Di antara pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji adalah pernyataan persamaan derajat manusia di dalam Islam. Islam bukanlah agama yang mempertahankan atau mendukung ketidakadilan atas dasar warna kulit dan suku bangsa. Allah tidak membedakan manusia dari segi hartanya, jabatan dan kekuasaannya. Karenanya berkumpullah jutaan orang di Masjidil Haram, ratusan ribu diantaranya dari Indonesia; mereka setara. Semuanya berbaur menjadi satu sebagai hamba Allah; tak ada bedanya antara presiden dan rakyat biasa, tak ada bedanya antara direktur dan petani-petani desa. Bahkan saat ihram, sekaya dan setinggi apapun jabatan seseorang, mereka semua sama hanya berbalut kain ihram.
Kita pun, yang tidak berada di Masjidil Haram, seharusnya sadar akan hakikat nilai manusia di hadapan Allah SWT. Mereka semua sama. Yang membedakan dan membuat seseorang lebih mulia daripada lainnya adalah ketaqwaannya.
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات/13)
Sesungguhnya manusia yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. (QS. Al-Hujurat : 13)
Hakikat ini seharusnya tertanam kuat dalam jiwa kita dan menjadi pemicu bagi kita untuk terus meningkatkan ketaqwaan. Sementara banyak orang mengumpulkan bekal untuk kehidupan dunianya, Allah menunjukkan pula kepada kita untuk mempersiapkan sebaik-baik bekal, yakni taqwa.
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (البقرة/197)
Dan berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah taqwa. (QS. Al-Baqarah : 197)
Jika saudara-saudara seiman kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji terhampar di hadapannya keutamaan yang sangat luas, maka kita yang tidak berhaji pun, kesempatan emas juga terbuka untuk meraih banyak keutamaan di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Memperbanyak ibadah pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah merupakan pilihan yang tepat, sebab banyak hadits yang menjelaskan keutamaannya. Ibadah itu bisa berupa memperbanyak shadaqah, berdzikir, tilawah, dan amal shalih lainnya. Rasulullah SAW bersabda:
مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ، قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ : وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَىْءٍ
“Tidak ada hari-hari di mana amal shalih lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla dari pada hari-hari ini, yakni hari pertama hingga kesepuluh Dzulhijjah.” Para shahabat pun bertanya, “Ya Rasulullah, meskipun dibandingkan dengan berjihad fi sabilillah?” Beliau menjawab, “Memang, meskipun dibandingkan dengan berjihad fi sabilillah, kecuali seorang yang pergi membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak satu pun diantara keduanya itu yang kembali (mati syahid).” (HR. Bukhori)
Pada bulan Dzulhijjah ini tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah kita disunnahkan berpuasa Arafah. Puasa ini disunnahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi para jamaah haji, mereka tidak diperbolehkan berpuasa. Saat itu mereka harus wukuf di Arafah. Dengan demikian, keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang yang sedang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji.
Keutamaan puasa Arafah ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah r.a. :
سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, “Puasa itu menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun berikutnya.” (HR. Muslim)
Subhaanallah, sungguh luar biasa. Mendengar keutamaan puasa Arafah ini, pantaslah bila pada hari Arafah itu banyak orang yang dibebaskan Allah SWT dari siksa neraka.
مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
Tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah. (HR. Muslim)
Amal khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah Shalat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun waktunya adalah mulai munculnya matahari sampai dengan condongnya matahari ke barat (zawal). Namun sholat Idul Adha ini disunatkan untuk tidak diakhirkan, agar masyarakat bisa secepatnya melakukan penyembelihan binatang qurban. Jika pada shalat idul fitri disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat shalat, maka shalat idul adha adalah kebalikannya: disunnahkan makan setelah shalat id.
Amal lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah qurban. Ibadah qurban ini juga sarat dengan nilai pendidikan. Bahkan sejarah disyariatkannya qurban pada masa Nabi Ibrahim adalah sejarah pengorbanan dan ketaatan. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail-ismail kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi, atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah SWT.
Keutamaan qurban sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:
مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا
Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada Hari Raya Kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu, dan kuku kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. (HR. Tirmidzi)
Demikianlah amal-amal khusus selama bulan Dzulhijjah. Semoga Dzulhijjah 1431 ini semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT sehingga kita memperoleh ridha, rahmat, dan ampuan-Nya.
Selasa, 09 November 2010
Pemilukada Tuban Kian Panas, Setiadjid Merasa Diblack Campaign
Menjelang hari-hari perdaftaran bakal calon bupati Tuban yang akan dibuka pada tanggal 24 Nopember, atmosfir perpolitikan Tuban diwarnai kampanye kotor (black campaign). Bentuknya bermacam-macam terutama isyu yang menyangkut latar belakang keluarga.
Isyu atau gosip yang belakangan ini muncul terutama dirasakan oleh Setiadjid, cabup yang diusung oleh PKNU, PKS dan PAN ini. Cabup asli putra Tuban yang belakangan elektabilitasnya naik tajam ini mengungkapkan timnya sudah mengantisipasi isyu – isyu negatif tadi. Untuk sementara, kampanye kotor seperti menjelekkan dirinya di depan publik masih bersifat umum, belum menyerang langsung dirinya walaupun sebenarnya ia tahu siapa yang dituju. “Yang penting tidak menyebut nama dan menjelekkan secara pribadi dan merugikan nama baik, untuk sementara saya biarkan. Pemilu kan masih 5 bulan lagi,” katanya tenang.
Isyu atau gosip yang belakangan ini muncul terutama dirasakan oleh Setiadjid, cabup yang diusung oleh PKNU, PKS dan PAN ini. Cabup asli putra Tuban yang belakangan elektabilitasnya naik tajam ini mengungkapkan timnya sudah mengantisipasi isyu – isyu negatif tadi. Untuk sementara, kampanye kotor seperti menjelekkan dirinya di depan publik masih bersifat umum, belum menyerang langsung dirinya walaupun sebenarnya ia tahu siapa yang dituju. “Yang penting tidak menyebut nama dan menjelekkan secara pribadi dan merugikan nama baik, untuk sementara saya biarkan. Pemilu kan masih 5 bulan lagi,” katanya tenang.
Pemilu 2014 Bakal Kacau Jika Baleg DPR Tidak Segera Selesaikan Pembahasan RUU
JAKARTA -- Pemilu 2014 masih empat tahun lagi. Namun, bayang-bayang akan amburadul seperti Pemilu 2009 sudah mulai muncul. Pemicunya adalah menggantungnya nasib perumusan draf RUU Penyelenggara Pemilu. Bila RUU itu mulur, otomatis tahapannya pun akan mundur. Persis pemilu sebelumnya yang penuh dengan masalah daftar pemilih tetap (DPT).
"Keterlambatan revisi ini jelas sekali akan berakibat kepada keterlambatan pembentukan KPU," kata Koordinator Divisi Legislasi dan Pemilu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Yuristinus Oloan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 2 November.
Keterlambatan pembentukan KPU itu, menurut dia, akan menimbulkan banyak implikasi. Pembentukan penyelenggara pemilu sampai di tingkat bawah, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan ikut terlambat. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan tahapan pemilu, mulai pemutakhiran data pemilih sampai tahap pencalegan.
"Dari berbagai keterlambatan itu, akhirnya, persiapan pemilu akan terburu-buru. Kita akan mengulangi kesalahan yang sama seperti pada Pemilu 2009 lalu, di mana penyelenggaraan pemilu dinilai tidak profesional dan kualitasnya dipertanyakan," beber Yuristinus.
Menurut dia, perumusan RUU Penyelenggara Pemilu mandek karena Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR yang diserahi tanggung jawab menyusun draf tersebut mengalami deadlock. Itu terkait dengan perdebatan krusial mengenai boleh tidaknya anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu. Demokrat dan PAN bersikukuh orang parpol tidak boleh masuk.
Yuristinus menyampaikan bahwa tahap argumentasi sudah tidak bisa berkembang lagi dan musyawarah mengalami jalan buntu. Karena itu, seharusnya voting bisa ditempuh. "Tapi, kami yang di luar ini miris kalau hal-hal yang prinsiple begitu sampai divoting," kata Yuristinus. Apalagi, konteksnya baru sebatas pembahasan draf RUU yang nanti akan dibahas kembali oleh DPR bersama pemerintah.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, Direktur Eksekutif CETRO Hadar Navis Gumay, dan Direktur Eksekutif Indonesia Parliament Center (IPC) Sulistio.
Ronald Rofiandri mengatakan, sebenarnya ada konsensus politik awal di parlemen bahwa semua paket RUU politik dibahas dan dituntaskan pada 2010. Tentu saja harapannya adalah persiapan penyelenggaraan pemilu mendapatkan waktu yang lebih lapang. "Rupanya, konsensus ini tidak dipahami dengan baik oleh komisi II dan baleg," sindirnya.
Menurut Ronald, untuk mengatasi kebuntuan itu, jalan lain di luar voting masih bisa ditempuh. Solusinya, panja komisi II mengakomodasi rumusan alternatif di dalam draf RUU Penyelenggara Pemilu untuk materi-materi yang belum disepakati.
Dia menyarankan Badan Legislasi (Baleg) DPR tidak terus memaksakan pembulatan konsep di panja komisi II. "Baleg memang ngotot DPR itu keluarnya harus satu suara. Tapi, fakta politik hari ini sulit untuk itu," ujarnya.
Ronald mengakui langkah tersebut memang belum ada presedennya. Tapi, itu juga tidak dilarang oleh UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Nomor 27 Tahun 2009 maupun tata tertib DPR. Dia berharap DPR bisa merampungkan draf tersebut dalam masa sidang mendatang. Saat ini DPR memang tengah memasuki masa reses dan baru aktif kembali pada 21 November mendatang.
Hadar Navis Gumay menambahkan, keterlambatan pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu akan membuat pembahasan paket RUU politik yang lain ikut tertunda. Dia mengingatkan, keterlambatan itu pada gilirannya dapat dimanfaatkan parpol-parpol yang infrastrukturnya sudah mapan.
"Pemilu yang amburadul akan menguntungkan partai-partai yang sudah established. Sementara itu, partai kecil-kecil bisa kena tsunami," ujar Hadar.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ikut mendorong komisi II segera menempuh mekanisme voting. Priyo mengaku itu memang tidak lazim, karena ini baru sebatas draf RUU. "Tapi, ini tetap dalam mekanisme yang dibenarkan. Soalnya, (itu) sudah terlalu lama ngendon di komisi II," tegasnya. (jpnn)
dikutip dari fajarnews
"Keterlambatan revisi ini jelas sekali akan berakibat kepada keterlambatan pembentukan KPU," kata Koordinator Divisi Legislasi dan Pemilu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Yuristinus Oloan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 2 November.
Keterlambatan pembentukan KPU itu, menurut dia, akan menimbulkan banyak implikasi. Pembentukan penyelenggara pemilu sampai di tingkat bawah, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan ikut terlambat. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan tahapan pemilu, mulai pemutakhiran data pemilih sampai tahap pencalegan.
"Dari berbagai keterlambatan itu, akhirnya, persiapan pemilu akan terburu-buru. Kita akan mengulangi kesalahan yang sama seperti pada Pemilu 2009 lalu, di mana penyelenggaraan pemilu dinilai tidak profesional dan kualitasnya dipertanyakan," beber Yuristinus.
Menurut dia, perumusan RUU Penyelenggara Pemilu mandek karena Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR yang diserahi tanggung jawab menyusun draf tersebut mengalami deadlock. Itu terkait dengan perdebatan krusial mengenai boleh tidaknya anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu. Demokrat dan PAN bersikukuh orang parpol tidak boleh masuk.
Yuristinus menyampaikan bahwa tahap argumentasi sudah tidak bisa berkembang lagi dan musyawarah mengalami jalan buntu. Karena itu, seharusnya voting bisa ditempuh. "Tapi, kami yang di luar ini miris kalau hal-hal yang prinsiple begitu sampai divoting," kata Yuristinus. Apalagi, konteksnya baru sebatas pembahasan draf RUU yang nanti akan dibahas kembali oleh DPR bersama pemerintah.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, Direktur Eksekutif CETRO Hadar Navis Gumay, dan Direktur Eksekutif Indonesia Parliament Center (IPC) Sulistio.
Ronald Rofiandri mengatakan, sebenarnya ada konsensus politik awal di parlemen bahwa semua paket RUU politik dibahas dan dituntaskan pada 2010. Tentu saja harapannya adalah persiapan penyelenggaraan pemilu mendapatkan waktu yang lebih lapang. "Rupanya, konsensus ini tidak dipahami dengan baik oleh komisi II dan baleg," sindirnya.
Menurut Ronald, untuk mengatasi kebuntuan itu, jalan lain di luar voting masih bisa ditempuh. Solusinya, panja komisi II mengakomodasi rumusan alternatif di dalam draf RUU Penyelenggara Pemilu untuk materi-materi yang belum disepakati.
Dia menyarankan Badan Legislasi (Baleg) DPR tidak terus memaksakan pembulatan konsep di panja komisi II. "Baleg memang ngotot DPR itu keluarnya harus satu suara. Tapi, fakta politik hari ini sulit untuk itu," ujarnya.
Ronald mengakui langkah tersebut memang belum ada presedennya. Tapi, itu juga tidak dilarang oleh UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Nomor 27 Tahun 2009 maupun tata tertib DPR. Dia berharap DPR bisa merampungkan draf tersebut dalam masa sidang mendatang. Saat ini DPR memang tengah memasuki masa reses dan baru aktif kembali pada 21 November mendatang.
Hadar Navis Gumay menambahkan, keterlambatan pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu akan membuat pembahasan paket RUU politik yang lain ikut tertunda. Dia mengingatkan, keterlambatan itu pada gilirannya dapat dimanfaatkan parpol-parpol yang infrastrukturnya sudah mapan.
"Pemilu yang amburadul akan menguntungkan partai-partai yang sudah established. Sementara itu, partai kecil-kecil bisa kena tsunami," ujar Hadar.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ikut mendorong komisi II segera menempuh mekanisme voting. Priyo mengaku itu memang tidak lazim, karena ini baru sebatas draf RUU. "Tapi, ini tetap dalam mekanisme yang dibenarkan. Soalnya, (itu) sudah terlalu lama ngendon di komisi II," tegasnya. (jpnn)
dikutip dari fajarnews
Ali Mudji mundur dari Bursa Pemilukada Tuban, Anwar Melenggang
kotatuban.com – Muhammad Anwar, bakal calon wakil bupati yang digandeng Ali Mudji menanggapi dengan tenang pengunduran diri pasangannya Ali Mudji dari PDIP Jawa Timur. Ia pasrah saja apa keputusan DPP PDIP.
Saat dikonfirmasi masalah ini, Ia masih berada di Jakarta dalam rangka melakukan ‘perjalanan politik’. “Saya menunggu keputusan DPP PDIP dan mungkin dalam waktu dekat akan turun, karena pendaftaran tinggal 2 minggu lagi,” katanya.
Kalau memang alasannya karena kesehatan , Anwar memakluminya, karena soal yang satu ini memang tak bisa ditawar-tawar. “Soal yang satu ini (kesehatan-Red) kan tidak bisa dipolitisir,” katanya bercanda.
Bakal Cabup Tuban, Ali Mudji ketika dikonfirmasi di rumahnya perumahan Puri Mas Surabaya, mengatakan dirinya mundur karena alasan kesehatannya. “Anda lihat sendiri, saya baru operasi lever dan keluarga menyarankan agar saya tidak melanjutkan rencana saya maju jadi bupati Tuban,|” kata Ali Mudji di rumahnya yang mewah di Puri Mas Surabaya.
Ali sendiri minta maaf kepada masyarakat Tuban yang sudah mulai mendukungnya dalam Pemilukada nanti. Namun kesehatannya tidak memungkinkan ia maju terus. “Semakin dipaksakan maka saya khawatir nggak sembuh-sembuh,” kata kader PDIP ini sambil menunjukkan sakitnya.
Sambil berdiri Ali Mudji minta agar konfirmasi ini dilanjutkan kepada ketua DPC PDIP Tuban, Karjo yang selama ini mengurus rencana maju ke pemilihan bupati Tuban.
Bagaimana dengan rekomendasi DPP, Ali Mudji kembali menyerahkan kepada pusat karena merekalah yang mempunyai kewenangan ini. “Tanya pak Kardjo saja pasti tahu soal proses ini,” kata Ali Mudji lemah.
Beberapa waktu lalu Anwar memang menyatakan sudah sepakat dengan Ali Mudji berpasangan jadi calon bupati dan wakilnya. Namun dengan perubahan yang mendesak ini ia hanya bisa menunggu.
Karena persyaratan untuk maju jadi calon bupati harus ada 8 kursi maka ia juga mendaftar konvensi di Partai Demokrat untuk memperoleh tambahan suara 5 kursi. PDIP sendiri hanya mempunyai 5 kursi.
“Saya baru mendaftarkan diri ke Demokrat, ya karena Demokrat baru membuka pendaftaran minggu lalu, coba kalau dari dulu dibuka, saya akan daftar pertama kali,” ujar Anwar ketika ditanya mengapa ia menggandeng PDIP lebih dulu baru kemudian ke Demokrat.
Ditanya siapa nanti yang akan menggantikan Ali Mudji nanti, Anwar minta bersabar dulu karena harus menunggu. Paling tidak minggu depan keputusan itu turun. (as)
dikutib dari kotatuban.com
Saat dikonfirmasi masalah ini, Ia masih berada di Jakarta dalam rangka melakukan ‘perjalanan politik’. “Saya menunggu keputusan DPP PDIP dan mungkin dalam waktu dekat akan turun, karena pendaftaran tinggal 2 minggu lagi,” katanya.
Kalau memang alasannya karena kesehatan , Anwar memakluminya, karena soal yang satu ini memang tak bisa ditawar-tawar. “Soal yang satu ini (kesehatan-Red) kan tidak bisa dipolitisir,” katanya bercanda.
Bakal Cabup Tuban, Ali Mudji ketika dikonfirmasi di rumahnya perumahan Puri Mas Surabaya, mengatakan dirinya mundur karena alasan kesehatannya. “Anda lihat sendiri, saya baru operasi lever dan keluarga menyarankan agar saya tidak melanjutkan rencana saya maju jadi bupati Tuban,|” kata Ali Mudji di rumahnya yang mewah di Puri Mas Surabaya.
Ali sendiri minta maaf kepada masyarakat Tuban yang sudah mulai mendukungnya dalam Pemilukada nanti. Namun kesehatannya tidak memungkinkan ia maju terus. “Semakin dipaksakan maka saya khawatir nggak sembuh-sembuh,” kata kader PDIP ini sambil menunjukkan sakitnya.
Sambil berdiri Ali Mudji minta agar konfirmasi ini dilanjutkan kepada ketua DPC PDIP Tuban, Karjo yang selama ini mengurus rencana maju ke pemilihan bupati Tuban.
Bagaimana dengan rekomendasi DPP, Ali Mudji kembali menyerahkan kepada pusat karena merekalah yang mempunyai kewenangan ini. “Tanya pak Kardjo saja pasti tahu soal proses ini,” kata Ali Mudji lemah.
Beberapa waktu lalu Anwar memang menyatakan sudah sepakat dengan Ali Mudji berpasangan jadi calon bupati dan wakilnya. Namun dengan perubahan yang mendesak ini ia hanya bisa menunggu.
Karena persyaratan untuk maju jadi calon bupati harus ada 8 kursi maka ia juga mendaftar konvensi di Partai Demokrat untuk memperoleh tambahan suara 5 kursi. PDIP sendiri hanya mempunyai 5 kursi.
“Saya baru mendaftarkan diri ke Demokrat, ya karena Demokrat baru membuka pendaftaran minggu lalu, coba kalau dari dulu dibuka, saya akan daftar pertama kali,” ujar Anwar ketika ditanya mengapa ia menggandeng PDIP lebih dulu baru kemudian ke Demokrat.
Ditanya siapa nanti yang akan menggantikan Ali Mudji nanti, Anwar minta bersabar dulu karena harus menunggu. Paling tidak minggu depan keputusan itu turun. (as)
dikutib dari kotatuban.com
Jumat, 05 November 2010
Bisakah Haeny Dapat Rekom DPP Golkar?
kotatuban.com – Hari-hari ini, ranah politik Tuban tegang menunggu keputusan DPP Golkar yang akan menunjuk calon bupati untuk Pemilukada 2011 nanti. DPD Golkar Tuban sendiri kabarnya sudah melayangkan tiga nama cabup dan satu wakil bupati. Sementara SOKSI Tuban juga telah menghadap ketua DPP Golkar di Jakarta, untuk kepentingan yang sama, dapat restu pusat.
Di lingkungan Golkar Tuban, selama seminggu ini diadakan rapat koordinasi antar pengurus, PAC seluruh kecamatan dan dewan penasehat Tuban untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu ‘restu pusat’ turun.
Ketegangan ini wajar terjadi karena selama 2 bulan terakhir ini muncul ke permukaan tiga kubu di Golkar Tuban. Pertama kubu Haeny (incumbent), kubu Bambang Sutigno-Marwan, dan kubu SOKSI yang belakangan muncul terang-terangan ikut Pemilukada.
Ketua Plt SOKSI Tuban, H.Hamdani yang dikonfirmasi situasi di Tuban ini minta agar masalah ini ditanggapi biasa saja. “Sabar sebentar lagi kan turun restu pusat itu,” katanya kepada kotatuban.com.
Hamdani sebelumnya secara terang-terangan menyebut dirinya akan maju dalam Pemilukada 1 Maret tahun depan. Bahkan secara tegas ia mengatakan harus ada perubahan di Tuban agar kota Wali ini lebih dikenal di nusantara.
Menurut Hamdani, pekan ini diharapkan restu pusat tadi turun dan dirinya menunggu sikap Golkar dengan tawakal. “Jangan dibuat tegang, siapapun yang dipilih DPP pasti yang terbaik,” katanya sambil menunjuk Juklak DPP yang sangat jelas menyebutkan kriteria calon dari Golkar.
Sementara itu dari informasi yang diperoleh kotatuban.com dalam Juklak Nomor-2/DPP/Golkar/XII/2009, yang dikeluarkan sekretariat jenderal DPP Partai Golkar disebutkan calon adalah seseorang yang belum pernah menjabat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan yang sama dan tidak dalam status penjabat kepala daerah. Dan yang menetapkan dan mengesahkan calon adalah dewan pimpinan pusat.
Pasal ini juga diajukan oleh kubu Bambang Sutikno karena bagaimanapun juklak yang mengacu kepada Undang-undang no.12 tahun 2008 tadi jelas mengarah kemana. “Tapi kita tunggu sajalah apa sikap DPP dan kita yang di daerah akan mendukung,” kata Bambang Sutigno, salah satu kader senior yang mengantarkan kemenangan Golkar di Tuban.
Ia pun berucap nantinya bisa saja DPP menunjuk tokoh eksternal yang punya tingkat elektabilitas tinggi, bila ternyata tokoh internal sendiri kurang kadar elektabiltas maupun tidak memenuhi syarat dalam Juklak tadi.
Sementara itu ketegangan tersebut memang beralasan karena suara terbesar di legislatif memang Golkar dengan 13 kursinya di DPRD Tuban. Demikian halnya bupatinya, Haeny Relawati adalah ketua Golkar Tuban.
PKB yang memperoleh 7 kursi saat ini juga relatif kesulitan menambah satu kursi karena kini tinggal Gerindra, PBB, Bernas, PPP yang belum menyatakan digandeng dan mengandeng siapa. Ini pun kini jadi rebutan partai-partai lainnya untuk koalisi.
Karena itu, begitu rekomendasi Golkar turun dan diumumkan, maka peta politik di Tuban terbuka dan siapa mengandeng siapa akan muncul dan dipastikan para calon dari partai non Golkar akan lari kencang mengejar ketinggalan.
Para calon yang sudah muncul ke permukaan adalah H. Setiadjit (diusung PKNU, PKS dan PAN), Ali Mudji- Muhammad Anwar (PDIP), H. Noor Nahar Husein (PKB), Bambang Lukmantono-Edi Toyibi (independent), Chamim-Ashadi(independent). Selebihnya partai-partai yang sedang menunggu dilamar atau digandeng calon-calon lainnya. (as/achonk)
Di lingkungan Golkar Tuban, selama seminggu ini diadakan rapat koordinasi antar pengurus, PAC seluruh kecamatan dan dewan penasehat Tuban untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu ‘restu pusat’ turun.
Ketegangan ini wajar terjadi karena selama 2 bulan terakhir ini muncul ke permukaan tiga kubu di Golkar Tuban. Pertama kubu Haeny (incumbent), kubu Bambang Sutigno-Marwan, dan kubu SOKSI yang belakangan muncul terang-terangan ikut Pemilukada.
Ketua Plt SOKSI Tuban, H.Hamdani yang dikonfirmasi situasi di Tuban ini minta agar masalah ini ditanggapi biasa saja. “Sabar sebentar lagi kan turun restu pusat itu,” katanya kepada kotatuban.com.
Hamdani sebelumnya secara terang-terangan menyebut dirinya akan maju dalam Pemilukada 1 Maret tahun depan. Bahkan secara tegas ia mengatakan harus ada perubahan di Tuban agar kota Wali ini lebih dikenal di nusantara.
Menurut Hamdani, pekan ini diharapkan restu pusat tadi turun dan dirinya menunggu sikap Golkar dengan tawakal. “Jangan dibuat tegang, siapapun yang dipilih DPP pasti yang terbaik,” katanya sambil menunjuk Juklak DPP yang sangat jelas menyebutkan kriteria calon dari Golkar.
Sementara itu dari informasi yang diperoleh kotatuban.com dalam Juklak Nomor-2/DPP/Golkar/XII/2009, yang dikeluarkan sekretariat jenderal DPP Partai Golkar disebutkan calon adalah seseorang yang belum pernah menjabat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan yang sama dan tidak dalam status penjabat kepala daerah. Dan yang menetapkan dan mengesahkan calon adalah dewan pimpinan pusat.
Pasal ini juga diajukan oleh kubu Bambang Sutikno karena bagaimanapun juklak yang mengacu kepada Undang-undang no.12 tahun 2008 tadi jelas mengarah kemana. “Tapi kita tunggu sajalah apa sikap DPP dan kita yang di daerah akan mendukung,” kata Bambang Sutigno, salah satu kader senior yang mengantarkan kemenangan Golkar di Tuban.
Ia pun berucap nantinya bisa saja DPP menunjuk tokoh eksternal yang punya tingkat elektabilitas tinggi, bila ternyata tokoh internal sendiri kurang kadar elektabiltas maupun tidak memenuhi syarat dalam Juklak tadi.
Sementara itu ketegangan tersebut memang beralasan karena suara terbesar di legislatif memang Golkar dengan 13 kursinya di DPRD Tuban. Demikian halnya bupatinya, Haeny Relawati adalah ketua Golkar Tuban.
PKB yang memperoleh 7 kursi saat ini juga relatif kesulitan menambah satu kursi karena kini tinggal Gerindra, PBB, Bernas, PPP yang belum menyatakan digandeng dan mengandeng siapa. Ini pun kini jadi rebutan partai-partai lainnya untuk koalisi.
Karena itu, begitu rekomendasi Golkar turun dan diumumkan, maka peta politik di Tuban terbuka dan siapa mengandeng siapa akan muncul dan dipastikan para calon dari partai non Golkar akan lari kencang mengejar ketinggalan.
Para calon yang sudah muncul ke permukaan adalah H. Setiadjit (diusung PKNU, PKS dan PAN), Ali Mudji- Muhammad Anwar (PDIP), H. Noor Nahar Husein (PKB), Bambang Lukmantono-Edi Toyibi (independent), Chamim-Ashadi(independent). Selebihnya partai-partai yang sedang menunggu dilamar atau digandeng calon-calon lainnya. (as/achonk)
Kamis, 04 November 2010
Setiadjit, Tuban Untuk Semua
Meski Tuban sebagai daerah yang potensial, kenapa selama ini pembangunan belum dapat memberdayakan rakyatnya? Ini karena pembangunan tidak dilakukan untuk segala lini. Oleh karana itu harus ada PERUBAHAN. Pembangunan tidak hanya pada infrastruktur tapi juga Sumber Daya manusia (SDM). Kesejahteraan tidak hanya bagi kalangan elit tapi juga golongan alit. Pembangunan tidak hanya di kota, tapi juga di pelosok-pelosok desa. Peningkatan pendidikan tidak hanya di sekolah-sekolah umum, tapi juga agama. Pemberdayaan pegawai tidak hanya melulu pada kalangan PNS, tapi juga swasta. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bagi golongan orang-orang berduit, tapi juga menyentuh keseluruhan rakyat. Peningkatan ekonomi tidak hanya pada sektor perdagangan, tapi juga pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Pemberian kemudahan usaha tidak hanya untuk para pengusaha besar, tapi juga harus ada perhatian juga pada para pengusaha pas-pasan. intinya: TUBAN UNTUK SEMUA.
Setiadjit Galang Koalisi Perubahan di Pemilukada Tuban
kotatuban.com – Bakal calon Bupati Tuban, H.Setiadjit SH, MM, dikenal paling rajin menggalang dukungan dari berbagai partai. Bukan saja menggaet PAN, PKS atau PKNU, tetapi ia juga mendaftar koalisi partai Golkar dan Partai Demokrat.
“Saya akan menggandeng partai lainnya yang berkenan bergabung dalam Koalisi Perubahan,” kata Setiadjit kepada kotatuban.com. Setiadjit yang punya slogan ‘Tuban untuk Semua’ ini setelah mendaftar konvensi di Golkar dan terakhir mendaftar ke partai Demokrat Tuban.
Bakorwil II (pembantu gubernur) di Bojonegoro ini menginginkan koalisi sebanyak-banyaknya dari partai yang ada. Bahkan dengan partai non parlemen pun ia akan membuka diri. “Saya ingin Koalisi Perubahan ini jadi Tim yang dahsyat,” katanya dalam nada gurau.
Menanggapi sindiran slogan Tuban untuk Semua dari tokoh partai lain, Setiadjit mengatakan bahwa ia maklum dengan sikap tadi. Dalam banyak acara seremonial slogan itu diremehkan bahkan dicemooh.
“Saya tidak tersinggung, namun saya jelaskan slogan itu maksudnya adalah bahwa pembangunan tidak hanya di kota saja, tetapi juga di desa. Pembangunan tidak hanya di infrastruktur saja tetapi juga harus di SDM-nya,” katanya.
Tuban untuk Semua, bukan hanya untuk PNS saja tetapi juga swastanya. PNS bukan hanya di lingkungan kabupaten tetapi juga ada di kecamatan-kecamatan, di dinas-dinas dan bagian di level bawah, tingkat desa/kelurahan. Sedang di sektor swasta para pencari kerja juga harus ditingkatkan keahliannya agar mendapat lapangan kerja yang bagus.
“Saya bahkan bilang ke teman-teman kepala desa, bahwa Pak Kades adalah orang paling depan dalam pemerintahan,” ujar mantan Ketua AMPI Jatim ini bersemangat.
Ditanya tentang persiapannya menjelang pendaftaran bakal calon bupati yang dibuka 24 Nopember 2010 nanti, Setiadjit yang sudah melakukan sosialisasi sekitar setahun ini menunjuk sebenarnya dirinya cukup dengan ‘suara kursi’ di DPRD (PKS 3, PAN 3, PKNU 2). Namun agar lebih memantapkan diri, pihaknya masih akan mencari dukungan lagi dan ini sudah disetujui partai yang telah menyatakan dukungannya.
Segala persyaratan yang diajukan sudah dipenuhinya dan permohonan izin cuti dari pegawai negeri juga sudah dipersiapkan. “Juga izin anak istri sudah dibuat SK-nya. Bahkan jauh-jauh hari istrinya sudah memberikan dukungan,” katanya sambil tersenyum.(as)
dikutip dari kotatuban.com
“Saya akan menggandeng partai lainnya yang berkenan bergabung dalam Koalisi Perubahan,” kata Setiadjit kepada kotatuban.com. Setiadjit yang punya slogan ‘Tuban untuk Semua’ ini setelah mendaftar konvensi di Golkar dan terakhir mendaftar ke partai Demokrat Tuban.
Bakorwil II (pembantu gubernur) di Bojonegoro ini menginginkan koalisi sebanyak-banyaknya dari partai yang ada. Bahkan dengan partai non parlemen pun ia akan membuka diri. “Saya ingin Koalisi Perubahan ini jadi Tim yang dahsyat,” katanya dalam nada gurau.
Menanggapi sindiran slogan Tuban untuk Semua dari tokoh partai lain, Setiadjit mengatakan bahwa ia maklum dengan sikap tadi. Dalam banyak acara seremonial slogan itu diremehkan bahkan dicemooh.
“Saya tidak tersinggung, namun saya jelaskan slogan itu maksudnya adalah bahwa pembangunan tidak hanya di kota saja, tetapi juga di desa. Pembangunan tidak hanya di infrastruktur saja tetapi juga harus di SDM-nya,” katanya.
Tuban untuk Semua, bukan hanya untuk PNS saja tetapi juga swastanya. PNS bukan hanya di lingkungan kabupaten tetapi juga ada di kecamatan-kecamatan, di dinas-dinas dan bagian di level bawah, tingkat desa/kelurahan. Sedang di sektor swasta para pencari kerja juga harus ditingkatkan keahliannya agar mendapat lapangan kerja yang bagus.
“Saya bahkan bilang ke teman-teman kepala desa, bahwa Pak Kades adalah orang paling depan dalam pemerintahan,” ujar mantan Ketua AMPI Jatim ini bersemangat.
Ditanya tentang persiapannya menjelang pendaftaran bakal calon bupati yang dibuka 24 Nopember 2010 nanti, Setiadjit yang sudah melakukan sosialisasi sekitar setahun ini menunjuk sebenarnya dirinya cukup dengan ‘suara kursi’ di DPRD (PKS 3, PAN 3, PKNU 2). Namun agar lebih memantapkan diri, pihaknya masih akan mencari dukungan lagi dan ini sudah disetujui partai yang telah menyatakan dukungannya.
Segala persyaratan yang diajukan sudah dipenuhinya dan permohonan izin cuti dari pegawai negeri juga sudah dipersiapkan. “Juga izin anak istri sudah dibuat SK-nya. Bahkan jauh-jauh hari istrinya sudah memberikan dukungan,” katanya sambil tersenyum.(as)
dikutip dari kotatuban.com
Senin, 01 November 2010
Bagaikan Parpol, NU Tuban Mulai Kampanyekan Noor Nahar
kotatuban.com- Meski bukan partai politik, Nahdlatul Ulama (NU) Tuban terus “kampanye” untuk mendukung dan memenangkan Ketua DPC PKB Tuban, Noor Nahar Husain sebagai Bupati Tuban 2011-2116.
Pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban pada Pemilukada 2011 diputuskan melalui rapat gabungan antara PC NU dan PKB Tuban. Diharapkan dengan dukungan penuh dari NU, sosok Noor Nahar yang pernah kalah dua kali dalam perhelatan perebutan kepala daerah Tuban, kali ini bisa memenangkannya.
“Kampanye” ala NU itu dikemas dalam ajang konsolidasi antar pengurus NU dan Badan Otonom (Banom) yakni, Muslimat, Fatayat dan IPPNU di seluruh kecamatan. “Kampanye” itu akan dilanjutkan dengan kegiatan yang sama untuk banom NU lainnya, seperti, Ansor, IPNU dan lembaga lainnya.
“Kami memang melakukan konsolidasi agar warga NU bisa bersatu dalam menghadapi Pemilukada mendatang,” jelas Wakil Syuriah NU Cabang Tuban, KH Nasuruddin di tengah-tengah acara konsolidasi dengan Muslimat NU Kecamatan Singgahan, Minggu (31/11).
Dikatakan, Pemilukada 2011, warga NU harus bersatu dan mendukung Noor Nahar sebagai Bupati Tuban. Sebab, jika warga NU tidak bersatu dalam satu pilihan, niscaya calon yang sudah diputuskan bersama tidak akan bisa memenangkan pertarungan tersebut. “Pencalonan Pak Noor Nahar ini kebutuhan NU, maka harus didukung,” tutur Nasuruddin yang juga salah satu pengurus teras DPC PPP Tuban itu.
Ditambahkan, meski pihaknya pengurus PPP, namun tidak ada salahnya mendukung pencalonan Noor Nahar kendati yang bersangkutan dicalonkan PKB. “Kapasitas saya di sini pengurus NU, bukan pengurus PPP. Saya juga berharap warga NU yang kebetulan menjadi anggota partai di luar PKB juga tetap mendukung pencalonan Noor Nahar, karena ini keputusan NU,” tandas kyai yang juga mantan anggota DPRD Tuban dari PPP ini.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Muslimat NU Cabang Tuban, Hj Musyarofah. Pemilukada 2011 merupakan tantangan bagi warga NU secara keseluruhan, baik yang ada di PKB maupun di luar PKB.
“Kita jangan hanya melihat Pak Noor Nahar sebagai Ketua PKB, tapi, kita harus memandang Ketua PC NU Tuban Pak Fatchul Huda. Kalau Pak Noor kalah lagi, secara tidak langsung NU juga kalah. Makanya, harus didukung semua warga NU dan elemen lainnya,” tutur Musyarofah yang juga Wakil Sekretaris DPC PKB Tuban itu.
Meski secara tegas para petinggi NU dan Muslimat NU Tuban meminta agar warga NU mendukung dan memilih pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban, namun, mereka tidak mau acara itu dikatakan sebagai ajang kampanye.
“Ini konsolidasi organisasi dan sudah sering kita lakukan. Kalau sekarang kita bicara Pemilukada, kan wajar karena memang lagi musimnya,” tutur salah satu pengurus Fatayat Singgahan Hj. Cholidah.
Konsolidasi itu hanya menjelaskan mengapa NU bersama PKB Tuban mencalonkan dan mendukung Noor Nahar menjadi Bupati Tuban 2011-2016. Penjelasan ini sangat penting, sehingga warga NU dalam menentukan pilihan nantinya tidak hanya sekedar memilih calon. “Tapi, pilihannya adalah benar-benar sosok yang bisa membawa Tuban lebih baik,” paparnya.
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPC PKB Tuban Ali Imron, pihaknya kini tengah melakukan lobi politik dengan sejumlah parpol di Tuban. Bukan hanya parpol yang memiliki kursi di DPRD saja, tetapi juga parpol non parlemen, semuanya dilobi untuk mendukung dan memenangkan pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban. “Kita masih terus melakukan pembicaraan untuk menentukan calon wakil bupatinya (cawabup),” ujar mantan Ketua IPNU Cabang Tuban itu.
Yang pasti, lanjutnya, pencalonan Noor Nahar sebagai bupati merupakan harga mati. Sehingga tokoh lain yang direkomendasi parpol koalisi nantinya sebagai Cawabup. Saat ini sosok Cawabup yang bakal mendampingi Noor Nahar sudah hampir deal, namun, belum bisa diumumkan ke publik. “Nantilah, pada saatnya pasti kita umumkan. Sekarang masih terus kita matangkan,” ungkap polistisi berkacamata itu.
Informasi yang berkembang, sudah ada sejumlah nama yang diincar untuk menjadi Cawabup mendamping Noor Nahar Husein. Diantaranya adalah Goh Cong Ping (PDIP), HM. Anwar (Demokrat dan pengusaha), Bambang Suhariyanto (mantan Direktur RSUD Tuban), dan Nasaruddin (adik kandung Ketua NU Tuban, Fatchul Huda).
Namun, sejauh ini belum ditentukan siapa yang bakal mendampingi Noor Nahar. Sebab, cawabup nantinya harus mendapatkan rekomendasi dari partai lain. “PKB kan hanya punya 7 kursi di DPRD Tuban, jadi untuk bisa mencalonkan harus menggandeng partai lain yang bisa menggenapi 8 kursi sesui aturan dari KPU,” pungkas Imron. (ros)
Dikutip dari kotatuban.com.
Pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban pada Pemilukada 2011 diputuskan melalui rapat gabungan antara PC NU dan PKB Tuban. Diharapkan dengan dukungan penuh dari NU, sosok Noor Nahar yang pernah kalah dua kali dalam perhelatan perebutan kepala daerah Tuban, kali ini bisa memenangkannya.
“Kampanye” ala NU itu dikemas dalam ajang konsolidasi antar pengurus NU dan Badan Otonom (Banom) yakni, Muslimat, Fatayat dan IPPNU di seluruh kecamatan. “Kampanye” itu akan dilanjutkan dengan kegiatan yang sama untuk banom NU lainnya, seperti, Ansor, IPNU dan lembaga lainnya.
“Kami memang melakukan konsolidasi agar warga NU bisa bersatu dalam menghadapi Pemilukada mendatang,” jelas Wakil Syuriah NU Cabang Tuban, KH Nasuruddin di tengah-tengah acara konsolidasi dengan Muslimat NU Kecamatan Singgahan, Minggu (31/11).
Dikatakan, Pemilukada 2011, warga NU harus bersatu dan mendukung Noor Nahar sebagai Bupati Tuban. Sebab, jika warga NU tidak bersatu dalam satu pilihan, niscaya calon yang sudah diputuskan bersama tidak akan bisa memenangkan pertarungan tersebut. “Pencalonan Pak Noor Nahar ini kebutuhan NU, maka harus didukung,” tutur Nasuruddin yang juga salah satu pengurus teras DPC PPP Tuban itu.
Ditambahkan, meski pihaknya pengurus PPP, namun tidak ada salahnya mendukung pencalonan Noor Nahar kendati yang bersangkutan dicalonkan PKB. “Kapasitas saya di sini pengurus NU, bukan pengurus PPP. Saya juga berharap warga NU yang kebetulan menjadi anggota partai di luar PKB juga tetap mendukung pencalonan Noor Nahar, karena ini keputusan NU,” tandas kyai yang juga mantan anggota DPRD Tuban dari PPP ini.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Muslimat NU Cabang Tuban, Hj Musyarofah. Pemilukada 2011 merupakan tantangan bagi warga NU secara keseluruhan, baik yang ada di PKB maupun di luar PKB.
“Kita jangan hanya melihat Pak Noor Nahar sebagai Ketua PKB, tapi, kita harus memandang Ketua PC NU Tuban Pak Fatchul Huda. Kalau Pak Noor kalah lagi, secara tidak langsung NU juga kalah. Makanya, harus didukung semua warga NU dan elemen lainnya,” tutur Musyarofah yang juga Wakil Sekretaris DPC PKB Tuban itu.
Meski secara tegas para petinggi NU dan Muslimat NU Tuban meminta agar warga NU mendukung dan memilih pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban, namun, mereka tidak mau acara itu dikatakan sebagai ajang kampanye.
“Ini konsolidasi organisasi dan sudah sering kita lakukan. Kalau sekarang kita bicara Pemilukada, kan wajar karena memang lagi musimnya,” tutur salah satu pengurus Fatayat Singgahan Hj. Cholidah.
Konsolidasi itu hanya menjelaskan mengapa NU bersama PKB Tuban mencalonkan dan mendukung Noor Nahar menjadi Bupati Tuban 2011-2016. Penjelasan ini sangat penting, sehingga warga NU dalam menentukan pilihan nantinya tidak hanya sekedar memilih calon. “Tapi, pilihannya adalah benar-benar sosok yang bisa membawa Tuban lebih baik,” paparnya.
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPC PKB Tuban Ali Imron, pihaknya kini tengah melakukan lobi politik dengan sejumlah parpol di Tuban. Bukan hanya parpol yang memiliki kursi di DPRD saja, tetapi juga parpol non parlemen, semuanya dilobi untuk mendukung dan memenangkan pencalonan Noor Nahar sebagai Bupati Tuban. “Kita masih terus melakukan pembicaraan untuk menentukan calon wakil bupatinya (cawabup),” ujar mantan Ketua IPNU Cabang Tuban itu.
Yang pasti, lanjutnya, pencalonan Noor Nahar sebagai bupati merupakan harga mati. Sehingga tokoh lain yang direkomendasi parpol koalisi nantinya sebagai Cawabup. Saat ini sosok Cawabup yang bakal mendampingi Noor Nahar sudah hampir deal, namun, belum bisa diumumkan ke publik. “Nantilah, pada saatnya pasti kita umumkan. Sekarang masih terus kita matangkan,” ungkap polistisi berkacamata itu.
Informasi yang berkembang, sudah ada sejumlah nama yang diincar untuk menjadi Cawabup mendamping Noor Nahar Husein. Diantaranya adalah Goh Cong Ping (PDIP), HM. Anwar (Demokrat dan pengusaha), Bambang Suhariyanto (mantan Direktur RSUD Tuban), dan Nasaruddin (adik kandung Ketua NU Tuban, Fatchul Huda).
Namun, sejauh ini belum ditentukan siapa yang bakal mendampingi Noor Nahar. Sebab, cawabup nantinya harus mendapatkan rekomendasi dari partai lain. “PKB kan hanya punya 7 kursi di DPRD Tuban, jadi untuk bisa mencalonkan harus menggandeng partai lain yang bisa menggenapi 8 kursi sesui aturan dari KPU,” pungkas Imron. (ros)
Dikutip dari kotatuban.com.
Langganan:
Postingan (Atom)