TUBAN - Rapat paripurna DPRD Tuban dengan agenda kesimpulan badan anggaran (banggar), padangan akhir (PA) fraksi-fraksi, dan nota persetujuan LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di gedung DPRD Tuban, berlangsung layaknya taman kanak-kanak (TK).
Pemicunya, Rahmat, juru bicara dari Fraksi Gerindra, membacakan PA fraksi dengan nada layaknya anak-anak TK saat membaca. Sikap ini membuat hampir seluruh anggota dewan, undangan, serta tamu, termasuk bupati dan kepala satuan kerja, tertawa ramai.
Saat membaca PA, Rahmat secara sengaja mengeja satu per satu huruf dalam lembaran PA fraksi yang setebal lima halaman itu. Awalnya, para anggota dan dewan serta lainnya tercengang dengan sikap Rahmat.
Namun, lama kelamaan para undangan pun tak kuasa menahan lelucon Fraksi Gerindra. "Kami membaca layaknya anak TK (taman kanak-kanak) ini untuk menggambarkan ketidakberdayaan dewan dan arogansi pemerintah (kabupaten) dalam mengkondisikan sekelompoknya untuk membuat dewan sebagai tukang stempel," kritik politisi PKS asal Kerek ini.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Nurhadi Sunar Endro. "Kami tidak punya maksud lain, namun ini kami lakukan karena eksekutif dan legislatif sudah tak ada lagi keseimbangan," ujarnya.
Dalam LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ada dua fraksi yang tak menerima dua agenda. Yakni, Fraksi Gerinda dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Amanat Bulan Bintang, bulat menerima. Bahkan, FPDIP, yang selama ini dikenal sebagai oposisi, juga menerima LKJP 2009 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009 Pemkab Tuban.
Rahmat dalam paparan PA-fraksinya, menyatakan, tidak diterimanya LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD karena beberapa hal. Antara lain, indikasi adanya penurunan aktivitas atau volume pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Sebaliknya, belanja tak langsung justru naik terus akibat tingginya kenaikan belanja pegawai, hibah, dan bantuan sosial.
Tren silpa yang besar setiap tahun juga menunjukkan kinerja pemerintah kurang maksimal. "Besarnya nilai silpa dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok sendiri," terangnya. Rahmat menambahkan, APBD 2009 terkesan buang-buang uang. Misalnya, proyek keramikisasi yang terus dipaksakan, pasar besar Tuban, dan tidak diteruskannya terminal wisata Tuban.
Karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. "Kami lihat selama ini bupati masih sering jalankan roda pemerintahan semaunya sendiri," tegasnya, dengan nada baca seperti anak TK.
Yang lebih tragis lagi, lanjut Rahmat, eksekutif lebih dominan dalam mengambil berbagai keputusan, tanpa pengawasan DPRD. "Bila eksekutif terlalu dominan, akan tercipta pemerintahan tirani (adigang adigung) yang tak diinginkan masyarakat," ujarnya.
Alasan hampir sama disampaikan juru bicara FKB, Fahmi Fikroni yang menyimpulkan belum bisa menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009. "Kami melihat tak ada iktikad baik dari bupati. Sebab, DPRD terkesan sebagai lembaga pelengkap saja. Bahkan hanya dipandang sebelah mata," tegasnya.
Meski dua fraksi belum menerima LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Ketua DPRD Kristiawan menawarkan, apakah LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bisa ditandatangani atau tidak. Karena semua setuju, eksekutif dan legislatif meneken LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sindiran FGeridra dan dan FKB, ditanggapi Bupati Haeny Relawati R.W. "Saya berdoa apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi tak sepenuh hati," jawabnya. Sementara tentang PA FKB yang menilai bahwa bupati menganggap dewan sebelah mata, Haeny memberi tanggapan dengan serius. Ketua DPD Partai Golkar Tuban ini menilai, dirinya masih normal. "Pak Fahmi Fikroni, saya masih normal. Coba tatap mata saya, kedua mata saya masih melek, bahkan ditambah dengan kaca mata. Jadi nggak memandang sebelah mata," geramnya. (zak/fiq) dikutip dari Radar JP Bojonegoro
Sabtu, 17 Juli 2010
Duet Kiai Mahfud dan Gus Maksum Pimpin PKNU Tuban
Muscab I PKNU Tuban akhirnya memilih duet KH. Mahfud Ja’far dan H. Agus Maksum sebagai Ketua Dewan syuro dan ketua Dewan Tanfidz DPC PKNU Kabupaten tuban periode 2010-2015, Sabtu (17/7/2010) malam. Seperti diprediksi sejak awal, jika Musyawarah Cabang (Muscab) akan berlansung kurang berimbang alias tidak ada persaingan sengit, karena calon yang jadi maju dalam pemilihan ketua Tanfidz hanya dua orang yaitu Gus maksum dan Budi utomo. Sementara ketua lama, Amirin ismail tidak jadi maju karena alasan kesehatan, begitu juga Saiful Huda. Anggota DPRD Tuban ini juga tidak maju meski beberapa DPAC sebelumnya juga mengusulkan.
Pemilihan tersebut berlangsung tidak lama, dan Gus Maksum, panggilan akrabnya menang mutlak dalam pemilihan dan menyingkirkan kandidat lain, yakni Budi Utomo dari Bapilu DPC PKNU Tuban.
Pantauan beritajatim.com di lokasi musyawarah cabang (muscab) menyebutkan, jika saat proses pemilihan berlangsung, nama putra pendiri PKNU itu tampak mendominasi.
Pasalnya dari 21 suara, sebanyak 17 memilih Gus Maksum, Sedangkan 3 suara memilih Budi Utomo dan 1 suara tidak sah. Selain Ketua Tanfidz, secara aklamasi juga dipilih K Mahfud Ja'far dari Bejagung sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKNU Tuban.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiyai Yahya, salah satu pengurus dewan syuro periode sebelumnya, untuk dewan syuro pihaknya akan melakukan pemilihan secara aklamasi.
"Itu sudah disepakati oleh peserta Muscab DPC PKNU Tuban," katanya.
Sehingga dalam kepengurusan baru, akan dipilih oleh tim formatur yang terdiri dari ketua Dewan Tanfidz dan Ketua Dewan Syuro terpilih, serta perwakilan dari ke-lima daerah pemilihan (dapil) yang ada dikabupaten Tuban.
Tim formatur yang disepakati dalam Muscab I PKNU itu adalah KH. Mahfud Ja’far (Ketua Dewan Syuro terpilih) bertindak sebagai ketua tim formatur, Agus Ma’shum (Ketua Dewan Tanfidz terpilih) sebagai sekretaris tim formatur, dan lima anggota, yaitu Saiful Huda, Moh. Mundzir, Ahem Sultoni, Nidzom dan Masta’in. Tim formatur ini diberi waktu sepuluh hari untuk melengkapai kepengurusan DPC.
Terpisah ketua terpilih H Agus Maksum menjelaskan jika semua ini merupakan bentuk keberhasilan bersama dan juga kepercayaan dari warga PKNU untuk dirinya dipercaya memimpin partai ulama.
"Diharapkan, kedepannya PKNU dapat menjadi lebih maju, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat," terangnya.
Dijelaskan, pemilihan terhadap dirinya diharapkan bisa semakin memajukan PKNU Tuban, dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Mengenai kepengurusan baru, dirinya akan lebih memperbanyak dengan personil pemuda, karena dinilai akan lebih memiliki waktu dan lebih kreatif dan bersemangat.
"Yang jelas, partai membutuhkan pemikiran yang masih segar dan itu dimiliki oleh darah-darah muda," sambungnya. [mut/dul]
Pemilihan tersebut berlangsung tidak lama, dan Gus Maksum, panggilan akrabnya menang mutlak dalam pemilihan dan menyingkirkan kandidat lain, yakni Budi Utomo dari Bapilu DPC PKNU Tuban.
Pantauan beritajatim.com di lokasi musyawarah cabang (muscab) menyebutkan, jika saat proses pemilihan berlangsung, nama putra pendiri PKNU itu tampak mendominasi.
Pasalnya dari 21 suara, sebanyak 17 memilih Gus Maksum, Sedangkan 3 suara memilih Budi Utomo dan 1 suara tidak sah. Selain Ketua Tanfidz, secara aklamasi juga dipilih K Mahfud Ja'far dari Bejagung sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKNU Tuban.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiyai Yahya, salah satu pengurus dewan syuro periode sebelumnya, untuk dewan syuro pihaknya akan melakukan pemilihan secara aklamasi.
"Itu sudah disepakati oleh peserta Muscab DPC PKNU Tuban," katanya.
Sehingga dalam kepengurusan baru, akan dipilih oleh tim formatur yang terdiri dari ketua Dewan Tanfidz dan Ketua Dewan Syuro terpilih, serta perwakilan dari ke-lima daerah pemilihan (dapil) yang ada dikabupaten Tuban.
Tim formatur yang disepakati dalam Muscab I PKNU itu adalah KH. Mahfud Ja’far (Ketua Dewan Syuro terpilih) bertindak sebagai ketua tim formatur, Agus Ma’shum (Ketua Dewan Tanfidz terpilih) sebagai sekretaris tim formatur, dan lima anggota, yaitu Saiful Huda, Moh. Mundzir, Ahem Sultoni, Nidzom dan Masta’in. Tim formatur ini diberi waktu sepuluh hari untuk melengkapai kepengurusan DPC.
Terpisah ketua terpilih H Agus Maksum menjelaskan jika semua ini merupakan bentuk keberhasilan bersama dan juga kepercayaan dari warga PKNU untuk dirinya dipercaya memimpin partai ulama.
"Diharapkan, kedepannya PKNU dapat menjadi lebih maju, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat," terangnya.
Dijelaskan, pemilihan terhadap dirinya diharapkan bisa semakin memajukan PKNU Tuban, dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Mengenai kepengurusan baru, dirinya akan lebih memperbanyak dengan personil pemuda, karena dinilai akan lebih memiliki waktu dan lebih kreatif dan bersemangat.
"Yang jelas, partai membutuhkan pemikiran yang masih segar dan itu dimiliki oleh darah-darah muda," sambungnya. [mut/dul]
Senin, 12 Juli 2010
Tips melindungi anak dari penculikan
Beberapa hari ni santer di beritakan mengenai maraknya kasus penculikan anak. Saya sebagai orang tua tentu saja sangat khawatir sekali. Apalagi anak saya sedang lucu-lucunya. Saya sendiri sangat was-was akan hal ini, takut bila terjadi pada anak saya. Entah apa sebenarnya motif para penculik anak tersebut. Motif uang kah ? atau ada motif lainnya.
Sepertinya mungkin kita harus lebih extra dalam pengawasan terhadap anak-anak kita. Entah itu di sekolah, di rumah atau di lingkungan bermain anak-anak. Banyak cara sebetulnya yang dapat kita lakukan dalam melindungi anak-anak kita dari penculikan. Kemarin seorang teman mengirimi saya email tentang bagaimana cara yang telah Ia lakukan dalam melindungi anaknya dari penculikan.
Berikut petikan emailnya tentang tips melindungi anak dari penculikan :
• Jangan biarkan anak-anak kita tanpa pengawasan orang tua atau keluarga yang dapat kita percaya.
To do list : hendaknya waspada juga kepada anggota keluarga kita yang belum dapat kita percaya.
• Bagi anak yang bersekolah. Sampaikan kepadanya agar tidak termakan bujuk rayu orang yang tidak dikenal. Usahakan kita mengantar dan menjemput anak kita langsung.
To do list : sampaikan juga kepada pihak sekolah bahwa untuk mengawasi anak-anak kita. Terutama pada saat jam istirahat dan jam pulang sekolah.
• Jangan membiarkan anak pergi sendirian dan ketahuilah dimana pun anak anda berada.
To do list : dapat menggunakan teknologi dalam hal ini.
• Ajarkan kepada anak anda bagimana menghadapi orang tidak ia kenal.
To do list : ajarkan cara berlari dan berteriak atau mengigit bila dalam keadaan terdesak.
• Laporkan kepada polisi atau RT bila menemukan orang yang mencurigakan di sekitar kita.
• Ajak anggota masyarakat dalam lingkungan anda untuk ronda atau saling mengawasi lingkungan sekitar kita.
• Jangan terlalu percaya pada pembantu rumah kita yang baru dikenal.
Sungguh prihatin memang kejadian yang marak akhir-akhir ini tentang penculikan anak. Semoga beberapa cara diatas dapat membantu kita melindungi anak dari penculikan.
Sepertinya mungkin kita harus lebih extra dalam pengawasan terhadap anak-anak kita. Entah itu di sekolah, di rumah atau di lingkungan bermain anak-anak. Banyak cara sebetulnya yang dapat kita lakukan dalam melindungi anak-anak kita dari penculikan. Kemarin seorang teman mengirimi saya email tentang bagaimana cara yang telah Ia lakukan dalam melindungi anaknya dari penculikan.
Berikut petikan emailnya tentang tips melindungi anak dari penculikan :
• Jangan biarkan anak-anak kita tanpa pengawasan orang tua atau keluarga yang dapat kita percaya.
To do list : hendaknya waspada juga kepada anggota keluarga kita yang belum dapat kita percaya.
• Bagi anak yang bersekolah. Sampaikan kepadanya agar tidak termakan bujuk rayu orang yang tidak dikenal. Usahakan kita mengantar dan menjemput anak kita langsung.
To do list : sampaikan juga kepada pihak sekolah bahwa untuk mengawasi anak-anak kita. Terutama pada saat jam istirahat dan jam pulang sekolah.
• Jangan membiarkan anak pergi sendirian dan ketahuilah dimana pun anak anda berada.
To do list : dapat menggunakan teknologi dalam hal ini.
• Ajarkan kepada anak anda bagimana menghadapi orang tidak ia kenal.
To do list : ajarkan cara berlari dan berteriak atau mengigit bila dalam keadaan terdesak.
• Laporkan kepada polisi atau RT bila menemukan orang yang mencurigakan di sekitar kita.
• Ajak anggota masyarakat dalam lingkungan anda untuk ronda atau saling mengawasi lingkungan sekitar kita.
• Jangan terlalu percaya pada pembantu rumah kita yang baru dikenal.
Sungguh prihatin memang kejadian yang marak akhir-akhir ini tentang penculikan anak. Semoga beberapa cara diatas dapat membantu kita melindungi anak dari penculikan.
Jumat, 09 Juli 2010
Tanggapi LKPJ Bupati, Beberapa Fraksi Serang Pemkab Tuban
Rabu, 07 Juli 2010 21:50:55 WIB
Reporter : M Muthohar
Tuban (beritajatim.com) - Pandangan Umum (PU) Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Tuban (7/7/2010) berjalan cukup panas dan beberapa diantaranya ada yang sangat pedas mengkritik pemerintahan Bupati Tuban.
Hal itu dilakukan untuk menanggapi Kaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2009 yang disampaikan oleh Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Sebagian besar fraksi digedung patung, sebutan lain Kantor DPRD Tuban tersebut, menyoroti sejumlah proyek yang hingga saat ini belum ada titik temu dan penyelesaiannya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi, terutama yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Haeny seperti FPDIP, FPKB, FGerindra, juga menyoroti sejumlah faslitas pelayanan pada masyarakat yang dinilai tidak maksimal dan semakin memberatkan masyarakat.
Seperti halnya pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang saat ini pengurusaannya ditangani Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Cacatan Sipil dan Sosial (Disnakerdukcapilsos).
"Akhir-Akhir ini pengurusan KTP dan KK di Kabupaten Tuban menjadi semakin sulit, dan cenderung memberatkan masyarakat secara umum," kata Saiful Huda Mudhofar, Juru Bicara dari Fraksi Gerindara.
Alasan mendasarnya adalah dengan disentralkanya pengurusan surat menyurat yang banyak diperlukan masyarakat umum itu ke Disnakerdukcapilsos.
"Oleh karena itu kami menghimbau agar pemerintah segera mencarikan solusi terbaik dengan mengoktimalkan UPTD, agar beban masyarakat tidak semakin berat,” jelasnya.
Disisi yang lain, sejumlah Dinas, Lembaga dan kantor yang bersentuhan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat juga menjadi incaran kritik dewan.
Diantaranya Bapemas, Disnakerdukcapilsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). Mereka menilai kalau Pemkab Tuban belum mempunyai i'tikad baik untuk memajukan sektor pendidikan.
"Dengan jumlah angaran APBD yang menembus 1 trilyun, sungguh ironis bila pada kenyataanya dunia pendidikan di Kabupaten Tuban sangat mahal," tambahnya.
Hal senada juga dijelaskan oleh PKNU yang mengakui, disaat pemerintah pusat menghalakan slogan “sekolah gratis”, justru potret di Kabupaten Tuban ini masih jauh lebih mahal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang berlomba-lomba menarik iuran yang memberatkan orang tua murid.
Kritik pedas lain kebanyakan menyangkut proyek yang dianggap tidak jelas peruntukannya dan dipertanyakan. Seperti rehab gedung Pemkab Tuban senilai Rp 10,1 milyar, pembangunan sarana dan prasarana Pantai Bom Rp 6,8 miliar, terbengkalaianya Pasar Baru Tuban (PBT), dan pembangunan Terminal Wisata Laut Tuban (TWLT) yang dinilai pemborosan oleh banyak kalangan.
"Bisa dilihat sendiri, seperti pembangunan gedung pemkab, pantai bom yang semua masyarakat mengetahuinya. Kalau keterlambatanya sekitar 4 bulan, oleh karena itu kami meminta rincian denda atas keterlambatan proyek tersebut,” lanjut juru FPKB, Dodik Fahrudin. [mut/dul/ted] dikutip dari Harian Bhirawa.
Reporter : M Muthohar
Tuban (beritajatim.com) - Pandangan Umum (PU) Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Tuban (7/7/2010) berjalan cukup panas dan beberapa diantaranya ada yang sangat pedas mengkritik pemerintahan Bupati Tuban.
Hal itu dilakukan untuk menanggapi Kaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2009 yang disampaikan oleh Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Sebagian besar fraksi digedung patung, sebutan lain Kantor DPRD Tuban tersebut, menyoroti sejumlah proyek yang hingga saat ini belum ada titik temu dan penyelesaiannya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi, terutama yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Haeny seperti FPDIP, FPKB, FGerindra, juga menyoroti sejumlah faslitas pelayanan pada masyarakat yang dinilai tidak maksimal dan semakin memberatkan masyarakat.
Seperti halnya pembuatan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang saat ini pengurusaannya ditangani Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Cacatan Sipil dan Sosial (Disnakerdukcapilsos).
"Akhir-Akhir ini pengurusan KTP dan KK di Kabupaten Tuban menjadi semakin sulit, dan cenderung memberatkan masyarakat secara umum," kata Saiful Huda Mudhofar, Juru Bicara dari Fraksi Gerindara.
Alasan mendasarnya adalah dengan disentralkanya pengurusan surat menyurat yang banyak diperlukan masyarakat umum itu ke Disnakerdukcapilsos.
"Oleh karena itu kami menghimbau agar pemerintah segera mencarikan solusi terbaik dengan mengoktimalkan UPTD, agar beban masyarakat tidak semakin berat,” jelasnya.
Disisi yang lain, sejumlah Dinas, Lembaga dan kantor yang bersentuhan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat juga menjadi incaran kritik dewan.
Diantaranya Bapemas, Disnakerdukcapilsos, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). Mereka menilai kalau Pemkab Tuban belum mempunyai i'tikad baik untuk memajukan sektor pendidikan.
"Dengan jumlah angaran APBD yang menembus 1 trilyun, sungguh ironis bila pada kenyataanya dunia pendidikan di Kabupaten Tuban sangat mahal," tambahnya.
Hal senada juga dijelaskan oleh PKNU yang mengakui, disaat pemerintah pusat menghalakan slogan “sekolah gratis”, justru potret di Kabupaten Tuban ini masih jauh lebih mahal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang berlomba-lomba menarik iuran yang memberatkan orang tua murid.
Kritik pedas lain kebanyakan menyangkut proyek yang dianggap tidak jelas peruntukannya dan dipertanyakan. Seperti rehab gedung Pemkab Tuban senilai Rp 10,1 milyar, pembangunan sarana dan prasarana Pantai Bom Rp 6,8 miliar, terbengkalaianya Pasar Baru Tuban (PBT), dan pembangunan Terminal Wisata Laut Tuban (TWLT) yang dinilai pemborosan oleh banyak kalangan.
"Bisa dilihat sendiri, seperti pembangunan gedung pemkab, pantai bom yang semua masyarakat mengetahuinya. Kalau keterlambatanya sekitar 4 bulan, oleh karena itu kami meminta rincian denda atas keterlambatan proyek tersebut,” lanjut juru FPKB, Dodik Fahrudin. [mut/dul/ted] dikutip dari Harian Bhirawa.
Langganan:
Postingan (Atom)